Strategi Membangun Pertahanan dan Keamanan Nasional dari ancaman Cyber Attack di era Post-Truth Ketahanan nasional adalah kondisi dimana suatu bangsa yang meliputi
segenap
kedaulatan
dan
kehidupan
nasional
ketangguhan
yang
yang
terintegrasi
mengandung
berisi
kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negaa serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Banyak factor-faktor yang bisa mengancam ketahanan nasional, salah satunya adalah Cyber Attack. Tindak Kejahatan Cyber Attack merupakan salah satu isu sentral yang memiliki potensi melemahkan ketahanan nasional. Dampak dari kejahatan siber ini hadir pada berbagai segi dimana semakin dirasakan segenap elemen bangsa yang mengancam ketahanan nasional terkhususnya di era Post-Truth. Era Post-Truth dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk di percaya publik. Media mainstream yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Di Indonesia fenomena Post-Truth juga terjadi. Indonesia yang merupakan negara peringkat 5 pengguna internet terbesar di dunia, berpotensi menjadi target fenomena Post-Truth. Baik untuk tujuan ekonomi kepentingan politik, maupun mengancam ketahanan nasional. Beberapa dugaan tindak pidana Cyber Attack di Indonesia yang paling sering dilaporkan ialah mengenai akses ilegal (Pasal 30 UU ITE),
perubahan data (Pasal 32 UU ITE), berita bohong yang merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE), serta konten yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE). Dalam banyak laporan, Pasal 30 UU ITE sering dibarengi dengan Pasal 32 UU ITE, maksudnya pelaku melakukan akses ilegal dan kemudian melakukan perubahan data. Sekalipun ancaman kejahatan di dunia siber sudah sangat nyata, tetapi tanggapan, reaksi dan kesadaran negara atas ancaman tersebut sangat beragam karena adanya perbedaan tingkat penguasaan dan pemanfaatan, ketergantungan pada teknologi informasi yang berbeda, perbedaan tersebut berakibat pula pada cara dan tingkat penanganan kasus-kasus yang terjadi. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di dunia siber. Pertama adalah pendekatan sosial budaya, dalam arti memberikan pemahaman dari sudut sosial budaya agar masyarakat memahami secara benar tentang kepedulian akan keamanan informasi khususnya fenomena dalam dunia siber yang bersifat global dan lintas batas (borderless). Kedua,
pendekatan tata kelola dan teknologi
keamanan informasi, yang dalam hal ini pendekatan dilakukan melalui sistem manajemen keamanan informasi serta melalui pendekatan teknologi yang cermat dan akurat serta up to date agar dapat menutup setiap lubang atau celah yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan-penyerangan dalam dunia siber. Ketiga, pendekatan hukum yaitu tersedianya instrumen hukum positif nasional yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronika (PSTE) yang salah satunya adalah kebijakan dan regulasi di bidang keamanan informasi. Selain itu Pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan nasional
di
era
Post-Truth
terhadap
ancaman
Cyber
Attack,
memandang perlu membentuk badan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 dan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. BSSN berfungsi untuk mendeteksi, mencegah, dan menjaga keamanan
siber,
mengingat
banyak
aksi-aksi
kejahatan
yang
memanfaatkan dunia maya dalam beberapa waktu ke belakang. BSSN memiliki sejumlah fungsi, di antaranya:
Identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan e commerce Persandian Diplomasi siber Pusat manajemen krisis siber Pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber
Sumber:
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3479/Siaran+Pers+ No.+83-PIH-KOMINFO-112013+tentang+Ancaman+Cyber+Attack+dan+Urgensi+Keamana
n+Informasi+Nasional/0/siaran_pers http://ksp.go.id/media-sosial-dan-fenomena-post-truth/index.html https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Siber_dan_Sandi_Negara ANDANU RADITYA