MINGGU II 8 - 14 Mei 2017 Surat Kabar Mingguan Terbit 12 Halaman EDISI : I | TAHUN : I
Kalwedo www.kalwedo.com
Salam Damai Penuh Kekeluargaan
Issue.com/Kalwedocom
Berita Minggu Ini Samsung promosi smartphone baru di Ambon - 06
Facebook.com/Kalwedocom
Twitter.com/Kalwedocom
Nelayan Dilarang Jual BBM
Angka ekspor di Maluku dan Papua kian meningkat - 04 Sebuah rumah di Larat hangus terbakar api 03 Pemprov Maluku akan bagikan lima kendaraan o p e r a s i o n a l d i Tu a l - 0 2 Arsenal kalah telak dari Manchester United, 1-0 - 12 Tips menjaga gigi yang sehat - 09 P o l i s i Te r n a t e t e m u k a n mayat di bawah jembatan - 04
Ayu Ting-ting akan konser di Ambon - 06 KONI Maluku tingkatkan potensi bola basket dikalangan siswa SMA - 09
SAUMLAKI – Ketua Badan Pembina Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) Mgr. John Philip Saklil,Pr melarang tenaga dokter yang bertugas di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Mimika untuk membuka praktek di luar RS.
081343199624 085254922161 085254922161 redaksi@kalwedo.com
Eceran Rp 5.000 Langganan Rp 200.000/thn
sialis memang mahal. Dan kami larang ada praktek di luar karena itu RSMM bayar full dokter agar tidak ada kegiatan di luar rumah sakit,” ungkap Uskup Mgr. John Philip Sakil,Pr kepada wartawan di kediamannya, Kamis (28/1). Bersambung ke hal 11
Napi Lapas Kabur Akibat Minim Personil
TUAL – Sering kaburnya Nara Pidana (Napi) dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas 2B Timika, diakui Kepala Lapas, Usman karena minimnya personil lapas hingga menyebabkan kelalaian. Menurut Usman, dalam satu regu penjagaan hanya terdapat dua hingga tiga sipir. Hal ini yang menyebabkan, hingga sipir tidak dapat melakukan pengawasan terhadap warga binaan hingga menjangkau setiap sudut dari lingkungan Lapas secara baik . “Kita terkendala dengan personil kita yang terbatas satu regu itu cuma dijaga oleh dua orang, dengan luas Lapas sekitar 4 hektare, jadi kita terkendala disitu,” ujar Usaman saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati, Rabu (27/1). Bersambung ke hal 11
Polisi Selidiki Penipuan CPNS
Tiga motor yang ditahan Polsek MTB, raib - 08
Pajak Bandara Hilang JAKARTA - Mencuatnya ribuan nama Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Panama Papers, yaitu dokumen yang berisikan data orang-orang dan perusahaan yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama dalam praktek pengelolaan uang diharapkan akan mendorong DPR-RI untuk segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung bahkan menyampaikan harapan Pemerintah agar pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR itu dapat segera dilakukan pada masa sidang saat
“RSMM larang untuk dokter membuka praktek di luar, kami tidak memperkenankan hal ini terjadi. Untuk membayar dokter memang mahal, kalau itu dokter umum dan dokter muda tidak begitu sulit tetapi kalau dokter spe-
Redaksi : Iklan/Langganan : Whatsapp : Email :
Instagram.com/Kalwedocom
Lima siswa SMA Saumlaki ikut olimpiade nasional di Jakarta - 04
Dua siswa sekolah di Ambon dominasi penjualan ganja - 07
KANTOR REDAKSI Jalan Bukit Duri No. 03 Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Prov. Maluku
ini. Dengan demikian, diharapkan pembahasan itu bisa selesai paling lambat bulan Juni ini. “Tentunya pemerintah berharap agar DPR perlu segera diputuskan, terutama dalam perspektif pemerintah bila dikaitkan dengan skandal Panama Papers. Apakah akan selesai dalam masa persidangan ini, tapi paling lama selesai dalam masa persidangan berikutnya, karena harapannya pada bulan Juni itu sudah selesai,” kata Seskab kepada wartawan yang menemuinya di ruang kerjanya, Gedung III lantai 2 Kemensetneg, Jakarta, Rabu (6/4) sore. Bersambung ke hal 11
