ACADEMIC COMPILATION ALSA INDONESIA LAW JOURNAL & ALSA INDONESIA LEGAL REVIEW COMPETITION: BEST LEGAL REVIEW
0
DAFTAR ISI ACADEMIC COMPILATION 2016 ALSA INDONESIA
Kata Pengantar
2
ALSA Indonesia Law Journal
4
“Ambivalensi Pengaturan Tenaga Kerja Indonesia” “Penyelesaian Perselisihan Pengupahan Dalam Hubungan Industrial”
5 24
“Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Indonesia Berdasarkan Peraturan”
38
“Sistem Hukum Perburuhan di Indonesia”
55
ALSA LEGAL REVIEW COMPETITION: BEST LEGAL REVIEW
85
“Buramnya Garis Demarkasi Dimensi Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Berorientasi Pada Pembangunan Daerah”
86
1
KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Academic Compilation National Board ALSA Indonesia 2015-2016 telah rampung. Academic Compilation diharapkan dapat menjadi bukti nyata dari perkembangan akademik ALSA Indonesia dan juga menjadi sumber pembelajaran bagi siapapun yang membutuhkannya. Academic Compilation juga merupakan perwujudan dari Tri Darma Mahasiswa yang merupakan kewajiban moral dari seluruh mahasiswa yang tergabung dalam ALSA Indonesia. Besar harapan saya Academic Compilation ini dapat memberikan efek masif dan konkrit kepada Indonesia. ALSA Always be One! -Bayu Sri Harudito, President of ALSA Indonesia 2015-2016 Di balik seorang siswa yang berhasil, tentu terdapat guru yang baik. Untuk itulah, kami ingin mengapresiasi pemikiran bapak ibu guru yang telah mendidik anggota ALSA Indonesia melalui ALSA Indonesia Law Journal (AILJ). Kami harap, AILJ dapat menjadi wadah apresiasi bagi tenaga pengajar yang telah bekerja keras mendidik kami, anggota ALSA Indonesia. Besar harapan kami agar pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam journal ini dapat memberi manfaat positif kepada masyarakat luas. ALSA, Always be One! –Marvin Octavdio, Vice President of Academic Activities & Training I ALSA Indonesia 2015-2016 Merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk dapat menyelesaikan Academic Compilation ini. Tujuan dari pembuatan Academic Compilation ini ialah tidak lain yaitu untuk kembali menghidupkan produk kajian hukum ALSA Indonesia, terlebih dengan adanya ALSA Indonesia Law Journal yang merupakan bagian dari kompilasi ini. Semoga dengan adanya pembuatan kompilasi tulisan ini dapat bermanfaat untuk orang banyak, dan tentunya semakin mendorong ALSA Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas karya tulis hukum dengan menyatukan pemikiran-pemikiran kritis tiap Universitas membernya. –Adistra Kusuma Waligalit, Vice President of Academic Activities & Training II ALSA Indonesia 2015-2016
2
3
ALSA INDONESIA LAW JOURNAL
4
AMBIVALENSI PENGATURAN TENAGA KERJA INDONESIA - REFLEKSI PENGOLAHAN DAN PENGATURAN TENAGA KERJA INDONESIA Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn
Inti Sari
Abstract Lack of jobs in Indonesia led to a lot of
Terbatasnya
people working abroad. The existence
Indonesia menyebabkan banyak angka
of migrant workers cannot be separated
kerja
situation
(ambivalence),
luar
negeri. seperti;
pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS,
the
tarik
occurrence of contradiction towards the same
ke
di
pemberangkatan TKI Non Prosedural,
committed by PPTKIS, institutional tug. reflect
bekerja
permasalahan-permasalahan,
Procedural TKI departure, offenses to
yang
pekerjaan
Keberadaan TKI juga tidak terlepas dari
from the problems, such as; Non
Unconsciousness
lapangan
menarik
sadaran
the
untuk
kelembagaan. merefleksi
Ketidak terjadinya
pertentangan terhadap situasi yang sama
issues surrounding migrant workers,
(ambivalensi), terhadap permasalahan-
will only lead management systems and
permasalahan seputar TKI hanya akan
the setting of TKI will fall on the same
membawa
issue in the future. In these cases be
pengaturan TKI akan jatuh pada persoalan
understood that the protection of the
yang sama dikemudian hari. Pada kasus-
sistem
pengelolaan
serta
kasus tersebut dipahami bahwa aspek
employment abroad is closely related to
perlindungan
the management and control system
terhadap
penempatan
tenaga kerja di luar negeri sangat terkait
carried out by various parties involved
pada sistem pengelolaan dan pengaturan
in the sending of Indonesian workers
yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat
abroad.
pada pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri.
Key Words: Indonesian Worker - Legal Protection - Placement of Indonesian
Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia -
Worker.
Perlindungan Hukum - Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
5
A. Latar Belakang
negeri
Tidak sedikit permasalahan seputar
anggaran.
penempatan dan perlindungan tenaga
WNIO/TKIB yang berada di Malaysia
kerja Indonesia (selanjutnya disingkat
sebanyak 1.250.000 orang, di Arab
TKI) yang bekerja di luar negeri. Setiap
Saudi 588.075 orang dan negara lain
tahun, lebih dari setengah juta orang
32.073 orang. Dari jumlah tersebut,
Indonesia yang berangkat ke luar
pemerintah telah memulangkan selama
negeri.1
juga
tahun 2014 WNIO dari Arab Saudi
pada
sebanyak 20.379 orang, sedangkan
Permasalahan
menjadi
agenda
TKI
besar
sekaligus Sejauh
menyiapkan ini
jumlah
pemerintahan Jokowi. Sebagaimana
dari Malaysia sebanyak 26.428 orang.
dilansir dalam Siaran Pers Nomor:
Permasalahan
01/Humas PMK/I/2015 (Kementerian
dengan kelengkapan administratif juga
Koordinator
Pembangunan
masih menjadi coretan merah dalam
Manusia Dan Kebudayaan Republik
dunia tenaga kerja. Kontradiksi antara
Indonesia), menegaskan bahwa TKI-
memperlancar proses pemberangkatan
TKI
dengan
Bidang
yang
bermasalah
harus
klasik
perlindungan
yaitu,
juga
terkait
masih
diselesaikan pada tahun 2015. Adapun
menjadi momok sarat kepentingan.
isi
tersebut
Pihak-pihak dalam lingkaran sistem
menerangkan bahwa, jumlah Warga
pengelolaan juga masih indisipliner
Negara Indonesia Overstay (WNIO)
terhadap aturan hukum yang berlaku.
atau
Indonesia
Merujuk pada latar belakang di atas,
Bermasalah (TKIB), semakin tahun
serta ketidak sadaran untuk merefleksi
terus
terjadinya
materi
siaran
Tenaga meningkat
pers
Kerja perlu
segera
pertentangan
diselesaikan oleh semua pihak, tidak
situasi
saja Pemerintah tetapi juga Instansi
terhadap permasalahan-permasalahan
terkait. Pemerintah hingga kini terus
seputar TKI hanya akan membawa
mendata validasi jumlah tenaga kerja
sistem pengelolaan serta pengaturan
yang bermasalah yang berada di luar
TKI akan jatuh pada persoalan yang
1
yang
sama
terdapat
(ambivalensi),
Sekitar separuh dari para pekerja tersebut berangkat ke negara-negara di Timur Tengah. Pada umumnya mereka adalah kaum perempuan yang berasal dari kota-kota kecil atau desa-desa dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar dan pengalaman kerja yang terbatas, dan sebagian besar mereka dipekerjakan untuk pekerjaan rumah tangga di rumah pribadi. Lihat dalam: Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson, dan Sarah Paoletti, Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan Di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia, diterbitkan oleh Open Society Foundations, New York, Amerika Serikat, Hlm. 16-17. 6
sama dikemudian hari. Tulisan ini akan
masyarakat
Indonesia
seluruhnya
mencoba mengungkap serta merefleksi
untuk mewujudkan masyarakat yang
secuil persoalan-persoalan di bidang
sejahtera, adil, makmur, yang merata,
penempatan dan perlindungan tenaga
secara materiil berdasarkan Pancasila
kerja Indonesia.
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
B. Kilas Singkat Seputar Tenaga Kerja
Menurut Pasal 1 bagian (1)
Indonesia (TKI)
Undang-Undang
Nomor
Campur tangan pemerintah dalam
2004
Penempatan
bidang
telah
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
hukum
di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga
ketenagakerjaan
menyebabkan
sifat
perburuhan/ketenagakerjaan
menjadi
tentang
negara
Indonesia
39
yang
Tahun dan
memenuhi
publik serta ruang lingkup yang diatur
syarat untuk bekerja di luar negeri
menjadi lebih luas, tidak hanya pada
dalam hubungan kerja untuk jangka
aspek hukum pada hubungan kerja
waktu tertentu dengan menerima upah.
saja, tetapi meliputi aspek hukum
Sementara itu dalam Pasal 1 Kep.
sebelum
hubungan
kerja
(pra
Manakertrans
RI
No
Kep
employment), dan sesudah hubungan
104A/Men/2002 tentang penempatan
kerja (post employment) karena itulah
TKI keluar negeri disebutkan bahwa
sangat tepat jika istilahnya disebut
TKI
dengan
perempuan yang bekerja di luar negeri
hukum
Ketenagakerjaan.2
adalah baik laki-laki maupun
Tenagakerja merupakan salah satu
dalam
instrument
dalam
berdasarkan perjanjian kerja melalui
pembangunan nasional.Tenaga kerja
prosedur penempatan TKI. Prosedur
mempunyai peranan dan kedudukan
penempatan TKI ini harus benar-benar
yang sangat penting sebagai salah satu
diperhatikan oleh calon TKI yang ingin
komponen pelaku untuk mencapai
bekerja ke luar negeri tetapi tidak
tujuan pembangunan. Pembangunan
melalui prosedur yang benar dan sah
nasional dilaksanakan dalam rangka
maka TKI tersebut nantinya akan
pembangunan
menghadapi masalah di negara tempat
seutuhnya
maupun
modal
manusia dan
Indonesia
pembangunan
ia
2
jangka
bekerja
karena
waktu
CTKI
tertentu
tersebut
Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.v 7
dikatakan TKI ilegal karena datang ke
dilakukan berbagai pihak yang terlibat
negara tujuan tidak melalui prosedur
pada
penempatan TKI yang benar.
Indonesia keluar negeri. Untuk langkah
Berdasarkan beberapa pengertian TKI
penempatan
tersebut, maka dapat dikemukakan
negeri, Indonesia telah menetapkan
bahwa TKI adalah setiap warga negara
mekanisme melalui tiga fase tanggung
Indonesia yang memenuhi syarat untuk
jawab penempatan yakni fase pra
bekerja di luar negeri dalam jangka
penempatan, selama penempatan dan
waktu tertentu berdasarkan perjanjian
purna penempatan.3 Perlindungan TKI
kerja melalui prosedur penempatan TKI
adalah segala upaya untuk melindungi
dengan menerima upah. Sedangkan
kepentingan
menurut Pasal 1 yang bagian (2)
mewujudkan terjaminnya pemenuhan
Undang-Undang
Nomor
Tahun
hak-haknya sesuai dengan peraturan
2004
Penempatan
dan
perundang-undangan, baik sebelum,
tentang
39
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
pengiriman tenaga
calon
tenaga kerja
TKI/TKI
kerja di
luar
dalam
selama dan sesudah bekerja.
di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja
Sebagaimana diatur di dalam Pasal
Indonesia adalah setiap warga Negara
5, 6, 7 Undang-Undang No. 39 Tahun
Indonesia
2004, pemerintah bertugas mengatur,
yang
memenuhi
syarat
sebagi pencari kerja yang akan bekerja
membina,
di luar negeri dan terdaftar di instansi
mengawasi
pemerintah
penempatan dan perlindungan TKI di
kabupaten/kota
bertanggungjawab
di
yang bidang
luar
ketenagakerjaan. Terkait
dan
penyelengaraan negeri,
pemerintah
bertanggungjawab untuk meningkatkan
perlindungan
terhadap
upaya perlindungan TKI di luar negeri,
penempatan tenaga kerja di luar negeri
dan
sangat
antaralain:
terkorelasi
melaksanakan,
pada
sistem
pemerintah
berkewajiban,
pengelolaan dan pengaturan yang Penempatan TKI ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.penempatan TKI dalam program antar kerja antar negara (AKAN), dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia. Lihat dalam: Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2004, Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial, Penerbit Sarana Bhakti Persada, Jakarta, hlm. 34. 3
8
a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon
TKI/TKI,
berangkat
baik
melalui
yang
C.
pelaksana
Refleksi
Pengelolaan
dan
Pengaturan Tenaga Kerja Indonesia
penempatan TKI maupun yang
Trend bekerja ke luar negeri tidak luput
berangkat secara mandiri;
dari masalah dan persoalan,4 seperti;
b. Mengawasi
pelaksanaan
kasus
penempatan calon TKI;
hukum
yang
dilakukan oleh Pelaksana Penempatan
c. Membentuk
dan
mengembangkan
pelanggaran
Tenaga
sistem
Kerja
Indonesia
Swasta
(PPTKIS);5 serta persoalan TKI pelaut
informasi penempatan calon TKI
yang
di luar negeri;
kepentingan di antara Kepala BNP2TKI
d. Melakukan
upaya
diplomatik
mengalami
dengan
tarik
Kementerian
menarik
Perhubungan
untuk menjamin pemenuhan hak
yang menyatakan TKI pelaut tidak
dan perlindungan TKI secara
diwajibkan memiliki Kartu Tenaga Kerja
optimal di negara tujuan; dan
Luar
e. Memberikan kepada
TKI
perlindungan selama
Negeri
(KTKLN),
hal
ini
mengancam perlindungan tenaga kerja
masa
pelaut, sebab identitas mereka tidak
sebelum pemberangkatan, masa
akan terdata di BP3TKI.6
penempatan, dan masa purna
Pada tulisan ini berikut disajikan
penempatan.
contoh
kasus
terkait
dengan
Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made Gde Subha Karma Resen, Cokorda Dalem Dahana, & Cok. Istri Diah Widyantari P. D., 2015, Implementasi Ketentuan Hukum Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Bali Di Luar Negeri, Hasil Penelitian Hibah Unggulan Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2. 5 Lihat dalam: Lihat dalam: PT. Nahelindo Pratama Diduga Lakukan Penempatan Non Prosedural ke Rusia, dapat diakses pada: http://www.bnp2tki.go.id/read/9498/TKI-DitahanPetugas-Rusia-BP3TKI-Bali-Pelajari-Pelanggaran-PPTKIS-Sebagai contoh Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT. Nahelindo Pratama, karena telah menempatkan empat Buruh Migran Indonesia (BMI) secara non prosedural ke Rusia. Lihat juga pada: Tiga TKW asal Bali Di Penjara di Rusia, dapat diakses pada: http://www.nusabali.com/opendoc.php?id=32190&page=&date= Sebanyak tiga orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bali yang semuanya wanita/ tenaga kerja wanita (TKW)5 saat ini dipenjara di Rusia. Mereka adalah Ketut Sukarni dengan nomor paspor A0491163, Yanika Sriwedari dengan nomor paspor A0489558 dan Ni Kadek Yuli Marisa Dewi dengan nomor paspor A1649489. 4
Surat Edaran Kepala BNP2TKI Nomor SE.11/PEN/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diwajibkan bagi TKI yang bekerja di 6
9
penempatan
TKI
kelengkapan
serta
pentingnya
hukum serta pemerataan kesempatan
sebagai
kerja dan penyediaan tenaga kerja
administrasi
salah satu bentuk perlindungan.
yang sesuai dengan hukum nasional.7
1. Kasus Pelaksanaan Penempatan
Menjadi
persoalan
TKI Non Prosedural.
terdapat
Penempatan TKI menurut Pasal 1
yang dilakukan oleh PPTKIS selaku
angka (3)
badan hukum yang memperoleh izin
adalah
UU No. 39 Tahun 2004
kegiatan
pelayanan
untuk
pelanggaran
ketika
tertulis
dari
penempatan
pemerintah
guna
mempertemukan TKI sesuai bakat,
menyelenggarakan
minat, dan kemampuannya dengan
penempatan TKI di luar negeri. Salah
pemberi kerja di luar negeri yang
satu
meliputi
keseluruhan
proses
pelaksanaan penempatan TKI secara
perekrutan,
pengurusan
dokumen,
non prosedural adalah PT. Nahelindo
pendidikan
dan
pelatihan,
Pratama.
persiapan
melakukan penempatan TKI secara
penampungan, pemberangkatan, sampai
non
pemberangkatan
negara
tujuan,
PPTKIS
dan
pelayanan yang
PT.
melakukan
Nahelindo
prosedural
dikarenakan
menggunakan
visa
Nahelindo
kunjungan/visa
pemulangan
dari
negara
tujuan.
belajar.
Penempatan
TKI
di
luar
negeri
merupakan PPTKIS yang secara resmi
upaya
untuk
merupakan
suatu
mewujudkan
hak dan
terdaftar
PT.
Pratama
sebagai
Pratama
perusahaan
kesempatan
pengerah tenaga kerja. PT.Nahelindo
yang sama bagi tenaga kerja untuk
Pratama telah melanggar asas terbuka,
memperoleh
yaitu
penghasilan
pekerjaan yang
pemberian
informasi
kepada
yang
tenaga kerja secara jelas meliputi jenis
dengan
kerja, jam kerja, dan upah yang akan
tetap memperhatikan harkat, martabat,
diterima oleh TKI di Negara tujuan,
hak asasi manusia, dan perlindungan
yang
pelaksanaannya
layak,
dan
dilakukan
dimana
dalam
hal
ini
Atas Kapal Berbendera Asing. Surat Edaran tentang KTKLN itu dikeluarkan karena adanya surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham No. PK 302/1/3/DJPL.13 tanggal 27 Desember 2013 perihal Tidak Mempersyaratkan Kepemilikan KTKLN Bagi Pelaut/ Awak Kapal. Selengkapnya baca dalam: http://www.bnp2tki.go.id/read/9810/BNP2TKI-Menangkan-Gugatan-Perkara-Hukum-atasKTKLN 7 Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, 2006, Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 261. 10
PT.Nahelindo memberikan iming-iming
Sebanyak tiga orang Tenaga Kerja
berupa gaji yang tinggi sebagai terapis
Indonesia
di Rusia dengan menggunakan visa
semuanya wanita/ tenaga kerja wanita
kunjungan/ visa belajar dan bukan
(TKW)9 dipenjara di Rusia. Mereka
menggunakan
yang
adalah Ketut Sukarni dengan nomor
mengakibatkan ditahannya 4 TKI di
paspor A0491163, Yanika Sriwedari
Rusia. Ke 4 TKI tersebut dinyatakan
dengan nomor paspor A0489558 dan
melanggar Bab 1 Pasal 18.10 KUHP
Ni Kadek Yuli Marisa Dewi dengan
Federasi Rusia mengenai pelanggaran
nomor paspor A1649489.
adminisratif yaitu sebagai orang asing
dipenjara di Rusia seorang TKI lainnya
yang telah bekerja di Federasi Rusia
yang diduga bukan berasal dari Bali
tanpa memiliki izin bekerja.
Mereka
yakni atas nama Jesica Herlina Mila
semua
KTKLN
Agnesia Tobo.10 Keempat TKI tersebut
dikarenakan mereka diberangkatkan
sudah tiba ke Indonesia pada 6
dengan visa kunjungan/visa belajar.
November 2014 lalu, setelah sempat
tidak
visa
kerja
memiliki
Kronologis
asal
Bali
yang
Juga ikut
Pelaksana
dipenjara di Isuram 8 City of Kazan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Tatarstand, Rusia sejak 23 September
Swasta
2014.11
(PPTKIS)
kasus
(TKI)
PT.
Nahelindo
Pratama, karena telah menempatkan
Kronologis
kasus
empat Buruh Migran Indonesia (BMI)
sebagai berikut:12
dapat
diuraikan
secara non prosedural ke Rusia.8
Lihat dalam: PT. Nahelindo Pratama Diduga Lakukan Penempatan Non Prosedural ke Rusia, dapat diakses pada: http://www.bnp2tki.go.id/read/9498/TKI-Ditahan-Petugas-Rusia-BP3TKI-Bali-PelajariPelanggaran-PPTKIS-8
Lihat dalam: Tiga TKW asal Bali Di Penjara di Rusia, dapat diakses pada: http://www.nusabali.com/opendoc.php?id=32190&page=&date= 10 Lihat dalam: Tiga TKI asal Bali Dipenjara di Rusia, dapat diakses pada: http://daerah.sindonews.com/read/922973/27/tiga-tki-asal-bali-dipenjara-di-rusia1415638800 11 Lihat dalam: PT. Nahelindo Pratama Lakukan Penempatan Non Prosedural Bp3tki Bali Bnp2tki, dapat diakses pada: http://pantaupjtki.buruhmigran.or.id/index.php/read/%E2%80%8Bpt.-nahelindo-pratamadiduga-lakukan-penempatan-non-prosedural-ke-rusia-2 12 Berita Acara Kronologis Penanganan Kasus TKI Spa atas nama Ni Kadek Yuli Marisa Dewi, Jessica Herlina Mila Agnesia, Yanika Sriwedari, Ni Ketut Sukerni, Nomor: B2698/BP3TKI-DPS/PL/XI/2014 Tanggal 14 November 2014. 9
11
Pada tanggal 29 September 2014
memperoleh fasilitas makan 3 kali,
KBRI Moscow menerima informasi
kamar ukuran 4 x 6 dengan ranjang
telepon dari Dinas Imigrasi Federal
tingkat, kamar mandi terpisah, dan
Rusia mengenai penahanan 4 TKI
pemisahan
di rumah detensi Kazan, Republik
wanita.
Tatarstan (Sekitar 800 km timur Moscow).
Dalam
ruang
laki-laki
dan
Rumah detensi menahan uang dan
rangka
barang-barang pribadi keempat TKI
menindaklanjuti informasi tersebut
yang
dan mengetahui duduk perkara
dikembalikan ketika para TKI akan
penahanan dan kondisi para WNI
dideportasi.
dimaksud, pada tanggal 6 sampai
kesemuannya
Mengingat para TKI mengajukan
dengan 8 Oktober 2014 KBRI
banding
Moscow menugaskan wakil dan
dilaksanakan
fungsi
dengan
protokoler
Konsuler
menjenguk 4 TKI tersebut. 10.45
4
hasil
banding
telah
Oktober
2014
menguatkan
September
2014)
maka
masa
magang
penahanan
(Tairai Spa Kazan) keempat TKI
menunggu
ditangkap
Berkas
keputusan pengadilan. Jika TKI
Acara Penangkapan (BAP) yang
tidak mengajukan banding kedua,
ditandatangani TKI, dilaksanakan
maka proses deportasi baru bisa
sidang hari itu juga dan keempatnya
dibicarakan tanggal 14 Oktober
dinyatakan melanggar Bab 1 Pasal
2014.
18.10
ditempat
(sidang
keputusan pengadilan tanggal 23
Pada tanggal 23 September 2014 pukul
akan
berdasarkan
KUHP
Federasi
Rusia
ditambah waktu
Pemerintah
karena
sidang
Rusia
dan
akan
mengenai pelanggaran administratif
menanggung biaya kepulangan TKI
yaitu sebagai orang asing telah
ke
bekerja di Federasi Rusia tanpa
anggaran
memiliki
waktu 2-3 bulan.
izin
bekerja
dan
menghukum mereka denda 2000 rubel
dan
dideportasi
ke
Bali
sesuai yang
Berdasarkan
luar
Denpasar
Kondisi TKI selama ditahan sejak 23
bisa
memakan
informasi
berkembang
wilayah Federasi.
ketersediaan
Kepala juga
yang BP3TKI
melakukan
pembicaraan via telepon dengan
September 2014 cukup baik karena
Thai-Waay 12
St.
Petersbug
(sdr.
Andre Konakh), Tairai – Moscow
belajar
(sdr. Elena) dan Direktur Akademi
dipimpinnya.
Inovasi
Teknologi
(sdr.
Arthur)
di
akademi
yang
Adapun tindakan-tindakan yang telah
dengan hasil sebagai berikut:
dilakukan oleh BP3TKI Denpasar di
a) Sdr. Andre Konakh menyatakan
antaranya:
bahwa pihak yang mengundang para
TKI
akademisi dipimpin
ke
Rusia
Inovasi sdr.
Pihak
adalah
2014 menghubungi saudari Ni
Teknologi
Ketut Sukerni melalui SMS dan
Arthur
menggunakan
Visa
Surin
menanyakan kabar dari beliau
Training.
Pada tanggal 13 November
menggunakan jasa Akademi,
2014 BP3 TKI berkoordinasi
namun belum pernah terdapat
dengan Dinas Kesejahteraan
kasus. Kasus penahanan TKI di
Sosial
Kazan adalah semata karena
Transmigrasi
para TKI dijebak dan dipaksa
Jembrana
menandatangani
keluarga Ni Kadek Yuli Marisa
benar
kejadian
Spa
beserta teman-teman lainnya.
juga
tidak
Thai-Way
Pada tanggal 12 November
BAP
dan
di
karenanya
Kazan
tanggungjawab
yang
Dewi
manjadi
terapis
di
Kerja
dan
Kabupaten dan
mendatangi
kediamannya
di
Jembrana dan juga menemui
itu
keluarga Ni ketut Sukreni di
pribadi. b) Sdr.
Tenaga
daerah Kuta Bali. Elena
mengatakan
Pada tanggal 14 November
penahanan 4 TKI terapis di
2014 pihak BP3TKI Denpasar
Cabang Tairai di Kazan menjadi
bersama dengan Pihak Dinas
tanggungjawab personal terapis
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dan manager Kazan karena
Kabupaten Buleleng bersama-
Tairai sebagai lembaga tidak
sama melakukan pengecekan
mempekerjakan
ke
terapis
pemagang Visa Training. c) Sdr. sebagai
Arthur
Kabupaten
membenarkan pihak
Kantor
Desa
Banyuasri
Buleleng
dan
bertemu dengan Kepala Desa
yang
setempat dan memberitahukan
mengundang TKI ke Rusia untuk
bahwa ada salah satu warganya yang bernama Jessica Herlina 13
Mila Agnesia Tobo telah di
memberangkatkannya ke Rusia
deportasi,
setelah
adalah sdr. Vita Amelia). Ni
data,
Ketut Sukerti- pun menerangkan
nama
keadaanya
tetapi
dilakukan ternyata
pencocokan data
atas
baik-baik
saja
tersebut tidak ada di dalam
(berdasarkan
berkas dokumen yang ada di
yang memberangkatkannya ke
Kantor Desa tersebut.
