Warga Negara Indonesia Menyandang Kewarganegaraan Ganda Oleh Jessica Aurelia & Alif Arta Harahap ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya A. Kasus Posisi (Facts) Mantan Menteri ESDM Archandra Tahar terkena kasus mengenai dwikenegaraan yang menyebabkan Archandra harus turun dari posisinya sebagai menteri meskipun baru menjabat selama 19 hari dengan terhormat1. Kasus ini berawal dari tersebarnya isu dari aplikasi pesan instan WhatsApp sejak Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 pagi. Dalam pesan berantai tersebut, disebutkan bahwa Archandra telah melakukan proses naturalisasi dan telah melakukan sumpah setia sehingga sejak Maret 2012 telah menjadi warga negara AS. Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa Archandra mengurus paspor Indonesia kepada KJRI Houston dengan masa berlaku selama lima tahun. Selain itu, Archandra dikabarkan sering masuk ke Indonesia menggunakan paspor ASnya tersebut. Ketika akan dilantik pada 27 Juli 2016 yang lalu, Archandra kembali ke Amerika Serikat menggunakan paspor Indonesia yang secara hukum tidak sah bila digunakan2. Kasus ini menyebabkan berbagai spekulasi, disatu sisi banyak orang yang mengatakan bahwa Archandra tidak layak menjadi Menteri ESDM karena menurut Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyatakan seseorang akan kehilangan statusnya sebagai WNI di antaranya jika ia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, atau secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Selain itu, dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia pada Arcandra, ia kemudian tidak diperkenankan menjabat menteri yang berdasarkan ketentuan diharuskan berstatus WNI seperti dijelaskan dalam Pasal
1 The Jakarta Post. “President Dismisses Arcandra With Honor” thejakartapost.com http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/15/president-dismisses-arcandra-with-honor--1471270520.html (Diakses pada September 19, 2016) 2 Okezone. “Beredar Isu Menteri ESDM Archandara Tahar WN Amerika” news.okezone.com http://news.okezone.com/read/2016/08/13/337/1462804/beredar-isu-menteri-esdm-archandra-tahar-wn-amerika (Diakses pada September 19, 2016)
Warga Negara Indonesia Menyandang Kewarganegaraan Ganda Oleh Jessica Aurelia & Alif Arta Harahap ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya 2 ayat (2) huruf a UU Kementerian Negara yang menyatakan secara tegas bahwa menteri harus memenuhi persyaratan sebagai WNI3
B. Isu Hukum Akibat dari kasus Archandra tersebut adalah adanya gagasan mengenai revisi UU Kewarganegaraan untuk mengakomodir dwikenegaraan tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa keuntungan dari adanya dwikenegaraan tersebut, baik dalam jaminan hukum maupun mengakomodasi diaspora Indonesia. Terlebih, beberapa negara sudah menerapkan dwikenegaraan dalam negaranya serta Presiden Jokowi sendiri telah berjanji akan menyelesaikan pembahasan RUU Dwikewarganegaraan pada kunjungannya ke Amerika Serikat awal 2015 lalu. RUU inipun masuk kedalam Program Legislasi Nasional 2015-20194.
C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
D. Analisa Kewarganegaraan Ganda merupakan status kewargenegaraan dimana seseorang secara bersama atau berbarengan mendapat pengakuan kewarganegaraan satu atau lebih sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Tidak ada Konvensi Internasional yang dimana membahas terkait penentuan kewarganegaraan atau status kewarganegaraan seseorang, hal ini dikarenakan negara secara 3 Kabar24 “Kasus Kewarganegaraan Arcandra” Kabar24bisnis.com http://kabar24.bisnis.com/read/20160816/15/575698/kasus-kewarganegaraan-arcandra-pengamat-tidak-adil-jikahanya-salahkan-jokowi (Diakses pada September 19, 2016) 4 BBC Indonesia “Problematika di balik kewarganegaraan ganda” bbc.com http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160817_indonesia_kewarganegaraan_ganda (Diakses pada September 19, 2016)
Warga Negara Indonesia Menyandang Kewarganegaraan Ganda Oleh Jessica Aurelia & Alif Arta Harahap ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya eksklusif yang mempunyai pengertian sendiri terkait status kewarganeraan dan beragamnya cara mendapatkan suatu kewarganegaraan yang tidak konsisten antara satu dan negara lainnya. RUU Dwikewarganegaraan telah lama manjadi isu yang diperhatikan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Selama ini, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, Indonesia menganut sistem dwikewarganegaraan terbatas, dimana berarti seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan termasuk Indonesia dapat mempertahankan kewarganegaraannya tersebut sampai ia berusia 18 tahun dan setelahnya harus memilih. Indonesian Diaspora Network (IDN) telah mengupayakan agar peraturan mengenai dwikenegaraan ini diperluas, sehingga diaspora Indonesia yang ingin mengabdi kepada Indonesia namun tidak dapat melepaskan kewarganegaraannya yang lain tetap dapat berkontribusi
dan
mengabdi
pada
Indonesia.
