PATRA ENERGY REVIEW "MENUJU KETAHANAN ENERGI NASIONAL" by Aditya Prasetyo

PATRA Energy Review Edisi #4

MENUJU KETAHANAN ENERGI NASIONAL DIVISI KAJIAN ENERGI HMTM PATRA 2013/2014

CONTENTS 12

Aditya Prasetyo 12210021

Aris Tristianto Wibowo 12210022

Luthfan Nur Azhim 12211038

Alris Alfharisi 12211014

Isna Rasyad Hanief 12211021

Kapabilitas Industri Hulu Migas Indonesia

Solusi Energi Indonesia: Iklim Investasi Energi di Akankah Kita Terus Bergan- Indonesia. Meningkatkan tung Pada Minyak Bumi Dan Nilai Jual dan Produktivitas Gas Alam? Sumber Daya Energi.

Listrik dan Indonesia: Di Gas Sebagai Sumber Energi Pantaskah Sistem Kso DiterUjung Tanduk atau Diambang Pengganti Minyak apkan? Kebangkitan?

Siapa Penguasa Blok Mahakam Selanjutnya?

Masih maukah kita menggunakan BBM SUBSIDI?

Andy Rosman H. 12211032

Jody Aria Widjaya 1 2211034

2 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

Aldia Syamsuduha 12210027 & Temmy Surya Kurniawan 12210073

Kapabilitas Industri Hulu Migas Indonesia Oleh: Aditya Prasetyo (12210021)

erlu diketahui bahwa dasar pengelolaan migas di Indonesia sebenarnya sudah dirancang dengan ide Kontrak Production Sharing (PSC). Ide Kontrak Bagi Hasil ini diinisiasi oleh Bung Karno, terinspirasi dari pengelolaan pertanian di Jawa. Kebanyakan petani adalah bukan pemilik sawah dan mereka mendapatkan penghasilannya dari bagi hasil. Pengelolaan ada ditangan pemiliknya. Pak Ibnu Sutowo juga menyatakan bahwa yang dibagi dari sistem PSC adalah minyak/gas (hasilnya) dan bukan uangnya. Intinya adalah kita harus menjadi Tuan di rumah kita sendiri. Itulah sebabnya dalam Kontrak Production Sharing Manajemen ada di tangan pemerintah.

bangkan lapangan dia harus menyerahkan POD (Plan of Development), WP&B (Work Program and Budget) atau program kerja dan pendanaan serta AFE (Authorization for Expenditure) atau otorisasi pengeluaran supaya pengeluaran bisa dikontrol. Sistem audit di sini adalah pre, current, dan post audit.

gusahaan migas di Indonesia adalah untuk memanfaatkan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945), maka dari itu terminasi-terminasi kontrak sebaiknya diprioritaskan untuk dikerjakan perusahaan-perusahaan Nasional (Pertamina, Swasta Nasional, Perusahaan Daerah) atau paling tidak saham Nasional lebih besar. Pemikiran Bung Karno ini memiliki Pengusahaan migas sebagian tujuan mengusahakan minbesar dilakukan oleh perusahaan yak kita sedapat mungkin oleh multinasional di banyak Negara kita sendiri. Kemudian bangsa berkembang, termasuk Indonesia Indonesia dapat belajar cepat berdasarkan suatu kontrak. tentang bagaimana mengelola perusahaan minyak serta belajar Sebelum melakukan peningkatan cepat untuk menguasai teknologi produksi terlebih dahlu kita harus dibidang perminyakan. Ide PSC mempertahankan stocknya. Stock ini menjadi pelopor sistem kontrak atau proven reserves (cadangan di berbaagai negara namun terbukti) pada migas turun densayang ide ini justru lebih berhasil gan produksi dan naik dengan Dasar perbedaan utama yang dilaksanakan oleh Petronas Mapenemuan serta Improved Oil dapat dilihat dari konsesi dan laysia. Walaupun demikian, kita Recovery (IOR). Cadangan yang PSC adalah pada sistem audit cukup berbangga hati mempubelum ditemukan berkurang dan manajemen. Konsesi menya- nyai Medco dan perusahaan-pe- dengan adanya penemuan karetakan, manajemen ada di tangan rusahaan swasta nasional lainnya na cadangan tersebut menjadi kontraktor, yang penting adalah yang dapat menyaingi perusaterbukti. Investasi meningkat jika dia membayar pajak. Sistem audit haan multinasional. potensi mendapat keuntungan disini adalah post audit saja. Semeningkat. Keuntungan adalah dangkan pada PSC, manajemen Pengelolaan Migas di Indonesia fungsi dari produksi, harga, biaya ada di tangan pemerintah. Setiap dan Intensifikasi Produksi dan pedapatan pemerintah. kali kontraktor mau mengemSebagai bagian dari visi penTeknologi berpotensi menurunkan

Data Discovery, Produksi, serta Revenue dari minyak dan gas - SKK MIGAS

PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

biaya, sedangkan memelihara lingkungan baik fisik maupun sosial membutuhkan biaya. Lesunya eksplorasi mengakibatkan sedikitnya penemuan cadangan baru, secaraa berurutan mengganggu dan menurunkan produksi minyak kita. Di samping oleh tingginya countryâ&#x20AC;&#x2122;s risk untuk Indonesia, lesunya eksplorasi tersebut disebabkan oleh diterapkannya Bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) impor dan pajak penghasilan (PPh) impor sejak diberlakukannya UU No. 22 / 2001. Menurut Goldman Sachs Riset Institute (GSRI) 2007, Indonesia termasuk Negara yang berkatagori very high risk. Resiko tersebut ditentukan berdasarkan korupsi, aturan hukum, stabilitas politik, kualitas regulasi, dan indeks pembangunan manusia. Pemerintah perlu memberitahu kontraktor bahwa kriteria utama untuk perpanjangan kontrak adalah memproduksikan lapangan yang sudah ditemukan dan melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kerja yang sudah produksi karena disamping itu banyak kontraktor yang kurang melakukan eksplorasi di wilayah kerjanya yang sudah produksi, akibatnya cadangan dan produksinya cepat menurun. Solusi singkat bisa dilakukan peningkatan produksi dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memproduksikan lapangan-lapangan yang terlantar dengan meminta kontraktor untuk melepaskannya dan kemudian dioperasikan oleh perusahaan terpilih yang bersedia memproduksikannya. Usaha lain adalah meminta kontraktor melakukan IOR, termasuk Enhanced Oil Recovery (EOR), seoptimal mungkin. Apabila dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka dengan persetujuan pemerintah, dapat melakukan performance based contract dengan perusahaan jasa yang berniat melakukan IOR tersebut, dengan memberikan fee atau sebagian produksi hanya apabila terjadi penambahan produksi. Produksi dapat ditingkatkan pula dengan dipercepatnya pembebasan

4 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

tanah, ijin penggunaan lahan, diperbaikinya sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan (partnership) dengan investor baik di Ditjen Migas maupun BP Migas, koordinasi yang baik antara instansi terkait, termasuk pusat dan daerah. Permasalahan gas adalah iming-iming harga ekspor yang cukup tinggi dan belum jelasnya insentif apabila gas tersebut digunakan untuk domestik dengan harga lebih rendah. Gas lain yang bisa digunakan adalah Coal Bed Methane (CBM) yaitu gas methana yang ada dalam lapisan-lapisan batubara dimana cadangannya cukup besar. Indonesia perlu memberlakukan penerimaan pemerintah yang lebih rendah untuk CBM dibandingkan gas, karena biaya produksi CBM lebih mahal dibanding gas. Untuk pengembangan gas dan CBM perlu dipertimbangkanharga gas domestik yang menarik, misal $ 6/MSCF. Perlu disadari bahwa $ 6/MSCF gas hanya setara dengan $ 36 /BOE minyak. Lapangan gas medium dan kecil serta CBM memerlukan media transportasi berupa pipa. Pembangunan infrastruktur gas tersebut perlu ditingkatkan. Iklim dan Kemampuan Nasional Bahwa tidak benar dikatakan apabila prospek eksplorasi di Indonesia rendah, karena di

Malaysia ditemukan prospek Kikeh dilaut dalam dengan cadangan 1 Milyar BOE (Barrel of Oil Equivalent) sehingga laut dalam di Indonesia terutama selat Makasar menjadi perhatian perusahaan-perusahaan raksasa. Proyek-proyek raksasa LNG di Australia yang sedang dikembangkan adalah Evans Shoal, Gorgon,Ichthys, Pluto, Browse dan Bay Undan, sedangkan di Indonesia hanya Tangguh. Tingginya resiko di Indonesia mengakibatkan perusahaan-perusahaan migas hanya berkonsentrasi pada mempertahankan produksi lapangan-lapangan yang sudah ada, akibatnya produksi turun. PSC perlu dipertimbangkan sistem bagi hasil yang fleksibel dan tidak kaku, yang berbeda untuk harga, penghasilan atau perbandingan penghasilan dan biaya yang berbeda untuk pengembangan lapangan-lapangan yang kurang ekonomis. Kemudian terdapat keluhan dari kontraktor mengenahi kelambatan persetujuan POD dari BPMigas. Lambatnya persetujuan tersebut diakibatkan oleh evaluasi cadangan lagi secara rinci sesudah kontraktor meminta persetujuan POD. Padahal cadangan tersebut sudah disertifikasi. Persetujuan ini bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan melampaui satu tahun. Akibatnya, apabila POD disetujui, biaya sudah jauh meningkat dari perkiraan sebelumnya, sehingga