Negara
Akhir penanganan kasus;
Rusia
dengan
Visa
Sekolah adalah sdr. Rai Asri.
Pada hari Rabu 5 November 2014
keterangannya,
keempat
telah
bahwa aspek perlindungan terhadap
dibebaskan dan pada pukul
penempatan tenaga kerja di luar negeri
09.50 waktu setempat telah
sangat terkait pada sistem pengelolaan
diterbangkan dari Kazan menuju
dan
Bali (via Moscow, Dubai dan
berbagai pihak yang terlibat pada
Jakarta) dengan penerbangan
pengiriman tenaga kerja Indonesia
S7
keluar
Emirates
Seluruh
TKI
Pada kasus tersebut di atas dipahami
dan
biaya
Garuda.
pengaturan
yang
negeri.
dilakukan
Pelanggaran-
deportasi
pelanggaran hukum juga dilakukan
(termasuk pendampingan Polisi
oleh agen-agen tenaga kerja atau agen
dari
Moskow)
keberangkatan yang dikenal dengan
ditanggung pemerintah Federasi
“Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Rusia.
Indonesia
Swasta”
PPTKIS
atau
Kazan
Tanggal
6
ke
November
2014,
atau
disingkat
mengacu
pada
keempat TKI tiba di Bandara
perusahaan perekrutan tenaga kerja
Ngurah
migran swasta, yang pada umumnya
Rai
Bali
Pukul
00.55/01.00 WITA di perkirakan
antara
lain
menggunakan
tenaga
kerja.
pesawat
GA
0424/652 dari Jakarta.
dikenal sebagai Selain
itu
agen
kerapkali
pelanggaran-pelanggaran
Ni Kadek Yuli Marisa Dewi
juga
dilakukan oleh calon TKI maupun TKI di
mengatakan bahwa kabarnya
Negara dimana mereka bekerja.
beserta ketiga TKI yang lain
Menurut catatan KBRI Moskow,
telah tiba di Bali dengan selamat
penahanan
dan
(Berdasarkan
imigrasi di Rusia adalah yang kedua
yang
kalinya (yang pertama pada tahun
baik-baik.
keterangnnya
14
TKI
di
pusat
detensi
2010). Meski fasilitas di pusat detensi Rusia
relatif
baik,
namun
Penempatan
dalam
tenaga
kerja
Indonesia di luar negeri perlu dilakukan
beberapa kasus yang dihadapi TKI,
secara
KBRI moskow senantiasa berupaya
Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
mencegah TKI ditahan dan seandainya
dan
pun ditahan KBRI Moskow senantiasa
Terbukanya peran masyarakat dalam
memonitor
melakukan Penempatan TKI melalui
dan
mengupayakan
pembebasan mereka secepatnya.
terpadu peran
antara
serta
instansi
masyarakat.
Pelaksana Penempatan TKI swasta
Untuk mencegah hal serupa
tentunya menimbulkan kewajiban bagi
terjadi lagi dikemudian hari, KBRI
PPTKIS itu mulai dari pra penempatan,
Moskow kembali memohon kerjasama
penempatan, dan purna penempatan.
pihak-pihak berwenang di Indonesia untuk secara aktif memantau para agen
2. Kasus Kartu Tenaga Kerja Luar
penyalur
TKI
perseorangan
Negeri (KTKLN)
Indonesia
yang
mempunyai
di relasi
Kasus yang terjadi terhadap I Nyoman
dengan Mr. Andrey Konakh serta
Bagiade13 yang merupakan Tenaga
meghimbau para calon TKI agar tidak
Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja
cepat tergiur oleh iming-iming para
sebagai
agen/calo
berbendera
TKI
yang
menjanjikan
chef
di
asing
Kapal
Pesiar
(Cruiser/Kapal
pekerjaan sebagai terapis di Rusia
Niaga) sejak tahun 2000. Sekitar bulan
dengan gaji tinggi menggunakan Visa
Februari
Kunjungan/Bisnis
Visa
mendapat kabar bahwa Bagiade yang
Kerja. Pastikan bahwa kontrak kerja
bekerja di Kapal Pesiar di Amerika
dipahami
jika
meninggal
dikomunikasikan
melompat
diperlukan
dan
sepenuhnya agar
terlebih dahulu
bukan dan
ke KBRI Moskow
2014,
keluarga
dunia ke
laut
Bagiade
dengan (Over
cara
jump).
Terhadap kejadian tersebut keluarga
sebelum ditandatangani. Pelanggaran
mencari
peruntukan visa masuk Rusia dapat
terkait dimana dan dengan siapa
menyebabkan penahanan TKI di rumah
Bagiade bekerja, hanya di temukan
detensi,
dan
fotocopy Kartu Tenaga Kerja Luar
pencekalan masuk Rusia selama 5
Negeri (KTKLN). Selanjutnya keluarga
tahun atau lebih.
mencari agen yang memberangkatkan
13
konfiskasi
uang
Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, Op.cit., hlm. 43. 15
dokumen-dokumen
yang
korban bekerja di luar negeri. Akan
dalam hal ini diberikannya santunan
tetapi perusahaan tersebut (PT. Cipta
kepada keluarga I Nyoman Bagiade
Wira Tirta) tidak merespon baik justru
sebesar 1, 2 Milyar Rupiah.
melempar
tanggungjawab
dengan
menyatakan hanya berperan meng-
higher
calon
pelaut
dan
meneruskannya ke agensi di negara penerima (user) sedangkan kontrak kerja pun dilaksanakan oleh Pelaut
Gambar: Kartu Tenaga Kerja Luar
dengan user di atas kapal (on board).
Negeri (KTKLN)
Akhirnya
keluarga
menemui
BP3TKI
Provinsi
Bali
pihak
dan
perwakilan pelaut untuk mendapatkan informasi mengenai kematian Bagiade pada saat bekerja di luar negeri. BP3TKI Bali memperoleh informasi dari Kementrian Luar Negeri, mengenai keberadaan
Bagiade
yang
Keberadaan
secara
kelangkapan-
resmi dinyatakan meninggal dunia.
kelengkapan
Selanjutnya
BP3TKI
dalam hal ini KTKLN menjadi sangat
keluarga memperoleh hak-hak Bagiade
penting, meskipun terjadi perbedaan
selaku TKI yang bekerja di kapal
pendapat antara Dirjen Perhubungan
berbendera asing.14
Laut (dengan surat yang dikirimkannya
Dengan memanfaatkan data-data yang
kepada Dirjen Imigrasi Kementerian
terekam pada database pada saat
Hukum
Bagiade
syarat-syarat
302/1/3/DJPL.13 tanggal 27 Desember
administratif ketika membuat KTKLN,
2013 perihal Tidak Mempersyaratkan
BP3TKI
Kepemilikan KTKLN Bagi Pelaut/ Awak
atas
bantuan
melengkapi Bali
dapat
memberikan
Kapal),
proteksi kepada TKI dan keluarganya,
administratif
dan
dengan
Ham
Badan
maupun
No.
PK
Nasional
Lihat juga Putusan Perkara PTUN Nomor: 140/G/2014/PTUN-JKT, terkait dengan gugatan terhadap Surat Edaran Kepala BNP2TKI Nomor SE.11/PEN/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diwajibkan bagi TKI yang bekerja di Atas Kapal Berbendera Asing. 14
16
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia
mengeluarkan
(BNP2TKI)
surat
edaran
Kelima
Perwira
Niaga
itu
yang
beralasan, dengan adanya kewajiban
atas
memiliki
KTKLN
bagi
TKI
Pelaut
respon surat dari Dirjen Perhubungan
Perikanan hal itu telah menghilangkan
Laut tersebut.
kesempatan bekerja ke luar negeri
Keluarnya surat Dirjen Imigrasi
karena
banyak
TKI
yang
ditolak
Kementerian Hukum dan Ham No. PK
berangkat karena ketika di airport tidak
302/1/3/DJPL.13 telah mendorong lima
membawa KTKLN. Karena dalam Surat
Perwira Pelaut Niaga untuk menggugat
Edaran
Surat Edaran Kepala BNP2TKI tentang
Penggugat diwajibkan memiliki Kartu
kewajiban
yang
Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
bekerja di Atas Kapal Berbendera
yang proses kepemilikannya dikenakan
Asing. Padahal kewajiban KTKLN ini
biaya, menambah panjang birokrasi
diamanatkan oleh UU No. 39 Tahun
dan
2004
tambahan untuk pembuatan KTKLN
KTKLN bagi
tentang
TKI
Penempatan
dan
BNP2TKI
dimaksud
mengeluarkan
uang/biaya
Perlindungan TKI di Luar Negeri,
yang
khususnya
TKI Pelaut,
menurut Undang-Undang Nomor 1
disebutkan dalam UU No. 39 tahun
tahun 2008 tentang Pengesahan ILO
2014 sebagai jabatan khusus sesuai
Convention 185 Concerning Revising
bunyi pada pasal 28 dan akan diatur
The
dengan Peraturan Menteri. Namun
Convention. Namun alasan tersebut
karena
Pasal 62.
para
Kesatuan Jakarta
stakeholder
Pelaut dan
seperti
Indonesia
tidak
Seafarers Identity
diperlukan
Documents
tidak diterima oleh Majelis Hakim,
(KPI)
Indonesian
sebenarnya
Para
sehingga gugatan mereka di tolak.
Fishery
Badan Nasional Penempatan
Manning Agency (IFMA) di lapangan
dan
menunggu
terlalu
keluarnya
Indonesia (BNP2TKI) memenangkan
peraturan
tentang
Pelaut,
gugatan perkara yang diajukan oleh 5
lama TKI
Perlindungan
orang
BNP2TKI,
Hidayat
Indonesia atas Kartu Tenaga Kerja
menerbitkan peraturan Nomor : PER-
Luar Negeri (KTKLN). Kelima Perwira
12/KA/IV/2013
Cara
ini menggugat Surat Edaran Kepala
Perekrutan dan Perlindungan Pelaut Di
BNP2TKI Nomor SE.11/PEN/IV/2014
Kapal Berbendera Asing.
tanggal 17 April 2014 tentang Kartu
Jumhur
tentang
Tata
17
Pelayaran
Kerja
akhirnya pada 10 April 2013 Kepala Moh
Perwira
Tenaga
Niaga
Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
waktu tidak lebih dari 3 (tiga) jam.
yang diwajibkan bagi TKI yang bekerja
Pembuatan KTKLN di BP3 TKI Bali dan
di Atas Kapal Berbendera Asing.
pengurusan KTKLN sama sekali tidak
Berdasarkan Putusan Majelis
dipungut biaya.
Hakim Nomor 140/G/2014/PTUN-JKT
Kesaksian
juga
datang
menolak gugatan kelima orang Perwira
Sony
Pelayaran Niaga Indonesia atas Kartu
Sekretaris Pimpinan Pusat Kesatuan
Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Pelaut
Alasan hakim memenangkan BNP2TKI
bergabung dalam kepengurusan KPI,
juga didasarkan atas fakta-fakta yang
Sony pernah bekerja sebagai Pegawai
diungkapkan
Negeri
saksi-saksi
tergugat,
Patiselano,
dari
Indonesia
Sipil
merupakan
(KPI),
(PNS)
Kementrian
seperti kesaksian yang disampaikan
Perhubungan
oleh I Made Patera perwakilan dari
Laut. KPI merupakan Serikat Pekerja
keluarga korban I Nyoman Bagiade.
Laut yang telah didirikan sejak tanggal
Serta
18 April 1976 dan KPI beranggotakan
beberapa
kesaksian
yang
Ditjen
sebelum
mengungkapkan pentingnya KTKLN
Pekerja
tersebut, di antaranya:
keanggotaan
I Komang Swastana, yang memberikan
menegaskan bahwa, TKI Pelaut tunduk
keterangan bahwa, Swastana adalah
pada peraturan perundang-undangan
TKI
waiter
ketenagakerjaan dan hukum positif di
(pramusaji) di Kapal Pesiar Karnaval
Indonesia. Kewajiban KTKLN bagi TKI
(Cruiser/Kapal Niaga) yang merupakan
telah diatur dalam Pasal 62 Undang-
kapal
Sebagai
Undang No. 39 Tahun 2004. Selain itu
pelaut Swastana melengkapi dirinya
kewajiban TKI Pelaut diatur dalam
dengan dokumen-dokumen pelaut, di
Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 13
antaranya Buku Pelaut dan Sertifikasi
Tahun
keahlian yang diwajibkan bagi TKI
memperhatikan surat dari CIMA. Yang
Pelaut. Swastana mengatakan bahwa
disebut pelaut adalah mereka yang
KTKLN-nya telah dimiliki sejak 2010
memiliki buku pelaut, dengan demikian
dan terus diperbaharui setiap berakhir
baik pelaut kapal ikan maupun pelaut
masa berlaku. Pengurusan KTKLN itu
kapal niaga sepanjang mempunyai
mudah, setelah seluruh persyaratan
buku maka dapat dinyatakan sebagai
yang
bekerja
berbendera
sebagai
asing.
dipenuhi, pembuatan KTKLN memakan 18
Pelaut
Perhubungan
2009
dengan sukarela.
dikeluarkan
asas Sony
dengan
pelaut. KTKLN merupakan kewajiban
Sesuai dengan penjelasan yang tertera
negara sebagai pendataan TKI.
pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Kesaksian berikutnya dari Del
dan Transmigrasi Republik Indonesia
Agus, yang merupakan Ketua dari
Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang
Indonesia Fisherman Manning Agent
Pelaksanaan
(IFMA),
menjabat
Perlindungan TKI di luar negeri, KTKLN
sebagai Direktur Manning Agent PT.
merupakan kartu identitas bagi TKI
Dwiyana Eka Lestari. Bahwa sebelum
yang memenuhi prosedur dan syarat
diterbitkannya obyek sengketa a quo
syarat untuk bekerja di luar negeri dan
pernah dilakukan sosialisasi di Hotel
wajib dimiliki oleh TKI yang bekerja di
Horrison Bekasi di awal tahun 2014,
luar negeri, karena melalui program
pertemuan
pembuatan
selain
itu
juga
tersebut
dihadiri
oleh
Penempatan
KTKLN
ini
dan
sekaligus
berbagai asosiasi manning agent di
digunakan mendata TKI yang bekerja
Indonesia
di luar negeri oleh pemerintah.
yang
diundang
oleh
BNP2TKI. Pada pertemuan tersebut diterangkan
pentingnya
Latar
KTKLN.
penempatan
belakang TKI
terjadinya secara
non
KTKLN merupakan kewajiban bagi TKI,
procedural adalah karena kurangnya
KTKLN berguna sebagai pendataan
pemahaman
masyarakat
tentang
TKI
prosedur
penempatan
dan
yang
bekerja
di
luar
negeri
termasuk di dalamnya TKI Pelaut,
perlindungan TKI. Biasanya pratik ini
pembuatan
dilakukan oleh pihak calo ataupun agen
KTKLN
tidak
dipungut
biaya dan relatif cepat.
TKI yang ingin mencari keuntungan. pertimbangan
Menjadi TKI non prosedural sangat
tersebutlah, Hakim memutuskan untuk
merugikan bagi TKI itu sendiri, resiko
memenangkan tergugat dalam perkara
yang akan dialami oleh TKI apabila
tersebut. KTKLN merupakan wujud
menjadi TKI yang non prosedural , di
perlindungan,
antaranya :
Berdasarkan
KTKLN
merupakan
kelengkapan dokumen-dokumen bagi
-
Sponsor / calo / orang yang
TKI yang bekerja di luar negeri, baik
menjanjikan pekerjaan dapat
pelaut kapal ikan ataupun pelaut kapal
melarikan uang yang disetor
niaga.
oleh calon TKI; -
D. Catatan Akhir
Tidak aman, dikarenakan tidak mendapat
19
jaminan
perlindungan Negara
-
yang
pasti
penempatan
di
bekerja ke luar negeri, diharapkan lebih
TKI
bisa berhati-hati dalam memilih dan
tersebut;
menggunakan
Diperlakukan tidak manusiawi
TKI,
mulai
menggunakan PPTKIS yang sudah
dari
penampungan
sampai diberangkatkan ke luar
para
Gaji yang diterima oleh TKI
tempuh TKI atau CTKI yang ingin
tersebut
bekerja di luar negeri secara legal /
sangatlah
rendah,
prosedural adalah sebagai berikut :15
tidak mendapatkan gaji.
-
-
Carilah informasi PPTKIS yang
Dibatasi hak dan kewajibannya
resmi dan terdaftar di kantor
oleh
dinas
majikan
tempat
TKI
yang
menangani
tersebut bekerja;
Ketenagakerjaan
Selalu khawatir dan was-was
Kabupaten/Kota, BP3TKI/UPT-
ditangkap
P3TKI, LP3TKI, dan P4TKI,
oleh
aparat
keamanan Negara setempat,
PPTKIS,
karena
Kabupaten/Kota setempat;
apabila
diketahui
merupakan TKI illegal akan
-
diharapkan
Langkah-langkah yang dapat di
bahkan beberapa ada yang
-
TKI
penyalur
terdaftar secara resmi.
negeri; -
agen-agen
-
Disnaker
Ikuti penyuluhan oleh petugas
ditangkap (dipenjara) bahkan
BNP2TKI/BP3TKI/UPT-
kemudian dipulangkan secara
P3TKI/LP3TKI,
paksa (deportasi);
PPTKIS,
Tidak mendapatkan jaminan
Kabupaten/Kota setempat;
asuransi
yang
jelas
mengalami
sakit,
kecelakaan
kerja,
jika
-
musibah,
dan
dan
Mendaftar
di
P4TKI, Disnaker Disnaker
Kota/Kabupaten;
maupun
-
kematian.
Ikuti
proses
seleksi
yang
dilakukan oleh PPTKIS dan Disnaker Kota/Kabupaten;
Kedepannya diharapkan para
-
CTKI maupun TKI yang sudah pernah
Menandatangani
perjanjian
penempatan dengan PPTKIS
BNP2TKI, 2015, Materi Sosialisasi Bidang Penempatan: Pencegahan TKI Non Prosedural, URL : http://www.bnp2tki.go.id/read/10002/Materi-Sosialisasi-BidangPenempatan-:-Pencegahan-TKI-Non-Prosedural.html, diakses pada tanggal 12 Agustus 2015. 15
20
-
yang disahkan oleh Disnaker
perlindungan TKI menyiratkan bahwa,
Kota/Kabupaten;
masih banyak diperlukan pembenahan,
Pastikan
mendapatkan
asuransi,
-
pendidikan
dan
yang
serta
atas
Memahami
isi
dan
dipahami
perlindungan
bahwa
terhadap
aspek
penempatan
Perjanjian
tenaga kerja di luar negeri sangat
Kerja (PK) yang tela disahkan
terkait pada sistem pengelolaan dan
oleh perwakilan RI;
pengaturan yang dilakukan berbagai
Wajib mengikuti Pembekalan
pihak yang terlibat pada pengiriman
Akhir Pemberangkatan (PAP)
tenaga kerja Indonesia keluar negeri.
Wajib memiliki KTKLN yang BP3TKI/UPT-P3TKI,
LP3TKI,
dan P4TKI; Melapor
ke
setelah
tiba
penempatan
Perwakilan di yang
RI
Negara telah
ditentukan; -
dalamnya,
dan visa kerja;
dapat diperoleh secara gratis di
-
di
pengelolaan. Pada kasus tersebut di
dari BP3TKI/UPT-P3TKI; -
terkait
pelatihan, mendapatkan paspor
menandatangani
-
baik dari pengaturan, kelembagaan
Setelah kontrak kerja berakhir, kembali ke tanah air dan bagi yang bermasalah diharapkan melapor ke petugas BNP2TKI dan
BP3TKI/UPT-P3TKI
di
bandara maupun pelabuhan.
E. Kesimpulan Refleksi
terhadap
permasalahan
permasalah-
penempatan
dan 21
F. Daftar Pustaka
2014 tentang Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
(KTKLN)
Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-
http://www.bnp2tki.go.id/read/9810/BN
Nicholson, dan Sarah Paoletti, Akses
P2TKI-Menangkan-Gugatan-Perkara-
Buruh Migran Terhadap Keadilan Di
Hukum-atas-KTKLN
Negara Asal: Studi Kasus Indonesia, diterbitkan
oleh
Foundations,
New
Open
Society
York,
Amerika
Laboratorium Fakultas
Pusat
Hukum
Data
Hukum
UAJY,
2006,
Himpunan Lengkap Undang-Undang
Serikat.
Bidang Perburuhan, C.V. Andi Offset, Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum
Yogyakarta.
Ketenaga Kerjaan Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada,
Berita Acara Kronologis Penanganan
Jakarta.
Kasus TKI Spa atas nama Ni Kadek Yuli Marisa Dewi, Jessica Herlina Mila
Mohd.
Syaufii
Syamsuddin,
2004,
Agnesia, Yanika Sriwedari, Ni Ketut
Norma Perlindungan Dalam Hubungan
Sukerni,
Industrial,
DPS/PL/XI/2014 Tanggal 14 November
Penerbit
Sarana
Bhakti
Nomor:
B2698/BP3TKI-
Persada, Jakarta.
2014.
Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made
Putusan
Gde Subha Karma Resen, Cokorda
140/G/2014/PTUN-JKT, terkait dengan
Dalem Dahana, & Cok. Istri Diah
gugatan terhadap Surat Edaran Kepala
Widyantari P. D., 2015, Implementasi
BNP2TKI Nomor SE.11/PEN/IV/2014
Ketentuan
Hukum
Tentang
tanggal 17 April 2014 tentang Kartu
Penempatan
Dan
Perlindungan
Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi
yang diwajibkan bagi TKI yang bekerja
Bali Di Luar Negeri, Hasil Penelitian
di Atas Kapal Berbendera Asing.
Hibah
Unggulan
Program
Perkara
PTUN
Nomor:
Studi,
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
BNP2TKI, 2015, Materi Sosialisasi Bidang Penempatan: Pencegahan TKI
Surat Edaran Kepala BNP2TKI Nomor
Non
SE.11/PEN/IV/2014 tanggal 17 April
http://www.bnp2tki.go.id/read/10002/M 22
Prosedural,
URL
:
ateri-Sosialisasi-Bidang-Penempatan:-Pencegahan-TKI-NonProsedural.html, diakses pada tanggal 12 Agustus 2015.
PT.
Nahelindo
Pratama
Diduga
Lakukan Penempatan Non Prosedural ke
Rusia,
dapat
diakses
pada:
http://www.bnp2tki.go.id/read/9498/TKI -Ditahan-Petugas-Rusia-BP3TKI-BaliPelajari-Pelanggaran-PPTKIS--
PT.
Nahelindo
Pratama
Diduga
Lakukan Penempatan Non Prosedural ke Rusia, dapat diakses pada: http://www.bnp2tki.go.id/read/9498/TKI -Ditahan-Petugas-Rusia-BP3TKI-BaliPelajari-Pelanggaran-PPTKIS--
Tiga TKW asal Bali Di Penjara di Rusia, dapat
diakses
pada:
http://www.nusabali.com/opendoc.php ?id=32190&page=&date=
23
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGUPAHAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dr.Lanny Ramli, S.H., M.Hum Inti Sari Dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja rentan terjadi perselisihan. Perselisihan ini disebabkan sudut pandang yang berbeda. Pekerja menginginkan mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya (berupa upah) tetapi dengan mengeluarkan tenaga sesedikit mungkin. Pihak pemberi kerja menginginkan mendapatkan hasil sebesar-besarnya dari tenaga pekerja dengan mengeluarkan uang sesedikit mungkin. Perselisihan yang menonjol adalah tentang pengupahan. Perselisihan tentang upah yang menyangkut orang perorangan (individual) dikategorikan sebagai perselisihan hak. Perselisihan tentang upah yang menyangkut kepentingan orang banyak (kolektif) dan ada kaitannya dengan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan / atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dikategorikan sebagai perselisihan kepentingan. Pihak yang berselisih apabila tidak memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase, wajib diselesaikan melalui mediasi. Produk hukum dari mediator di Dinas Ketenagakerjaan adalah anjuran. Jenis perselisihan pengupahan hanya perselisihan hak bukan perselisihan kepentingan karena perselisihan kepentingan menyangkut perubahan tentang syarat-syarat kerja. Pihak yang tidak setuju dengan anjuran mediator dapat menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan tingkat pertamanya dan ada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.
Kata Kunci : Pemberi Kerja – Pekerja – Perselisihan Pengupahan - Mediator – Mediasi – Perselisihan Hak – Perselisihan Kepentingan – Pengadilan Hubungan Industrial Kasasi
24
I.
PENDAHULUAN
PHK dan perselisihan antar serikat
Latar Belakang Masalah Hubungan system
industrial
hubungan
pekerja dalam satu perusahaan. adalah
yang
suatu
Perselisihan
terbentuk
hak
adalah
perselisihan yang timbul karena tidak
antara para pelaku dalam proses
dipenuhinya
produksi barang dan / atau jasa yang
perbedaan
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja /
penafsiran
buruh dan pemerintah yang didasarkan
peraturan
pada nilai-nilai Pancasila dan Undang
perjanjian kerja, peraturan perusahaan
Undang
atau perjanjian kerja bersama.
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945. Hubungan kerja
hak,
akibat
adanya
pelaksanaan
atau
terhadap
ketentuan
perundang-undangan,
Perselisihan kepentingan adalah
adalah hubungan antara pengusaha
perselisihan
dengan pekerja / buruh berdasarkan
hubungan kerja karena tidak adanya
perjanjian
kesesuaian
pendapat
mengenai
pembuatan,
dan/atau
perubahan
kerja,
yang
mempunyai
unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perselisihan hubungan industrial adalah
perbedaan
pendapat
yang
timbul
dalam
syarat-syarat kerja yang ditetapkan
yang
dalam perjanjian kerja, atau peraturan
mengakibatkan pertentangan antara
perusahaan
pengusaha atau gabungan pengusaha
bersama.
atau
perjanjian
kerja
dengan pekerja / buruh atau serikat
Perselisihan pemutusan hubungan
pekerja / serikat buruh karena adanya
kerja adalah perselisihan yang timbul
perselisihan
karena
mengenai
hak,
tidak
adanya
perselisihan kepentingan, perselisihan
pendapat
pemutusan
hubungan
hubungan kerja yang dilakukan oleh
perselisihan
antar
kerja
serikat
dan
pekerja/
mengenai
kesesuaian pengakhiran
salah satu pihak.
serikat buruh dalam satu perusahaan.
