Kebijakan Divestasi dalam PP No. 1 tahun 2017 dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Negara Oleh: Muhammad Abdul Jabar ALSA Local Chapter Universitas Indonesia Presiden PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim menyebutkan pihaknya tidak akan melepaskan 51% sahamnya ke pemerintah Indonesia. Pasalnya jika hal itu dilakukan, maka Freeport tidak memiliki kendali atas pertambangannya. “Freeport tidak akan beri 51% karena bisa kehilangan pengendalinya,� ujar Chappy ditulis Selasa (14/2). 1 Hal tersebut juga ditegaskan oleh Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, bahwa sesuai Kontrak Karya yang ditandatangani Freeport dan pemerintah pada tahun 1991, pihaknya setuju untuk divestasi saham 30% karena memang diwajibkan melepas 30% sahamnya kepada pihak Indonesia. “Kami sudah setuju untuk divestasi sampai sebesar 30%,� kata Riza saat dikonfirmasi, Selasa (14/2).2 Dari berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan divestasi adalah kebijakan yang penting dalam permasalahan ekonomi. Kebijakan mengenai divestasi tambang asing di Indonesia telah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang menaikkan divestasi ditanggapi dengan serius oleh perusahaan tambang asing di Indonesia. Hal ini terjadi karena PP No. 1 tahun 2017 pasal 97 tentang divestasi memberikan angka divestasi yang sangat besar, sampai 51% dari saham perusahaan. Divestasi sebesar 51% merupakan kenaikan yang melebihi dua kali lipat dari divestasi yang tertera pada PP No. 23 tahun 2010 yang hanya sebesar 20%. Peraturan tentang divestasi ini tertera dalam pasal 97 ayat 1 PP No. 1 tahun 2017 yang berbunyi:
1
http://www.aktual.com/tak-tolak-status-iupk-freeport-tegas-tolak-divestasi-51-saham-pemerintah/ diakses pada 4 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB. 2 Ibid.
“Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.�3 Divestasi sendiri memiliki arti pelepasan dan pembebasan atau pengurangan modal.4 Menurut Pasal 1 angka 8 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Pengertian divestasi menurut Antoni K. Muda dalam kamus lengkap ekonomi menyatakan sebagai sebuah proses atau pelepasan investasi seperti pelepasan saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan model ventura dari pasangan usahanya.5 Divestasi mengambil alih saham dari para Penanam Modal Asing yang menanamkan modalnya di Indonesia secara saham berbetuk perseroan terbatas. Hal ini dikarenakan penanaman modal asing hanya dapat dilakukan melalui pemecahan saham berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggantikan Undangundang no. 1 tahun 1967. Penanaman Modal Asing hanya dapat dilakukan di bidang usaha terbuka dan bidang usaha tertutup tidak mutlak. Di bidang usaha tertutup tidak mutlak, Penanam Modal Asing harus bekerja sama baik dengan pemerintah ataupun swasta nasional. Bidang ushaa tertuttup tidak mutlak adalah bidang usaha yang menduduki peranan penting dalam negara Indonesia, yaitu: a. Pelabuhan-pelabuhan b. Produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum c. Telekomunikasi d. Pelayaran e. Penerbangan f. Air minum g. Kereta api umum h. Pembangkit tenaga atom i. Mass media
3
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Ps. 97 ayat 1 4 Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 Ahmad K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta: Gita Media Press, 2003, hlm. 117.
Sedangkan di bidang usaha terbuka, Penanam Modal Asing dapat menanamkan modalnya secara penuh. Bidang usaha terbuka adalah bidang usaha selain bidang usaha tertutup tidak mutlak dan bidang usaha tertutup mutlak.6 Kebijakan divestasi sebesar 51% ini memberikan dampak positif dan dampak negatif terhdapat ekonomi negara Indonesia. Dampak positif dan dampak negatif divestasi sebesar 51% dapat dilihat dari berbagai macam pendekatan. Berikut adalah paragraph-paragraf mengenai dampak positif dan dampak negatif divestasi sebesar 51%. Dampak positif kebijakan divestasi pada PP No. 1 tahun 2017 dari segi yuridis adalah terpenuhinya konstitusi negara yang mengamanatkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat�. Kebijakan divestasi akan mengalihkan keuntungan dan kepemilikan saham asing kepada nasional sehingga kekayaan alam Indonesia dapat digunakan sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan negara. Selain itu, UU No. 4 tahun 2009 sebagai payung hukum dalam pengelolaan Minerba mensyaratkan bahwa pengelolaan minerba agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan divestasi sebesar 51% tentunya akan memberikan nilai tambah kepada ekonomi negara dengan memiliki saham yang besar dari perusahaan tambang yang bersangkutan. Kedua segi yuridis ini dipenuhi dalam PP No. 1 tahun 2017 dengan diberlakukannya divestasi sebesar 51% dalam kebijakan ini.7 Sedangkan dilihat dari segi ekonomis, PP No. 1 tahun 2017 tentu akan memberikan keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi rakyat Indonesia dengan meningkatnya pemasukan negara dari sektor pertambangan akibat divestasi saham yang tinggi. Dengan kebijakan ini, negara akan lebih diuntungkan dengan meningkatnya kepemilikan saham di perusahaan tambang. Selain itu, dengan kepemilikan saham yang tinggi, negara akan dapat lebih mengendalikan perusahaan yang bersangkutan. Selain memberikan dampak positif, perubahan jumlah divestasi di PP No. 1 tahun 2017 juga akan memberikan beberapa permasalahan. Masalah tentang divestasi disini terjadi ketika divestasi yang ditetapkan menguntungkan satu bagian dan merugikan bagian lainnya. Hal ini terjadi jika suatu negara mengambil saham melebihi dari saham perusahaan tersebut. Penarikan 6
Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sanipar, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta: Indhill, 2008,hlm. 50-63. 7 http://www.migasreview.com/post/1499786455/tantangan-distribusi-gas-di-negara-kepulauan.html diakses pada 2 Agustus 2017 pukul 13.00 WIB.