Peta cekungan-cekungan yang berpotensi di Indonesia, terlihat bahwa banyak cekungan di Indonesia timur belum memperlihatkan tanda-tanda produksi, dan dibutuhkan lebih banyak eksplorasi. - SKK MIGAS

perlu direvisi dan membutuhkan MMBTU) serta panas bumi 8 sen bagi Perusahaan Nasional untuk waktu yang lama lagi dan seterdolar per kWh dan dari BBM (Rp. kontrak yang sudah habis. Masusnya. 7200/liter) sekitar 24 sen dolar alah utama peningkatan kemamLingkungan yang baik karena per kWh. Dengan begitu bisa dipuan Nasional Indonesia adalah terdapat permasalahan- permas- analogikan bahwa pemakai BBM terbatasnya modal. Walaupun alahan yang perludi selesaikan di seperti halnya menaiki porsche, demikian, sesungguhnya terdapat daerah operasi, uang tersedia yaitu: 1. Pemdi Bank-bank di bebasan Tanah, Indonesia, teta2.Tumpang tinpi mereka madih kepemilikan sih ragu-ragu lahan (ada yang untuk mendanai mengaku memiproyek migas liki, padahal karena belum sudah dibeli), terlalu menge3.Tumpang nalnya. Perlu tindih dengan pertemuan perkembangan Komposisi produksi energi listrik berdasarkan jenis bahan bakar total Indonesia (GWh) - pln.co.id stakeholders pembangunan migas deninfrastruktur di daerah operasi, 4. sedangkan kalau memakai yang gan Bank untuk meningkatkan Tumpang tindih dengan kehutan- lain sama dengan naik bis kota. investasi di bidang migas. Bank an, 5. Ijin operasi dan penangaHarus kembali ubah mindset bah- dianjurkan memberikan pinjaman wa Indonesia bukan negara kaya untuk kegiatan migas (eksploitanan limbah dari KLH. Apabila Indonesia dapat memminyak, sangat ceroboh jika masi). Untuk kehati-hatian dianjurkan berantas korupsi serta meningsih mengantungkan penggunaan agar pinjaman tersebut digukatkan kualitas aturan hukum, energi kepada minyak. Bahkan nakan langsung untuk memstabilitas politik, kualitas regulasi Iran yang kaya dengan minyak biayai kegiatan produksi. Ahli dan indeks pembangunan manu- (cadangan terbukti 137,5 milyar Perminyakan Indonesia di Luar sia, memperbaiki sistem birokrasi barel dan produksi 4,3 juta barel Negeri dapat digunakan untuk dan informasi serta kemitraan di per hari pada 2006), berusaha meningkatkan pendidikan, pelaDitjen Migas maupun SKK Migas untuk mengunakan nuklir untuk tihan dan penelitian migas untuk di samping itu dapat mengatasi listrik, BBG untuk transportasi, menjadikan Indonesia terpanpermasalahan tanah, tumpang LPG dan gas kota untuk memadang di dunia migas. Peningkatindih lahan, permasalahan sak. Iran berusaha untuk mengek- tan kemampuan Nasional dalam antar instansi dan permasalahan spor minyak sebanyak mungkin mengelola migas domestik dapat desentralisasi maka diharapkarena hal tersebut adalah yang menjadikannya perusahaan Multi kan investasi hulu migas akan paling menguntungkan. Demikian Nasional dan dapat menghimpun meningkat pula Norwegia, walaupun Negara dana dari Luar Negeri serta menUntuk mempertahankan petersebut memproduksikan minyak jamin security of supply migas masokan energi diperlukan biaya sebesar 2,8 juta barel per hari dari usaha migas di Luar Negeri yang dibutuhkan sektor tersebut. pada tahun 2006 pemakaian seperti yang dilakukan Petronas, Biaya tersebut dapat dipergudomestiknya hanya 200 ribu Petrochina, dll. nakan untuk meningkatkan kualbarel per hari, yaitu hanya untuk itas informasi bagi penawarantransportasi. Untuk listrik, Negara konsesi-konsesi baru, termasuk ini menggunakan tenaga air. Perlu Dengan begitu bisa didicatat bahwa cadangan terbukti melakukan survai geologi dan analogikan bahwa pemakai geofisik (gravity dan seismik) minyak Indonesia (3,7 milyar BBM seperti halnya mependahuluan, serta meningkatkan pada 2013) hanya 0,33% cadankemampuan Nasional (untuk pen- gan minyak dunia, cadangan naiki porsche, sedangkan didikan, pelatihan danpenelitian gas 1,7% cadangan gas dunia, kalau memakai yang lain hulu migas). Sebagai perbandcadangan batubara 3,1% cadaningan, untuk mempertahankan gan batubara dunia dan potensi sama dengan naik bis kota. kelestarian hutan orang menggu- panas bumi Indonesia diperkiraHarus kembali ubah mindnakan Dana reboisasi dari royalty kan 40% potensi panasbumi dunyang besarnya secara teoritis ia, terlebih dengan teknologi terkiset bahwa Indonesia bukan dihitung berdasarkan biaya yang ni hidrokarbon non-konvensional negara kaya minyak, sangat dibutuhkan untuk menanam kem- mulai menjadi ekonomis. Perlu ceroboh jika masih menganbali setiap pohon yang ditebang. adanya road map peningkatan Sebagai perbandingan biaya listr- kemampuan Nasional untuk pentungkan penggunaan energi ik (bahan bakar dan pembangkit) ingkatan partisipasi perusahaan kepada minyakâ&#x20AC;? dari batubara (US$ 70/ton) adalah maupun perusahaan jasa dan 6 sen dolar per kWh, gas (US$ 6/ barang migas. Perlu diprioritas

â&#x20AC;&#x153;

PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

Listrik dan Indonesia:

Di Ujung Tanduk atau Diambang Kebangkitan?

Oleh: Alris Alfharisi (12211014)

istrik, seperti yang kita semua ketahui adalah bagian integral dari masyarakat dan merupakan salah satu faktor utama dalam kemajuan industri di seluruh negara. Tanpa adanya pasokan listrik yang baik, maka sebuah negara dan masyarakat tidak akan dapat berkembang dengan optimum karena hampir setiap aktivitas yang kita lakukan saat ini bersifat electricity-driven. Mesin-mesin, komputer, lampu, dan hal-hal lain yang sangat penting membutuhkan kondisi listrik yang baik untuk beroperasi. Di Indonesia, dunia kelistrikan diatur oleh badan pemerintahan yang bernama PLN(Perusahaan Listrik Negara) dan tampaknya sampai saat ini kinerja dari PLN Persero masih kurang optimum. Masih banyaknya pemadaman bergilit di berbagi tempat di Indonesia yang dikarenakan defisit daya PLN. Pada tahun 2009, 50% dari Sistem Kelistrikan Nasional mengalami defisit daya dan 50% tersebut adalah Sistem Kelistrikan di Jawa, Madura dan Bali.

6 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

Pada tahun 2010, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia mencapai 31.6 GW yang merupakan gabungan dari PLN dan Independent Power Producer(Swasta). Kapasitas 31.6 GW didominasi oleh 35% Pembangkit Listrik Batu Bara, 26% Pembangkit Listrik Tenaga Uap Gas, 12% Pembangkit Listrik Tenaga Air, serta 9% dari Renewable Enery.

Mungkin jika sekilas kita lihat, sudah cukup baik kita memiliki 9% EBT sebagai sumber generator listrik. Tetapi masalahnya, selama tahun 2000-2010, pemakaian BBM sebagai sumber tenaga listrik meningkat 6,38% per tahun, batu bara 6,19% per tahun, serta gas 2,16% per tahun. Permasalahannya adalah dengan kondisi rupiah saat ini yang melemah,

Draft Energy mix untuk tahun 2025 - Dewan Energi Nasional

konsumsi BBM yang semakin banyak akan menimbulkan disparitas harga operasional dengan harga jual yang meningkatkan anggaran subsidi listrik. Pemerintah mengusulkan subsidi listrik pada tahun 2014 sebesar Rp 87,2 triliun. Usulan ini menggunakan asumsi ICP US$ 106 per barrel dan nilai tukar rupiah Rp 9750 per dollar Amerika Serikat. Dengan kondisi rupiah yang mencapai Rp 12000 per dollar Amerika Serikat, maka akan ada kenaikan mencapai Rp 20,1 triliun. Untuk menangani masalah tersebut, terbesitlah inisiatif dari pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan dan salah satu kebijakan yang akan kita bahas disini adalah konversi listrik yakni pemberian berbagai insentif supaya kita tidak berpatok pada batu bara dan BBM sebagai sumber utama pembangkit listrik. Target yang paling utama yang akan dicapai pemerintah adalah pada tahun 2025(tercantum pada Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025) dimana EBT mengambil bagian 25,9% dari total Energy Mix. Untuk mencapai target tersebut, beberapa kebijakan pun sudah dambil Menteri ESDM salah satunya Permen ESDM nomor 4 tauhn 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik. Harga pembelian tenaga listrik berbasis biomasa dan biogas adalah Rp 975/kWh(tegangan menengah) dan Rp 1325/kwh(tegangan rendah). Begitu juga untuk jenis EBT yang lain seperti tenaga listrik berbasis sampah, dll. Tujuan dari kebijakan ini adalah supaya di masa depan, Indonesia tidak hanya menggunakan BBM dan batu bara sebagai pembangkit listrik. Selain sumber energi yang disebutkan diatas, sumber listrik paling potensial yang dimiliki Indonesia adalah energi panas bumi atau geothermal. Untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, pemerintah menargetkan menambah 5000 megawatt sumber listrik