Perselisihan
antar
serikat
buruh
adalah
Dalam Undang Undang Nomor 2
pekerja/serikat
Tahun 2004 tentang Penyelesaian
perselisihan
Perselisihan
Industrial
pekerja/serikat buruh dengan serikat
terdapat 4 macam perselisihan yang
pekerja/serikat buruh lain hanya dalam
diatur
satu perusahaan, karena tidak adanya
yaitu
Hubungan
perselisihan
hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan
kesesuaian
25
antar
paham
serikat
mengenai
keanggotaan, pelaksanaan hak dan
Bersama. Perjanjian Bersama itu wajib
kewajiban keserikat pekerjaan.
dilaksanakan oleh para pihak, apabila
Berbagai macam cara digunakan
ada
pihak
yang
dirugikan
untuk menyelesaikan sengketa yang
mengajukan
mereka
dari
pada Pengadilan Hubungan Industrial
penyelesaian oleh para pihak secara
pada PN di wilayah Perjanjian Bersama
kooperatif, dengan bantuan orang lain
itu didaftar untuk mendapat penetapan
atau pihak ketiga yang bersifat netral
eksekusi (Pasal 7 ayat (5) UUPPHI).
dan
Adapun tatacaranya sebagai berikut :
hadapi,
mulai
sebagainya.
semacam
ini
Penyelesaian
eksekusi
disebut
1. Setelah tercapai kesepakatan
luar
maka dibuat perjanjian bersama
pengadilan atau alternative dispute
yang ditandatangani para pihak
resolution
dan disaksikan mediator
penyelesaian
lazim
permohonan
dapat
sengketa
(ADR)
di
yang
dalam
masyarakat Indonesia penyelesaian
2. Perjanjian
sengketa semacam ini sudah lama
didaftar
dikenal, yakni melalui musyawarah
Hubungan
mufakat baik dengan melibatkan pihak
Pengadilan Negeri di wilayah
lain maupun tidak. Jika tidak mencapai
hukum
titik temu, para pihak akan menempuh
mengadakan
jalur pengadilan.
Bersama untuk mendapatkan
Penyelesaian
perselisihan
akta
Bersama di
tersebut
Pengadilan
Industrial pihak-pihak
bukti
pada yang
Perjanjian pendaftaran
dan
hubungan industrial dapat ditempuh
merupakan bagian yang tidak
melalui bipartit, mediasi, konsiliasi,
terpisahkan
arbitrase dan sistem pengadilan ad
Bersama.
hoc.
Dalam
perundingan
bipartit,
3. Apabila
dari
Perjanjian
Perjanjian
Bersama
apabila telah mencapai kesepakatan
tidak dilaksanakan oleh salah
perlu dibuatkan Perjanjian Bersama
satu pihak, maka pihak yang
yang
dirugikan
ditandatangani
Perjanjian
Bersama
didaftarkan
para
para
pihak.
itu
wajib
permohonan eksekusi kepada
pihak
pada
Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan Hubungan Industrial pada
pada
Pengadilan Negeri (PN) di wilayah para
wilayah
pihak
didaftar.
mengadakan
Perjanjian 26
dapat
mengajukan
Pengadilan Perjanjian
Negeri
di
Bersama
4. Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili
di
luar
Hubungan
wilayah
Industrial
(selanjutnya
disebut UU PPHI) :
hukum Pengadilan Hubungan
Dalam hal para pihak tidak menetapkan
Industrial tempat pendaftaran
pilihan penyelesaian melalui konsiliasi
Perjanjian
Bersama,
maka
atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh)
pemohon
eksekusi
dapat
hari
mengajukan eksekusi
permohonan
melalui
Hubungan
pemohon
instansi
jawab
di
ketenagakerjaan
pada
penyelesaian
Pengadilan Negeri di wilayah domisili
maka
bertanggung
Pengadilan
Industrial
kerja,
yang bidang
melimpahkan
perselisihan
kepada
mediator.
eksekusi
Pasal 8 UU PPHI menyatakan
untuk diteruskan ke Pengadilan
bahwa
penyelesaian
Hubungan
Industrial
pada
melalui
mediasi
Pengadilan
Negeri
yang
mediator yang berada di setiap kantor
melaksanakan
instansi yang bertanggung jawab di
berkompeten eksekusi.
perselisihan
dilakukan
oleh
bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota,
sedangkan
mengenai
status
Demikian pula yang diamanatkan
mediator secara jelas dapat diketahui
oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun
dari penjelasan Pasal 9 UU PPHI yaitu
2004, ada sarana yang disebut dengan
:
mediasi,
Oleh karena mediator adalah seorang
Instansi
konsiliasi
arbitrase. wajib
pegawai negeri sipil, maka selain
menawarkan kepada para pihak untuk
syarat-syarat yang ada dalam pasal ini
menyepakati
harus dipertimbangkan pula ketentuan
melalui
yang
dan
bersangkutan memilih
konsiliasi
penyelesaian atau
melalui
yang mengatur tentang pegawai negeri
arbitrase. Dalam hal para pihak tidak menetapkan
pilihan
sipil pada umumnya.
penyelesaian
Hal
ini
dipertegas
oleh
melalui konsiliasi atau arbitrase maka
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
wajib diselesaikan melalui mediasi. Hal
Transmigrasi
ini diatur dalam Pasal 4 ayat (4)
Nomor : KEP-92/MEN/VI/2004 tentang
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004
Pengangkatan
tentang
Mediator Serta Tata Kerja Mediasi dan
Penyelesaian
Perselisihan
Republik Dan
Indonesia
Pemberhentian
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja 27
dan Transmigrasi R.I Nomor : SE-
diputus
01/PHIJSK/I/2006
Reglement
tentang
Petunjuk
oleh
pengadilan
op
de
(116
g
rechterlijke
Pelaksanaan Penanganan Perselisihan
organitatie S 1847 Nomor 23), namun
Hubungan
Industrial
Panitia
Pengadilan
Sebagai
Di
Luar
Pelaksanaan
Penyelesaian
Perburuhan
(P4)
Perselisihan
berdasarkan
UU
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Nomor 22 Tahun 1957 juga berwenang
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004
menyelesaikan
merupakan
dari
dengan ketentuan yang diperkenankan
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957
beracara di muka P4 hanyalah serikat
tentang
Perselisihan
buruh atau gabungan serikat buruh
Perburuhan. Penyelesaian sengketa
dengan majikan atau perkumpulan
perburuhan pada awalnya diatur dalam
majikan.
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957
perorangan atau sekumpulan buruh
tentang
Perselisihan
yang tidak tergabung dalam serikat
Perburuhan. Perselisihan perburuhan
buruh tidak diperkenankan beracara di
menurut Pasal 1 ayat 1 huruf c adalah
P4.
penyempurnaan
Penyelesaian
Penyelesaian
pertentangan
antara
majikan
perselisihan
Dalam
hal
hak
ini
buruh
atau
perkumpulan majikan dengan serikat
Perumusan Masalah
buruh atau gabungan serikat buruh
Yang menjadi masalah dalam tulisan ini
berhubung
adalah pergeseran jenis perselisihan
dengan
persesuaian
tidak
paham
adanya mengenai
dalam
hubungan kerja, syarat-syarat kerja
perselisihan
tentang
pengupahan.
dan / atau keadaan perburuhan. Pada UU No 22 Tahun 1957 terdapat
2
macam
II.
PEMBAHASAN
perselisihan
perburuhan yakni perselisihan hak
Penyelesaian
(rechtsgeschil, conflict of right ) dan
Litigasi
perselisihan
Segala warga Negara bersamaan
(belangengeschillen,
kepentingan
conflict
of
Non
Litigasi
dan
kedudukannya di dalam hukum dan
interest). Hal ini membedakan kasus
pemerintahan
perselisihan perburuhan dengan kasus
menjunjung
perkara
umumnya.
pemerintahan itu dengan tidak ada
Perselisihan hak semula diperiksa dan
kecualinya. Setiap orang berhak
perdata
pada
28
dan hukum
wajib dan
atas
pengakuan,
jaminan,
memperjuangkan
keadilan
perlindungan dan kepastian hukum
mendapatkan
yang adil serta perlakuan yang
dalam hal pengupahan.
sama di hadapan hukum. Pokokpokok
pikiran
dalam
Ada
Undang-
keadilan
tiga
diharapkan
hal
oleh
dan
terutama
pokok setiap
yang pencari
Undang Dasar Negara Republik
keadilan. Menurut A. Mukti Arto tiga
Indonesia Tahun 1945 itu tadi
hal pokok itu adalah:
dijabarkan dalam Undang-Undang
1.Mendapat perlakuan yang adil
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
dan manusiawi;
Asasi Manusia di dalam Pasal 3
2.Mendapat
ayat (2) yaitu :
simpati
“Setiap
orang
berhak
atas
pelayanan
yang
bantuan
yang
dan
diperlukan;
pengakuan, jaminan, perlindungan
3.Mendapat
dan perlakuan yang sama di depan
perkaranya
hukum�
efisien, tuntas dan final sehingga
Hak-hak asasi ini dituangkan Hak
Asasi
Manusia
itu
secara
atas efektif,
memuaskan.
dalam Pernyataan Sedunia Tentang Hak
penyelesaian
Pekerja
atau
sangat
memerlukan
perlakuan yang adil dan manusiawi,
disebut juga Deklarasi Sedunia
sangat
Tentang Hak Hak Asasi Manusia.
yang simpati dan bantuan yang
Ketentuan-ketentuan
dalam
diperlukan dan patut mendapat
International Covenant Economy
penyelesaian secara efektif, efisien,
Social
ini
tuntas, final. Peraturan perundang-
dalam
undangan memberikan sarana ini
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
dengan adanya mediator dari Dinas
1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Ketenagakerjaan setempat.
and
dituangkan
Culture lebih
1966
rinci
memerlukan
pelayanan
Penuangannya ada dalam Pasal 3
Hadirnya pihak ketiga dalam
dan Pasal 5. Berdasar ketentuan-
mekanisme penyelesaian sengketa
ketentuan ini maka pihak pekerja
apapun,
yang
menghadirkan
biasanya
mendapat
pada
dasarnya kelompok
kedudukan secara sosiologis dan
kepentingan
ekonomis lebih rendah daripada
konflik kepentingan ke arah konflik
pemberi
nilai. Setelah berlakunya Undang
kerja,
berhak 29
baru,
menggeser
Undang Nomor 2 Tahun 2004
Adapun
jenis
tentang Penyelesaian Perselisihan
hubungan
Hubungan Industrial (selanjutnya
UUPHI meliputi :
disingkat
1. Perselisihan Hak
UUPHI)
perburuhan
perselisihan
disebut
sebagai
industrial
menurut
2. Perselisihan Kepentingan
perselisihan hubungan industrial.
3. Perselisihan
Perselisihan hubungan industrial
Hubungan Kerja
adalah
4. Perselisihan
perselisihan
perselisihan
yang
Pemutusan Antar
Serikat
disebabkan :
Pekerja/serikat buruh haya dalam
1. Perbedaan
satu perusahaan
pendapat/kepentingan keadaan
mengenai
ketenagakerjaan
Obyek
yang
perselisihan
sengketa hak
adalah
tidak
yang
telah
belum diatur dalam perjanjian kerja,
terpenuhinya
hak
peraturan perusahaan, perjanjian
ditetapkan
karena
kerja
perbedaan
bersama
atau
peraturan
dalam
adanya
perundang-undangan.
implementasi/penafsiran ketentuan
2. Kelalaian/ketidakpatuhan salah
peraturan
satu/para
perjanjian
pihak
dalam
perundang-undangan, kerja,
peraturan
melaksanakan ketentuan normatif
perusahaan atau perjanjian kerja
yang telah diatur dalam perjanjian
bersama yang melandasi hak yang
kerja,
disengketakan.2
peraturan
perjanjian
kerja
perusahaan, bersama
atau
Dalam
perselisihan
peraturan perundang-undangan
kepentingan, obyek sengketanya
3. Pengakhiran hubungan kerja
karena tidak adanya kesesuaian
4. Perbedaan
paham/pendapat
pendapat
antar
mengenai
serikat pekerja/serikat buruh dalam
pembuatan dan atau perubahan
satu
syarat-syarat kerja yang ditetapkan
perusahaan
mengenai
pelaksanaan hak dan kewajiban
dalam
perjanjian
kerja,
atau
keserikatpekerjaan. 1
Penjelasan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2 Aloysius Uwiyono, Hak Mogok di Indonesia, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta, 2001 , h.216. 1
30
peraturan
perusahaan
atau
sebagai
perjanjian kerja bersama.3 Penyelesaian
putusan
P4P.
Penyelesaian
perselisihan
Perburuhan
Panitia
Perselisihan Daerah
(P4D)
dan
menurut Undang Undang Nomor 22
Panitia Penyelesaian Perselisihan
Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perburuhan Pusat (P4P) termasuk
Perselisihan Perburuhan dilakukan
peradilan
juga
perantara.
berlakunya Undang Undang Nomor
perantara
22
oleh
pegawai
Keberadaan
pegawai
semu
Tahun
dilegalkan oleh Undang Undang
Penyelesaian
Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Perburuhan.
Penyelesaian
Perselisihan
Di
pada 1957
masa tentang
Perselisihan
dalam
Undang
Undang
Perburuhan. Dalam hal perusahaan
Nomor 22 Tahun 1957 tentang
telah melaksanakan perundingan
Penyelesaian
tidak membawa hasil maka para
Perburuhan dikenal adanya dua
pihak atau salah satu pihak yang
macam perselisihan perburuhan
berselisih
menyerahkan
yaitu
ke
Perselisihan kepentingan.
dapat
perselisihannya Departemen
Tenaga
kantor Kerja
:
Perselisihan
Perselisihan
setempat di mana para pihak yang
adanya
berselisih atau secara bersama-
mengenai
sama dapat menunjuk juru/dewan
Penyelesaian
pemisah
dapat
untuk
menyelesaikan
Perselisihan
hak
hak
dan
adalah
persesuaian
tidak paham
hubungan
kerja.
perselisihan
ditempuh
di
4
hak
Pengadilan
perselisihan mereka dengan syarat
Negeri dan dapat pula ditempuh
bahwa keputusan dari juru/dewan
melalui
pemisah akan disetujui oleh kedua
Perselisihan Perburuhan. Ada dua
belah pihak. Keputusan juru/dewan
perbedaan
pemisah sesudah disahkan oleh
menyelesaiakan
Panitia Penyelesaian Perselisihan
yaitu :
Perburuhan
Pusat
(P4P)
1.Yang dapat menuntut di Panitia
mempunyai
kekuatan
hukum
Panitia
Penyelesaian
Penyelesaian
pokok
dalam
perselisihan
ini
Perselisihan
Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h.45 4 Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan, Airlangga University Press, Surabaya, h.47 3
31
Perburuhan
Daerah
(P4D)
hanyalah
najikan
dan
mediator dalam Undang Undang
tidak
Nomor 2 Tahun 2004 tentang
organisasipekerja, perseorangan,
sedangkan
Pengadilan
Negeri
perorangan
dapat
nampaknya
di
Penyelesaian
pekerja
Hubungan
mengajukan
Negeri
Nomor putusan
adalah
Pengadilan
sanksi
oleh
Perselisihan Industrial.Pengertian
mediator menurut Undang Undang
tuntutannya. 2.Sanksi
dioperalih
2
Tahun
2004
adalah
pegawai instansi pemerintah yang
perdata,
bertanggung
jawab
di
bidang
sedangkan pihak yang tidak tunduk
ketenagakerjaan yang memenuhi
pada putusan Panitia Penyelesaian
syarat-syarat
Perselisihan Perburuhan Daerah
yang ditetapkan oleh Menteri untuk
(P4D) dikenakan pidana kurungan
bertugas melakukan mediasi dan
atau
Perselisihan
mempunyai kewajiban memberikan
adalah
mengenai
anjuran tertulis kepada para pihak
usaha
mengadakan
perubahan
dalam
syarat-syarat
perburuhan
denda.
kepentingan
yang
sebagai
berselisih
mediator
untuk
menyelesaikan perselisihan hak,
yang oleh organisasi dituntutkan
perselisihan
pada
atau
perselisihan pemutusan hubungan
pertentangan berhubungan dengan
kerja, dan perselisihan antarserikat
tidak adanya persesuaian paham
pekerja/serikat buruh hanya dalam
mengenai syarat-syarat perburuhan
satu perusahaan.
pihak
majikan
yang oleh organisasi dituntutkan pada
pihak
majikan.
kepentingan,
Dalam hal para pihak tidak
Berdasar
menetapkan pilihan penyelesaian
perselisihan
melalui konsiliasi atau arbitrase
undang-undang
ini
pengupahan
,
terutama
yang
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja,
menyangkut
kepentingan
orang
maka instansi yang bertanggung
sebagai
jawab di bidang ketenagakerjaan
banyak,
dikategorikan
perselisihan kepentingan.
melimpahkan
penyelesaian
Keberadaan pegawai perantara
perselisihan
dalam Undang Undang Nomor 22
Keberadaan
Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Undang Undang Nomor 2 Tahun
Perselisihan
2004
Perburuhan 32
kepada mediator
tentang
mediator. dalam
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
kasasi. Salah satu pihak yang
setara dengan pegawai perantara
hendak mengajukan permohonan
dalam Undang Undang Nomor 22
kasasi harus menyampaikan secara
Tahun 1957 tentang Penyelesaian
tertulis melalui Sub Kepaniteraan
Perselisihan Perburuhan.
Pengadilan
Penyelesaian hubungan melalui
Hubungan
Industrial
perselisihan
pada Pengadilan Negeri setempat.
ditempuh
Hal itu diatur dalam Pasal 11
langkah.
Undang Undang Nomor 2 Tahun
industrial beberapa
Perselisihan hubungan industrial
2004
wajib diupayakan penyelesaiannya
Perselisihan
terlebih dahulu melalui perundingan
Industrial.Tata cara permohonan
bipartit secara musyawarah untuk
kasasi
perselisihan
mencapai
dalam
Pasal
mufakat.
hubungan
Perselisihan
industrial
bisa
tentang
Penyelesaian Hubungan hak 114
penyelesaiannya
diatur dan
selambat-
dikategorikan sebagai konflik atau
lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sengketa yaitu situasi (keadaan) di
terhitung sejak tanggal penerimaan
mana dua atau lebih pihak-pihak
permohonan kasasi (diatur dalam
memperjuangkan tujuan masing-
Pasal 115 Undang Undang Nomor 2
masing
Tahun 2004 tentang Penyelesaian
yang
tidak
dapat
dipersatukan dan di mana tiap-tiap
Perselisihan Hubungan Industrial).
pihak mencoba meyakinkan pihak
2.Perselisihan Pengupahan
lain mengenai kebenaran tujuan
Pengertian
masing-masing. Dalam
Pasal
upah
berdasar
Undang Undang Nomor 13 Tahun 56
Undang
2003
tentang
Ketenagakerjaan
Undang Nomor 2 Tahun 2004
adalah hak pekerja / buruh yang
tentang Penyelesaian Perselisihan
diterima
Hubungan
dijelaskan
bentuk uang sebagai imbalan dari
hubungan
pengusaha
bahwa industrial
Industrial pengadilan mengadili
di
tingkat
kepada
dan
dinyatakan
atau
pekerja
/
dalam
pemberi
kerja
buruh
yang
pertama untuk perselisihan hak.
ditetapkan dan dibayarkan menurut
Dilanjutkan dalam Pasal 108 dan
suatu perjanjian kerja, kesepakatan
Pasal 110 dijelaskan bahwa untuk
atau
perselisihan hak masih ada upaya
undangan, termasuk tunjangan bagi 33
peraturan
perundang-
pekerja / buruh dan keluarganya
tertentu atau lebig penting lagi :
atas suatu pekerjaan dan / atau jasa
jumlah barang kebutuhan hidup
yang telah atau akan dilakukan.
yang ia dapat beli dari upah itu.
Secara
umum
:
upah
adalah
pembayaran yang diterima pekerja
Ada 3 (tiga) jenis teori upah yang
selama ia melakukan pekerjaan
dikemukakan dalam tulisan ini yaitu
atau
:
dipandang
melakukan
pekerjaan.
1.David Ricardo : Upah ditetapkan
Beberapa
pendapat
dengan berpedoman kepada biaya-
pengupahan 5:
biaya
1.Nurimansyah Haribuan : upah
mengongkosi
adalah segala bentuk penghasilan
hidup buruh / tenaga kerja.
(caring) yang diterima buruh /
2.Lassale , Teori Undang Undang
pegawai
baik
berupah
Upah Besi :
ataupun
barang
dalam
uang
yang
diperlukan segala
untuk
keperluan
jangka
Menurut teori ini, upah normal di
waktu tertentu pada suatu kegiatan
atas hanya memenangkan majikan
ekonomi
saja karena menurut teori upah
2.G.Reynold
mengkategorikan
normal
ya
cuma
itu
saja
upah menurut pandangan buruh ,
kemampuan perusahaan.
majikan dan serikat buruh.
Menurut teori ini, buruh harus
Bagi majikan : upah itu adalah biaya
berusaha menentangnya agar ia
produksi
ditekan
dapat
harga
hidup.
yang
harus
serendah-rendahnya
5
tentang
agar
mencapai
kesejahteraan
barangnya nanti tidak terlalu tinggi
3.John Stuart Mill Senior , Teori
atau keuntungannya menjadi lebih
Dana Upah :
tinggi .
Buruh
Bagi organisasi buruh adalah obyek
seperti yang disarankan oleh teori
yang menjadi perhatiannya untuk
Undang Undang Upah Besi , karena
dirundingkan dengan majikan agar
upah yang diterimanya sebetulnya
dinaikkan
adalah berdasarkan kepada besar
Bagi buruh adalah jumlah uang
kecilnya jumlah dana yang ada
yang
pada masyarakat.
diterimanya
pada
waktu
tidak
perlu
menentang
Lalu Husni, Dasar Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 86-87 34
Undang Undang Nomor 22 Tahun Jenis-jenis upah adalah sebagai
1957
tentang
Penyelesaian
berikut6 :
Perselisihan
Perburuhan
adalah
1.Upah Nominal : sejumlah uang
perselisihan
kepentingan
tetapi
yang dibayarkan kepada buruh
sesuai dengan Undang Undang
yang berhak secara tunai sebagai
Nomor 2 Tahun 2004 tentang
imbalan pengerahan jasa-jasa atau
Penyelesaian
pelayanannya
Hubungan Industrial perselisihan
sesuai
ketentuan
Perselisihan
yang terdapat dalam perjanjian
kepentingan
kerja
pembuatan dan atau perubahan
2.Upah Nyata : uang yang nyata
syarat-syarat kerja yang ditetapkan
yang benar-benar harus diterima
dalam
oleh seseorang buruh yang berhak.
peraturan
3.Upah Hidup : upah yang diterima
perjanjian
buruh relatif cukup untuk membiayai
Perselisihan tentang upah baik
keperluan hidupnya secara luas
yang
yang
tidak
pokoknya
menyangkut
perjanjian
kerja,
perusahaan, kerja
atau atau
bersama.
menyangkut
perorangan
hanya
kebutuhan
maupun orang banyak (kolektif)
melainkan
kebutuhan
termasuk perselisihan hak apabila
sosial dan keluarganya.
tidak menyangkut perubahan syarat
4.Upah Minimum : upah terendah
kerja
yang akan dijadikan standar oleh
perjanjian kerja, atau peraturan
majikan untuk menentukan upah
perusahaan atau perjanjian kerja
yang sebenarnya dari buruh yang
bersama.
bekerja di perusahaannya
yang
Dalam
ditetapkan
dalam
menyelesaikan
5.Upah Wajar : upah yang secara
perselisihan pengupahan melalui
relatif dinilai cukup wajar oleh
mediasi,
pengusaha
mengeluarkan
dan
buruh
sebagai
mediator anjuran
akan tertulis
imbalan atas jasa-jasanya pada
sebagai tindak lanjut atas tidak
perusahaan
tercapainya kesepakatan selambatlambatnya 10 hari kerja sejak
Perselisihan
mengenai
upah
sidang kepada para pihak. Mediator
pada waktu lalu sesuai dengan 6
menyelesaikan
Ibid.,h.88 35
tugasnya
dalam
waktu selambat-lambatnya 30 hari
pertama
terhitung
hak.
sejak
menerima
pelimpahan
penyelesaian
kepada
Produk hukum mediator adalah Anjuran
waktu
tertulis
pertama
diajukan
pengadilan
hubungan
10
tempat pekerja / buruh bekerja. Dalam hal tertentu, yaitu apabila
sudah
perselisihan
hak
disampaikan kepada para pihak.
perselisihan
kepentingan
Para
pihak
harus
industrial
yang daerah hukumnya meliputi
(sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi
perselisihan
industrial pada Pengadilan Negeri
dalam
selambat-lambatnya
perselisihan
Gugatan
hubungan
perselisihan. anjuran.
mengenai
dan
atau diikuti
harus
sudah
dengan
jawaban
tertulis
kerja , maka pengadilan hubungan
isinya
industrial wajib memutus terlebih
menyetujui atau menolak anjuran
dahulu perkara perselisihan hak
tertulis
dan / atau perselisihan kepentingan.
memberikan kepada
mediator dalam
yang
waktu
selambat-
perselisihan
/
hubungan
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
Kesimpulan
setelah menerima anjuran tertulis.
Pergeseran pengertian dan jenis
Pihak
perselisihan
yang
pendapatnya anjuran
tidak
memberikan
dianggap
tertulis
dari
untuk
perselisihan
menolak
upah yang diusung oleh Undang
mediator
Undang Nomor 2 Tahun 2004
tersebut.
tentang Penyelesaian Perselisihan
Dalam kaitan apabila ada pihak
Hubungan
Industrial
yang
Undang
Undang
yang tidak menyetujui isi anjuran
menggantikan
dari
Nomor 22 Tahun 1957 tentang
mediator,
pihak
tersebut
mengajukan gugatan ke Pengadilan
Penyelesaian
Hubungan Industrial. Pengadilan
Perburuhan lebih menguntungkan
Hubungan
bagi
Industrial
merupakan
pengadilan khusus yang berada
pekerja
Perselisihan yang
menuntut
keadilan.
pada lingkungan peradilan umum. Pengadilan bertugas memeriksa
hubungan dan dan
industrial
Rekomendasi
berwenang
Perlu
berwenang
mendalam bagi setiap pihak yang
memeriksa dan memutus di tingkat
terlibat 36
diberikan dalam
pemahaman perselisihan
pengupahan karena pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan perselisihan tentang upah dapat dikategorikan sebagai : 1.Perselisihan Hak untuk masalah perselisihan pengupahan secara perorangan (individual). 2.Perselisihan Kepentingan untuk masalah perselisihan pengupahan secara kolektif ; sedangkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Industrial , perselisihan pengupahan
itu
termasuk
perselisihan hak. Hal ini penting difahami karena ada perbedaan upaya hukum antara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Pihak yang tidak menyetujui isi anjuran dari mediator , menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial dan dimungkinkan adanya upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.