saham yang tinggi dari negara terhadap tambang asing tentunya akan menyebabkan kerugian pada para Penanam Modal Asing. Perubahan angka divestasi ini tidak hanya berimbas pada Penanam Modal Asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, tapi juga bagi para Investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Bagi para Penanam Modal Asing di Indonesia, perubahan ini tentunya memberikan dampak buruk dan ketidakpastian bagi mereka. Hal ini dikarenakan perusahaan asing yang mereka dirikan di Indonesia lebih dikuasai oleh Indonesia dengan dipegannya lebih banyak saham oleh negara. Penguasaan ini akan membuat kinerja perusahaan asing menurun dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam. Turunnya kinerja akan berdampak pada turunnya pendapatan perusahaan yang akan mempengaruhi pemasukan negara secara tidak langsung. Lebih parah lagi, jika para Penanam Modal Asing menurunkan standar keamanan pekerjaan dan pemberhentian beberapa pekerja untuk mendapatkan pemasukan yang tinggi. Hal ini akan memberikan efek negatif kepada masyarakat, yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan negara. Penurunan standar keamanan akan membahayakan para pekerja, yang mana dalam hal ini adalah warga negara Indonesia. Pemberhentian pekerja akan meningkatkan pengangguran bagi warga negara Indonesia yang berdampak buruk pada kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.8 Sedangkan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, PP No. 1 tahun 2017 ini akan memberikan citra yang buruk bagi investasi di Indonesia. Citra yang buruk bagi investasi di Indonesia akan mengurangi minat para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Berkurangnya investor akan menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional, karena kurangnya modal di Indonesia. Selain citra yang buruk, para investor tentunya akan memikirkan tawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus yang nantinya hanya akan memberikan mereka 49% dari pertambangan yang mereka dirikan. Kerusakan citra investasi ini akan berakibat buruk bagi negara dalam menyelesaikan program pembangunan nasional.9 Jika hal ini terjadi, maka Indonesia harus memaksimalkan investor pribumi. Namun berdasarkan data, investor pribumi belum dapat menggantikan investor luar. Hal ini juga dikatakan oleh Emanuel dalam laporan tertulisnya yang menyatakan “Bila pemerintah
8
http://id.beritasatu.com/tajuk/divestasi-tambang-asing/155385 diakses pada 2 agustus 2017 pada pukul 15.00 9 https://www.ugm.ac.id/id/news/13451divestasi.perusahaan.tambang.bisa.berdampak.negatif.terhadap.iklim.investasi diakses pada 02 Agustus 2017 pukul 16.00
memaksa untuk menjalankan kebijakan divestasi ini, maka sudah dapat dipastikan anggaran pendapatan negara akan terkuras. Berdasarkan data investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investor dalam negeri saat ini masih belum mampu menggantikan investor dari luar�.10 Ditambah lagi, investor pribumi cenderung menjual asset ke luar negeri pada satu sektor untuk sektor lainnya, sehingga salah satu sektor akan berkembang dan sektor lainnya akan menurun. Selain dari sudut investor, divestasi ini juga membahayakan APBN Indonesia. Divestasi yang besarnya sampai 51% akan menguras APBN negara, karena negara perlu mengalihkan APBN untuk membeli saham tersebut. Contohnya saja divestasi 51% saham PT. Freeport yang akan mengurangi 40% dana anggaran kesehatan sebagaimana dikatakan Emanuel Bria peneliti Natural Resource Governance Institute “Setengah dari total saham Freeport saja itu sama dengan 40% dana anggaran kesehatan, bayangkan itu anggaran semua rumah sakit di Kalimantan, NTT, dan Sumatera. Apalagi, nantinya pemerintah belinya pakai dana APBN�.11 Perubahan ini juga menyamaratakan semua pertambangan asing di Indonesia, baik itu pertambangan sendiri, pertambangan gabungan, pertambangan bawah tanah, ataupun pertambangan bawah tanah dan terbuka. Padahal di PP No. 77 tahun 2014, divestasi tambang asing dibedakan menurut resiko dari tambang tersebut. Penyamaan ini tentu tidak memberikan keadilan terhadap para Penanam Modal yang harus mempertimbangkan resiko yang berbedabeda dari usaha yang dijalaninya. Pertambangan bawah tanah tentunya perlu memiliki peralatan keselamatan yang lebih mahal dibanding petambangan terbuka. Pemberian divestasi yang setara hanya akan mengurangi keselamatan bagi para pekerja pertambangan bawah tanah. Apabila kita melirik pada Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, kita dapat melihat asas pengelolaan pertambangan di Indonesia haruslah berasaskan: a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