Potensi Geotermal dan kapasitas yang sudah terinstall - Sukhyar 2011

baru setiap tahun da 400 megawatt diantaranya berasal dari panas bumi. Potensi geothermal Indonesia adalah salah satu yang paling besar karena letak negara kita yang berada di lempeng tektonik paling aktif di Indonesia sehingga Indonesia memiliki 40% dari total sumber geotermal dunia dan jika seluruhnya bisa dikembangkan, akan setara dengan pembakaran 12 miliar barrel minyak. Tetapi, keuntungan utama dari geothermal sendiri adalah karena letaknya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga dapat meminimisasi masalah distribusi bahan bakar yang selama ini menjadi momok pemadaman bergilir di berbagai tempat. Terlebih lagi, saat ini sudah ada berbagai perusahaan yang melakukan investasi di geothermal seperti Chevron dan Pertamina. Tetapi, satu masalah utama yang masih dihadapi geothermal adalah kurang insiatif pemerintah untuk memberikan insentif kepada perusahaan karena mengembangkan geothermal bukanlah hal yang mudah, bahkan relatif mahal sehingga perusahaan harus bisa secepta mungkin mencapai Break Even Point(BEP), namun harga listrik dari geothermal dibeli PLN dengan harga yang sangat murah sehingga menimbulkan profit margin yang sedikit bahkan mungkin merugi sehingga perusahaa harus melakukan outsourcing dana dari bidang bisnis mereka yang lain untuk menutupi hedge cost tersebut. Oleh karenanya sangat penting untuk pemerintah membuat kebijakan dengan

memberikan subsidi di awal, tetapi jika perusahaan sudah mencapai BEP, kita semua dapat merasa diuntungkan karena hadirnya sumber listrik yang bersih dan sustainable. Dari penjelasan diatas, kita sudah dapat melihat kondisi kelistrikan kita saat ini, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kondisi tersebut, serta energi alternatif yang sangat potensial dalam memberikan supply listik.

â&#x20AC;&#x153;

Tetapi, itu semua akan tergantung lagi dengan peran kita dalam menggunakan listrik secara bertanggung jawab, mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, serta dedikasi pemerintah dalam melakukan target-targetnya.

PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

Siapa Penguasa Blok Mahakam Selanjutnya?

Oleh: Andy Rosman H. (12211032)

iris memang kalau dilihat keadaannya sekarang, yang menguasai lapangan-lapangan migas di Indonesia adalah para kontraktor asing. Jika dilihat dalam angka, Pertamina sebagai BUMN yang bergerak dalam sector migas hanya menguasai 49% lapangan migas yang ada di Indonesia atau kurang dari setengahnya. Sistem kontrak kerja sama (KKS) ini memang telah diatur dalam

8 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

UU migas no. 22 tahun 2001, dimana disebutkan bahwa suatu badan usaha dapat melakukan kontrak terhadap suatu lapangan dalam jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat mengajukan perpanjangan maksimal selama 20 tahun. Kabar baiknya adalah, hingga tahun 2021 mendatang, terdapat sekitar 29 blok migas asing yang akan habis masa kontraknya. Beberapa di antaranya yaitu Siak (Chevron, habis 2013),

Mahakam (Total, 2017), South Sumatra, SES (CNOOC,2018),South Natuna Sea B (Conoco-Phillips, 2018), East Kalimantan (Chevron, 2017), Sanga-sanga (Virginia, 2018), Lho Sukon B (Exxon, 2017), Corridor, Bertak, dan Bijak Ripah (Conoco-Phillips, 2016), Onshore Salawati Basin (PetroChina,2016), dan Arun B (Exxon, 2017). Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, bagaimana nasib lapangan-lapangan minyak

tersebut setelah masa kontraknya Mahakam: Penghasil Gas Terbesar di Indonesia habis? K3S (Kontraktor Kontrak Blok Mahakam menjadi salah Kerja Sama) wajib mengembasatu yang paling banyak likan seluruh wilayah kerja kepadiperbincangkan karena blok da Menteri ESDM melalui badan yang akan habis masa kontrakregulator yang berwenang (SKK Migas) setelah jangka waktu KKS nya pada tahun 2017 ini adalah lapangan migas dengan produksi berakhir, sehingga wilayah kerja gas terbesar di Indonesia sampai yang dikembalikan oleh K3S menjadi wilayah kerja terbuka. Disini, PT Pertamina dan kontraktor asing mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan wilayah kerja terbuka tersebut dan Menteri ESDM dapat menyetujui permohonan tersebut dengan Kepemilikan Migas dan CBM di Indonesia per mei 2012 - BP MIGAS mempertimbangsaat ini. Awalnya Kontrak Kerkan program kerja, kemampuan ja Sama (KKS) Blok Mahakam teknis dan keuangan baik dari PT Pertamina maupun kontraktor ditandatangani oleh pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan asing. Kejanggalan yang terInpex Corporation (Jepang) pada jadi disini adalah tidak adanya privilege bagi Pertamina sebagai 31 Maret 1967. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret tuan rumah dalam hal ini. Pada 1997. Namun akhirnya kontrak undang-undang tersebut posisi blok Mahakam ini diperpanjang Pertamina benar-benar disejaselama 20 tahun sampai 2017 jarkan oleh kontraktor-kontraktor multinasional yang memang lebih mendatang. Blok Mahakam memproduksikan gas rata-rata baik dari Pertamina baik dari segi teknis maupun pengalaman. sekitar 2.200 juta kaki kubik per Walapun Negara tetap mendapat hari (MMSCFD). Cadangan gas blok ini sekitar 27 triliun cubic feet bagian karena adanya sistem (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, PSC (Production Sharing Contract) meskipun lapangan minyak sekitar 50% (13,5 tcf) cadantersebut dikelola oleh asing, tetap gan telah dieksploitasi, dengan saja sumber daya alam yang kita pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar. Cadangan yang tersisa miliki harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik, blok rakyat seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Selain Mahakam berpotensi pendapatan kotor US$ 160 miliar atau sekitar itu, ini juga bukan hanya kareRp 1500 triliun! Jika dibandna keuntungan besar semata, ingkan dengan pembangunan tetapi juga demi ketahanan dan infrakstruktur pemukiman “hanya” kemandirian energy nasional diperlukan biaya sekitar Rp 22,4 kedepannya. triliun, jadi bisa dibayangkan

berapa banyaknya sector pembangunan yang bisa ditingkatkan dari hasil pendapatan dari blok Mahakam ini. Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing tergiur untuk mengajukan perpanjangan kontrak. Disamping permintaan oleh manajemen Total, PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam pada kesempatan kunjungan ke Jakarta Juli 2011. Disamping itu Menteri Perda¬ga¬ngan Luar Negeri Pran¬cis Ni¬cole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012. Gencarnya usaha menguasai Blok Mahakam ini tidak saja dilakukan oleh pihak asing, melainkan diperlihatkan beberapa pihak dalam negeri juga. Mulai dari tenaga pekerja sector migas, para ahli dan konsultan, dosen, mahasiswa, termasuk beberapa kalangan menteri Indonesia banyak berpendapat bahwa sebaiknya Blok Mahakam ini diserahkan kepada BUMN (dalam hal ini adalah Pertamina) dan dikuasai oleh Negara sepenuhnya hingga akhirnya keluar sebuah Petisi Mahakam. Selain itu, dari PT Pertamina sendiri telah menyatakan keinginan mengelola blok Mahakam berkali-kali sejak 2008, diantaranya adalah mengadakan pertemuan pada BP Migas, melakukan negosiasi dengan manajemen Total, dan terakhir Dirut Pertamina, Karen Agustiawan meminta langsung kepada

PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

pemerintah sekaligus menyatakan terhadap kondisi keuangan RI. kesanggupan Pertamina menge- Jika dilihat sebenarnya terdapat lola Blok Mahakam. beberapa pencapaian memuasTetapi tidak semua kalangan kan yang berhasil ditorehkan sependapat dengan hal itu. Mantan Kepala BP Migas R.Priyono misalnya, mengatakan mendukung Total untuk tetap menjadi operator (7/2012). Mantan Wamen ESDM Profesor Rudi Rubiandini juga meminta agar Pertamina tidak perlu bernafsu menjadi operator blok Mahakam, karena Pertamina tidak akan sanggup secara SDM, Porsi pembagian produksi pada beberapa company - BP MIGAS teknologi dan finansial, akibat besar dan sulitnya ladang Mahakam (13/9/2012). Siapkah Pertamina? Kekhawatiran utama jika Blok Mahakam ini dikelola Pertamina adalah turunnya produksi migas karena ketidakmampuan Pertamina menghandle blok Mahakam ini dengan baik. Turunnya produksi migas bagi Negara yang sangat bergantung terhadap minyak seperi Indonesia ini akan berdampak sangat besar, apalagi sekarang Indonesia terus berusaha menggenjot produksi minyaknya demi men- Lokasi lapangan minyak dan gas di Blok Mahakam - ESDM.go.id cukupi kebutuhan harian kita terhadap minyak. Bayangkan Pertamina. Sebenarnya kasus saja, sampai tengah tahun ini pengambilalihan blok migas ini aktivitas impor minyak untuk me- bukan merupakan yang pertanutupi kekurangan produksi kita ma bagi Pertamina. Pertamina sudah mencapai US$6,89 miliar berhasil meningkatkan produksi minyak Lapangan Sangasanga atau setara dengan Rp. 70,27 triliun dengan kurs dollar pada â&#x20AC;&#x201C;Tarakan, Kalimantan Timur, dari waktu itu. Dimana nilai impor tersebut menyebabkan neraca perdagangan ekspor-impor kita menjadi defisit. Jika nanti produksi minyak kita turun, maka kita harus impor lebih banyak minyak lagi, ditambah ketidakpastian nilai tukar dollar nantinya. Tentunya ini akan berdampak sangat buruk