37
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU Rosita Indrayati. S.H., M.H. Inti Sari Perlindungan terhadap pekerja perempuan secara keseluruhan terkait dengan perlindungan ekonomis, perlindungan sosialdan perlindungan teknis. Dalam lingkup perlindungan ekonomis di antaranya menyangkut upah dan tunjangan lainnya, tidak boleh dibedakan dengan pekerja laki-laki untuk jenis pekerjaan dan jabatan yang sama. Tenaga kerja perempuan merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja (pengusaha, badan hukum atau badan-badan hukum lainnya). Pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkahlangkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Mengingat tenaga kerja wanita sebagai pihak yang lemah dari majikannya, atasannya yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Kebutuhan yang semakin meningkat dan keinginan untuk mengkualifikasi diri merupakan sebagai alasan mengapa wanita itu ingin bekerja. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa apapun alasannya wanita itu ingin bekerja tetap saja tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap permpuan, memberikan pengertian diskriminasi sebagai berikut. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengesampingan atau pembatasan apa pun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial,
38
budaya, sipil atau bidang apapun lainnya, oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara, lelaki dan perempuan”.
Kata Kunci: Perempuan, Perlindungan, Pekerja, Pengusaha Latar Belakang Pembangunan
dengan demikian maka setiap warga Nasional
bertujuan
Negara memiliki hak-hak konstitusional
untuk mewujudkan suatu masyarakat
yang dijamin oleh hukum. Hal ini sesuai
adil dan makmur yang merata materiil
dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
dan spiritual berdasarkan Pancasila
yang menyatakan bahwa “tiap-tiap
dan
1945.
warga Negara berhak atas pekerjaan
Tujuan dari pembangunan nasional
dan penghidupan yang layak bagi
tersebut
pengamalan
kemanusiaan”. Lebih lanjut tentang hak
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
konstitusional ini, disebutkan bahwa
1945.
dengan
dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945
Dasar
yang mengamanatkan bahwa “Setiap
1945 alinea ke-empat yaitu melindungi
orang berhak untuk bekerja serta
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
mendapat imbalan dan perlakuan yang
darah
adil dan layak dalam hubungan kerja.
Undang-Undang merupakan Hal
Pembukaan
ini
Dasar
sesuai
UndangUndang
Indonesia,
memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa
dan
Pembangunan ketenagakerjaan
ikut
sebagai
bagian
integral
dari
melaksanakan ketertiban dunia yang
pembangunan nasional berdasarkan
berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
perdamaian
kemerdekaan, abadi,
dan
keadilan
1945, dilaksanakan untuk dan dalam
sosial.1 Dalam Undang-Undang Dasar
rangka
1945 pasal 1 ayat(3) secara tegas
Indonesia
dinyatakan bahwa “Negara Indonesia
pembangunan masyarakat Indonesia
adalah Negara Hukum”. Ini berarti
seluruhnya. Dalam arti yang lebih
setiap pemegang kekuasaan dalam
khusus adalah guna meningkatkan
Negara
dan
harkat,
martabat,
atas
pekerja
serta
menjalankan
wewenangnya
tugas
berdasarkan
pembangunan
manusia
seutuhnya
dan
dan
harga
diri
mewujudkan
norma-norma dalam bentuk hukum
kesejahteraan, keadilan, kemakmuran
tertulis maupun yang tidak tertulis,
yang merata, baik materiil maupun 39
spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.
hukum
Menurut
Republik
lainnya). Masalah tenaga kerja saat ini
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pada
terus berkembang semakin kompleks
pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan
sehingga
Ketenagakerjaan adalah segala hal
yang
yang berhubungan dengan tenaga
perkembangan tersebut pergeseran
kerja pada waktu sebelum, selama, dan
nilai dan tata kehidupan akan banyak
sesudah masa kerja. Pembangunan
terjadi. Pergeseran dimaksud tidak
ketenagakerjaan
jarang
Undang-Undang
harus
diatur
atau
badan-badan
memerlukan
lebih
serius.
hukum
penanganan Pada
melanggar
masa
peraturan
sedemikian rupa sehingga terpenuhi
perundang-undangan
hak-hak
yang
Menghadapi pergeseran nilai dan tata
dan
kehidupan para pelaku industri dan
mendasar
dan
perlindungan
bagi
tenaga
kerja
yang
berlaku.
pekerja atau buruh serta pada saat
perdagangan,
yang bersamaan dapat mewujudkan
ketenagakerjaan dituntut untuk mampu
kondisi
mengambil langkah-langkah antisipatif
yang
kondusif
pengembangan
dunia
bagi usaha.
serta
pengawasan
mampu
menampung
Pertumbuhan ekonomi yang sangat
perkembangan
cepat
tumbuhnya
karena itu penyempurnaan terhadap
yang
sistem pengawasan ketenagakerjaan
menimbulkan banyak peluang bagi
harus terus dilakukan agar peraturan
angkatan
perundang-undangan
ditandai
dengan
industri-industri
baru
kerja
pria
maupun
yang
segala
terjadi.
Oleh
dapat
perempuan. Sebagian besar lapangan
dilaksanakan secara efektif oleh para
kerja di perusahaan pada tingkat
pelaku industri dan perdagangan.
organisasi yang rendah yang tidak
Dengan
membutuhkan
yang
ketenagakerjaan sebagai suatu sistem
khusus lebih banyak memberi peluang
mengemban misi dan fungsi agar
bagi tenaga kerja perempuan.
peraturan
Tenaga
keterampilan
kerja
perempuan
demikian
bidang
pengawasan
perundang-undangan ketenagakerjaan
dapat
merupakan bagian dari tenaga kerja
ditegakkan.
yang telah melakukan kerja baik untuk
perundang-undangan ketenagakerjaan
diri sendiri maupun bekerja dalam
juga
hubungan kerja atau dibawah perintah
keseimbangan/ keserasian hubungan
pemberi
antara
kerja
(pengusaha,
badan 40
Penerapan
di
dimaksudkan hak
dan
untuk
peraturan menjaga
kewajiban
bagi
pengusaha
dan
pekerja/buruh
ketenagakerjaan juga membutuhkan
sehingga kelangsungan usaha dan
suatu
ktenagakerjaan
perusahaan
dalam
rangka
pengawasan.
Keberadaan
sudah
pasti
meningkatkan produktivitas kerja dan
mengakibatkan dibutuhkannya tenaga
kesejahteraan kerja dapat terjamin.
kerja
Pengawasan ketenagakerjaan dapat
tenaganya perlu pula diperhatikan hak-
dipahami dalam dua pengertian, yaitu
hak pekerja, karena pekerja itu adalah
secara luas dan sempit. Secara luas,
manusia
pengawasan ketenagakerjaan adalah
memperhatikan
segala tindakan dan perbuatan yang
kerja akan memberikan keuntungan
tujuannya
bagi pengusaha sebagai pemimpin
untuk
pelaksanaan keamanan
mengawasi
kesehatan kerja,
kerja,
dimana
selama
bukan
dibutuhkan
mesin.
Dengan
kehidupan
tenaga
perusahaan. Tenaga kerja merupakan
pelaksanaan
motor
penggerak
faktor-faktor
peraturan perlindungan kerja seperti
lainnya
waktu kerja, waktu istirahat, K3 dan
penentu
sebagainya. Pengawasan ini dapat
perusahaan dalam mencapai tujuan,
dilakukan oleh siapa saja, baik oleh
tanpa adanya pekerja perusahaan tidak
pemerintah,
pengusaha,
mungkin berjalan dan berpartisipasi
serikat pekerja/buruh, dan sebagainya.
dalam pembangunan. Oleh karena itu
1
wajar apabila pekerja
ditempatkan
diurutan
faktor-faktor
asosiasi
Pada kenyataan sekarang ini banyak
tenaga-tenaga
kerja
serta
dari
merupakan
berhasil
teratas
atau
dari
faktor tidaknya
produksi lainnya.
perempuan yang dipekerjakan malam
Tenaga kerja wanita merupakan
hari, seperti halnya pada perusahaan-
bagian dari tenaga kerja yang telah
perusahaan
perkebunan,
melakukan kerja baik untuk diri sendiri
pertenunan dan perusahaan elektronik,
maupun bekerja dalam hubungan kerja
dan lain-lain. Peranan hukum di dalam
atau dibawah perintah pemberi kerja
pergaulan
(pengusaha, badan huium atau badan-
produksi,
hidup
adalah
sebagai
sesuatu yang melindungi, memberi
badan
rasa aman, tentram dan tertib untuk
tenaga kerja wanita sebagai pihak yang
mencapai perdamaian dan keadilan
lemah
setiap
yang kedudukannya lebih kuat, maka
1
orang.
Maka
dari
itu
hukum
lainnya).
Mengingat
dari majikannya, atasannya
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), hal.79 41
perlu mendapatkan perlindungan atas
Istilah buruh sangat populer dalam
hak-haknya. Kebutuhan yang semakin
dunia
meningkat
selain istilah ini sudah dipergunakan
dan
keinginan
untuk
perburuhan/ketenagakerjaan,
mengkualifikasi diri merupakan sebagai
sejak
alasan
pejajahan
mengapa
wanita
itu
ingin
lama
bahkan Belanda
mulai
zaman
juga
karena
bekerja. Kenyataan ini memberikan
peraturan perundang-undangan yang
gambaran bahwa apapun alasannya
lama (sebelum Undang Undang Nomor
wanita itu ingin bekerja tetap saja tidak
13
dapat dipungkiri karena pekerjaan akan
Ketenagakerjaan) menggunakan istilah
memberikan
buruh. Pada zama penjajahan Belanda
kontribusi
yang
tidak
Tahun
2003
dimaksudkan
tentang
sedikit kepada semua pihak secara
yang
langsung maupun tidak langsung.
adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang,
mandor
dengan
yang
buruh
melakukan
Rumusan Masalah
pekerjaan kasar,
Permasalahan yang muncul dari latar
orang-orang ini disebutnya sebagai
belakang di atas adalah sebagai berikut
Blue
:
melakukan 1. Bagaimanakah hukum
perlindungan
terhadap
Collar.
Sedangkan
pekerjaan
di
yang kantor
pemerintahan maupun swasta disebut
pekerja
sebagai
Karyawan/Pegawai
(White
perempuan di Indonesia yang
Collar). Pembedaan yang membawa
bekerja
konsekuensi
pada
sebuah
perusahaan?
pemerintah Belanda tidak terlepas dari
perlindungan
upaya untuk memecah belah orang-
hukum yang sering dihadapi
orang pribumi.2
oleh para pekerja perempuan
Undang-Undang
tersebut?
Nomor
13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal
Perlindungan
perbedaan
perlakuan dan hak-hak tersebut oleh
2. Bagaimanakah kendala-kendala pelaksanaan
pada
Hukum
Terhadap
1
angka
3
memberikan
pengertian pekerja/buruh adalah setiap
Pekerja Perempuan di Indonesia
orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
2
Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 3 42
apapun. Pengertian ini agak umum
1. orang
perseorangan,
namun maknanya lebih luas karena
persekutuan,
dapat mencakup semua orang yang
hukum yangmenjalankan suatu
bekerja
perusahaan milik sendiri;
pada
perorangan,
siapa
saja
persekutuan,
baik badan
atau
2. orang
badan
perseorangan,
hukum atau badan lainnya dengan
persekutuan,
atau
menerima upah atau imbalan dalam
hukum
secaraberdiri
bentuk apapun. Penegasan
sendiri menjalankan perusahaan
imbalan dalam bentuk apapun ini perlu
hukum miliknya;
karena upah selama ini diidentikan dengan
uang,
padahal
ada
yang
3. orang
pula
badan
perseorangan,
persekutuan
atau
buruh/pekerja yang menerima imbalan
hukum
dalam bentuk barang.3 Pengertian
Indonesia mewakili perusahaan
tenaga kerja adalah setiap orang yang
sebagaimana dimaksud dalam
mampu melakukan pekerjaan guna
huruf
menghasilkan barang dan atau jasa,
berkedudukan di luar wilayah
baik
Indonesia.
untuk
memenuhi
sendiri
kebutuhan
maupun
untuk
yang
badan
adan
berada
b
di
yang
Maksud dari pengertian di atas adalah:
masyarakat.Tenaga kerja (man power)
a. orang
perseorangan
adalah
adalah penduduk yang sudah atau
orang pribadi yang menjalankan
sedang
atau
bekerja,
sedang
mencari
mengawasi
pekerjaan, dan yang melaksanakan
perusahaan.
kegiatan lain, seperti bersekolah dan
b. persekutuan
operasional
adalah
mengurus rumah tangga. Pengertian
bentuk
tenaga kerja dan bukan tenaga kerja
berbadan hukum seperti CV,
menurutnya
Firma, Maatschap, dan lain-lain,
ditentukan
oleh
umur/usia.4 Pengertian
baik pengusaha,
yaitu
usaha
yang
yang
suatu
bertujuan
tidak
untuk
mencari keuntungan maupun
sebagai berikut:
tidak.
3
Ibid. hal. 35 Payaman Simanjuntak dalam bukuAgusmidah, Hukum ketenagakerjaan Indonesia, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), hal.6
4
43
c. badan Hukum (recht person)
di
terima
oleh
pekerja
sesuai
adalah suatu badan yang oleh
kesepakatan atau perjanjian dengan
hukum dianggap sebagai orang,
pihak
dapat
inimenerima upah atau penghasilan
mempunyai
kekayaan
harta
secara
terpisah,
pemberi
lainnya.
kerja,dalam
Sedangkan sesuatu
hal
kewajiban
mempunyai hak dan kewajiban
merupakan
hukum dan berhubungan hukum
dijalankan atau wajib di laksanakan
dengan pihak lain.5
oleh
pekerja
yang
sesuai
wajib dengan
kesepakatan atau perjanjian dengan BerdasarkanPasal 1 angka 15 Undang-
pihak
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
melaksanakan hak dan kewajiban,
Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa:
antara pekerja dengan pemberi Kerja
Hubungan
kerja
berarti telah memenuhi apa yang sudah
antara
pengusaha
adalah
hubungan dengan
di
pemberi
sepakati
kerja.
bersama
atau
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian
diperjanjikan,masing-masing
kerja
telah memenuhi prestasinya.
yang
mempunyai
unsur
Dengan
sudah pihak
pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan
Kedudukan pekerja pada hakikatnya
demikian jelaslah bahwa hubungan
dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari
kerja terjadi karena adanya perjanjian
segi yuridis dan dari segi sosial
kerja
ekonomis. Dari segi sosial ekonomis,
antara
pengusaha
dan
pekerja/buruh.
pekerja membutuhkan
Setiap pekerja mempunyai hak dan
hukum dari negara atas kemungkinan
kewajiban sebagaimana di atur dalam
adanya tindakan sewenang-wenang
Undang-Undang Republik Indonesia
dari pengusaha. Perlindungan pekerja
Nomor
dibagi ini menjadi 3 (tiga) macam, yaitu
13
Tahun
2003
tentang
perlindungan
ketenagakerjaan
dan
beberapa
undang-undang
serta
peraturan
a. Perlindungan ekonomis, yaitu
pemerintah yang berkaitan dengan
suatu jenis perlindungan yang
ketenagakerjaan,
berkaitan dengan usaha-usaha
di
mana
sebagai berikut.6
hak
merupakan suatu hal yang selayaknya
untuk
5
memberikan
kepada
Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal. 28 6 Imam Soepomo dalam buku Agusmidah, Hukum ketenagakerjaan Indonesia, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), hal.61 44
pekerja suatu penghasilan yang
Dalam
cukup
dinyatakan
memenuhi
sehari-hari
keperluan
baginya
beserta
UU
No.13 bahwa
untuk
hal
pekerja/buruh
tersebut
2003
perlindungan
terhadap tenaga kerja, dimaksudkan
keluarganya, termasuk dalam pekerja
Tahun
tidak
menjamin
hak-hak dan
dasar
menjamin
mampu bekerja karena sesuatu
kesamaan kesempatan serta perlakuan
di
tanpa diskriminasi atas dasar apapun,
luar
kehendaknya.
Perlindungan ini disebut dengan
untuk
jaminan sosial.
pekerja/buruh
b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan
yang
mewujudkan
kesejahteraan
dan
keluarganya.
Diskriminasi dalam segala bentuknya
berkaitan
dilarang, karena bertentangan dengan
dengan usaha kemasyarakatan,
prinsip masyarakat umum. Pengertian
yang tujuannya memungkinkan
diskriminasi dapat dilihat dalam kamus
pekerja itu mengenyam dan
besar bahasa Indonesia yang disusun
mengembangkan
oleh
prikehidupannya
sebagai
Poerwadarminta.
diskriminasi
Istilah
diartikan
sebagai
perlakuan
terhadap
manusia pada umumnya, dan
Perbedaan
sebagai
masyarakat
sesama warga negara (seperti dengan
dan anggota keluarga; atau
memandang asli/tidak asli, perbedaan
yang biasa disebut kesehatan
warna kulit dan sebagainya.
kerja.
Konvensi tentang penghapusan segala
anggota
c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis
perlindungan
bentuk
yang
diskriminasi
permpuan,
terhadap
memberikan
pengertian
sebagai
berikut.
berkaitan dengan usaha-usaha
diskriminasi
untuk
dari
�Diskriminasi
adalah
bahaya kecelakaan yang dapat
pembedaan,
pengesampingan
ditimbulkan
pesawat-
pembatasan apa pun yang dibuat atas
pesawat atau alat kerja lainnya
dasar jenis kelamin yang mempunyai
atau oleh bahan yang diolah
pengaruh
atau
perusahaan.
mengurangi
Perlindungan jenis ini disebut
pengakuan,
dengan keselamatan kerja.
penggunaan hak-hak asasi manusia
menjaga
pekerja
oleh
dikerkana
atau atau
tujuan
setiap atau
untuk
menghapuskan
penikmatan
atau
dan kebebasan pokok di bidang politik, 45
ekonomi, sosial, budaya, sipil atau
setelah berkonsultasi dengan
bidang apapun lainnya, oleh kaum
wakil organisasi pengusaha,dan
perempuan,
terlepas
dari
status
pekerja,jika ada dan dengan
perkawinan
mereka
atas
dasar
badan lain yang sesuai.
persamaan
antara,
lelaki
dan
Adanya
peraturan
ketenagakerjaan
perempuan�.
yang substansi dan materinya khusus
Konvensi ILO No. 111 tahun 1958
di
tentang diskriminasi (kesempatan kerja
dimaksudkan untuk:
dan jabatan) yang telah diratifikasi
tujukan
bagi
perempuan,
a. Mencegah timbulnya perlakuan
melalui UU No. 21 Tahun 1999 tentang
diskriminasi
Pengesahan ILO No. 111 mengenai
pengecualian
diskriminasi
pengutamaan) yang berakibat
dalam
pekerjaan
dan
(pembedaan, dan
jabatan pada tanggal 7 Mei 1999. Pada
mengurangi
Pasal 1 (a) menetapkan bahwa istilah
kesempatan
diskriminasi meliputi:
dalam pekerjaan atau jabatan;
a. setiap
bembedaan,
pengecualian
persamaan atau
perlakuan
b. Melindungi pekerja perempuan
atau
untuk
melangsungkan
dan
pengutamaan atas dasar ras,
melaksanakan
warna kulit, agama, keyakinan
reproduksinya
politik, kebangsaan atau asal
tanpa
usul
kesempatan hak atas pekerjaan.
sosial
yang
berakibat
tugas sesuai
harus
kodrat,
kehilangan
meniadakan atau mengurangi
Perlindungan
persamaan kesempatan atau
perempuan secara keseluruhan terkait
perlakuan dalam pekerjaan atau
dengan
jabatan;
perlindungan sosialdan perlindungan
b. pembedaan,pengecualian atau pengutamaan berakibat
lainnya
meniadakan
mengurangi kesempatan
atau
terhadap
perlindungan
pekerja ekonomis,
teknis. Dalam lingkup perlindungan
yg
ekonomis di antaranya
menyangkut
atau
upah dan tunjangan lainnya, tidak
persamaan
boleh dibedakan dengan pekerja laki-
perlakuan
laki untuk jenis pekerjaan dan jabatan
dalampekerjaan atau jabatan,
yang
sebagaimana
ditentukan
perempuan yang menjalankan masa
olehanggota yang bersangkutan
istirahat dikarenakan haid,melahirkan 46
sama.
Selain
itu,terhadap
atau
keguguran
kandungan
tetap
pihak yang kuat kepada pihak yang
mendapat upah penuh.Perlindungan
lemah.
sosial
menyangkut
dapat dilakukan, baik dengan jalan
perlindungan di tempat kerja,antara lain
memberikan santunan maupun dengan
di muat dalam Pasal 76 UU 13 Tahun
jalan meningkatkan pengakuan hak-
2003.7
hak asasi manusia, perlindungan fisik
dan
teknis
Perlindungan
pekerja/buruh
Perlindungan hukum merupakan
dan teknis serta sosial ekonomi melalui
yang
norma yang berlaku dalam lingkungan
hal
mutlak
dan
harus
dilaksanakan secara maksimal. Tujuan
kerja tersebut.
pembangunan
Dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-
ketenagakerjaan
menurut Pasal 4 Undang Undang
Undang
Nomor
menyatakan “Bahwa setiap pekerja
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan yaitu.8
atau
a. Memberdayakan
dan
Nomor
buruh
penghasilan
mendayagunakan tenaga kerja
penghidupan
secara optimal dan manusiawi;
kemanusiaan�.
b. Mewujudkan kesempatan
pemerataan kerja
penghidupan
dan
hasil
dengan
memenuhi
kebutuhan
pembangunan nasional daerah; kepada
tenaga
2003
berhak
memperoleh
yang
memenuhi
yang
layak
bagi
Maksud
dari
layak,
dimana
yang
pekerjaannya
mampu
kebutuhan
untuk hidup
pekerja/buruh dan keluarganya secara
perlindungan
wajar, yang meliputi makanan dan
kerja
minuman,
dalam
mewujudkan kesejahteraan; d. Meningkatkan
Tahun
jumlah pendapat pekerja/buruh dari
penyediaan tenaga kerja sesuai
c. Memberikan
13
sandang,
perumahan,
pendidikan, kesehatan dan jaminan
kesejahteraan
hari tua.
tenaga kerja dan keluarganya.
Dalam
rangka
memberikan
Tujuan dari perlindungan pekerja/buruh
perlindungan upah maka pemerintah
adalah
menetapkan upah minimum di setiap
untuk
menjamin
berlangsungnya hubungan kerja yang
propinsi/kabupaten/kota.
harmonis tanpa adanya tekanan dari
minimum diarahkan pada pencapaian
7 8
Upah
Agusmidah, Op.Cit. hal.70 Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal. 73 47
kebutuhan
hidup
layak
yang
Nomor Per-04/MEN/1989 tentang tata
besarannya ditetapkan oleh menteri
cara
tenaga kerja. Pencapaian kebutuhan
wanita pada malam hari yaitu:
hidup layak perlu dilakukan secara bertahap
karena
kebutuhan
mempekerjakan
1. Harus ada izin dari Depnaker
hidup
setempat
dengan
minimum yang sangat ditentukan oleh
yang
tingkat
misalnya,
kemampuan
dunia
pekerja/buruh
usaha.
harus
syarat
dipenuhi,
mutu
Motivasi utama seorang pekerja/buruh
harus
di perusahaan adalah mendapatkan
memepekerjakan wanita.
upah,
upah
merupakan
hak
bagi
menghindari antara
timbulnya
pengusaha
3. Kesehatan dan kesusilaan
Untuk
(tidak boleh mempekerjakan
perselisihan
wanita dalam keadaan hamil
dan
pekerja
ada angkutan antar jemput
khususnya tenaga kerja perempuan maka
pengusaha
bila
keselamatan.
Karenanya tidak jarang pengupahan perselisihan.
baik
2. Pengusaha harus menjaga
pekerja/buruh yang bersifat sensitif. menimbulkan
lebih
produksi
tidak
dan sebagainya).
boleh
4. Penyediaan
makanan
mengadakan diskriminasi upah bagi
ringan, ada izin dari orang
pekerja/buruh laki-laki dan perempuan
tua atau suami dan lain-lain.
untuk jenis pekerjaan yang sama.
Pekerja/buruh perempuan merupakan
Berdasarkan
kelompok
peraturan
perundang-
yang
karena
kudratnya
undangan pada prinsipnya tenaga kerja
mempunyai karakteristik tertentu yang
perempuan dilarang untuk bekerja
mendapat perhatian, oleh karena itu
pada
malam
mengingat
hari,
berbagai
pekerja/buruh
akan
tetapi
dalam
alasan,
maka
pekerja/buruh
perempuan
diizinkan
beberapa
hal
terhadap
perempuan
ini
deberlakukan peraturan khusus karena
untuk bekerja pada malam hari antara
terutama
lain karena adanya alasan sosial,
perlindungan
alasan teknis, dan alasan ekonomis.
perempuan, mencakup larangan kerja
Tata
pada malam hari, larangan melakukan
cara
mempekerjakan
yang
menyangkut pekerja/buruh
pekerja/buruh perempuan pada malam
pekerjaan
yang
hari
kesehatan,
kesusilaan
telah
dikeluarkan
dengan
Peraturan Mentri Tenaga Kerja R.I. 48
membahayakan perempuan.
Bentuk-bentuk perlindungan tersebut
b. Peraturan
berupa:
melahirkan
a. Peraturan cuti haid
cuti
hamil,
dan
gugur
kandungan.
Bagi wanita yang normal dan sehat,
Bagi tenaga kerja wanita yang hamil,
pada usia tertentu akan mengalami
dilindungi oleh undang- undang dalam
haid, dalam prakteknya banyak wanita
Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) yang
yang sedang dalam masa haid tetap
menyatakan:
bekerja
apapun.
“Buruh wanita harus diberi istirahat
Tetapi kalau keadaan fisiknya tidak
selama satu setengah bulan sebelum
memungkinkan
saatnya
tanpa
gangguan sehingga
yang
ia
melahirkan
menurut
bersangkutan tidak dapat melakukan
perhitungan dan satu setengah bulan
pekerjaan tersebut. Hal ini diatur dalam
setelah melahirkan anak atau gugur
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951
kandungan�.
tentang
Ketentuan tersebut dinyatakan berlaku
Pernyataan
Berlakunya
Undang-Undang Kerja Tahun 1948
dengan
Nomor 12 Terkait Cuti.