10
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/15/210507626/apakah.kebijakan.divestasi.perusahaan.tamb ang.asing.sudah.tepat. Diakses pada 02 Agustus 2018 pukul 15.00 11 Opcit. https://www.ugm.ac.id/id/news/13451divestasi.perusahaan.tambang.bisa.berdampak.negatif.terhadap.iklim.investasi.
d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.12 Maka, PP No. 1 tahun 2017 telah memnuhi asas manfaat dan asas b, c, d. Menurut saya, asas keadilan kurang dipertimbangkan disini sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya bahwa PP No. 1 tahun 2017 ini menyamaratakan divestasi pada semua tambang. Hal ini sangat berbeda dengan PP No. 77 tahun 2014 yang membedakan beberapa pertambangan berdasarkan resiko dan kesulitannya. Sehingga dalam kebijakan PP No. 1 tahun 2017, asas keadilan kurang dipertimbangkan. Selain asas keadilan, asas keseimbangan disini juga menjadi konsentrasi saya. Bila ada keseimbangan, maka divestasi perlu dikaji lebih dalam. Asas keseimbangan disini tentunya berlawana dengan huruf b yang menyatakan adanya keberpihakan. Dengan adanya keberpihakan, maka keseimbangan dalam pelaksanaan pertambangan antara Penanam Modal Asing dan negara tidak akan terwujud. Hal ini dinyatakan pada divestasi yang lebih berpihak kepada negara dibanding para penanam Modal. Oleh karenanya, divestasi pertambangan asing walaupun memberikan dampak positif perlu dikaji lebih dalam agar dapat terhindar dari dampak negatif. Pemanfaatan divestasi yang tepat dan terencana dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi untuk Indonesia kedepannya. Hal ini dikarenakan Indonesia masih dalam tahapa negara berkembang yang membutuhkan banyak investasi dari para investor untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapati target pembangunan nasional. Tanpa adanya investasi dari para investor, Indonesia akan mengalami kendala dalam mengembangkan negara, walaupun mendapatkan peningkatan ekonomis yang lebih besar. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya berpendapat bahwa divestasi berdasarkan kebijakan PP No. 1 tahun 2017 perlu dikaji ulang agar dapat memberikan manfaat yang tinggi untuk para investor. Sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indoenesia yang akan memicu peningkatkan perekononmian nasional dan pelaksanaan pembangunan dengan cepat. Pemanfaatan sektor lain untuk meningkatkan perekonomian, seperti pajak dan ekspor, juga perlu dilirik. Sektor lain dapat mnggantikan divestasi untuk meningkatkan perekonomian, sehingga divestasi tidak ditekan terlalu tinggi dan terjaga dengan baik. Dengan begitu investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia.
12
Indonesia, Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ps. 2
DAFTAR PUSTAKA Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia Muda, Ahmad K., Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta: Gita Media Press, 2003, hal. 117. Panjaitan, Hulman dan Anner Mangatur Sanipar, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta: Indhill, 2008. hlm. 50-63
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Internet http://www.aktual.com/tak-tolak-status-iupk-freeport-tegas-tolak-divestasi-51-sahampemerintah/ http://www.migasreview.com/post/1499786455/tantangan-distribusi-gas-di-negarakepulauan.html http://id.beritasatu.com/tajuk/divestasi-tambang-asing/155385 https://www.ugm.ac.id/id/news/1345divestasi.perusahaan.tambang.bisa.berdampak.negatif.terhadap.iklim.investasi http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/15/210507626/apakah.kebijakan.divestasi.p erusahaan.tambang.asing.sudah.tepat