10 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

4.300 BOPD di 2008 menjadi rata-rata 5.400 BOPD di 2010. Selain itu Pertamina juga berhasil mengembangkan Lapangan Limau (Sumatera Selatan) dengan produksi rata-rata 6000 BOPD di 2007 meningkat menjadi 12.000 BOPD pada 2010. Lalu yang paling utama adalah sejak lapangan ONWJ (Offshore North West Java) dan WMO (West Madura Offshore) diambil alih Pertamina (Sebelumnya BP dan Kodeco). Dari tahun ke tahun produksinya terus meningkat. Produksi lapangan ONWJ naik 21 ribu barel per hari menjadi 30 ribu barrel per hari. Sementara itu, di lapangan WMO, Pertamina menargetkan kenaikkan produksi dari 13.400 barrel per hari menjadi 40.500 barrel per hari dalam lima tahun ke depan. Namun tetap saja prestasi tersebut tidak dapat menjadi jaminan kalau nanti kedepannya Pertamina akan berhasil mengelola blok mahakam dengan baik. Karena Mahakam adalah salah satu lapangan gas terbesar di Indonesia yang pasti akan membutuhkan manajemen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan lapangan-lapangan migas yang dikelola Pertamina sekarang. Sumur yang dikelola Total

saat ini berjumlah lebih dari 1000 sekarang akan dipakai juga oleh Mahakam ini. sumur dibandingkan dengan Pertamina nantinya. Jika ditarik kesimpulan, meWMO yang hanya Âą 70 sumur. Untuk aspek SDM, Pertamina mang masih banyak yang harus Blok Mahakam juga mempunyai telah mendapatkan sertifikat dipersiapkan Pertamina agar bisa karakteristik reservoir/lingkungan standar international. Manajemenguasai blok-blok migas yang pengendapan yang unik dan men Keuangan Pertamina telah ada di Indonesia termasuk blok jarang ada di dunia. Selain kedua mendapatkan standar IFRS (Inter- Mahakam ini. Tetapi momentum hal diatas juga masih ada beber- national Financial Reporting Stan- nasionalisme ini harus dijalani apa tantangan di Lapangan ini, dard), selain itu juga pelatihan dari sekarang juga, mengacu yaitu : kepada 1. Shallow Gas perkem(Terjadi Blow bangan Out @ 8 Nov Pertamina 2013 di Sumur dan ketahTN-C414, anan dan Tunu Field) kemandirian 2. Loss pada energy naCarbonate sional kita. Structure (PerMomentum lu Deviated nasionWellbore) alisme 3. Reservoir migas ini yang berukutidak hanya Grafik peningkatan produksi ketika Pertamina mengambil alih blok Sangasanga (sebelumnya Medco) dan Blok ran kecil, diusahakan tersebar dan Limau (sebelumnya Talisman) - pertamina.com oleh Pertamiberlapis-lapis na saja, tetapi Lalu pertanyaan selanjutnya HSSE (Health, Safety, Security, juga oleh semua kalangan terutaadalah apakah Pertamina siap Environment) mendapat sertifikat ma pemerintah. Pemerintah harus di segala aspek baik itu teknolodari OPITO. Tetapi tetap saja itu bisa bersikap tegas terhadap gi, SDM/manajemen, maupun semua bukan merupakan jaminan peraturan dan undang-undang modal? untuk menjawab tantangan di yang dibuatnya dan tentu saja haUntuk aspek teknologi, sebeatas, karena selama ini Pertamrus menunjukkan keberpihakannarnya tidak perlu ada yang ina hanya mengelola lapangan nya kepada Pertamina sebagai dikhawatirkan lagi. Dalam sistem kecil saja, dan jauh dibandingkan National Oil Campany (NOC) milik PSC telah disepakati jika KKKS dengan blok Mahakam yang Indonesia. telah habis masa kontraknya, merupakan ladang gas terbesar maka teknologi dan alat-alat yang di Indonesia. dipakai selama menjadi operator Terakhir aspek modal, jika suatu lapangan menjadi milik pe- diibaratkan kita akan melakukan merintah (akibat cost recovery). suatu bisnis besar dan dipastikan Sehingga production facilities kita akan mendapatkan keuntunyang diinstal Total dan Inpex gan yang sangat besar untuk mengelola Blok Mahakam memang masih banyak yang pula, maka walaupun kita tidak mempunyai modal kita akan berusaha meminjam modal itu dari manapun. Begitu juga dengan Pertamina, jika dilihat dari penjelasan sebelumnya dengan pendapatan mencapai 1500 triliun, maka seharusnya Pertamina ataupun Negara ini bisa meminjam modal untuk mengelola blok

â&#x20AC;&#x153;

harus dipersiapkan Pertamina agar bisa menguasai blok-blok migas yang ada di Indonesia termasuk blok Mahakam ini. Tetapi momentum nasionalisme ini harus dijalani dari sekarang juga, mengacu kepada perkembangan Pertamina dan ketahanan dan kemandirian energy nasional kita. PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

SOLUSI ENERGI INDONESIA: AKANKAH KITA TERUS BERGANTUNG PADA MINYAK BUMI DAN GAS ALAM?

Oleh: Aris Tristianto Wibowo (12210022)

risis energi hampir diradan pemanfaatan potensi sumber tidak terbarukan dan tidak lama sakan oleh seluruh negara energi alternatif. lagi diperkirakan akan habis. Hampir sama dengan masalah di dunia saat ini, termasuk Diversifikasi Energi pada program penggunaan BBG, Indonesia. Krisis energi ini dapat terjadi karena selama Program penggunaan BBG (Bapenerapan konsep mobil listrik ini kita terlalu bergantung pada han Bakar Gas) sebagai sumber juga terkendala dengan masalah bahan bakar kendaraan bermotor teknis pada sistem mobil dan mabahan bakar fosil yang tidak tersalah penyediaan listrik. Program barukan. Cadangan bahan bakar sudah lama direncanakan dan dilaksanakan, khususnya untuk ini dinilai cukup bagus untuk fosil nasional semakin menipis, kendaraan umum. Program terse- jangka panjang karena sumber sedangkan konsumsi terus but ditargetkan dapat diterapkan energi listrik akan disediakan oleh meningkat. Isu akan habisnya PLN dan Indonesia memiliki sumber energi fosil pun munpotensi sumber panas bumi cul, diperkirakan 12 tahun yang besar dan siap dikemlagi minyak bumi Indonesia bangkan untuk dijadikan akan habis, disusul gas alam sebagai sumber pembangkit sekitar 30 tahun mendatang. listrik, sehingga tidak menJangka waktu habisnya dorong impor seperti yang bahan bakar fosil Indonesia terjadi pada BBM. dapat diperpanjang dengan Program lain dari pemermelakukan eksplorasi dan intah yang saat ini sedang menemukan lapangan minhangat diperbincangkan yak/gas baru maupun denyaitu pembuatan LCGC (Low gan mengurangi konsumsi Cost Green Car). Program BBM (Bahan Bakar Minyak) ini pada dasarnya bukan masyarakat Indonesia. Namerupakan program diversimun, sampai saat ini kedua fikasi energi melainkan salah hal tersebut belum berhasil satu upaya konservasi BBM dilakukan. Belum ditemukan karena mobil yang diproduklapangan minyak/gas baru si akan tetap menggunakan besar yang dapat meningBeberapa energi alternatif yang dimiliki Indonesia - ESDM.go.id BBM sebagai bahan bakar, katkan jumlah cadangan hanya saja efisiensi pengguhidrokarbon Indonesia secara untuk seluruh kendaraan umum di naan BBM yang dihasilkan akan signifikan. Di sisi lain, konsumsi lebih baik. Selain itu, LCGC juga BBM tidak dapat ditekan, bahkan Indonesia, terutama di kota-kota justru terus meningkat. Konsumsi besar. Namun, masalah infrastruk- diproduksikan untuk mengurangi masalah lingkungan yang tur yang berhubungan dengan BBM Indonesia saat ini adalah ditimbulkan oleh emisi kendaran sekitar 1,4 juta barel per hari den- mesin kendaraan dan stasiun bermotor dan mengembangkan gan produksi yang hanya sekitar pengisian bahan bakar menjadi kendala yang menghambat industri otomotif dalam negeri 840 ribu barel per hari. Angka karena LCGC memiliki kriteria konsumsi BBM tersebut diperkira- keberjalanan program tersebut. sebagai berikut: Penggantian mesin kendaraan kan akan terus naik dengan laju dan penyediaan stasiun pengi1. Memiliki harga sekitar 50 juta 8% per tahun. sian bahan bakar gas (SPBG) se- untuk daerah pedesaan dan 85 Konsumsi BBM terbesar terjadi cara besar-besaran dinilai kurang juta untuk pengguna umum. pada sektor transportasi yaitu efektif dan ekonomis untuk saat 2. Mempunyai efisiensi bahan mencapai lebih dari 50% konbakar minimum 20 km/liter dan ini, sehingga program tersebut sumsi BBM nasional karena belum dicoba untuk dikembangramah lingkungan. laju pertumbuhan penggunaan 3. Mempunyai kandungan lokal kendaraan bermotor di Indonesia kan kembali. minimal 65% dari seluruh komyang sangat pesat. Menyadari hal Program lain yang menjadi program jangka panjang Indone- ponen mobil. tersebut, pemerintah Indonesia sia yaitu pembuatan mobil listrik Namun, program ini menimbulkan sebenarnya sudah mencari dan sebagai rencana lanjutan dari kontroversi karena dengan adanmencoba beberapa solusi yang penggunaan bahan bakar gas ya mobil murah, maka upaya unsampai saat ini masih dicoba karena pada dasarnya gas juga tuk konservasi atau mengurangi untuk diterapkan, yaitu dengan merupakan sumber energi yang konsumsi BBM berpeluang besar melakukan diversifikasi energi