Nomor 4 Tahun 1951 Pasal 1 Sub
Pasal 13 ayat (1) dinyatakan : “Buruh
Pasal 1 yang berbunyi Bagi tenaga
wanita tidak boleh diwajibkan bekerja
kerja yang akan menggunakan hak
pada hari pertama dan hari kedua
cutinya diwajibkan : a.
waktu
a. Mengajukan
haid.
Pelaksanaan
dari
Peraturan
Pemerintahan
permohonan
yang
ketentuan tersebut diatur. Pelaksaan
dilampiri surat keterangan dokter,
dari ketentuan tersebut diatur dalam
bidan atau keduanya tidak ada,
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
dapat dari pegawai pamong praja
1951, Pasal 1 Sub Pasal 1 ayat (2)
atau sederajatnya camat.
dalam menjalankan aturan tersebut
b. Permohonan diajukan selambatnya
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
10 hari sebelum waktu cuti mulai.
1951 Pasal 13 ayat (1), maka majikan
c. Kesempatan menyusui anak pada
dianggap tidak mengetahui tentang
waktu jam kerja
keadaan haid dari buruhnya, bila yang
Di dalam penjelaskan Pasal 13 ayat (4)
bersangkutan tidak memberitahukan
ditentukan
hal itu kepadanya�.
pemerintah kemungkinan mengadakan
bahwa
dipikirkan
oleh
tempat penitipan anak. Kesempatan sepatutnya adalah lamanya waktu yang 49
diberikan
kepada
pekerja/buruh
menjabarkannya dan mengusahakan
perempuan untuk menyusui bayinya
untuk memasukkan jabaran konvensi
dengan memperhatikan tersedianya
tersebut ke dalam rumusan undang-
tempat yang sesuai dengan kondisi dan
undang negara dan menegakkannya
kemampuan perusahaan yang diatur
dengan
dalam
pelanggarnya
ke
perjanjian kerja bersama.
pengadilan.
Namun
d. Pengapusan perbedaan perlakuan
perempuan
peraturan
perusahaan
atau
terhadap pekerja/buruh perempuan Peningkatan
perlindungan
cara
mengajukan muka
sendiri
para sidang
demikian,
masih
belum
banyak yang sadar bahwa hak-haknya
bagi
dilindungi dan bahwa hal tersebut
pekerja/buruh perempuan dapat dilihat
mempunyai
pula
beberapa
kehidupan perempuan. Adalah sangat
ketentuan yang menghapuskan adanya
prematur untuk mengadakan bahwa
pebedaan
CEDAW
dengan
adanya
perlakuan
terhadap
pekerja/buruh perempuan.
sudah
terhadap
dihormati
dan
dilaksanakan secara universal. CEDAW
Kendala-kendala
pengaruh
Pelaksanaan
memerintahkan
kepada
seluruh negara di dunia untuk tidak
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja
melakukan
Perempuan
perempuan.
Di
Hambatan-hambatan yang dihadapi
ditentukan
bahwa
dalam
perlindungan
terhadap perempuan adalah perlakuan
hukum terhadap pekerja wanita adalah
yang berbeda berdasarkan gender
adanya kesepakatan antara pekerja
yang:9
dengan
pelaksanaan
pengusaha
yang
kadang
diskriminasi dalam
terhadap CEDAW diskriminasi
a. Secara sengaja atau tidak
menyimpang dari aturan yang berlaku,
sengaja
tidak adanya sanksi dari peraturan
perempuan;
perundangan terhadap pelanggaran
b. Mencegah
merugikan masyarakat
yang terjadi, faktor pekerja sendiri yang
secara keseluruhan memberi
tidak menggunakan haknya dengan
pengakuan
alasan ekonomi. Agar langkah ini dapat
perempuan baik di dalam
efektif
maupun di luar negeri; atau
9
maka
negara
harus
terhadap
hak
Sugiyono, Konvensi-Konvensi tentang Perlindungan Tenaga Kerja, alumni, Bandung, 1997, hal. 118 50
c. Mencegah kaum perempuan menggunakan manusia
hak
dan
tanpa
asasi
kebebasan
dengan
yang
bawah
fungsi
atas
khusus
tidak
tanah.
Pengecualiannya
terdapat pada pasal 3.
mempunyai
perlindungan
umurnya
boleh melakukan pekerjaan tambah di
dasar yang dimilikinya. Perempuan
memandang
Dalam
konvensi
ILO
Nomor
100
sesuai
mengenai Pengupahan Bagi Laki-Laki
reproduksinya
dan Wanita untuk Pekerjaan yang
sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat
Sama
(1) CEDAW huruf f bahwa hak atas
“Pengupahan meliputi upah atau gaji
perlindungan
biasa,
kesehatan
dan
nilainya pokok
menyebutkan,
atau
minimum
dan
keselamatan kerja termasuk usaha
pendapatan-pendapatan
perlindungan
fungsi
apapun juga, yang harus dibayar
reproduksi. Selain itu seringkali adanya
secara langsung atau tidak, maupun
pemalsuan dokumen seperti nama,
secara tunai atau dengan barang oleh
usia, alamat dan nama majikan sering
pengusaha dengan buruh berhubung
berbeda dengan yang tercantum di
dengan pekerjaan buruh�.
dalam paspor. Tenaga kerja yang tidak
Hak untuk menerima upah timbul pada
berdokumen tidak diberikan dokumen
saat adanya hubungan kerja dan
perjanjian kerja. Hal ini juga sering
berakhir pada saat hubungan kerja
terjadi pada pekerja perempuan yang
putus. Pengusaha dalam menetapkan
bekerja di luar negeri. Maka untuk itu
upah tidak boleh diskriminasi antara
CEDAW pada pasal 15 ayat (3)
buruh laki-laki dan buruh wanita untuk
mengatur yaitu negara-negara peserta
pekerjaan yang sama nilainya.
bersepakat bahwa semua kontrak dan
Kendala
semua dokumen yang mempunyai
pelaksanaan peraturan perundangan
kekuatan
ditujukan
dalam
pelaksanaan
kepada pembatasan kecakapan hukum
hukum
pekerja/buruh
para wanita, wajib dianggap batal dan
adalah kendala yang bersifat eksternal
tidak berlaku.
dan kendala internal. Namun demikian
Konvensi ILO Nomor 45 tentang Kerja
peraturan perundangan tersebut dapat
wanita dalam semua macam tambang
dilaksanakan
di
memberikan
bawah
terhadap
hukum,
tanah.
yang
Isi
Pasal
2
menyebutkan bahwa setiap wanita
yang
tambahan
ditemukan
secara
dalam
perlindungan perempuan,
efektif
perlindungan
untuk
terhadap
pekerja/buruh perempuan, khususnya 51
pekerja/buruh perempuan yang bekerja
norma yang berlaku dalam lingkungan
pada malam hari. Kendala internal
kerja tersebut.
yang timbul dari perlindungan hukum
Hambatan-hambatan
pekerja/buruh perempuan yang bekerja
dihadapi
pada malam hari yaitu merupakan
perlindungan hukum terhadap pekerja
kendala
diri
wanita adalah adanya kesepakatan
pekerja/buruh itu sendiri. Kendala-
antara pekerja dengan pengusaha
kendala tersebut adalah kendala factor
yang kadang menyimpang dari aturan
pendidikan, kendala factor kesehatan.
yang berlaku, tidak adanya sanksi dari
Kendala eksternal merupakan kendala
peraturan
perlindungan
pelanggaran
yang
timbul
dari
hukum
bagi
dalam
yang
pelaksanaan
perundangan yang
sendiri
terhadap
terjadi,
faktor
yang
tidak
pekerja/buruh perempuan yang bekerja
pekerja
pada malam hari yang berasal dari luar
menggunakan haknya dengan alasan
lingkungannya (bukan dari diri sendiri).
ekonomi.
Adapun kendala eksternal yang terjadi menurut informasi yang didapat penulis
Saran
yakni kendala yang berkaitan dengan
1. Perlindungan
hukum
aturan yang berlaku dan kendala yang
tenaga
biasanya berasal dari pengusaha itu
hendaknya dilakukan perusahaan
sendiri.
dengan sepenuh hati, sehingga dapat
Kesimpulan Tujuan
kerja
terhadap
mengangkat
perempuan
harkat
dan
martabat perempuan yang juga dari
perlindungan
merupakan manusia yang memiliki
pekerja/buruh adalah untuk menjamin
hak dan kewajiban yang sama
berlangsungnya hubungan kerja yang
dengan
harmonis tanpa adanya tekanan dari
perusahaan dan pihak pemerintah
pihak yang kuat kepada pihak yang
hendaknya melakukan sosialisasi
lemah.
yang cukup terhadap perlindungan
Perlindungan
pekerja/buruh
laki-laki.
Kepada
dapat dilakukan, baik dengan jalan
hukum tenaga kerja perempuan.
memberikan santunan maupun dengan
2. Pemerintah dalam hal ini harus
jalan meningkatkan pengakuan hak-
memberikan penyuluhan kepada
hak asasi manusia, perlindungan fisik
pekerja/buruh
dan teknis serta sosial ekonomi melalui
mengenai Undang-Undang Nomor 52
perempuan
13
Tahun
2003
Ketenagakerjaan
agar
pekerja/buruh mengetahui
tentang setiap
perempuan perlindungan
hukumnya sebagimana mestinya yang diberikan oleh perusahaan. 3. Pengusaha memberikan
seharusnya tanggung
jawab
perusahaan kepada pekerja/buruh perempuan memberikan pekerja/buruh
harus
selalu
perlindungan
bagi
perempuan
yang
bekerja pada malam hari yang dimana telah diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
53
DAFTAR PUSTAKA Agusmidah,
2010.
Hukum
Ketenagakerjaan
Indonesia,
Ghalia
Indonesia, Bogor. Danang Sunyoto, 2013. Hak dan
Kewajiban
Bagi
Pengusaha,
Pekerja
Pustaka
dan
Yustisia,
Yogyakarta. Imam
Soepomo,
Hukum
1983.
Perburuhan.
Pengantar Djambatan,
Jakarta. Lalu Husni, 2003. Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Sugiyono, 1997. Konvensi-Konvensi
tentang Perlindungan Tenaga Kerja, Alumni, Bandung. Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
54
SISTEM HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M. Hum
55
Pendahuluan
Sumatera
Ditinjau dari aspek historis, hukum
Singapura dan Indonesia Timur. Pada
perburuhan
masa ini diterapkan romusnya dan
atau
hukum
yang
dikontrol
dari
ketenagakerjaan Indonesia tidak lepas
kinrohosyi.
dari aspek politik hukum pemerintah
Kedua, masa Pasca Proklamasi 17
pada waktu itu, yaitu:
pertama,
1
Agustus
1945,
meliputi:
a.
Masa
sebelum masa Kemerdekaan R.I. 17
Pemerintahan
Soekarno;
b.
Masa
Agustus
Pemerintahan
Soeharto;
c.
Masa
1945,
Perbudakan;
meliputi:
b.
Masa
penjajahan
pemerintahan B.J. Habibie; d. Masa
Hindia Belanda, terdiri dari Rodi yang
Pemerintahan Abdurahman Wahid; d.
dibagi tiga, yaitu rodi gubernemen
Masa
(untuk kepentingan gubernemen dan
Soekarno
pegawai),
Pemerintahan
rodi
Masa
a.
perorangan
(untuk
Pemerintahan
kepentingan kepala atau pembesar
Yudhoyono.
Indonesia),
Masa
dan
kepentingan
rodi
desa
dan
e.
Susilo
Pemerintahan
Masa
Bambang Abdurahman
Selanjutnya
Wahid, diberlakukan UU No. 21 Tahun
menurut Jan Breman, poenale sanctie
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
diterapkan dalam kaitannya dengan
Buruh. Masa Pemerintahan Megawati
penerapan
Soekarno Putri, dengan disahkannya
agrarisch
desa).
(untuk
Putri.
Megawati
Koeli
wet
ordonantie dalam
serta
melakukan
UU
No.13
Tahun
2003
tentang
hubungan kerja antara buruh yang
Ketenagakerjaan tanggal 25 Maret
bekerja
dan
2003. Undang-undang No. 13 Tahun
itu
2003, telah menghapuskan banyak
di
pekerbunan.
tanah
pertanian
Poenalie
sanctie
bertujuan untuk mengikat buruh supaya
peraturan
tidak melarikan diri setelah melakukan
Ketenagakerjaaan
kontrak
kerja;
Pendudukan
Perundang-undangan sebelumnya,
dan
c.
Masa
termasuk KUHPerdata Bab 7 A menjadi
Jepang.
Pada
masa
tidak berlaku lagi.
pendudukan Jepang mulai tanggal 12 Maret 1942. Pemerintah militer Jepang
Sistem Civil Law
membagi
Hukum Romawi,
menjadi
tiga
daerah
pendudukan, yaitu Jawa, Madura, dan
bakal
1
dari
sistem
merupakan cikal hukum
Eropah
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pascareformasi, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 12-15. 56
Kontinental.
Perkembangan
hukum Eropah
sistem
4. fase resep hukum romawi ini terjadi
Kontinental terjadi
tatkala
sistem
hukum
romawi,
dalam beberapa fase sebagai berikut:2
khususnya yang disebut dengan jus
pertama,
commune,
1.
fase
formasi
hukum
diberlakukan
diberbagai
Romawi dimulai sejak lahirnya sistem
negara eropa, yang terjadi sejak awal
hukum Eropa Kontinental, yakni ketika
abad XVII Masehi; 5. fase kodifikasin
mulai berlakunya undang-undang dua
hukum; fase kodifikai ini terjadi tatkala
belas pasal (The Twelve Tables) di
dibuat beberapa kodifikasi diberbagai
romawi. Hal tersebut terjadi di sekitar
negara, yang paling spektakuler tentu
tahun 400 SM; 2. fase kematangan
saja Code Napoleon di Perancis, yang
hukum Romawi; terjadi pada saat mulai
terdiri dari Code Civil,
berlakunya kumpulan undang-undang
Code Du Commerce, dan Code tentang
yang sangat spektakuler di Romawi,
Hukum Acara Perdata dan Pidana. Hal
yakni saat mulai berlakunya Corpus
ini terjadi sejak awal abad XIX; dan 6.
juris civilis, yang di buat atas supervisi
fase resepsi kodifikasi. Fase resepsi
dari raja Justinian,di abad VI Masehi; 3.
kodifikasi ini terjadi tidak lama setelah
fase kebangkitan kembali dari hukum
terciptanya
Romawi ini terjadi takkala timbulnya
(dengan Code Napoleon), di tandai
semangat di eropah untuk memahami
dengan banyaknya negara bi benua
dan
hukum
Eropa dan juga negara-negara di
Romawi, yang terjadi pada abad XI
benua lain yang memberlakukan Code
Masehi. Hal ini dimulai dengan mereka
Napoleon,
beramai-ramai
hukum
dilakukan
perubahan.
Romawi di Univerity of Bologna (Italia),
misalnya
mulai
yang dilakukan dalam tahun 11 Masehi;
memberlakukan Burgelijeke Wetboek
menerapkan
kembali
mempelajari
2
kodifikasi
Code Panel,
di
dengan
Perancis
disana-sini antara
Belanda lain
Meskipun hukum Romawi merupakan roh dari sistem hukum Eropah Kontinental, tetapi pengaruh hukum Romawi tersebut juga kuat terasa dalam perkembangan sistem hukum Anglo Saxon. karena, banyak pencipta kaidah dalam sistem hukum Anglo Saxon, sudah terlebih dahuku mempelajari sistem hukum Romawi, atau sistem hukum Eropa Kontinental. misalnya hukum Amerika serikat dalam perkembangannya, dalam beberapa bidang justru lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran dari hukum Romawi ketimbang dari ajaran sistem hukum Anglo Saxon sendiri. misalnya pengaruh hukum Romawi sangat jelas kelihatan dalam Uniform Comercial Code (UCC) di USA, kerena para perancang UCC banyak yang telah mendapat pendidikan hukum Romawi. Lihat: Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 57-58 57
dalam tahun 1838, yang kemudian di
Papianianus,
bawa ke Indonesia dan berlaku dalam
demikian, setelah lebih kurang 1000
tahun 1848.
tahun
Kedua, Di samping itu menurut
dan
Gaius.
perkembangan
ilmu,
Namun teori,
doktrin, dan kaidah ilmu hukum romawi,
John Merryman,3 ada juga para ahli
hukum
perbandingan hukum yang membagi
sayapnya, dan berlakunya semakin
tahap-tahap
sistem
meluas ke berbagai negara, terutama
sebagai
hukum romawi versi Justinian yang
berikit: a) tahap pra-klasik; b) tahap
terdapat dalam Corpus Juris Civilis,
klasik; c) tahap Corpus juris Civilis; d)
yang
tahap komentar dari para Glassators
dengan aturan hukum klasik yang
dan Commentator; e) tahap penulisan
sebelumnya telah berlaku di romawi.
oleh the humanist; f) tahap kodifikasi di
Corpus
Perancis; g) tahap aliran sejarah hukum
merupakan komplisasi aturan hukum
dari von Savigny; dan h) tahap BGB
yang di buat atas arahan dari raja
(Kodifikasi di Jerman).
Byzantine yaitu justinian di abad VI
hukum
perkembangan
Eropa
Kontinental
Ketiga,
sejarah
hukum
romawi
berisikan
juris
masih
banyak
civilis
mengepak
perbedaan
itu
sendiri
Maehi tersebut, yakni dimasa setelah
menunjukkan bahwa pembentukan dan
jatuhnya
kekuasaan
perkembangan hukum Romawi terjadi
(Western
Empirime).
sekitar 1000 tahun. Dimulai dari awal
dibuat di zaman pertengahan, maka
berlakunya undang-undang Dua Belas
sedikit banyaknya Corpus juris civilis
Pasal (The Twelve Tables) di tahun 450
juga
SM,
gereja/kristen.
sampai
dengan
terbentuknya
komplisasi hukum justinian, sekitar
dipengaruhi
dari dan,
oleh
barat karena
ide-ide
Pembahasan dari Corpus Juris
pertama, terdiri dari empat
tahun 543 Masehi, dengan para ahli
Civilis itu,
hukum
bagian: 1. the institute; 2. the Digest; 3.
Romawi
seperti
Ulpianus,
4
3
John Henry Merryman, The Civil Law Tradition, University Press, Stanford, California, USA, 1969, hlm. 15; Dalam: Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 57-58. The institute hanya berisikan teks yang merupakan pengantar saja, sedangkan the code merupakan kumpulan aturan legislasi bangsa romawi yang disusun secara sistematis, dan the novels merupakan aturan legislasi yang di buat setelah selesainya pembuatan The digest dan the code. Tetapi yang terpenting dari semuanya adalah The digest, yang merupakan kumpulan aturan hukum yang paling lengkap, dan yang sangat mempengaruhi perkembangan hukum 4
58
the code; 4. the novels. Kedua, hukum
campuran germania, yang dianggap
Romawi sebagaimana terdapat dalam
hukum romawi yang vulgar dan barbar,
Corpus juris civilis terus saja berlaku
dikemudian hari tidak diikuti lagi, dan
dan berkembang, kecuali beberapa
hanya tinggal dalam sejarah saja.
abad di masa invasi dari bangsa Arab,
Ketiga,
Slavia, dan Lombardia. Bahkan setelah
pertengahan,
jatuhnya kerajaan Romawi, di dunia
bangsa Germania yang mulai di tulis
barat terdapat kerajaan-kerajaan kecil
pada abad V Masehi itu juga sedikit
yang saling terpecah-pecah, hukum
banyaknya
Romawi tetap diberlakukan oleh para
perkembangan sistem hukum Eropa
penahluk dari bangsa Germania, di
Kontinental,
samping berlakunya hukum kanonik
hukum harta perkawinan dan hukum
(gerejawi). Memang, dengan jatuhnya
waris.
kerajaan Romawi, penggunaan corpus
dalam hukum
abad kebiasaan
mempengaruhi seperti
Keempat,
dalam
masa
bidang
kebangkitan
juris civilis juga semakin meredup. para
kembali hukum Romawi terjadi diabad
penakluk,
membawa
XI Masehi, dengan munculnya kembali
hukumnya yang merupakan hukum
keinginan dari para ahli hukum, setelah
Germania
bersusah
disamping disamping
juga
payah
memberlakukan
memberlakukan hukum Romawi tetapi
instrument-instrumen
dalam versi yang kurang jelimet dan
peninggalan zaman Romawi klasik dan
lebih kasar pengaturannya, kususnya
karya cipta ahli hukum zaman Byzantie,
yang diberlakukan di semenanjung
untuk kembali memberlakukan hukum
italia. Sehingga hukum romawi yang
Romawi,
asli (bukan dari corpus juris civilis) yang
memberlakukan kembali corpus juris
bercampur dengan hukum germania
civilis. Selanjutnya, muncul berbagai
kemudian berlaku diitalia, perancis
universitas untuk mempelajari hukum
selatan
Romawi
Namun
dan
semenanjung demikian,
lberia. sejarah
dan
di
hukum
kemudian
Italia,
dimana
mahasiswanya datang dari berbagai
menunjukkan bahwa hukum romawi
Negara
Eropa.
Di
unuversitas-
selanjutnya dalam sistem hukum eropah kontinental, khususnya dalam bidang-bidang seprtti status personal, perbuatan melawan hukum, kepemilikan barang tanpa hak, kontrak, masalah ganti rugi, dan lain-lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa the digest bersama dengan the code inilah yang merupakan daar hukum Romawi yang berkembang melalui sistem hukum eropa kontinental sampai saat ini. Ibid. hlm. 58-59. 59
universitas
tersebut
terbentuk
kemudian
kelompok-kelompok
hukum “Anglo Saxon. Berbeda dengan
ahli
hukum Romawi yang dibuat oleh
hukum yang disebut dengan Glassator
bangsa Romawi sendiri, dalam sejarah
dan commentator.
terbukti
mengarang
Mereka banyak
buku-buku
hukum.
bahwa
hukum
Inggris
umumnya berasal dari hukum para
Glasator adalah generasi utama dari
penjajahnya,
universitas Bologna yang mencoba
menjadi hukum kebiasaan. Tahun 1066
menafsirkan kembali hukum Romawi
Masehi dianggap tahun lahirnya sistem
yang sudah banyak tidak dimengerti
hukum Anglo Saxon (common law),
lagi
saat
oleh
orang-orang
saat
itu.
Sedangkan commentator datang lebih menafsirkan
hukum
bangsa
Norman
kemudian
tersebut
menaklukan Inggris.5
kemudian (abad XIII Masehi), yang juga
meskipun
Sejarah perkembangan hukum
Romawi.
Anglo Saxon selanjutnya,
ternyata
Bortolus dikenal sebagai commentator
dalam banyak kesempatan, hukum
terhebat saat itu.
Romawi menginfiltrasi sistem hukum Anglo Saxon, meskipun pengaruh dari
Sistem Anglo Saxon
hukum
Sistem hukum Anglo Saxon atau
sekarang masih tidak begitu dominan.
disebut juga dengan sistem hukum
Infiltrasi hukum Romawi ke dalam
Common
hukum Anglo Saxon tersebut seperti
Law,
merupakan
suatu
Romawi
dalam
tersebut
sistem hukum yang berlaku di Inggris
terlihat
dan di negara-negara bekas jajahan
sejarah sebagai berikut:
sampai
peristiwa-peristiwa
sampai saat ini. Karena itu, sistem
1. Di Inggris, awal mulanya berlaku
hukum Anglo Saxon ini berlaku sampai
Celtics Laws. Bangsa Celt (Ras
saat ini misalnya di Inggris, Amerika
Aria dari bangsa Eropa Tengah)
Serikat,
India,
adalah penjajah daratan Eropa
Malaysia, Singapura, dan lain-lain.
pertama yang dikenal dalam
Karena merupakan hukum kebiasaan
sejarah, yang telah menguasai
(common law) dari sinilah muncul istilah
Eropa sejak tahun 900 SM, dan
sistem hukum “common law� yang
menguasai Inggris sejak tahun
merupakan istilah lain dari sistem
390 SM.
Kanada,
5
Australia,
Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.
68-69. 60
2. Bangsa
Romawi
pernah
adalah hukum Germanik (hukum
menjajahInggris (abad I sampai V
M)
dan
hukum
bangsa Angels dan Saxons).
memberlakukan romawi,
menggantikan
7. Penaklukan
dan
Celtics
oleh
Bangsa
Norman (tahun 1066) yang juga
Laws.
membawa
hukum
Julius Caesar (dari Romawi)
mempunyai
unsur
menaklukan Inggris dalam tahun
Romawi,
55 dan 54 SM.
terutama dilakukan oleh bangsa
3. St. Agustine menerapkan hukum
meskipun
dan
pada
kebiasaan
tetapi
hukum yang
Romawi adalah mangumpulkan
di Inggris, yang berdasarkan agama,
yang
juga
menerapkan (Common
hukum Law)
memiliki elemen dari hukum
Inggris sendiri, yang telah di
Romawi. Paham kristiani mulai
kuasai hukum Jerman.
menguasai
Inggris
pada
8. Kemudian,
permulaan abad IV M. Imperium
kembali
pembelajaran terhadap hukum
4. Awal abad V M adalah masa kejatuhan
muncul
Romawi dan hukum Kanonik
Romawi
yang dimulai dari Italia dan
atas Inggris. Garrisons yang
menyebar ke seluruh Eropa
merupakan gubernur Romawi
Barat termasuk Inggris.
terakhir di Inggris ditarik kembali
9. Pembuatan
dalam tahun 407 M. 5. Orang-orang
sistem
hukum
Equity di Inggris dalam abad XV
Angels
dan
juga banyak dipengaruhi oleh
Saxons, (yaitu dua suku bangsa
hukum Romawi.
Germanik dari pantai Laut Baltik)
10. Namun demikian, unsur hukum
ditambah dengan suku bangsa
Romawi dalam sistem hukum
Jutes,
menaklukkan
Inggris saat ini tidak signifikan.
Inggris yang ditinggalkan pergi
Jadi yang menjadi dasar utama
oleh Bangsa Romawi, dalam
hukum Inggris adalah Hukum
serangkaian perang berdarah
Inggris
dari tahun 477 sampai 577 M.