SAUMLAKI - Kalau dilihat dari sisi tampilan cukup bagus. Tetapi, setelah kita cek isi akunnya, ternyata mereka menjadikan nama Gubernur NTB sebagai alat untuk mencari keuntungan. Hal ini dilakukan dengan modus menyelenggarakan sebuah kegiatan. “Namun kemudian terbentur biaya sehingga meminta
masyarakat ikut membantu, padahal tidak pernah seperti itu,” jelasnya. Menurut dia, laporan ke polisi itu penting agar kasus seperti itu tidak terulang kembali dan masyarakat tidak menjadi korban. Karena itu, pihaknya meminta masyarakat untuk waspada sehingga tidak terkecoh jika menemukan akun
facebook gubernur tersebut. Ia mengatakan, meskipun pernah memiliki akun facebook, namun gubernur sudah lama tidak mengaktifkannya. Hal ini dilakukan dengan modus menyelenggarakan sebuah kegiatan. Bersambung ke hal 11
DPR Diminta Bahas RUU Pengampunan JAKARTA) - Mencuatnya ribuan nama Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Panama Papers, yaitu dokumen yang berisikan data orang-orang dan perusahaan yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama. Praktek pengelolaan uang diharapkan akan mendorong DPR-RI untuk segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung bahkan menyampaikan harapan Pemerintah
agar pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR itu dapat segera dilakukan pada masa sidang saat ini. Dengan demikian, diharapkan pembahasan itu bisa selesai paling lambat bulan Juni ini. “Tentunya pemerintah berharap agar DPR perlu segera diputuskan, terutama dalam perspektif pemerintah bila dikaitkan dengan skandal Panama Papers. Apakah akan selesai dalam masa persi-
kutnya, karena harapannya pada
Seskab kepada wartawan yang menemuinya di ruang kerjanya, Gedung III lantai 2 Kemensetneg, Jakarta, Rabu (6/4) sore. Terkait nama-nama WNI yang tercantum dalam Panama Papers itu sendiri, Seskab Pramono Anung mengaku sudah mengkonfirmasi kepada beberapa nama, dan mereka mengakui itu memang ada. “Minimal mereka pernah beraktifitas di sana,” ujarnya. Menurut dia, laporan ke polisi itu penting agar kasus seperti itu tidak terulang kembali dan masyarakat tidak menjadi korban.
bulan Juni itu sudah selesai,” kata
Bersambung ke hal 11
dangan ini, tapi paling lama selesai dalam masa persidangan beri-
Pemprov Maluku Laporkan Facebook Palsu Gubernur MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi melaporkan kasus akun palsu facebook, yang mengatasnamakan Gubernur TGH M Zainul Majdi ke Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB. Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemerintah Provinsi NTB Yusron Hadi di Mataram, Rabu (27/1) mengatakan, kasus pemalsuan tersebut kini tengah ditangani secara intensif pihak kepolisian, setelah pihaknya melaporkan tiga hari lalu ke Polda NTB. “Kasus ini kami laporkan karena sudah merugikan dan merusak citra Gubernur NTB,” kata Yusron Hadi. Ia menjelaskan, dari hasil penulusuran tim Pemerintah Provinsi NTB, terdapat 10 akun palsu mengatasnamakan Gubernur NTB. Setiap akun palsu gubernur, disalahgunakan untuk meminta dana kegiatan kepada masyarakat. “Kalau dilihat dari sisi tampilan cukup bagus. Tetapi, setelah kita cek isi akunnya, ternyata mereka menjadikan nama Gubernur NTB sebagai alat untuk mencari keuntungan dengan modus menyelenggarakan sebuah kegiatan.
Mencuatnya ribuan nama Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Panama Papers, yaitu dokumen yang berisikan data orang-orang dan perusahaan yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama dalam praktek pengelolaan uang diharapkan akan mendorong DPR-RI untuk segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung bahkan menyampaikan harapan Pemerintah agar pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR itu dapat segera dilakukan pada masa sidang saat ini. Bersambung ke hal 11