12 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

akan gagal dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Selain itu, peningkatan volume kendaraan akan menimbulkan permasalahan kemacetan yang serius terutama di kota-kota besar yang sampai saat ini belum ditemukan solusinya. Kemacetan yang parah akan menyebabkan efisiensi mobil yang baik dalam penggunaan BBM tidak lagi memberikan efek yang berarti.

biodiesel tersebut, konsumsi solar impor dapat dikurangi dan tentu saja hal tersebut juga menurunkan volume impor migas. Kementrian Negara Riset dan Teknologi telah menargetkan pembuatan minimal satu pabrik biodiesel dan gasohol (campuran gasolin dan alkohol). Jadi, selain biodiesel, pemerintah Indonesia juga mulai mengembangkan energi alternatif untuk kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin yaitu dengan memanSumber Energi Alternatif faatkan bioetanol. Etanol bisa Untuk mengurangi ketergantundigunakan dalam bentuk murni gan Indonesia pada bahan bakar maupun sebagai campuran fosil, pemerintah sudah mengelu- bensin. Etanol juga memiliki arkan Peraturan Presiden Nomor beberapa keunggulan dibanding5 Tahun 2006 mengenai kebijakan kan bensin yaitu etanol memiliki energi nasional untuk dapat men- angka research octane 108.6 dan dorong pengembangan sumber motor octane 89.7 (Yuksel dkk, energi alternatif sebagai peng2004). Angka tersebut melampaui ganti bahan bakar minyak. Pada nilai research octane maksimal tahun 2025, Indonesia diharapkan yang dapat dicapai oleh bensin. mencapai pemenuhan kebutuhan Penggunaan etanol juga menyeenergi nasional sebesar 17% dari babkan kenaikan efisiensi mesin sumber energi terbarukan. Salah dan turunnya emisi CO, NOx, dan satu sumber energi terbarukan UHC. Di sisi lain, penggunaan yang potensial dan sudah mulai etanol ini juga memiliki beberdikembangkan yaitu penggunaan pa kendala dalam aplikasinya. bahan bakar hayati berupa bioEtanol murni hanya bisa digu-

Proses pengolahan bioetanol - Argoindustri

diesel dan bioetanol. Biodiesel sudah cukup baik dikembangkan dan Menteri ESDM, Jero Wacik, juga sudah menetapkan penggunaan biodiesel sebesar 10% sebagai campuran solar. Produksi biodiesel yang mencapai 4,3 juta kiloliter sudah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sektor transportasi, pembangkit, dan industri. Dengan adanya penggunaan

nakan pada mesin yang sudah dimodifikasi karena etanol murni dapat bereaksi dengan karet dan plastik. Selain itu, etanol yang bersifat polar akan sulit bercampur dengan bensin yang bersifat non-polar, terutama dalam kondisi cair. Oleh karena itu, mesin kendaraan bermotor perlu dimodifikasi agar kedua jenis bahan bakar tersebut dapat tercampur sempurna dalam ruang bakar dan itu

berarti perlu dilakukan penggantian besar-besaran yang akan menghabiskan biaya besar. Berdasarkan kenyataan bahwa kita tidak dapat lagi bergantung pada sumber bahan bakar fosil, sudah semestinya masyarakat dan pemerintah memberi perhatian lebih dan bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik terhadap masalah krisis energi bangsa ini. Sebagai masyarakat, kita harus mendukung upaya konservasi energi dengan menghemat penggunaan BBM, baik dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor maupun dengan lebih banyak memanfaatkan kendaraan umum. Penghematan BBM dapat memberikan pengaruh yang signifikan karena dengan menghemat 10% BBM pada sektor transportasi di Indonesia sama dengan penemuan eksplorasi yang memproduksikan 90 ribu barel minyak mentah per hari. Sementara dari pihak pemerintah harus memaksimalkan seluruh program yang direncanakan baik diversifikasi energi maupun pengembangan energi alternatif. Namun, pengembangan energi alternatif, dalam hal ini biodiesel dan bioetanol, sebaiknya lebih diperhatikan karena keduanya merupakan sumber energi masa depan yang sangat potensial untuk digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Keberhasilan penggunaan bioetanol juga dibuktikan oleh negara Brazil yang saat ini sudah menggunakan bioetanol untuk memenuhi 40% kebutuhan energi mereka.

â&#x20AC;&#x153;

Penghematan BBM dapat memberikan pengaruh yang signifikan karena dengan menghemat 10% BBM pada sektor transportasi di Indonesia sama dengan penemuan eksplorasi yang memproduksikan 90 ribu barel minyak mentah per hari. PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

GAS SEBAGAI SUMBER ENERGI PENGGANTI MINYAK

Oleh: Isna Rasyad Hanief (12211021) - Peraih beasiswa unggulan kemdiknas

ada massa pemerintahan orde baru, Indonesia merupakan negara kaya minyak karena jumlah konsumsi kita jauh lebih kecil daripada produksi yang dihasilkan. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Berapakah sisa cadangan minyak terbukti yang dimiliki negara kita? Menurut data ditjen migas, cadangan minyak terbukti Indonesia sekarang adalah hanya

14 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

tersisa 3,7 miliar barrel. Jika keadaan ini terus berlanjut tanpa adanya penemuan-penemuan sumber minyak baru, cadangan kita akan habis dalam kurun waktu 10-11 tahun. Dengan nilai cadangan sebesar itu, Indonesia hanya menyumbang sejumlah 0,2% dari cadangan minyak dunia dengan menempati peringkat ke 28. Masihkah kita menganggap negara kita kaya minyak?

Dari kurva konsumsi dan produksi minyak bumi Indonesia, dapat dilihat bahwa sejak pertengahan 2002 jumlah konsumsi minyak di Indonesia melebihi kapasitas produksinya. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) pada 2006. Kebutuhan minyak yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutu-

hannya sendiri dengan hanya minyak yang baru. Jika dilihat dari lalu telah dilakukan pemboran mengandalkan produksi di dalam gambar diatas cadangan minyak beberapa sumur di wilayah Timur negeri. Saat ini, kapasitas prokita hampir sebagian besar bera- oleh tujuh perusahaan minyak duksi minyak di Indonesia adalah da di wilayah Indonesia Barat. Hal dengan menghabiskan lebih dari sekitar 830 ribu barrel per hari itu terjadi karena wilayah Indone- 500 juta US dollar dan hasilnya sedangkan kebutuhan minyak sia Barat relatif lebih mudah untuk hanya satu perusahaan yang bumi Indonesia mencapai angka dilakukan eksplorasi dan resiko berhasil mendapatkan cadangan 1,56 juta barrel per hari. Konyang ditanggung lebih kecil kare- migas di daerah tersebut semensumsi minyak bumi yang sangat na wilayah Indonesia Barat yang tara sisanya dry hole (sumur tanbesar ini menpa adanya zona jadikan Indoproduktif minyak). nesia sebagai Kegaagalan ini peringkat ke 14 sangat merugikan negara denkontraktor karena gan konsumsi biaya pemboran minyak terbeyang sangat sar di dunia. besar ditambah Sementara itu, tidak adanya Adanya sistem penggantian PSC (Producbiaya dari petion Sharing merintah karena Contract) tidak menghasilmewajibkan kita kan apa-apa. untuk berbagi Akibat kegagalan hasil produktersebut, 6 pesi kepada rusahaan diatas operator asing memastikan diri hingga jumlah untuk keluar dari produksi bersih usaha eksplorasi Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia - Ditjen Migas yang diperoleh di Indonesia. hanya tinggal Dengan tingkat sekitar 540 ribu kesulitan dan barrel per hari. resiko yang Lalu bagaimasangat tinggi, na kita dapat kontraktor lebih memenuhi cenderung untuk kebutuhan hatidak mengambil rian minyak di resiko melakuIndonesia? Unkan eksplorasi tuk tetap dapat di Indonesia memenuhi Timur, semenkebutuhan entara menurut ergi hariannya, mantan kepala Indonesia harus SKK Migas, Rudi mengimpor lebRubiandini, menih dari 900 ribu gatakan bahwa barrel minyak masa depan per harinya, Grafik Konsumsi dan Produksi Indonesia dari 1965 hingga 2010 - esdm.go.id minyak dan gas jumlah yang bumi di Indonesia sangat besar jika dibandingkan didominasi oleh laut dangkal. Hal berada di wilayah Timur. Lalu produksi bersih kita. Dengan ini sangat berkebalikan untuk dengan kondisi ini apakah kita konsumsi yang meningkat setiap wilayah Indonesia Timut. Invesakan tetap mengandalkan minyak tahunnya, bagaimana kita dapat tor dan kontraktor enggan untuk sebagai konsumsi energi utama melakukan eksplorasi di wilayah memenuhi kebutuhan energi undi Indonesia? tuk tahun-tahun berikutnya? Timur karena ketiadaan infrastruk- Jawabannya mungkin adalah Konsumsi minyak bumi yang setur pendukung karena didominasi dengan melakukan konversi makin meningkat mau tidak mau oleh laut dalam dan juga resiko penggunaan energi dari minharus memaksa pemerintah untuk eksplorasi yang sangat besar. yak bumi. Indonesia bukan lagi menemukan cadangan-cadangan Sebagai contoh, beberapa waktu negara kaya minyak, namun

PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

Beberapa Jenis Energi Alternatif - esdm.go.id justru negara dengan jumlah impor minyak yang sangat besar. Tetapi, Indonesia masih memiliki sumber-sumber energi yang jumlahnya tidak kalah fantastis dari minyak, contohnya adalah gas alam. Menurut data ESDM, saat ini Indonesia memiliki cadangan gas terbukti sebesar 188 TSCF (Trillion Standard Cubic Feet) dengan produksi per tahun hanya 2,87 TSCF. Dengan cadangan sebesar itu, gas alam kita dapat bertahan hingga 65 tahun. Sementara itu, konsumsi gas per harinya hanya sekitar 8,2 BSCFD (juta kaki kubik per hari) dan sisa produksi diekspor ke beberapa negara. Jika pemerintah dapat membuat program konversi yang serius, gas merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan karena mekanisme prosesnya tidak berbeda jauh dari minyak. Untuk penggunaan di kendaraan bermotor, pengguna hanya tinggal memasang konverter kit agar dapat menerima konsumsi dari gas. Namun, pertambahan penggunaan gas bumi di dalam negeri terhambat oleh minimnya infrastruktur berupa jaringan transmisi dan distribusi. Selain itu, harga

16 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

gas juga tidak diatur sebagaimana harga BBM, sehingga saat ini jual beli gas dilakukan melalui kontrak jangka panjang dengan harga yang fix. Di samping gas, masih banyak sumber energi yang dimiliki Indonesia sebagai pengganti bahan bakar minyak. Tabel diatas menunjukkan beberapa sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak. Selain energi fossil, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki sumber energi yang dapat digantikan yaitu dari tenaga air, panas bumi, micropore, biomass, tenaga surya, tenaga angin, nuklir, dan masih banyak lagi. Cadangan panas bumi Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan total cadangan skitar 27 GigaWatt sementara kapasitas yang baru dimanfaatkan hanya 800 MW. Dengan keanekaragaman energi yang dimiliki Indonesia, mungkin dapat dikatakan bahwa Indonesia bukan kaya akan minyak, tetapi negara yang kaya akan keanekaragaman energinya. Jadi, apakah kita akan terus bergantung pada minyak dan membiarkan APBN kita selalu jeb-

ol setiap tahunnya? Perlu adanya intensifikasi program konversi dari minyak bumi ke sumber alternatif lain sehingga kedepannya Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri akan kebutuhan energinya. Gas alam merupakan sumber energi yang sangat potensial untuk menggantikan minyak. Tetapi semua tergantung kepada pemerintah sebagai pengatur kebijakan dan juga masyarakat sebagai pelaksananya.

â&#x20AC;&#x153;

Perlu adanya intensifikasi program konversi dari minyak bumi ke sumber alternatif lain sehingga kedepannya Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri akan kebutuhan energinya. Gas alam merupakan sumber energi yang sangat potensial untuk menggantikan minyak.

Masih maukah kita menggunakan BBM SUBSIDI?

Oleh: Jody Aria Widjaya (12211034)

ila kita melihat kondisi Indonesia sekarang, dalam konteks pemakaian BBM, sudah selayaknya kita ini malu, rakyat ini seperti orang miskin yang bertindak seperti konglomerat, rakyat dibutakan oleh kenyamanan yang selalu diberikan. Mengapa? Kita sendiri sudah tau kondisi kita ini sudah tidak seperti zaman dahulu, produksi minyak kita terus menjauhi kebutuhan kita sehari-hari, akibatnya pun sangat banyak, Negara ini menyisihkan bertriliunan uang hanya untuk â&#x20AC;&#x153;memanjakanâ&#x20AC;? rakyatnya, kebijakan yang tidak tepat itu bernama subsidi BBM, untuk tahun 2013 saja Indonesia menganggarkan hingga 198,3 Trilliun untuk subsidi BBM, dimana di pertengahan tahun 2013 anggaran dinaikan lagi, setiap harinya Indonesia mengimpor ratusan ribu barrel minyak dari Negara lain, defisit sudah menjadi hal yang lumrah ditelinga kita, APBN pun hampir dipastikan jebol, uang yang digunakan itu seharusnya dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur, kesehatan, pembangunan, dan yang hal yang lain yang bermanfaat dan tepat. Jadi bila disimpulkan kebijakan subsidi itu tidak tepat, mengapa?? Indonesia yang sekarang bukan lagi yang dulu, Indonesia merupakan Negara berkembang,

oleh karena itu kebutuhan energinya pun meningkat tiap saat, dalam hal ini konsumsi Indonesia yang terus meningkat tidak diiringi dengan peningkatan produksi, defisit itu dipenuhi dengan mengimpor minyak dari Negara lain, sedangkan dulu Indonesia bahkan mampu untuk mengekspor minyaknya. Indonesia bukan Negara yang kaya akan minyak, faktanya cadangan Indonesia hanya sekitar 3,6 milliar barrel atau 0.3 % dari cadangan dunia, atau 1/300 dari cadangan Venezuela, jika diasumsikan produksi, konsumsi yang konstan, dan tidak ditemukannya cadangan baru maka hanya bertahan hingga belasan tahun lagi.

jalan dapat seenaknya menggunakan kendaraan tanpa terlalu memikirkan biaya Tidak berpihak pada rakyat kecil, banyak survey yang membuktikan kebijakan subsidi ini adalah kebijakan yang salah sasaran, karena mayoritas penggunanya merupakan masyarakat yang mampu Tidak Ramah Lingkungan (pembakaran pertamax lebih baik dari premium) , dan biaya yang dikeluarkan untuk subsidi dapat dialokasikan ke bentuk lain yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak

Alasan-alasan diatas sudah dapat cukup membuktikan ketidaktepatan kebijakan subsidi BBM ini, meskipun pencabutannya akan berimbas pada inflasi dan Menghambat terjadinya bauran merugikan rakyat yang terkena energi, dengan adanya BBM imbasnya, namun hal itu lebih bersubsidi dalam hal ini Premium, baik dari pada kita menunggu karena harga yang relative lebih terus sampai suatu saat Indonemurah dari jenis lain, tentunya sia tidak mampu lagi melakukan secara tidak langsung akan subsidi, dan efek yang ditimbumenghambat berkembangnya lakan bahkan akan lebih buruk jenis lain seperti Pertamax karena lagi. Metode ini memang sudah adanya perbedaan harga, bahseharusnya tidak dipakai lagi, kan ke bentuk energi lain sepertu atau dihilangkan, namun untuk geothermal atau gas. menghilangkannya tidak dapat sekaligus dilakukan. Cenderung untuk berperilaku boros, perkembangan industri Pemerintah sekarang sedang kendaraan bermotor di Indonesia menggadang-gadangkan metode sangatlah pesat, mobil dan motor Sistem Monitoring Pengendalian terus membanjiri jalanan, dengan BBM yang sudah lama direnharga yang murah pengguna canakan, yaitu RFID yang dilun-

PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

curkan oleh Pertamina. Program ini memanfaatkan teknologi RFID (Radio Frequency Identification) sebagai alat untuk mendata dan memantau penggunaan BBM yang dipasang pada kendaraan bermotor. RFID Tag memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Menyimpan identitas kendaraan dalam sistem monitoring dan pengendalian BBM 2. Mengenali identitas kendaraan, baik dinas maupun pribadi dalam sistem monitoring dan pengendalian BBM 3. Memberikan otorisasi pada sistem untuk kendaraan melakukan pengisian BBM 4. Sebagai alat yang wajib digunakan pada kendaraan untuk pengisian BBM bersubsidi Namun baru-baru ini ESDM pun mengeluarkan kebijakan yang

hampir sama fungsi dan tujuannya yaitu metode pembelian BBM subsidi non-tunai, tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengetahui jumlah pasti BBM bersubsidi yang digunakan sebenarnya metode ini hanya merubah tatacara pembelian yang sebelumnya menggunakan uang tunai menjadi kartu yang akan diberikan kepada pemakai BBM bersubsidi, pembelian BBM bersubsidi akan tercatat oleh bank pembantu yang menyediakan kartu pembayaran, yang nantinya informasi pembeliannya akan diteruskan kepada BPH Migas, diharapkan juga dapat mengontrol distribusi dari BBM subsidi. Metode ini dalam tahap persiapan regulasinya dan sudah dilakukan uji coba di beberapa SPBU di Bali dan Batam.

Idealnya, metode yang diperlukan tidak hanya untuk megetahui jumlah BBM subsidi yang digunakan, karena yang lebih penting adalah ketepatan pemberiannya, oleh karena itu metode pembatasan pun baik adanya, untuk mengurangi pemakaian berlebih oleh orang mampu, nantinya jika berhasil maka orang akan berpindah ke Pertamax, karena sebenarnya ada urgensi untuk berpindah dari premium menjadi pertamax. Ada 2 hal yang paling penting untuk ditekankan, yaitu Pertamax merupakan jenis bahan bakar yang tidak di subsidi, dan secara lingkungan Pertamax lebih baik Sebenarnya apakah beda Premium, Pertamax, atau bahkan Pertamax Plus?