Kebiasaan
dapat
Kuno
dan
Germanik
Hukum (dari
6. Jadi, sebelum bangsa Norman
bangsa Angels dan Saxons) dan
membawa hukumnya, hukum
pengembangannya oleh raja,
yang
dipraktikan
di
Inggris 61
parlemen dan pengadilan di
meninggalkan
Inggris.
dibandingkan
Sebagai dua sistem hukum dari dua
bekas dengan
hukum
Eropa Kontinental.
tradisi hukum yang berbeda, antara
3. Kebiasaan-kebiasaan lokal tidak
sistem hukum Eropa Kontinental (civil
memainkan peranan di dalam
law) dengan sistem hukum Anglo
evolusi
(Common
Saxon
Law),
Common
Law,
banyak
sedangkan di Eropa Kontinental
terdapat perbedaan, meskipun ada
pengaruh-pengaruh kebiasaan
juga pergerakan diantara keduanya
lokal sampai abad XVII masih
menuju suatu konvergensi hukum.
tetap penting.
Perbedaan yang paling utama diantara
4. Undang-undang sampai dengan
kedua sistem hukum tersebut adalah
abad XIX tidak penting dalam
sebagai berikut:
Common law, sedangkan di
1. Berbeda dengan sistem hukum
eropa Kontinental sejak abad
Eropa Kontinental yang sangat
XIII sampai abad XIX, undang-
berorientasi
undang secara gradual menjadi
pada
undang-
undang tertulis, sistem hukum
sumber hukum terpenting.
Common Law adalah sebuah
Negara-negara yang menganut sistem
“judge
hukum Anglo Saxon tidak mengenal
Made
Law�
(hukum
buatan pengadilan), sedangkan
kitab undang-undang.
Peradilan tidak begitu berperan dalam
pembentukan
dan
Perbedaan antara Civil Law dengan
perkembangan Hukum Romawi.
Common Law
2. Meskipun Common Law pernah
Perbedaan antara
mengalami proses Romanisasi,
dengan
tetapi
berikut:6 pertama, Order and priority:
tidak
banyak
Common
system Civil Law Law,
sebagai
Keduabelas, Konsep aturan hukum (concept of the legal rule). Di Negara-negara yang memberlakukan Romano-Germanic Family, di mana doktrin yang tertulis dipresentasikan dengan kewibawaan, aturan hokum dianggap lebih sebagai sesuatu yang tepat untuk memecahkan kasus konkret. Melalui upaya sistemasi karya-karya pengarang, aturan hukum telah muncul dengan level abstraksi yang tinggi. Dalam pandangan ahli-ahli hukum Inggris, konsep-konsep abstrak dengan tingkat generalitas yang tinggi dengan contoh, regle de droit sebagai legal principle dianggapnya lebih sebagai persepsi moral daripada sebagai aturan hukum yang sebenar-benarnya. Sebaliknya system hukum Inggris yang mengondisikan penyelesaian kasus-demi kasus secara konkret dianggapnya oleh ahli hukum Prancis sebagai judicial application yang sangat mudah untuk dipahami, tapi tidak well organized dan tidak 6
62
jurisprudence and doctrine. Perbedaan
yang utama dari hokum (judge made
mendasar antara system civil law dan
precedent the core of it’s law).
common law dalam civil law prioritas
Kedua, Fungsi doktrin. Fungsi doktrin
diberikan
hukum dalam kode sipil adalah untuk
pada
doktrin
(termasuk
codified reports) bukan jurisprudence
menggambarkan
yang sebaiknya menjadi prioritas dalam
terhadap tidak terorganisasinya kasus-
system
common
law.
menjelaskan
itu,
kasus, buku dan kamus hukum, aturan-
perbedaan lainnya adalah peranan
aturan dan prinsip-prinsip yang akan
legislator dalam kedua tradisi hukum
menjelaskan
tersebut. Kode sipil Prancis (French
elemennya
civil
teori
Doctrine style. Dalam system Common
pemisahan
Law, pengarang memfokuskan pada
kekuasaan dimana fungsi legislator
patern kenyataan (facts patern), ia
adalah melakukan legislasi, sedangkan
(common
pengadilan
kasus yang muncul secara mirip, tetapi
Law)
Montesquieu
Selain
atau
mengadopsi tentang
berfungsi
untuk
suatu tidak
law)
identik
subjek murni.
akan
yang
Ketiga,
menganalisis
menerapkan hokum. Di lain pihak
tidak
secara
factual,
system common law menganut prinsip
mengekstrak dari aturan yang spesifik,
judge made precedent sebagai hal
kemudian melalui metode deduksi,
memuaskan karakter tersebut. Sebagai konsekuensinya, system civil law merupakan system hukum tertutup dalam arti setiap keadaan yang mungkin hanya diatur oleh aturan dan prinsipprinsip umum yang sangat terbatas, sementara system common law merupakan system hukum yang terbuka dengan pengertian bahwa setiap aturan baru dapat diciptakan atau dimaksudkan ke dalam fakta-fakta baru (new rules may be created or imported for new facts) Ketigabelas, Pengkategorian hukum (categories of laws). System civil law menentukan kategori hukum berdasarka aturan itu sendiri, misalnya public law dan private law. Sementara common law dapt dijumpainya berbagai yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara berbeda oleh pengadilan berbeda, yang dalam common law dikenal adanya common law court dan court of equity. Tidak mengherankan apabila dalam system civil law, hukum adjektif atau hukum yang mengatur tentang prosedur dan pembuktian lebih mendapat perhatian dalam yurisdiksi common law, sedangkan hukum substantive biasanya memperoleh penekanan atau perhatian lebih. Keempat belas, Hak versus remedi (right versus remedies). System civil law memfokuskan pada hak dan kewajiban, sementara dalam common law yurisdiksi pengadilan tertentu untuk memberikan hak dan kewajiban setelah melalui remedi (remedies precede rights). Dalam civil law tidak memiliki definisi yang jelas tentang system remedi yang tepat. Sebaliknya common law tidak memiliki system yang unitair mengenai hak dan kewajiab. Pengadilan mempunyai yurisdiksi untuk mendengarkan persoalan atau perkara yang diajukan dengan meneliti cause of action yang melahirkan hak dan kewajiban. Lihat: Ade Maman Suherman, Pengantar Sistem Hukum, Civil Law, Common Law dan Hukum Islam, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta, 2004, hlm. 116-123 63
menentukan frekuensi variasi dalam
common law. Keputusan dalam system
skop yang sempit setiap aturan, dan
civil
terkadang mengusulkan aturan baru
daripada common law dan terpisah ke
untuk mengcover fakta yang belum
dalam dua bagian: pertama, adalah
muncul.
motif atau reason dan dispositif atau
law
memeng
lebih
pendek
Keempat, Fungsi yurisprudensi.
order. Hal ini disebabkan bahwa hakim
Yurispudensi dalam system common
dalam suatu system hukum sipil secara
law men set out sebuah aturan baru
khusus dilatih pada sekolah atau
yang
lembaga tertentu dan di-create sesuai
spesifik
(provide)
serta
sumber
menyediakan
prinsipil
utama
dengan
tujuan-tujuan
tertentu,
sementara
sementara para hakim common law
yurisprudensi dalam hokum kode sipil
ditunjuk antara para pengacara praktik
menerapkan prinsip-prinsip umum, dan
(practicing
penjelasannya melalui sumber-sumber
memperoleh pelatihan khusus.
hukum yang sekunder.
Ketujuh,
Kelima, Stare decisis. Dalam doktrin
(Statutes: fnction). Walaupun statute
system hukum Inggris,
(peraturan
sumber
hukum,
pengadilan
lawyears) Fungsi yang
tanpa
undang-undang diundangkan)
yang tingkatnya lebih rendah harus
merupakan suatu produk hukum yang
mengikuti keputusanyang lebih tinggi.
ada di kedua system hukum, baik sipil
Namun demikian, menentukan suatu
maupun common law, tetapi terdapat
priority
perbedaan dalam fungsinya. Kitab
berdasarkan suatu reason authority.
undang-undang dalam hukum kode
Stare decisis sebagai salah satu
sipil mengupas core of the Law dan
metode untuk mengadili suatu perkara
prinsip-prinsip umum secara sistematik
yang mirip atau sama, similar case
dam menyeluruh dan diekspose dalam
should be tried similarly. Sebaliknya,
suatu kode (Kitab) dan statute-statuta
stare decisis tidak dikenal dalam
tertentu melengkapi kode tersebut.
system kode sipil.
Kedelapan, Gaya perumusan hukum
Keenam, Yurisprudensi: style. Dalam
(style of drafting laws). Perbedaan yang
bentuk putusan pengadilan, system
menyolok antara kedua system hukum
kode
dalam
tercermin dari ungkapan berikut ini:
bentuk tertulis, lebih formalistic style-
Civil law codes and statutes are concise
nya daripada putusan dalam system
( le style francais), while common law
sumber-sumber
sipil
order
of
merumuskannya
64
statutes are precise (le style anglais).
Kesebelas, Konsekuesi evolusi hukum
Memang dalam statute hukum sipil
(consequences – evolution of the law).
tidak menyajikan definisi dan prinsip-
Semntara itu, prinsip-prinsip civil law
prinsip secara luas dan frase umum. Di
dibakukan dan mengkristal ke dalam
pihak
Statute
common
law
suatu kode dan sering diwarnai dengan
menyajikan
definisi
secara
detail,
doktrin yang rigid dan ditetapkan oleh
setiap aturan secara spesifik dijabarkan
pengadilan, sedangkan kebanyakan
dengan
panjang
common law dapat berubah dari waktu
dikaitkan dengan aplikasi spesifik, serta
ke waktu dengan mendasarkan pada
eksepsi atau pengecualiannya.
doktrin stare decisis.
lain
enumerasi
Kesembilan,
yang
Penafsiran
hokum
(interpretation of law). Dalam yurisdiksi
Sistem
hukum sipil, langkah pertama dalam
Indonesia
menafsirkan hukum menurut Mazaud
Suatu pembangunan tidak serta-merta
adalah untuk menemukan maksud atau
dapat berlangsung singkat, namun
intention
dengan
berlangsung secara bertahan. Menurut
memeriksa semua legislasi termasuk
Profesor Organski, Negara – negara
travaux preparatories juga termasuk
modern sekarang ini seperti Amerika
teks yang berkaitan dengan itu dan
Serikat, Inggris, dan Jepang telah
mengandung teks yang obscure.
melaksanakan pembangunan secara
dari
Kesepuluh, (appointment
legislator
Pengangkatan of
judges).
hakim
Hukum
Pertama,
Hakim
dimana
dalam
mengupayakan
bagaimana
suatu
apa
hukum
di
bertahap.7
common law memegang peran penting memutuskan
Perburuhan
dan dibuat,
tahap
negara
baru
unifikasi, pada
proses
tahap
penciptaan
persatuan bangsa dan kesatuan suatu
ditunjuk dari sekian praktisi lawyer.
negara.
Hakim civil law yang memegang fungsi
persyaratan untuk masuk ke tahap
utama dalam adjudkasi diangkat dan
industrialisasi.
dipilih dari sekolah hukum yang fresh
Kedua,
graduate dengan spesialisasi tertentu.
dimana
Stabilitas politik merupakan
tahap
negara
industrialissai, memfokuskan
usahanya pada pertumbuhan ekonomi 7
A. Wiyono, Hak Mogok Di Indonesia, Program Pascasarjana Fakultas Hukum U.I., Jakarta, 2001, hlm. 22 65
melalui peningkatan akumulasi modal.
panjang
Pertumbuhan
Mojopahit, kerajaan Islam, penjajahan,
ekonomi yang tinggi
merupakan
persyaratan
untuk
dan
mencapai negara kesejahteraan.
Ketiga, kesejahteraan,
semenjak
kebangkitan
Sriwijaya,
nasional,
dan
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
tahap
negara
1945.
Kedua, tahap Industrialisasi
dimana
negara
yang
sangat
menonjol
dengan
menyadari industrialisasi tidak selalu
mengundang investor asing dan dalam
positif.
negeri untuk berivestasi di Indonesia.
Pada negara kesejahteraan,
Pemerintah
mencoba
memperbaiki
Perangkat
hukumnya
dengan
implikasi negatif dari industrialisasi
diundangkannya UU. PMA dan UU.
dengan melindungi pihak yang lemah.
PMDN tahun 1967. Ketiga, tahap
Jika
dikaitkan
teori
negara kesejahteraan, dimana negara
politik mengenai tahap pembangunan
menyadari industrialisasi tidak selalu
negara modern yang dikemukakan oleh
positif.
Organski, pada masa Industrialisasi,
Pemerintah
umumnya
implikasi negatif dari industrialisasi
buruh
dikorbankan
dengan
di
tekan
untuk
pertumbuhan
atau
suksesnya
ekonomi,
Pada negara kesejahteraan, mencoba
memperbaiki
dengan melindungi pihak yang lemah.
yang
Pihak
yang
lemah
adalah
merupakan persyaratan untuk masuk
bahasa lain dari mereka yang hidup
ke tahap negara kesejahteraan. Hal ini
miskin. Piven dan Cloward ( 1993 ) dan
disebabkan dalam tahap industrialisasi
Swanson
fungsi
adalah
kemiskinan
mendorong terciptanya elit baru yaitu
kekurangan
para manager industri, dan mendorong
penghasilan, dan adanya kebutuhan
peningkatan akumulasi modal.8
sosial, sebagi berikut:9
utama
pemerintah
Indonesia tahap
juga
juga,
yaitu
industrialisasi
dan
kesejahteraan.
melalui
tahap
tiga
(
2003
)
berhubungan materi,
1. Kekuranganh
unifikasi,
menunjukkan
Kemiskinan
dengan rendahnya
materi. menggambarkan
tahap
negara
adanya kelangkaan materi atau
Pertama,
tahap
barang-barang yang diperlukan
unifikasi telah dilalui melalui masa yang
dalam kehidupan
8
sehari-hari,
Ibid. hlm. 22-23 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungamn Sosial di Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 15 9
66
seperti makanan, pakaian dan
hukum modern yang dipelopori oleh
perumahan;
kapitalisme.
2. Kekurangan penmghasilan dan
Sebab menurut FX Adji Samaekto10,
�
pertama, terdapat hubungan antara
memadai� di sini sering dikaitkan
sistem hukum modern, prinsip rule of
dengan
garis
law dan timbulnya kemiskinan di
kemiskinan ( poverty line ) yang
Indonesia yang merupakan hubungan
berbeda-beda dari satu negara
sebab akibat. Sistem hukum modern
ke negara lainnya. Bank Dunia
adalah sistem hukum yang berasal dari
menetapkan
itu
Eropah barat yang tumbuh pada abad
miskin jika ia pendapatannya
ke-19 bersamaan dengan tumbuhnya
kurang dari $ 2 per hari. PBS
kapitalisme. Karakteristik sistem hukum
Indonesia diukur dengan asupan
modern
kalori 2.200 calori. Penghasilan
Rahardjo,
per kapita pada Maret 2007
sebagai berikut: a. merupakan sistem
sebesar Rp. 166. 697,-;
hukum yang berasal dari tatanan sosial
kekayaanmemadai. standar
Makna atau
seseorang
3. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial,
termasuk
sosial,
ketergantungan,
dengan
mengutip
dapat
Satjipto
diidentifikasikan
Eropah Barat pada abad ke-19; b.
keterkucilan
Sangat dipengaruhi oleh paradigma
dan
positivisme
dalam
dalam
ilmu
ketidakmampuan berpartisipasi
pengetahuan alam; c. rasional, lepas
dalam masyarakat.
dari pengaruh ketuhanan, d. Meyakini
Pihak-pihak
yang
masuk
kreteria
bahwa hukum dapat dokonstruksi dan
miskin ini di Indonesia, secara umum
dikelola secara netral tidak berpihak,
sebagian besar adalah petani, nelayan,
impersial, dan objektif; e. Mendukung
pedagang asongan, dan buruh. Maka
terciptanya
pemahaman teks ( undang-undang )
prediktabilitas; f. Melindungi HAM dan
saja tidak cukup untuk membela hak-
kebebasan.
kepastian
dan
hak kaum miskin tetapi bagaimana teks
Kedua, rule of law ( rol ) tidak pro
tersebut dimaknai dengan realitasnya.
kemiskinan, dikarenakan : a. rol bukan
Namun kendalanya ada pada sistem
sebagai sarana untuk mencapai tujuan
10
FX Adji Samaekto, Sistem Hukum Modern, Rule of Law dan Kemiskinan Di Indonesia, hlm. 69-70; Dalam: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum, Dari Konstruksi sampai Implementasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. 67
masyarakat
atau
memecahkan
sejauh
bahwa
modernisme
telah
masalah kemiskinan; b. rol, cocok
memenuhi sebagian janji-janjinya; dan
dalam
kedua sebagian lagi sebagai suatu
konteks kekinian ekonomi
Indonesia
yang
mempasilitasi
dan
proses
"keusangan"
memberi ruang bagi perkembangan
modernisme
kapitalisme dan pasar bebas dengan
memenuhi sebagian janji-janji yang
privatisasinya; c. aturan hukum yang
lainnya. tulisan ini, seperti tulisan
berpihak
lainnya
pada
mendorong untuk
kapitalisme
pemerintah
mendapatkan
telah
Indonesia
bantuan
tidak
sejauh,
tidak
lagi
mampu
bertujuan
untuk
mempertentangkan dua hal di atas,
dari
karena
dalam
perkembangan
ilmu
lembaga atau negara donor dengan
keduanya memberikan kontribusi yang
imbalan
luar biasa dan memiliki posisi penting.
antara
lain
berupa:
swastanisasi sektor publik, penegakan
Kedua,
perlindungan
membandingkan persoalan di atas
HAKI
dan
aturan
apabila
kita
bermaksud
perburuhan yang tidak memihak kaum
dapat
buruh. Sebagai akibatnya antara lain
modernisme selalu bersanding dengan
kebijakan negara yang berpihak pada
kapitalisme, dan selalu dianggap selalu
pengentasan kemiskinan, pemenuhan
saling bertautan, serta tidak dapat
kebutuhan
dilepaskan, meski pada kenyataannya
dasar,
dan
perwujudan
dijelaskan sebagai berikut: 1.
keadilan sosial menjadi terpinggirkan.
berbeda secara otonom dari sudut
Negara Civil law dan Anglo Saxon
pandang historis. 2. proses historis
merupakan motor dari modernisme dan
tersebut (modernisme dan kapitalisme)
kapitalisme. Menurut H.R. Otje Salman
saling
dan Anthon F. Susanto bahwa:
11
menginterpenetrasi satu sama lain,
bahwa,
meski kondisi-kondisi dan dinamika
pergeseran dari era modern kepada
perkembangannya tetap terpisah dan
post-modern,
relatif
pertama,
harus
proses
diakui
merupakan
pengikisan.
sebuah
Pandangan
mengkonvergensi
otonom.
mensyaratkan
dan
Modernisme kapitalisme
tidak
sebagai
demikian itu paling tidak didukung dua
mode produksinya, bahkan dipahami
hal dengan alasan sebagai berikut.
sebagai
Pertama terjadi proses "pergantian"
tersendiri.
11
sesuatu
mode
produksi
H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 117-118 68
Para sarjana yang membahas tentang
waktu
kapitalisme dan modernisme, pertama,
transformasi penting dalam komunikasi
Bryan Turner, menjelaskan keterkaitan
dan transportasi, dan suatu krisis
di antara dua hal tersebut di atas
kesadaran diri yang mengikuti erosi
"modernitas
kepercayaan
secara
umum
dapat
yang
berkaitan
dan
dengan
nilai-nilai
dipandang sebagai suatu perubahan
berturut-turut.
sosial budaya yang bersifat massif
bahwa modernisme hanyalah sebagai
yang
dari
jalan lintas dari aturan kehidupan
pertengahan abad keenam belas, yang
borjuisme tradisional dengan bentuk-
pada
bentuk
telah
berlangsung
gilirannya,
dan
tentu
saja
Bell
secara
yang
berpandangan
berkaitan
dengan
sebagaimana diurai di atas berkaitan
rasionalitas dan ketenangannya yang
dengan
menjadi Sasaran kekecewaan. Dalam
suatu
analisis
terhadap
masyarakat kapitalis industrial sebagai
membahas
suatu perubahan yang revolusioner
tersebut,
stabilitas tradisi dan sosial di bangun
terhadap penolakan watak moral dan
dalam peradaban agraris yang agak
budaya modernisme diungkapkan oleh
stagnan.12
Bell, terutama melalui rujukan pada
Kedua,
oleh
Bell,
modernisme
persoalan-persoalan pendirian
yang
teguh
sifat anti-rasional.13
digambarkan secara lebih kritis yaitu
Sedangkan
sebagai sifat budaya yang mencakup
mengedepankan pandangan bahwa
semua
sangat
berbagai lapangan dan spesialisasi
dalam
ilmu merupakan strategi utama atau
bentuknya yang tiruan. Lebih jauh
kesepakatan di mana realitas dapat
dikatakan
dibagi, terutama sebagai upaya serius
seni;
mengganggu,
buram, eksperimetal
bahwa
merupakan
respon
modernisme terhadap
untuk
Post-Modernisme
mencapai
yang
perubahan sosial akhir abad ke19
dilakukan
dalam persepsi makna dan kesadaran
sosial
diri yang timbul dari disorientasi ruang
pandangan ini sckaligus menjelaskan
12
oleh
kebenaran
lebih
dalam
kelompok-kelompok mencari
kekuasaan."
Bryan Turner, Teori-Teori Sosiologi, Modernisme dan Postmodernisme, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2000, hlm. 8-10; dalam : H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 118 13 . Daniel Bell, The Cultural Contradiction of Capitalism, Heinemann, London, 1973, hlm., 50; Dalam: H.R. Otje salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 118 69
sentralitas tesis Nietzsche kehendak
maka hukum modern sekarang
untuk
ini
kuasa
kontemporer
dalam di
epistimologis
mana
pencarian
terdiri
dari
peraturan-
peraturan yang bersifat uniform
kebenaran selalu berarti membangun
serta
kekuasaan. Penekanannya terhadap
mengenal
sifat arbiter dari struktur argumen dan
peraturan tersebut lebih bersifat
retorika
teritorialo
bahasa
tetap
merupakan
diterapkan
tanpa
variasi.
Peraturan-
daripada
“pribadi�,
bagian yang penting sebagai senjata
artinya peraturan yang sama itu
kritik dekonstruksi postmodernisme."14
diterapkan terhadap anggotaanggota masyarakat dari semua
Hukum
Perburuhan
Indonesia
suku, agama, kelas, daerah dan
Hukum
Modern
kelamin. Apabila disitu diakui
(bersubstansi Civil Law dan Anglo
adanya perbedaan-perbedaan,
Saxon)
maka ia bukan sesuatu yang
Kenapa hukum perburuhan Indonesia
disebabkan oleh kualitas yang
termasuk hukum modern ? ciri-cirinya:
intrinsik,
15
bangsawan dan budak atau
Termasuk
seperti
antara
1. Mempunyai bentuk tertulis
antara kaum Brahmana dan
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh
kelas-kelas yang lebih rendah di
wilayah negara. Apabila kita
India,
memperhatikan sejarah, maka
disebabkan oleh fungsi, kondisi
keadaanya
dan
demikian.
tidak Pada
selalu
masa-masa
melainkan hasil-hasil
yang
karya
yang
didapat oleh seseorang dalam
yang lalu, dalam suatu wilayah
kehidupan keduniaan ini. 16
negara bisa berlaku berbagai
3. Hukum merupakan instrumen
macam hukum dengan otoritas
yang dipakai secara sadar untuk
yang
mewujudkan
bersaing.
Seperti
dikatakan oleh Marc Galanter,
14 15
keputusan
keputusanpolitik
Ibid., hlm. 119. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlml. 213-
214. 16
Marc Galanter, The Modernization of Law, dalam Modernization, The dynamics of growth, Voice of America Forum Lectures, t.t., hlm. 167-179; Dalam: Satjipto rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 213-214 70
masyarakatnya. Hal ini telah kita
Setiap perjanjian kerja dapat dibuat
bicarakan pada bab terdahulu.
secara tertulis atau lisan. Dalam hal
Berbicara mengenai sumber hukum
perjanjian
ketenagakerjaan, berarti membahas
tertulis, harus dilaksanakan sesuai
mengenai
dengan
peraturan
dibidang
undangan
yang
Ketenagakerjaan.sumber hukum pada
syaratnya
adalah:
umumnya dibedakan menjadi dua,yaitu
kedua belah pihak; b) kemampuan atau
sumber hukum dalam arti materil dan
kecakapan
sumber hukum arti formil. Sumber
hukum; c) adanya pekerjaan yang
hukum dalam arti formil,artinya sumber
diperjanjikan; dan d) pekerjaan yang
hukum
diperjanjikan
sumber-sumber-sumber
hukum
yang
kerja
ini
dibuat
perundang-
berlaku. a)
Syarat-
kesepakatan
melakukan
perbuatan
dikenal
dari
dimana
dapat
dengan ketertiban umum, kesusilaan,
ditemukan dan dikenal hukum).Adapun
dan peraturan perundang-undangan
macam dari sumber hukum formil
yang berlaku. (Pasal 52 UU No.13
adalah : a. Peraturan perundang-
Tahun 2003).
undangan; b. Hukum kebiasaan; c.
2. Asas kebebasan berkontrak dalam
Yurisprudensi;
pasal 1338 KUHPerdata, juga masuk
bentuknya.(Tempat
d.
Traktat/perjanjian;
dan e. Doktrin
tidak
secara
bertentangan
dalam UUK.
Khusus UU. No. 3 Tahun 2003
3. Outsourcing, asas-asasnya telah
Tentang Ketenagakerjaan ( UUK ),
masuk ke dalam UU. No. 13 tahun 2003
pada konsiderannya secara filosofis
dalam pasal 64, 65, dan 66.
adalah
Pancasila
mengingatnya
konsideran
1945.
Dari
contoh
tersebut
untuk
Namun
menyatakan bahwa asas-asas hukum
ada
ketenagakerjaan adalah produk Barat
muatan civil law dan kapitalisme.
atau kapitalisme dengan sistem civil
Sebagai contoh, antara lain:
law
1. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja dan
kapitalisme
Perjanjian Kerja Bersama17
perjanjian kerja atau tawar-menawar
substansial
UUD
dan
pasal-pasalnya
dan
anglo nampak
saxon. dalam
Prilaku proses
Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 46 17
71
pada kenyataannya tidak ada tawar-
Anglo Saxon, sudah terlebih dahuku
menawar. Sebagai akibatnya buruh
mempelajari sistem hukum Romawi,
selalu dalam posisi di pihak yang
atau sistem hukum eropa kontinental.
lemah. Oleh karena itu keadialn bagi
misalnya hukum amerika serikat dalam
buruh
untuk
perkembangannya, dalam beberapa
sejahtera
bidang justru lebih banyak dipengaruhi
jauh
mencapai menurut
dari buruh
kenyataan yang
keinginan
negara
oleh
ajaran
dari
hukum
romawi
kesejahteraan ( welfare state ).
ketimbang dari ajaran sistem hukum
Dalam kajian teoritis seperti dalam
Anglo
pandangan Organski, menuurt penulis
pengaruh hukum Romawi sangat jelas
bahwa Hukum Romawi merupakan
kelihatan dalam Uniform Comercial
cikal bakal dari sistem hukum Eropah
Code (UCC) di USA, kerena para
Kontinental. Meskipun hukum Romawi
perancang UCC banyak yang telah
merupakan roh dari sistem hukum
mendapat pendidikan hukum Romawi.
Eropah Kontinental, tetapi pengaruh
Inti dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945
hukum romawi tersebut juga kuat
adalah kesejahteraan warganegara.
terasa dalam perkembangan sistem
Untuk memahami persoalan negara
hukum Anglo Saxon. karena, banyak
kesejahteraan, menurut Tim Peneliti
pencipta kaidah dalam sistem hukum
PSIK diketuai Yudi Latif, bahwa:
Saxon
sendiri.
misalnya
18
di
di Negara asal istilah welfare –state, ‘kebijakan’ dan ‘kegiatan negara’ sudah mengalami banyak perkembangan, sejak setidaknya secara formal ditetapkan pasca Perang Dunia II. Seiring dengan itu, perdebatan yang mewarnai itu juga terus berjalan. Dalam dekade terakhir, wealfare –state juga mempunyai ciri khusus, yang jelas berbeda dengan apa yang ada di tahun 40 an, bahkan 80 an. Welfare-state saat ini menjadi sasaran kritik tak kunjung habis dan dijadikan kambing hitam atas mandengnya pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Untuk sebagian masalah, alasan ini cukup tepat, namun dilain pihak, welfare-state justru menjadi salah satu senjata pokok pemerintah dalam mensukseskan transisi ekonomi, sebagaimana hal itu terjadi dinegara-negara Eropah. Landasan utama pengembangan kebijakan walfare-state. Saat ini, semua kelompok politik, semua pemerintah negara-negara, semua pengambil kebijakan telah menyudahi perdebatan mengenai apakah welfare-state diperlukan atau tidak. Artinya, semuanya sudah mengakui bahwa welfare-state diperlukan iti mutlak perlu. Yang menjadi persoalan adalah sekarang soal apakah welfare-state itu sudah tetapi sasaran, tepat guna dan apakah welfarestate itu sudah dapat menghasilkan siklus menuju kemakmuran. Selain itu, kita juga melihat tantangan yang amat besar dimasa sekarang dan dimasa mendatang. Problem terbesar kemanusiaan sekarang adalah bagaimana mengembangkan keadilan dan kemakmuran. Salah satu persoalan besar adalah apakan keadilan itu dapat diibaratkan ide. Amartya Sen, untuk menyebut salah satu contoh penggambaran persoalan, menggambarkan bagaimana sekarang ini keadilan itu dibagi. Persoalan yang ditegaskan oleh Sen, adalah bukan pertama18
72
Indonesia, sedikit saja istilah yang kita
amat
gunakan
Serikat, perlawanan terbuka ini jelas
untuk
welfare-state singkat,
menerjemahkan
secara
welfare
pas.
–state
Secara
cepat,
misalnya
di
Maerika
tidak membutuhkan waktu lama untuk
dijabarkan
dapat
terwujud.
Pemeilihan
sela
secara singkat sebagai serangkaian
kongres Amerika Serikat November
kebijakan publik dan kegiatan negara
2006, misalnya mengisyaratkan bukan
dalam
kebijakan
hanya perlawanan terhadap perang
ekonomi dan kebijakan sosial demi
Irak, melainkan juga perlawanan atas
sebuah pencapaian kemakmuran.
kebijakan Pemerintah Amerika Serikat
mengintegrasikan
Globlaisasi banyak
manusiawi,
memberi tetapi
yang melakukan pemotongan pajak
juga
untuk top eranes dan membuat banyak
mengambil amat banyak dari manusia lain.
Kenyataan
ini
pengeluaran yang tak terkontrol.
menjadi
Tujuan negara Republik
pertimbangan yang amat mendalam
Indonesia,
dalam pemerintahan negara-negara,
Pembukaan UUD 1945 oleh para
baik negara maju maupun negara
Pendiri Negara ( The Founding Father
berkembang. Tahun-tahun 2005-2006,
), sebagai berikut: �Kemudian daripada
misalnya, kita melihat gelombnag balik
itu untuk membentuk suatu Pemerintah
dari negara maju dimana mereka justru
Negara Indonesia yang melindungi
melakukan proteksi terbuka ( overt
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
protection).
tumpah darah Indonesia dan untuk
Kritik
dari
negara
telah
dtuangkan
kesejahteraan
dalam
berkembang amat terbuka dan pedas
memajukan
atas tindakan negara maju ini. Namun,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan
pemerintah negara maju juga berada
ikut melaksanakan ketertiban dunia
pada bahaya bahwa warga negara
berdasarkan
mereka akan melakukan perlawanan
perdamaian abadi dan keadilan sosial,
terbuka. Dalam siklus demokrasi yang
maka
disusunlah
umum,
kemerdekaan, Kemerdekaan
tama persoalan bahwa tidak ada keadilan, tetapi bagaimana membagi keadilan disaat keadilan itu merupakan entitas yang terbatas. Bagaimana membagi keadilan untuk mereka yang berhak, sedang yang berhak tidak terbatas, sedang keadilan itu terbatas. Sumber inspirasi mengenai bagaimana memperjuangkan keadilan tidak ada habisnya. Kita dapat menemukan dalan banyak nilai dan pemikiran. Menjadi tantangan bagaimana mewujudkannya dengan manusiawi, ditengah situasi yang semakin sulit untuk dikatakan manusiawi. Liohat: Yudi Latif dkk., ( Tim Peneliti PSIK ), Negara Kesejahteraan dan Glonbalisasi, Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman, Univ. Paramadina, Jakarta, 2008, hlm. xxx1-xxxii 73
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
dicapai secara bertahap. Bersama-
Undang-Undang
sama dengan rakyat pemerintah harus
Dasar
Negara
Indonesia‌".
menciptakan kemakmuran dan pada
Tujuan
Negara
Indonesia
waktu yang sama mengusahakan agar
tersebut, pertama, terdiri atas tiga
setiap
pokok, yaitu :19 (1) melindungi seluruh
bagian yang wajar sesuai dengan jasa
bangsa dan tumpah darah Indonesia;
dan
(2) memajukan kesejahteraan umum
(prosperity) ialah suatu keadaan di
dan mencerdaskan kehidupan bangsa ;
mana
dan (3) ikut melaksanakan ketertiban
dipenuhi dengan wajar secara mantap
dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
atau terus-menerus. Secara konkrit itu
perdamaian abadi dan keadilan social.
berarti tersedianya barang dan jasa
Pada bagian pertama dan kedua
kebutuhan hidup, tidak hanya untuk
merupakan tujuan interen ketiga, tujuan
memungkinkan hidup tetapi juga untuk
ekstern. Disadari bahwa Indonesia
mempermudah, menyenangkan dan
tidak dapat hidup sendirian dan tidak
meningkatkannya,
dapat berkembang sewajarnya sesuai
orang dapat hidup layak sebagai
dengan perkembangan umat manusia
manusia, mengembangkan diri dan
dan kemajuan dalam segala bidang,
mencapai kesejahteraan lahir batin15.
lepas dari negara-negara lain. Lagi pula
Ketiga,
sesuai dengan sila kemanusiaan yang
kemakmuran umum (public prosperity).
adil dan beradab dan keadilan sosial,
Kemakmuran perorangan atau pribadi
Indonesia
ikut
adalah urusan orang masing-masing,
memperhatikan kesejahteraan seluruh
dan mencakup barang dan jasa-jasa
umat manusia.
yang
merasa
Kedua,
wajib
memajukan
warga
Negara
kebutuhannya. kebutuhan
keluarga
dan
Kemakmuran
manusia
sehingga
tanggungan
tersedia
memperoleh
bagi
dapat
orang-
Negara
ialah
orang-orang,
kelompok-kelompok
kesejahteraan umum adalah sama
untuk
dengan mewujudkan masyarakat yang
pangan,
adil dan makmur. Itulah tujuan jangka
perumahan, pendidikan, kemerdekaan,
panjang Negara kita yang hanya dapat
kebudayaan, ilmu pengetahuan, moral,
19
kesejahteraannya: perawatan
sandang kesehatan,
Yudi Latif dkk., (Tim Peneliti PSIK ), Negara Kesejahteraan dan Glonbalisasi, Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman, Univ. Paramadina, Jakarta, 2008, hlm. 4 74
agama dan lain sebagainya. Orang-
yang perlu bagi kemakmuran pribadi
orang
sendiri,
mereka tetapi tidak dapat mereka capai
bairpun biasanya memerlukan bantuan
dengan kekuatan mereka sendiri; (2)
masyarakat. Makin makmur dan adil
bagi semua warga masyarakat, tetapi
masyarakat makin mudah pula orang-
secara proporsional menurut prestasi
orang
dan kebutuhan masing-masing yang
dapat
mencapainya
mendapatkan
kemakmuran
pribadi mereka. 20.
wajar; dan (3) dengan memperhatikan
Keempat, kemakmuran umum
anggota masyarakat yang lemah dan
ialah tersedianya barang dan jasa bagi
memerlukan bantuan istimewa seperti
rakyat, sehingga orang-orang dapat
fakir
mencapai
pribadinya.
pengangguran,
merupakan
jompo,
kemakmuran
Kemakmuran
umum
miskin,
yaitm
piatu,
kaum
kaum
cacat,
kaum
dan
lain
gelandangan,
pelengkapan bagi orang-orang. Negara
sebagainya.
dimaksud untuk menjaga dan mengatur
Kelima,
agar barang dan jasa itu tersedia dan
berdasarkan Pancasila kiranya dapat
terjangkau
dibatasi sebagai masyarakat di mana
banyak.
oleh
daya
Bukanlah
beli
rakyat
tugasnya
masyarakat
adil
makmur
(1) kepastian hukum dijamin
dan
menghadiahkan semuanya itu kepada
keadilan ditegakkan, dan (2) tersedia
orang-orang secara mudah. Orang-
bagi setiap warganya hal-hal sebagai
orang harus berusaha sendiri sebaik
berikut:
mungkin, tetapi untuk kekurangannya
a. Cukup sandang pangan dan
mereka dapat mengharapkan bantuan
perumahan
yang
Negara. Dalam hal ini, bantuan yang
sehingga
paling baik dan paling selaras dengan
aman, tidak perlu selalu hidup
martabat manusia berupa pertolongan
dalam
yang memungkinkan orang bekerja
menghadapi hari depan.
dia
layak,
dapat
hidup
kecemasan
secara produktif dan lambat laun berdiri
b. Fasilitas kesehatan termasuk
di atas kaki sendiri. Dengan demikian
tenaga medis, obat-obatan,
dapat dikatakan, hakikat kesejahteraan
rumah
umum ialah melengkapi usaha orang-
kesehatan
orang: (1) dengan menyediakan apa
perlengkapan
20
sakit
dan
dengan dan
Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm. 12. 75
pusat tenaga
seperlunya, sedangkan biaya
dengan cepat, mudah dan
terjangkau
murah
oleh
daya
beli
rakyat banyak.
g. Kesempatan
c. Kesempatan pendidikan pada
selaras
kerja
dengan
yang
keingingan
segala tingkat, baik umum
dan kecakapannya di mana
maupun
dia
kejuruan/professional,
syarat-syarat baik dan balas
sehingga barang siapa mau
karya yang wajar sehingga
dan berbakat dapat menjadi
mencukupi kebutuhan diri dan
orang yang cerdas dan cakap
keluarganya.
untuk menunaikan tugasnya terhadap
Negara
dan
sambil
mewujudkan
dengan
mengembangkan
kebudayaan
kesejahteraan
dan
menyempurnakan hidup moral
lahir batinnya. d. Jaminan
bekerja
h. Kesempatan untuk menikmati
dan
masyarakat
dapat
keagamaannya serta hidup
bagi
hari
tua,
intelektualnya
sehingga
di
sehingga orang tidak hidup
samping kehidupan materiil
dalam ketakutan bahwa dia
juga
akan terlantar jika sudah tidak
terpelihara dengan baik.
berdaya
untuk
mencari
i.
nafkahnya.
kehidupan
Kemungkinan beristirahat
e. Sarana
perhubungan
secukupnya,
sehingga
dan
dia
waktunya
menikmati
hiburan-
hiburan seperti pertunjukkan, pagelaran
dan
sebagainya.
bergerak
atau
berpergian, baik untuk urusan usaha
dan
dinas
j.
maupun
dan
lain
Suasana di mana hidup moral keagamaan yang baik tidak
keperluan lain. f. Sarana
untuk
pada
dapat dengan mudah, cepat murah
batinnya
hanya menjadi mungkin, tetapi komunikasi
juga
menjadi
mudah
dan
seperlunya, sehingga dapat
menarik. Negara tidak hanya
mengadakan
hubungan
bertugas untuk memajukan
dengan orang lain lewat pos,
kesejahteraan materiil, tetapi
telepon, telegram dan radio
juga 76
ikut
serta
membina
mental dan moral rakyat yang
Kemudian
luhur.
ditambah dengan ayat 4 dan ayat 5
Negara
dapat
setelah
memainkan perannya yang
sebagai berikut:
penting itu dengan berbagai
4.
cara,
diselenggarakan
khususnya
undang-undang, dan
kerja
lewat
pendidikan
sama
diamandemen,
Perekonomian
nasional
berdasar
atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
dengan
kebersamaan,
efisiensi-berkeadilan,
yang
berkelanjutan,
berwawasan
lembaga-lembaga
bergerak di bidang itu. Tetapi
lingkungan, kemandirian, serta dengan
dalam semuanya itu Negara
menjaga keseimbangan kemajuan dan
harus menghormati otonomi
kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33
orang dan lembaga dalam
(4)****];
bidang-bidang itu.
5. Ketentuan lebih lanjut menegnai
Salah satu upaya untuk mencapai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam
kesejahteraan
undang-undang ( pasal 33 ( 5 ) **** ).
insttrumen
tersebut, hukum
adalah ekonomi
mendapatkan dasar dan Pasal 33 UUD
Hukum Perburuhan Islam
1945 ,21 dengan ciri-cirinya:
Sistem Hukum Perburuhan Indonesia
1.
sebagai
secara filosofis berdasarkan Pancaila.
usaha bersama berdasar atas asas
Sila I. Ketuhanan Yang Maha Esa, bagi
kekeluargaan [Pasal 33 (1)];
sebagian
2.
Perekonomian
disusun
Cabang-cabang
produksi
besar
bangsa
Indonesia
yang
adalah pemeluk agama islam, nilai-nilai
penting bagi negara dan menguasai
Pancasila tersebut koheren dengan
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
ajaran agama ilam. Maka wajar kalau
negara [Pasal 33 (2)];
masyarakat perburuhannya, khusunya
3. Bumi dan air dan kekayaan alam
pengusaha dengan nilai-nilai keislaman
yang terkandung di dalamnya dikuasai
di dalam dirinya mempunyai prilaku
oleh negara dan dipergunakan untuk
yang islami terhadap terhadap buruh-
sebesar-besar
buruhnya.
kemakmuran
rakyat
[Pasal 33 (3)];
Islam sangat memperhatikan nasib buruh, dengan menganugerahkannnya
21
Sumantoro, Hukum Ekonomi, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 23. 77
gambaran-gambaran paling utama dan
dapat dikategorikan sebagai memakan
sifat-sifat paling mulia. Perhatikanlah
harta secara batil. Rasullulah saw
bagaimana
bersabda:
islam
menjadikannya
Tiga jenis orang yang
sebagai kekasih Allah; Namun, apakah
menjadi musuhku pada hari kiamat
seorang buruh merasa puas dengan
diantaranya
penghargaan yang sangat tinggi ini?
mempekerjakan seorang buruh namun
sebenarnya
untuk
tidak memenuhi upahnya ( Ibnu Majah
merasa terhormat dan bangga pada
dan baihaqi ). Selanjutnya sebagai
penghormatan yang diberikan oleh
berikut:
cukup
Rasulullah
baginya
SAW
dapat membuka peluang terjadinya
memperhatikan
proses penipuan. Diriwayatkan dari
keselamatan kaum Buruh, oleh karena
Imam Shadiq yang berkata:
itu islam mengeluarkan aturan-aturan
�Barangsiapa beriman kepada Allah
segala
dan
mengajak
sampai
keburukan terhadap kaum buruh dan Di
antara
hari
kiamat,
memperkerjakan
dihilangkannya berbagai bencana dan pekerja.
masalah
mengetahui upahnya karena hal itu
api neraka. 22
dan
dengan
yang
seorang buruh jangan sampai tidak
dan tangan itu tidak akan disentuh oleh
mengharamkan
adalah
penentuan upah kerjanya. Karenanya,
tangan yang sangat dicintai oleh Allah
sangat
penting
berhubungan
menghidupi keluarga mereka, adalah
kezaliman
23
paling
penuh luka karena bekerja untuk
jenis
yang
a. Pemberian Upah Di antara hak-hak buruh yang
para pekerja atau buruh yang kasar dan
yaitu:Islam
orang
kepadanya.
Rasulullah berkata : Bahwa tangan
Islam
adalah
ia
janganlah
seorang
mengetahui
buruh berapa
upahnya.�
bentuk-bentuk
Islam
kezaliman yang paling jelas adalah
sangat
menginginkan
upah buruh itu diberikan secara adil.
memeras kaum buruh dan menahan
Karena itulah Islam menetapkan pilihan
upah kerja mereka. Sesungguhnya hal
untuk membatalkan akad apabila jelas
semacam itu sangat diharamkan dan
bahwa seorang pekerja ditipu dalam
sangat jelas pelanggarannya karena
hal
upahnya;
sebagaimana
Islam
22
. Ibid
23
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, Dalam: Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh , Al-Huda, Jakarta:2007, hlm 2. 78
dalam
banyak
menetapkan
kesempatan tidak
usaha
berkewajiban
sahnya
menyiapkan sarana-sarana pengaman
dengan
di tempat kerja untuk melindungi para
memberikan kepada seluru buruh upah
buruh dari kemungkinan mendapat
yang sama. Demikianlah hal-hal yang
bahaya
dihargai tradisi agar buruh tidak sampai
penyakit yang terkait dengan resiko
mengalami
pekerjaannya. Itu bisa dihindarkan jika
sistem
tentang
Pemilik
pengupahan
tindakan
perlakuan
zalim
sewenang-wenang
atau dalam
telah
dan
terjangkit
diperoleh
penyakit-
kepastian
tentang
bentuk apapun. Sementara itu, pihak-
keselamatan atau kelaikan alat-alat
pihak yang dapat menentukan upah
dan
adalah sebagai berikut :
ditempatkan
1. Buruh dan pemilik usaha; keduanya
bawah pengaturan mereka. Pemilik
bersepakat dalam menentukannya.
usaha juga berkewajiban untuk selalu
Serikat
melakukan pengawasan teknis demi
buruh.
mereka
Ini
dikarenakan
berkompeten
dalam
perkakas-perkakas yang
keselamatan
yang
ditempatkan
para
buruh,
di
khusus
menentukan upah buruh bersama
pertambangan, perusahaan air raksa,
pemilik usaha, dengan syarat kaum
minyak dan sebagainya. Sebab, dalam
buruh
kewenangan
pekerjaan-pekerjaan seperti ini, tempat
untuk
kerja harus terlindung dan aman dari
memberikan
kepada
mereka
melakukannya.
perembesan gas yang berbahaya bila
2. Negara, namun disyaratkan bahwa
dihirup para buruh.
dalam intervensinya negara tidak
Para
menghilangkan
melakukan
hak-hak
buruh
pengamat
pekerjaan
pembahasantersebut,
telah tentang
maupun hak-hak pemilik usaha.
sarana-sarana
yang
Apabila upah telah ditentukan, maka
diharuskan tersedia di tempat-tempat
buruh memiliki kemerdekaan penuh
kerja demi melindungi para buruh dari
untuk menerima atau menolaknya
berbagai marabahaya dan bencana.
tanpa adanya unur paksaan. 24
Islam juga telah mengukuhkannya seraya mengharuskan para pemilik
b. Melindungi
Keselamatan
&
usaha untuk menyediakannya demi
Kesehatan Buruh
24
Ibid, hlm. 250 – 251. 79
melindungi dan memelihara kesehatan
meninggikan derajat hidupnya. Karena
para buruh25.
sesungguhnya buruhat atau pekerja memiliki kemerdekaan penuh dalam
c. Diakuinya Hak Mogok bagi Buruh
hal
atau pekerja Dalam Islam
ini.
Sehingga,
pemogokan
Pemogokan bermakna menolak
itu
sejalan
tak
kaum buruh untuk memaksa majikan
menghentikannya.
agar menerima sudut pandang mereka
tidak
tentang
melainkan
yang
dengan
kepentingan buruh atau pekerja, maka
bekerja. Dan penolakannya dilakukan
perselisihan
seandainya
terjadi
seorang boleh
pun
yang
berhak
Pemerintah
berdiri
juga
menentangnya,
sebaliknya
harus
ikut
diantara kedua belah pihak. Konsep
berperan aktif melindungi mereka dan
pemogokan
memperhatikan
sendiri
telah
meluas
hingga meliputi hal-hal lain yang terkait
betul
tuntutan-
tuntutannya.
dengan penghentian kerja, meskipun
Apabila
buruh
atau
pekerja
tidak terdapat perselisihan di antara
diberikan upah bekerja dalam waktu
orang-orang yang berhenti kerja dan
tertentu,
pihak
tidak
melakukan pemogokan, kecuali bila
memiliki penyebab khusus, melainkan
terjadi penipuan dalam hal pembayaran
dipicu banyak faktor. Kebanyakannya
upahnya. Nah, pada saat itulah ia
yang paling menonjol adalah tuntutan
berhak melakukan pemogokan dan
kenaikan upah dan pengurangan jam
berhenti bekerja sampai majikannya
kerja, atau adanya unsur pelanggaran
berlaku adil terhadapnya dan tidak lagi
dalam
menipunya. Sedangkan pemogokan
majikan.
Pemogokan
konteks
kemerdekaan
maka
tidak
dalam
para pekerja yangg dibebas tugaskan.
buruh lainnya, dapat diterima selama
sikap
hukum
Islam
itu
legal.
solidaritas
boleh
berserikat, atau menuntut kembalinya Adapun
bentuk
ia
Sementara
terhadap
menunjukan
terhadap perbagai penyebab ini adalah
solidaritas demi membantu para buruh
bahwa Islam mengakui pemogokan
atau pekerja lain melakukan dosa dan
kerja untuk menuntut kenaikan upah
permusuhan, terlarang dalam Islam.
atau pengurangn jam kerja, serta berbagai
persoalan
lainnya
Berhentinya pemogokan terjadi
yang
karena tiga faktor: pemogokan berakhir
mengusung kepentingan buruh dan 25
dengan
Ibid., hlm. 251 - 252 80
kesuksesan.
Maksudnya,
seluruh tuntutan yang diajukan oleh
Penutup
para pelaku pemogokan dikabulkan. Pemogokan kegagalan
berakhir yang
tuntutan-tuntutan
1. Hukum Indonesia, juga hukum
dengan
perburuhan telah menerima Sistem
mengandaskan
Civil Law dengan asas concordansi.
para
pelaku
Sistem hukum ini berasal dari hukum
pemogokan
berakhir
Romawi. Meskipun hukum Romawi
dengan terkabulnya sebagian tuntutan
merupakan roh dari sistem hukum
dan kandasnya sebagian tuntutan lain.
Eropah Kontinental, tetapi pengaruh
Perselisihan Perburuhan dalam
hukum Romawi tersebut juga kuat
Islam, umumnya hampir sama dengan
terasa dalam perkembangan sistem
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
hukum Anglo Saxon. karena, banyak
yang diatur dalam Undang-Undang No.
pencipta kaidah dalam sistem hukum
2 tahun 2004 tentang Perselisihan
Anglo Saxon, sudah terlebih dahuku
Hubungan Industrial. Hukum islam
mempelajari sistem hukum Romawi,
untuk
Perselisihan
atau sistem hukum eropah kontinental.
Perburuhan Hukum Isla, menyebutkan
misalnya hukum Amerika Serikat dalam
dapat diselesaikan dalam Rekonsiliasi
perkembangannya, dalam beberapa
dimana
bidang justru lebih banyak dipengaruhi
pemogokan.
bertemu
menyelesaikan
kedua belah untuk
bagaimana
pihak harus
berunding
tentang
oleh
menyelesaikan
ajaran
dari
hukum
Romawi
ketimbang dari ajaran sistem hukum
perselisihan dan mencari solusinya.
Anglo
Mediasi tampilnya orang ketiga yang
pengaruh hukum Romawi sangat jelas
bersikap netral dan tidak memiliki
kelihatan dalam Uniform Comercial
kepentingan
konteks
Code (UCC) di USA, kerena para
perselisihan kedua belah pihak. Ia
perancang UCC banyak yang telah
harus berdiri di antara kedua pihak
mendapat pendidikan hukum Romawi.
dalam
yang berselisih dan bertindak sebagai
2.
Saxon
Buruh
sendiri.
Misalnya
( juga Indonesia )
penengah agar tercipta ishlah dengan
sebagai pihak yang lemah adalah
cara damai. Metode ini tidak diwajibkan
bahasa lain dari mereka yang hidup
bagi kedua belah pihak, melainkan
miskin.
membiarkan
dengan kekurangan materi, rendahnya
keduanya
bebas
menerima atau menolaknya.26 26
Kemiskinan
berhubungan
penghasilan, dan adanya kebutuhan
Ibid, hlm. 246-247.
81
sosial, sebagi berikut: a. kekuranganh
tidak dapat hidup sendirian dan tidak
materi. Kemiskinan menggambarkan
dapat berkembang sewajarnya sesuai
adanya
atau
dengan perkembangan umat manusia
barang-barang yang diperlukan dalam
dan kemajuan dalam segala bidang,
kehidupan
seperti
lepas dari negara-negara lain. Lagi pula
makanan, pakaian dan perumahan; b.
sesuai dengan sila kemanusiaan yang
kekurangan penghasilan dan kekayaan
adil dan beradab dan keadilan sosial,
memadai. Makna � memadai� di sini
Indonesia
sering dikaitkan dengan standar atau
memperhatikan kesejahteraan seluruh
garis kemiskinan yang berbeda-beda
umat manusia.
kelangkaan
materi
sehari-hari,
dari satu negara ke negara lainnya. Bank Dunia menetapkan seseorang itu miskin jika ia pendapatannya kurang dari $ 2 per hari. PBS Indonesia diukur dengan asupan kalori 2.200 calori. Penghasilan per kapita pada Maret 2007
sebesar Rp. 166. 697,-; c.
kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk
keterkucilan
sosial,
ketergantungan, dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat. 3.