Perbedaan Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus - PT. Pertamina Jika dilihat dari seluruh fakta-fakta diatas sudah sepatutnya kita semua sadar, bahwa sudah bukan zamannya kita menggunakan Premium atau BBM subsidi, secara kondisi kendaraan pun sudah sangat mendukung digunakannya BBM kelas Pertamax keatas. Jangan lagi kita mau dibutakan lagi oleh kejayaan di masa lalu, sudah saatnya kita melangkah menggapai ketercapaian iklim yang lebih baik di bidang energy. Karena dengan membantu memakai BBM non subsidi kita sudah membantu Negara untuk :

â&#x20AC;&#x153;

Menghemat anggaran Negara dengan tidak memakai anggaran subsidi BBM, Mencintai lingkungan karena lebih ramah lingkungan, dan Menghemat energy karena rasio pembakaran yang lebih baikâ&#x20AC;?

18 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

Iklim Investasi Energi di Indonesia, Meningkatkan Nilai Jual dan Produktivitas Sumber Daya Energi. Oleh: Luthfan Nur Azhim (12211038)

ndonesia dikenal dengan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, dahulu orang-orang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya minyak bumi. Namun, hal itu sudah tidak tepat untuk dikatakan saat ini, negara kita telah berubah dari negara ekspotir minyak menjadi negara importir minyak bumi. Hal itu berdampak kepada keputusan Indonesia untuk keluar dari OPEC pada tahun 2008. Kondisi negara kita sekarang adalah berbekal produksi sebanyak ±840.000 bopd (barrel oil per day) dan kita hanya memperoleh hasil bersih produksi sebanyak ±570.000 bopd yang merupakan konsekuensi logis dari sistem PSC (Producing Sharing Contract). Dengan konsumsi mencapai ±1.400.000 juta bopd tentunya membuat kita harus melakukan impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meskipun hasil produksi yang kenyataannya terus mengalami penurunan, pendapatan negara dari sektor migas tetap memiliki andil yang cukup besar

untuk perekonomian negara. Pada tahun 2012 sektor migas berhasil menyumbangkan hingga 300 triliun rupiah atau sebanding dengan ±23% dari total Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2013. Dari kenyataan tersebut, kita harus menentukan langkah tepat untuk tindakan kedepannya. Terlebih lagi dengan adanya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi. Sebenarnya potensi migas Indonesia dapat dikatakan valuable sebab masih terdapat cadangan-cadangan yang belum terungkap. Untuk membuktikan berapa banyak jumlah cadangan dan nilai ekonomisnya kita harus melakukan eksplorasi dan kegiatan pemboran, hal itu tentunya membutuhkan investasi yang besar. Investasi ‘berkepanjangan’ Hal yang disayangkan adalah investasi terhadap sektor hulu migas seperti eksplorasi dan kegiatan pemboran di Indonesia dirasa ‘berat sebelah’, faktanya adalah hingga saat ini investasi yang ada umumnya terdapat di

wilayah barat negara ini. Kondisi lapangan-lapangan migas yang ada di Indonesia sudah memasuki fasa mature field, berarti sudah tidak dapat diandalkan sebagai backbone field untuk waktu yang lama. Pemerataan investasi merupakan jalan yang harus ditempuh untuk memenuhi usaha ekstensifikasi, yaitu penambahan wilayah kerja baru yang nantinya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terpilih. Pasalnya, 95% kegiatan eksplorasi migas berada di wilayah barat Indonesia membuat wilayah timur Indonesia tidak begitu dilirik oleh investor. Akan tetapi, potensi untuk cadangan minyak dan gas di wilayah timur bukan berarti tidak bernilai profit. Hanya saja untuk melakukan kegiatan eksplorasi terdapat banyak tantangan dan high risk, membuat investor harus berpikir matang-matang ketika ingin berinvestasi. Tantangan yang harus dihadapi diantaranya adalah mengenai struktur geologi yang dapat dikatakan tidak ‘bersahabat’ seperti wilayah barat Indonesia jika ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas. Aspek finansial, teknologi dan operasional harus direncanakan dengan baik guna memperoleh hasil yang maksimal. Terlebih lagi untuk wilayah timur Indonesia, potensi cadangan lebih banyak terdapat di laut dalam (deepwater). Resiko tidak memperoleh cadangan yang komersil harus siap diterima investor yang berdampak pada

Perbedaan Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus - skkmigas.go.id

PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

Investasi di beberapa negara - Fraser Institute Global Petroleum Survey 2012 kerugian jutaan dolar. Sehingga investasi di wilayah timur Indonesia masih dianggap â&#x20AC;&#x2DC;belum amanâ&#x20AC;&#x2122;, bahkan perbandingan biaya investasi untuk di darat dan laut bisa mencapai 1:10. Kemudian mengenai birokrasi, perizinan, dan regulasi yang terkesan rumit serta banyak membentuk iklim investasi negara ini menjadi tidak menarik. Berdasarkan data dari Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), terdapat 69 jenis perizinan hulu migas, 284 proses perizinan, 600.000 lembar persyaratan perizinan dan diterbitkan oleh 17 instansi dengan total izin sebanyak 5.000 izin per tahunnya. Berbagai izin yang harus diselesaikan seperti izin pembebasan lahan, izin mendirikan bangunan, izin penggunaan air, izin lingkungan, izin mengenai AMDAL dan perizinan lainnya dari mulai daerah hingga terpusat. Akibatnya ,Indonesia termasuk negara yang iklim investasinya paling buruk di kawasan Asia. Hasil survey dari Global Petroleum Survey 2012 yang dilakukan The Fraser Institute, lembaga

20 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

riset dari Kanada menempatkan Indonesia pada posisis ke-127 dari 147 negara di dunia. Hasil survey tersebut ternyata mengindikasikan beberapa aspek yang membuat negara ini tidak diminati oleh para investor di antaranya aspek aturan fiskal yang meliputi pembayaran royalti, sistem bagi hasil, dan biaya lisensi. Lalu, sistem perpajakan, lingkungan, kondisi sosial ekonomi, aturan perburuhan, kualitas infrastruktur, kualitas basis data geologi, stabilitas politik, keamanan, konsistensi aturan pusat dan daerah. Terlebih lagi yang memprihatinkan adalah praktik korupsi, terutama terkait perizinan yang semakin menambah beban investor. Berkontradiksi dengan hasil survey tersebut, SKK Migas berpendapat dalam Laporan Tahunan 2012 bahwa berdasarkan data peningkatan penerimaan negara dari sektor migas menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut menunjukkan return on investment Indonesia masih diminati dan cukup kondusif. Karena realisasi investasi kontraktor KKS untuk tahap eksplorasi sebesar

US$16.1 miliar, lebih tinggi dari tahun 2011. Nilai investasi tersebut meliputi kegiatan eksplorasi sebesar US$1.4 miliar, pengembangan sumur sebesar US$3.3 miliar, kegiatan produksi sebesar US$10.4 miliar dan kegiatan administrasi sebesar US$1 miliar. Mewujudkan iklim investasi kondusif. Hasil peninjauan kondisi investasi sektor migas Indonesia saat ini tentunya mendorong pemerintah agar meningkatkan kredibiltas dan stabilitas iklim investasi kedepannya. Dari segi nilai jual wilayah timur Indonesia, tidak adil bila tetap bersikukuh pada sistem PSC karena kondisi wilayah barat dan timur Indonesia jelas berbeda. Namun, bukan berarti kita harus mengubah secara utuh mengenai kontrak yang telah dianut negara ini sejak tahun 1960-an. Oleh sebab itu, langkah yang diambil pemerintah adalah mencanangkan penerapan insentif fiskal pada proyek migas yang dinilai sulit. Insentif diperlukan supaya investor lebih giat dalam melakukan eksplorasi dan pemboran, harapannya ada-

lah produksi dalam negeri akan meningkat sekaligus menambah cadangan migas nasional. Pandangan mengenai pemberian insentif sebaiknya juga diberikan saat terjadi penurunan produksi (decline) dan saat melakukan secondary recovery seperti enhanced oil recovery (EOR). Salah satu insentif yang diberikan ketika terjadi penurunan produksi adalah pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk wilayah kerja eksplorasi. Pajak akan dibayarkan jika telah terbukti memperoleh cadangan dan berproduksi sehingga meraih profit. Insentif tersebut idealnya diberikan kepada semua KKKS, baru ataupun lama, untuk menjaga eksistensi mereka di sektor hulu migas. Upaya perbaikan regulasi migas tak kalah penting untuk menarik investor agar menanamkan modal di negeri ini. Revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001 harus dituntaskan secepatnya. Karena efek terhadap tata kelola migas Indonesia akan menjadi lebih pasti dan jelas. Investor pastinya menginginkan kepastian hukum mengenai investasinya, serta kedudukan hukum pengelola dan kontrak migas terhadap institusi dan perundang-undangan lainnya. Disamping itu, audit mengenai perizinan perlu dilakukan untuk mencari celah penyerdehanaan berbagai jenis perizinan. Tujuannya adalah perizinan dikelompokkan sesuai jenisnya atau dihilangkan sekaligus. Rencananya perizinan tersebut akan dipangkas hingga menjadi delapan jenis perizinan. Delapan jenis perizinan tersebut antara lain izin kawasan hutan, izin pembebasan lahan, izin dari pemerintah provinsi, izin dari pemerintah kabupaten, izin perpotongan persinggungan lintas kereta api, izin pembuangan limbah pengeboran, peraturan dry docking

FSO/FPSO (Floating Production Storage and Offloading) dan penggunaan kapal asing. Berdasarkan rencana tersebut, sektor yang terkait seperti Kementrian ESDM, Kementrian Keuangan dan Kementrian Kehutanan, Badan Pertahanan Nasional, SKK Migas, gubernur, bupati dan walikota harus bekerjasama. Ide yang ditawarkan adalah diterapkannya pola Service Level Agreement (SLA), secara teknis berbagai perizinan yang biasanya disyaratkan pada investor akan disatukan dalam satu kelompok izin, kemudian direkomendasikan dan tercantum pada SLA tersebut. Hal itu harus diterapkan sebagai langkah akselerasi implementasi dari Inpres No. 2 Tahun 2012, berisi instruksi produksi minyak bumi paling sedikit 1,01 juta bopd di tahun 2014. Maksimalkan sumber daya alam untuk ketahanan energi Meskipun dianggap sebagai titik terang, kita harus tahu bahwa semua hal itu tidak instan untuk direalisasikan karena butuh waktu berkoordinasi dengan sektor terkait dan terkadang terbentur oleh regulasi yang ada. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa dalam rangka memenuhi ketahanan energi, tidak tepat bila hanya mengandalkan dari peningkatan produksi minyak. Kita harus mulai sadar bahwa Indonesia bukan lagi negara yang kaya akan minyak bumi, tetapi merupakan negara yang kaya akan sumber daya energi. Berkaca pada keadaan saat ini, arah kebijakan energi mengenai diversifikasi masih dirasa â&#x20AC;&#x2DC;jalan di tempatâ&#x20AC;&#x2122;, karena sumber energi lain yang baru terlihat konkrit penggunaannya adalah gas, disamping batu bara yang memang sudah digunakan sejak lama. Sumber energi lain seperti geothermal, bahan bakar nabati (BBN), biogas, coal bed methane

(CBM), biomass, air, angin, solar energi bahkan nuklir masih dalam proses perkembangan yang lambat. Saat melihat kenyataan tehambatnya diversifikasi energi, sejenak muncul persepsi apakah sulitnya diversifikasi merupakan dampak dari kondisi iklim investasi negeri ini yang sarat akan birokrasi dan regulasi yang berlarut-larut. Karena untuk melakukan investasi pada panas bumi, bahan bakar nabati (BBN) hingga nuklir sekalipun ada aturan terkait dan prosedur izin usahanya masing-masing. Alangkah baiknya bila sembari memperbaiki kondisi investasi migas negeri ini, kita mulai bangkitkan sumber daya alam yang telah lama tertanam di Indonesia untuk dimanfaatkan oleh negerinya sendiri. Bukan hal yang mustahil untuk Indonesia mencapai ketahanan energi seperti yang diwacanakan pemerintah, apabila pemerintah berani mengambil sikap dan kita sebagai warga negara mencoba mendukung kebijakan tersebut. Sinergi antar sektor industri dan pemerintah, transparansi, dan prosedur yang sehat bukan lagi hal yang harus menjadi excuse untuk kemajuan ketahanan energi bangsa ini.

â&#x20AC;&#x153;

Alangkah baiknya bila sembari memperbaiki kondisi investasi migas negeri ini, kita mulai bangkitkan sumber daya alam yang telah lama tertanam di Indonesia untuk dimanfaatkan oleh negerinya sendiriâ&#x20AC;?

PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

PANTASKAH SISTEM KSO DITERAPKAN?

ertamina yang merupakan national oil company dari Indonesia telah berdiri sejak tahun 1957. Usaha yang dijalankan mencakup daerah hulu hingga hilir, mulai dari kegiatan eksplorasi, produksi, hingga pemasaran. Dalam melakukan kegiatan usaha hulu, Pertamina beroperasi secara mandiri maupun melalui beberapa bentuk kerjasama. Salah satunya adalah Kerja Sama Operasi (KSO). Seperti kita ketahui bersama bahwa lifting minyak kita sedang dalam fasa memprihatinkan dengan angka total ±840 BOPD maka hasil bersih negara diluar uang cost recovery hanya menyisakan ±570 BOPD. Kapasitas kilang kita hanya 1,157 juta barrel sedangkan kebutuhan BBM kita sebesar 1,4 juta BOPD dan memaksa kita mengimpor minyak mentah maupun BBM. Kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sangat tergantung pada impor (crude & product). Tidak ada ketahanan energi (BBM). Baru-baru ini ternyata PT Pertamina (Persero) dikabarkan menyerahkan pengoperasian 40 lapangan migas yang saat digarap anak usahanya PT Pertamina EP melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan swasta nasional, Geo Cepu Coorporation (GCC) dan Geo Coorporation Limited (GCL), perusahaan asal China.

manusia, finansial, kapabilitas, dan masalah lainnya. Dengan diterapkannya KSO, diharapkan produksi dari lapangan yang diserahkan menjadi meningkat. Salah satu contoh peningkatan produksi yang terjadi adalah KSO Sungai Lilin yang disebut-sebut mampu meningkatkan produksi 50 barrel menjadi 300 barrel dalam sehari. Secara garis besar pada umumnya ada dua wilayah kerja yang diusahakan bagi eksplorasi Migas : 1. Wilayah kerja milik Negara Bentuk kerjasamanya adalah Production Sharing Contract (PSC). 2. Wilayah kerja yang sudah diserahkan kepada Pertamina. Jika Pertamina mengusahakannya dengan pihak lain/swasta : • Tak berproduksi: Bila diproduksi hasilnya Minyak, bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan. Bila diproduksi hasilnya Gas, seluruhnya untuk Pertamina • Berproduksi: Bila terjadi peningkatan, ada Non-shareable Oil dan Shareable Oil. Bentuk kerjasama: KSO dan JOB

negeri ( Domestic Market Obligation / DMO ) sejumlah harga ekspor untuk 5 tahun pertama produksi lapangan baru dan US$ 0,20/barrel untuk lapangan lama. Sistem KSO/TAC: • Bentuk kerjasama ini berupa usaha meningkatkan produksi sumur-sumur Pertamina yang sudah tua, yang produksinya sudah mulai menurun. Kegiatannya berupa Secondary Recovery atas ladang-ladang minyak yang sudah tua oleh kontraktor yang bekerja sama atas TAC dengan Pertamina. • Yang akan dibagi adalah jumlah yang merupakan penambahan dari produksi sebelum dilakukan Secondary Recovery (biasa disebut non shareble oil) dan tambahan produksi sesudah dilakukan Secondary Recovery (biasa disebut shareble oil). Pembagian shareble oil tersebut pada dasarnya adalah sama dengan cara pembagian menurut PSC.

Mengapa KSO? 1. Mature field yang sudah pernah berproduksi dan telah Prinsip-prinsip TAC / KSO ada- ditinggalkan oleh karena sudah lah sebagai berikut : tidak ekonomis untuk terus diusa• Lahan yang dikelola merupa- hakan. kan bagian WKP Pertamina. 2. Teknologi yang lama sudah • Manajemen operasi dilakutidak bisa menghasilkan lagi. kan oleh Pertamina. 3. Keterbatasan dana dan atau • Biaya operasi ditanggung penguasaan teknologi. oleh kontraktor. Dari alasan diatas maka diper• Pengembalian biaya operasi lukan partner yang mempunyai KSO merupakan suatu strategi dibatasi sebesar 35 % – 40 % per dana dan teknologi memadai. yang pada umumnya dilakukan tahun. Biaya investasi dan operasi oleh perusahaan ketika tidak cuk• Pembagian hasil ( setalah ditanggung seluruhnya oleh up mampu ataupun mengalami dikenakan pajak ) antara Pemerinvestor dan dikembalikan oleh permasalahan yang disebabkan intah dan Pertamina – Kontraktor Pertamina dalam bentuk cost oleh kurangnya sumber daya besarnya 65 % : 35 % recovery, hasilnya dibagi sesuai perusahaan. Kekurangan tersebut • Kontraktor wajib memenuhi dengan perjanjian. dapat berupa sumber daya sebagian kebutuhan migas dalam

22 PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

Diagram pembagian hasil sistem KSO - pertamina.com Efek negatif dari KSO Akan tetapi, penerapan KSO sendiri memiliki beberapa efek negative : â&#x20AC;˘ Untuk lapangan WK Pertamina lama, pendapatan semakin berkurang karena telah kita ketahui bahwa lifting kita yang memperihatinkan dibanding demand masyarakat, padahal seharusnya Pertamina mengenal betul lapangan tersebut karena sudah mengoperasikannya berkali kali â&#x20AC;˘ Untuk lapangan terminasi kontrak, sistem KSO akan terus membodohi pertamina. Tidak ada pembelajaran yang diambil dari sistem kontrak ini. Nasionalisasi pun akan terasa semakin jauh Saat ini Pertamina secara signifikan mengalami peningkatan peringkat di posisi 122 untuk tahun 2013 versi Fortune Global 500 dengan meraup laba bersih $2,7 miliar. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang tidak mudah untuk diraih. Pertamina juga berhasil menjaga pertumbuhan produksi minyaknya rata-rata 6,6% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Sebagai national oil

company, prestasi ini seharusnya menjadi modal bagi Pertamina untuk lebih percaya diri dan optimis dalam menjalankan kegiatan usahanya agar pemenuhan kebutuhan migas nasional dapat lebih optimum.

â&#x20AC;&#x153;

Sebagai national oil company, prestasi ini seharusnya menjadi modal bagi Pertamina untuk lebih percaya diri dan optimis dalam menjalankan kegiatan usahanya agar pemenuhan kebutuhan migas nasional dapat lebih optimum.

PATRA ENERGI REVIEW - EDISI #4

Edisi #4

PATRA Energy Review