Tujuan
Negara
Indonesia
tersebut, pertama, terdiri atas tiga pokok, yaitu : (1) melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ; dan (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Pada bagian pertama dan kedua merupakan tujuan interen ketiga, tujuan ekstern. Disadari bahwa Indonesia 82
merasa
wajib
ikut
Daftar Pustaka
dynamics of growth, Voice of America
A. Wiyono, Hak Mogok Di Indonesia,
Forum Lectures, t.t., hal. 167-179;
Program
Dalam: Satjipto
Pascasarjana
Fakultas
Hukum U.I., Jakarta, 2001
Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Asri
Hukum
Wijayanti,
Ketenagakerjaan
Pascareformasi,
H.R. Otje Salman dan Anthon F.
Refika Aditama, Bandung, 2009
Susanto,
Teori
Hukum,
Refika
Aditama, Bandung, 2009 Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh, Henry Merryman, John, The Civil Law
Al-Huda, Jakarta, 2007
Tradition, University Press, Stanford, Bell, Daniel, The Cultural Contradiction
California, USA, 1969; Dalam: Munir
of Capitalism, Heinemann, London,
Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum,
1973;
Refika Aditama,
Bandung, 2007
Dalam: H.R. Otje salman dan Anthon
Teori Hukum, Refika
F. Susanto,
Kirdi
Aditama, Bandung, 2009 Edi
Suharto,
Perlindungan
Keadilan
Sosial,
Erlangga, Jakarta, 1993
Kemiskinan Sosial
Dipoyudo,
di
dan
Munir
Indonesia,
Perbandingan
Fuady,
Ilmu
Hukum, Refika Aditama, Bandung,
Alfabeta, Bandung, 2009
2007
FX Adji Samaekto, Sistem Hukum
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra
Modern, Rule of Law dan Kemiskinan
Aditya Bakti, Bandung, 2006
Di Indonesia; Dalam: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti,
Memahami
Konstruksi
sampai
Hukum,
Turner, Bryan,
Dari
Modernisme
Implementasi,
Teori-Teori Sosiologi, dan
Pustaka Pelajar,
Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Postmodernisme, Yokyakarta, 2000,
dalam : H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika
Galanter, Marc, The Modernization of
Law,
dalam
Modernization,
Aditama, Bandung, 2009
The 83
Yudi Latif dkk., ( Tim Peneliti PSIK ),
Negara
Kesejahteraan
Glonbalisasi, Kebijakan Pengalaman,
dan
Pengembangan dan Univ.
Perbandingan Paramadina,
Jakarta, 2008 Zaeni
Asyhadie,
Hukum
Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
84
ALSA LEGAL REVIEW COMPETITION: BEST LEGAL REVIEW
85
BURAMNYA GARIS DEMARKASI DIMENSI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERORIENTASI PADA PEMBANGUNAN DAERAH1 oleh Adhimas P. Hutomo, Adya Sepasthika, Elizabeth B. V. Simanjuntak, Josua Collins dan Guspita Arfina.2
I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hakikat Indonesia sebagai welfare state atau Negara kesejahteraan dinyatakan secara tegas dalam alinea keempat pembukaan UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konsep Negara kesejahteraan, Pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, sehingga Negara dan pemerintah harus terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.3 Adapun jalan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pembangunan. Dalam rangka tersebut, daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diakomodir dalam Pasal 18 UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi tersebut juga meliputi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah yang merupakan subsistem keuangan Negara. Berbicara mengenai keuangan Negara, Muchsan berpendapat bahwa anggaran Negara merupakan inti dari keuangan Negara, sebab anggaran Negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan Negara.4 Sedangkan, salah satu konsekuensi hukum dari otonomi tersebut adalah adanya pembagian antara anggaran pemerintah pusat
1
Tulisan ini ditujukan untuk ALSA Legal Review Competition 2016. Penulis adalah mahasiswa/i dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 3 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 14. 4 W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara (Yogyakarta: Grasindo, 2013), hlm. 2. 2
86
dengan daerah, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Adapun pengelolaan APBD sendiri diatur dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 58 Tahun 2005. Pengeluaran Pemerintah Daerah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan harus direncanakan secara cermat mengingat terbatasnya sumber pendanaan daerah, sebab efisiensi pengeluaran daerah merupakan salah satu indikator dalam menentukan kualitas belanja daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, pada praktiknya, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah kepala daerah sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dihadapkan dilema karena takut bersinggungan dengan ketentuan pidana korupsi yang disebabkan tumpang tindihnya konsep kerugian keuangan Negara bila ditinjau dari dimensi hukum pidana korupsi dan administrasi Negara, dalam hal menafsirkan kerugian keuangan Negara dari dua perspektif hukum tersebut. Menurut hukum administrasi Negara, kerugian keuangan Negara harus ditentukan secara tepat jumlahnya, namun menurut hukum pidana korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut bahkan dapat hanya dilihat potential loss-nya saja. Dampak dari hal tersebut secara nyata dapat dilihat dari fakta tidak terserapnya APBD secara maksimal. Bahkan, pada semester I tahun anggaran 2015, Kementerian Dalam Negeri mencatat rata-rata realisasi belanja APBD di tingkat provinsi hanya 25,9%, sedangkan di tingkat kabupaten sebesar 24,6%.5 Hal ini membuat sisa anggaran daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan justru mengendap di Bank. Tersendatnya pencairan anggaran daerah oleh sejumlah daerah telah menyebabkan banyak daerah tak mampu mengeksekusi program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD).6 Terkait hal ini, Reydonnyzar Moenek mengatakan bahwa satu hal mencolok yang menyebabkan hal tersebut adalah kekhawatiran pada Pejabat Daerah untuk diseret ke wilayah pidana korupsi saat melaksanakan suatu kebijakan7 karena terindikasi menyebabkan kerugian Negara dan kelalaian administrasi. Padahal, apabila tidak ada Chandra G. Asmara Rochimawati, “Ini Penyebab Serapan Anggaran Pemda Rendah”, dalam http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/662482-ini-penyebab-serapan-anggaran-pemda-rendah, diakses pada 20 Januari 2016 6 W. Riawan Tjandra, “Inovasi, Diskresi, dan Korupsi”, dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/09/22/16000041/Inovasi.Diskresi.dan.Korupsi?page=all, diakses pada 20 Januari 2016. 7 Sabrina Asril, “Ini 5 Provinsi yang Penyerapan Anggarannya Sangat Rendah”, dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/16095331/Ini.5.Provinsi.yang.Penyerapan.Anggarannya.Sanga t.Rendah, diakses pada 18 Januari 2016. 5
87
kekhawatiran tersebut, para Pejabat Daerah dapat saja menciptakan inovasi-inovasi berorientasi pembangunan dengan diskresinya. Diskresi sendiri merupakan sarana hukum yang diberikan oleh hukum administrasi Negara kepada Pejabat pemerintahan untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif.8 Secara teoritis, diskresi merupakan jalan keluar yang diberikan atas berbagai kelemahan aliran legisme yang melahirkan asas legalitas, dimana asas legalitas sebenarnya hanya dianut oleh rezim hukum pidana, sedangkan hukum administrasi tidak mengikuti asas ini.9 Lebih lanjut, S.F. Marbun10 mengatakan bahwa kebebasan bertindak (freies ermessen) ini diberikan kepada pejabat Negara dalam kepentingannya untuk melaksanakan tugas mewujudkan kesejahteraan. 1.2 Rumusan Masalah Bila dicermati, kekhawatiran para pejabat daerah itu berawal dari ketidakpastian hukum antara lain disebabkan biasnya persepsi kerugian keuangan Negara dan kaburnya batas demarkasi antara hukum administrasi Negara dan hukum pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi langkah kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya menghambat pembangunan. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini, akan dikaji mengenai: 1) Bagaimana Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia memandang konsep kerugian keuangan Negara dan penerapannya oleh Para Penegak Hukum? 2) Bagaimana
seharusnya
hukum
di
Indonesia
mengakomodir
kepentingan
pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pembangunan sehingga dapat berjalan beriringan?
II.
PEMBAHASAN 2.1 Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi dan Administrasi Negara
8
Patuan Sinaga, Hubungan Antara Kekuasaan dengan Pouvoir Discretionnaire dalam Penyelengaraan Pemerintahan, dalam S.F. Marbun et.al., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 73. 9 Arfan Fair Muhlizi, “Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi�, dalam Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 No. 1 April 2012, hlm 101. 10 S.F. Marbun, Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 73.
88
2.1.1.1
Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Pidana
Korupsi Perlu dipahami, dalam melakukan penilaian terhadap dugaan korupsi, UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengetengahkan tiga unsur, yakni ‘melawan hukum’, ‘menyalahgunakan wewenang’, yang diikuti ‘merugikan keuangan negara’. Adapun, terkait konsep kerugian keuangan Negara dalam dimensi hukum pidana, yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi sangatlah luas. UU PTPK tidak memberikan definisi maupun penjelasan yang rigid terkait pengertian kerugian keuangan Negara, karena yang diatur di dalamnya hanyalah penjelasan mengenai keuangan Negara saja. Artidjo Alkostar mengatakan keuangan Negara mencakup seluruh kekayaan Negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan Negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa.11 Namun, konsep kerugian keuangan Negara tidak ditentukan secara tegas dalam kerangka hukum pidana, menyebabkan kerugian keuangan Negara telah secara tegas dinyatakan sebagai delik formil yang menekankan pada perbuatan terlepas dari akibat yang ditimbulkan. Hal ini disebabkan dengan perumusan frasa ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian Negara’ dan juga sehubungan dengan keberadaan norma Pasal 4 UU PTKP yang mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku korupsi. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa penggunaan frasa ‘dapat’ dalam UU PTPK dapat dimaknai bahwa perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan perbuatan pidana meski kerugian Negara tersebut belum terjadi. Pada praktiknya, terdapat perdebatan akan pemahaman dan penerapan kata “dapat merugikan”. Kata “dapat merugikan” bertentangan dengan konsep actual loss di mana kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi.12 Pendapat ini didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa akan sangat sulit bila harus membuktikan jumlah tepat kerugian keuangan Negara dalam skema perkara korupsi yang besar. Jadi, dapat dikatakan, tindakan merugikan keuangan Negara dalam konstruksi hukum pidana tipikor hanya menekankan pada unsur melawan hukum, 11
H. Abdul Latif, Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 255. 12 Emerson Yuntho, et.al., Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dlam Delik Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm. 28.
89
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi kerugian keuangan Negara dalam dimensi hukum pidana sangatlah luas. Hal ini berarti penafsiran kerugian keuangan Negara hanyalah secara argumentum a contrario dari definisi keuangan Negara menurut Penjelasan dalam UU PTKP. Junifer Girsang13 menyatakan bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi akibat tidak jelasnya definisi kerugian keuangan Negara yang berimplikasi pada tidak jelasnya lembaga mana yang secara hukum berwenang dan berhak untuk menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara tersebut. Pada prakteknya, Kejaksaan dan Polisi bergantung pada hasil audit institusi di luar penegak hukum, yaitu BPK dan BPKP. Namun di sisi lain, Polisi Penyidik dan Jaksa Penyidik terkadang memiliki perhitungan sendiri terhadap jumlah kerugian keuangan Negara yang dituduhkannya. Dengan demikian, diperlukan adanya kejelasan definisi secara hukum mengenai pengetian kerugian keuangan Negara, sebab dengan tidak jelas dan tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengertian (kerugian) keuangan Negara telah menyebabkan multitafsir terhadap suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum. 2.1.2 Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Berbeda dengan konsep kerugian keuangan Negara dalam dimensi hukum pidana korupsi, konsep kerugian keuangan Negara dalam dimensi hukum administrasi Negara memiliki pengertian yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 (UU Perbendaharaan Negara) juncto Pasal 1 angka 15 UU Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2006 (UU BPK). Kedua UU tersebut secara hukum mengartikan kerugian keuangan Negara/Daerah sebagai suatu kondisi kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini berarti kerugian keuangan Negara dapat berbentuk kerugian uang, surat berharga, dan barang dalam ruang lingkup definisi keuangan Negara yang diatur oleh UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, UU BPK, dan UU PTPK, namun diperjelas dengan spesifikasi berupa ‘yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
13 Junifer Girsang, Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: JG Publishing, 2012), hlm. 181.
90
maupun lalai’. Jadi, kerugian keuangan Negara harus nyata dan pasti jumlahnya dan sebanding dengan pengertian keuangan Negara itu sendiri. Berbicara tentang hukum administrasi Negara, tentu tidak dapat terlepas dari aspek kewenangan, sehingga akan selalu mengacu pada legalitas yang berintikan pada wewenang dan legitimasi. Adapun lembaga yang secara implementatif dan atributif berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU BPK. Hal ini juga merupakan konsekuensi hukum dari ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, walaupun secara operasional BPK dapat saja mendelegasikan weenang itu kepada delegataris (e.g. Akuntan Publik) sebagaimana diakomodir dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Nomor 15 Tahun 2004 (UU PPTJKN). Dalam melakukan pemeriksaan, BPK akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai output dari pemeriksaannya, jadi dapat dikatakan BPK menuangkan hasil kerjanya dalam LHP BPK.14 Sedangkan, dalam melakukan pemeriksaan ini, BPK wajib memenuhi seluruh standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh UU PPTJKN dan UU BPK, yaitu meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan BPK tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Nomor 1 Tahun 2007 yang merupakan pedoman dalam pemeriksaan keuangan Negara dan ukuran pelaksanaan kerja BPK. Adanya SPKN tersebut tentunya membuat pemeriksa tidak akan bekerja secara sembarangan tanpa panduan dan standar baku yang jelas. Bahkan, semua kondisi yang terungkap oleh pemeriksa tersebut merupakan fakta yang dialami secara langsung oleh pihak terperiksa sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian, sehingga pihak terperiksa mengetahui semua fakta yang terjadi.15 Adapun, jenis LHP BPK terhadap pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah adalah LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD ini akan disampaikan kepada BPK dan Kepala Daerah yang bersangkutan setelah sebelumnya
14
Ade Armando, Mengenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan Populer (Biro Humas dan LN BPK RI, Tanpa Tahun), hlm. 82. 15 M. Yusuf Jhon dan Dwi Setiawan, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 141.
91
menerima laporan keuangan dari Kepala Daerah tersebut setelah tahun anggaran berakhir.16 Sedangkan fungsi dari LHP BPK sendiri salah satunya adalah mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada Pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.17 Dengan demikian, dapat dikatakan LHP BPK ini memiliki kedudukan penting sehubungan dengan kepastian hukum terkait tidak jelasnya lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam UU PTPK serta menciptakan keharmonisan antara dimensi hukum pidana dengan administrasi Negara sebagai suatu kesatuan yang integral untuk memberantas korupsi tanpa menghambat pembangunan. 2.2 Buramnya Batas Demarkasi Antara Dimensi Hukum Pidana Korupsi dan Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 (UU AP) dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda) secara hukum sebenarnya sudah cukup melindungi pelaksanaan program dan kegiatan di daerah dari potensi kriminalisasi. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturannya mengenai Inovasi Daerah dan Diskresi. Di dalamnya diatur bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraanya pemerintahan, Pemda dapat melakukan inovasi, dan dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemda tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, maka aparatur sipil Negara tidak dapat dipidana.18 Adapun mengenai diskresi, diatur secara tegas bahwa diskresi harus sesuai dengan tujuan filosofis dari diskresi itu sendiri, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AAUPB, berdasarkan alasan yang subjektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik.19 Penggunaan diskresi tersebut diatur secara limitatif dengan mengacu pada Pasal 22 UU AP, yaitu untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan mengatasi stagnansi pemerintahan. Selain itu, diskresi dengan akibat hukum yang berpotensi
16
Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 169. 17 Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2007, TLN…., Lampiran VI butir 3. 18 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, LN…, TLN..., Pasal 386 jo. Pasal 389. 19 Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, LN…, TLN…, Pasal 24.
92
membebani keuangan Negara harus mendapat persetujuan dari atasan pejabat sesuai Undang-Undang.20 Jika dicermati ketentuan-ketentuan tersebut, sejatinya ingin mengonstruksikan suatu penegasan garis demarkasi antara dimensi administrasi Negara dengan dimensi pidana korupsi. Selanjutnya, untuk memperkuat garis demarkasi tersebut dalam tujuannya untuk mengakomodir kepentingan pemberantasan korupsi dan pembangunan dalam kerangka Negara hukum, Penulis berpendapat perlu diterapkan doktrin high degree of differentiation yang berpandangan bahwa keberadaan sanksi administrative harus dipisahkan secara tegas dari sanksi pidana. Jadi, masing-masing stelsel hukum berjalan sesuai koridornya masingmasing dalam satu konstruksi Negara hukum. Hal ini sehubungan dengan asas hukum ne bis in idem dan demi menjamin hak asasi manusia. Dengan diterapkannya hal ini, seharusnya Pemda tidak perlu lagi khawatir kebijakan-kebijakannya dikriminalisasi dengan alasan-alasan subyektif dari penegak hukum. 2.3 Analisis Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpandangan bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh multitafsir konsep Kerugian Keuangan Negara dan tidak jelasnya garis batas antara dimensi hukum pidana korupsi dengan administrasi Negara dalam upaya penegakan hukum. Terkait kerugian keuangan Negara, sebagai salah satu unsur pokok dari tindak pidana korupsi, ternyata masih terdapat ketidakpastian hukum terkait kompetensi kewenangan lembaga dalam menilai adanya kerugian keuangan Negara. Hal ini dikarenakan, dalam dimensi hukum pidana, UU PTPK tidak secara jelas mengatur mengenai kompetensi lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian tersebut. Hal ini yang kemudian membuat Polisi Penyidik maupun Jaksa Penyidik seringkali memiliki penghitungan sendiri dan tidak berdasarkan LHP yang dibuat BPK atau BPKP dalam menilai jumlah kerugian keuangan Negara yang dituduhkan. Bahkan, Dian Puji Simatupang21 berpendapat bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara dengan cara menilai dan menghitung kerugian Negara yang paling mudah, kurang rasional, dan tidak standar, sehingga sulit menjadikannya sebagai hasil pemeriksaan yang meyakinkan dan memadai (reasonable assurance), sebab pada prakteknya terlampau mudah untuk menilai dan menghitung kerugian Negara sehingga
20
Ibid., Pasal 25 ayat (1) dan (2) Dian Puji N Simatupang, BUMN, Efisiensi, dan Kerugian Negara, dalam Harian Media Indonesia tanggal 16 Januari 2016. 21
93
tidak ada standar, syarat, dan prosedur yang baku, pasti, dan memenuhi keadilan. Hal ini yang kemudian menyebabkan diskriminasi, karena indikator penilaian terhadap dugaan korupsi yang dilakukan Pejabat Daerah mutlak dipegang instansi tertentu atas nama kewenangan yang hanya didasari pada subjektivitas penilainya dalam koridor hukum pidana korupsi (i.e. UU PTPK). Terkait hal ini, dengan mengacu pada asas kesesuaian (congruency) yang terdapat dalam teori perundang-undangan, yang berpandangan bahwa UU harus diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya sehingga harus dicegah perbedaan antara bunyi UU dan penegakannya, maka, Penulis berpandangan bahwa seharusnya penegak hukum melihat konsep kerugian keuangan Negara melalui koridor hukum administrasi Negara, dikarenakan: 1) Istilah kerugian keuangan Negara justru didefinisikan dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perbendaharan Negara dan UU BPK, di mana kedua UndangUndang tersebut berada dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara dalam konteks menjalankan fungsi pemerintahan. 2) Kerugian keuangan Negara merupakan akibat dari pelaksanaan kewenangan di bidang keuangan Negara melalui pemberian delegasi atau mandat. Hal ini memperjelas kedudukan kerugian keuangan Negara dalam dimensi hukum administrasi Negara. 3) Istilah kekuasaan, jabatan dan discretion by officials (wewenang pejabat) merupakan istilah yang selalu berhubungan dengan penyelenggaraan Negara yang lazim disebut pemerintahan, sehingga pada hakekatnya berada dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara. 4) Pejabat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya menggunakan instrumen hukum administrasi Negara. Selain itu perlu dipahami bahwa keputusan pemerintahan lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan (doelmatigheid) daripada kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid). Namun, penegak hukum seringkali serta-merta hanya menempatkan unsur ‘kerugian keuangan negara’ pada kerangka hukum pidana, tanpa mempertimbangkan ketika Pejabat Daerah melakukan tindakan pemerintahannya tersebut berada pada dimensi hukum administrasi Negara. Padahal seharusnya penilaian terhadap tindakan pejabat tersebut ditinjau dalam koridor hukumnya, yaitu dimensi hukum administrasi Negara dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), terkhusus Asas Kecermatan, Asas Penyalahgunan Wewenang, dan Asas Motivasi. Dengan demikian, 94
jelas bahwa secara konseptual tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan Negara berada dalam dimensi ilmu hukum yang berbeda, di mana korupsi berada dalam dimensi ilmu hukum pidana, sedangkan keuangan Negara terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawabnya berada dalam dimensi ilmu hukum administrasi Negara, sehingga pasti terdapat prinsip-prinsip hukum yang berbeda. Jangan sampai tuduhan korupsi hanya didasari dengan kesalahtindakan dan selisih biaya yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan Negara. Selanjutnya, ketidakpastian hukum disebabkan oleh buramnya garis batas dimensi hukum pidana korupsi dan administrasi Negara. Sebenarnya diterbitkannya UUAP dan UU Pemda baru, telah memberikan penegasan batas antara kedua dimensi hukum tersebut. Terkait hal ini, Penulis berpendapat bahwa penerapan doktrin high degree of differentiation di Indonesia akan mempertegas batas antara dua disiplin ilmu hukum tersebut. Doktrin tersebut sesuai bila diterapkan di Indonesia, mengingat kedudukan Indonesia sebagai Negara hukum yang selain berkepentingan dalam penegakan hukum juga wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, penegasan tersebut juga dapat menghindari dari kekacauan politik hukum akibat seolah menghalalkan segala cara untuk kepentingan pemberantasan korupsi tanpa mempertimbangkan kepentingan awal dari welfare state yaitu pembangunan dan juga hak asasi manusia. III.
PENUTUP 3.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Terdapat ketidakjelasan penafsiran mengenai konsep kerugian keuangan
Negara
akibat tidak adanya standar, syarat, dan prosedur yang baku, pasti, dan memenuhi keadilan. 2) Para Penegak Hukum seharusnya bukan menggunakan parameter hukum pidana dalam menilai adanya kerugian keuangan Negara, melainkan menggunakan parameter hukum administrasi Negara, mengingat kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pejabat daerah dalam konteks menjalankan administrasi pemerintahan. 3) Hukum pidana dan hukum administrasi Negara sejatinya dapat diposisikan pada kedudukan yang tidak saling bersinggungan dalam kepentingannya memberantas korupsi dan memacu pembangunan. Salah satunya adalah dengan penerapan doktrin high degree of differentiation diperlukan untuk menegaskan garis demarkasi terkait ruang lingkup administrasi Negara dan tindak pidana korupsi, sehingga proporsi hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah akan sejalan dengan tujuan awal 95
Indonesia sebagai welfare state, yaitu mewujudkan kesejahteraan. Sebab, apabila pemisahan antara keduanya tidak jelas atau kabur, maka secara tidak langsung akan memperjelas etatisme perekonomian dan menghambat laju pembangunan yang pada akhirnya seolah memperlemah tanggung jawab publik Negara untuk mewujudkan kesejahteraan. 3.2 Saran Diperlukan suatu kesepakatan mengenai standar penilaian kerugian keuangan Negara yang jelas yang sebaiknya dirumuskan secara bersama-sama oleh pihak-pihak berkepentingan (i.e. Penyidik Korupsi, Pemerintah Daerah) sehingga penegakan hukum mempunyai penilaian yang rasional, tidak hanya didasari penilaian subyektif atas nama kewenangan. Selain itu diperlukan penegasan garis batas antara konsep hukum pidana korupsi dan administrasi Negara dengan menerapkan doktrin high degree of differentiation, sehingga penegak hukum dalam melakukan penilaian tidak lagi mendasarinya dengan penilaian subyektif hanya atas dasar kewenangan. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih yang menyebabkan ketidakpastian hukum, dimana trickle down effect dari ketidakpastian hukum tersebut membuat para Pejabat Daerah khawatir apabila ingin melakukan tindakan pemerintahan seperti misalnya diskresi inovatif yang bersentuhan langsung dengan keuangan Negara, walaupun sesungguhnya memiliki motivasi baik yaitu mencapai tujuan pembangunan.
96
DAFTAR PUSTAKA BUKU Armando, Ade. Mengenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan Populer (Biro Humas dan LN BPK RI, Tanpa Tahun). Girsang, Junifer. Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: JG Publishing, 2012) HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Jhon, M. Yusuf dan Dwi Setiawan, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Latif, H. Abdul. Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Prenada Media Group, 2014) Marbun, S.F. et.al.. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: UII Press, 2001). Marbun, S.F. Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2001) Sinaga, Patuan. Hubungan Antara Kekuasaan dengan Pouvoir Discretionnaire dalam Penyelengaraan Pemerintahan. Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi (Malang: Setara Press, 2015). Tjandra, W Riawan. Hukum Keuangan Negara. (Yogyakarta: Grasindo, 2013) Yuntho, Emerson. et.al.. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014)
JURNAL Muhlizi, Arfan Fair. “Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi”. Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 No. 1 April 2012
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2007, TLN…. Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, LN…, TLN... 97
Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, LN…, TLN…
MEDIA Asril, Sabrina. “Ini 5 Provinsi yang Penyerapan Anggarannya Sangat Rendah”, dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/16095331/Ini.5.Provinsi.yang.Penyerapa n.Anggarannya.Sangat.Rendah Rochimawati, Chandra G. Asmara. “Ini Penyebab Serapan Anggaran Pemda Rendah”, dalam http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/662482-ini-penyebab-serapan-anggaranpemda-rendah. Simatupang, Dian Pudji N. “BUMN, Efisiensi, dan Kerugian Negara”, dalam Harian Media Indonesia tanggal 16 Januari 2016. Tjandra,
W.
Riawan.
“Inovasi,
Diskresi,
dan
Korupsi”,
dalam
http://nasional.kompas.com/read/2015/09/22/16000041/Inovasi.Diskresi.dan.Korupsi? page=all, diakses pada 20 Januari 2016.
98
99