Dengan
diperbolehkannya
dwikewarganegaraan ini, maka dapat memberi kesempatan kepada orang Indonesia agar dapat berkembang di luar negeri namun juga masih dapat mengabdi pada Indonesia. Peran diaspora sendiri dapat membantu proses pembangunan suatu negara, semisal dalam hal investasi dan human capital. Terdapat 44 negara yang menerapkan dwikewarganegaraan dan menerapkan strategi extended nations, memperoleh 78% remitansi yang lebih banyak bila dibandingkan oleh negara-negara yang tidak menerapkan dwikenegaraan5. Di beberapa negara, asas dwikewarganegaraan dianut dengan berbagai macam varian bentuknya seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Secara teoritis, keuntungan dari dwikewarganegaraan tersebut adalah: 1. Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, 2. Hak untuk mendapat program-program sosial seperti pendidikan maupun kesehatan, 3. Kepemilikkan properti, 4. Waktu tinggal yang tidak terbatas di suatu negara tertentu, dan 5. Rasa memiliki melalui hubungan pribadi terhadap lebih dari satu negara6. 5 Detik News “Jalan Panjang Mengupayakan Dwi Kewarganegaraan Indonesia� news.detik.com http://news.detik.com/berita/2921957/jalan-panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan-indonesia (Diakses pada September 19, 2016) 6 Portal “Urgensi Dwi kewarganegaraan dalam undang-undang kewarganegaraan� portal.ahu.go.id http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1076-urgensi-dwi-kewarganegaraan-dalam-undang-undangkewarganegaraan (Diakses pada September 19, 2016)
Warga Negara Indonesia Menyandang Kewarganegaraan Ganda Oleh Jessica Aurelia & Alif Arta Harahap ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya Disisi lain, dwikewarganegaraan tersebut juga membuka peluang terhadap ancaman keamanan Indonesia, terutama apabila seseorang yang memiliki dwikewarganegaraan tersebut menempati posisi penting dalam pemerintahan Indonesia, serta soal nasionalisme yang bercampur sentiment. Orang-orang yang melepaskan kewarganegaraan Indonesianya dianggap tidak nasionalis dan mementingkan ego diri sendiri. Selain itu, terdapat sisi negative dari diperbolehkannya dwikewarganegaraan, yaitu sebuah undang-undang harus menganut prinsip equal treatment, yang berarti WNA yang telah lama tinggal di Indonesia dapat saja untuk menjadi WNI tanpa perlu melepas kewarganegaraan asalnya. Bila RUU nanti hanya untuk diaspora Indonesia saja, patut dipertimbangkan bagaimana reaksi dari negara lain mengenai tidak dijalankannya equal treatment tersebut7. Dwikewarganegaraan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak tinggi oleh WNI dengan memegang kewarganegaraan lain di negara yang memiliki pajak rendah, serta dapat dimanfaatkan oleh WNA yang ingin menguasai properti dan kepemilikan tanah di Indonesia yang berimplikasi pada naiknya harga tanah dan properti di Indonesia. Kenaikkan tersebut dapat merugikan bagi WNI yang semakin sulit untuk mendapatkan tanah8.
E. Kesimpulan Perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu yang lebih mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta kesiapan negara sendiri. Terlebih, urgensi yang paling mendasar dari diperlukannya RUU ini adalah diaspora belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan serta masih belum ada kejelasan mengenai siapa yang termasuk dalam diaspora.
7 Metro TV News “DPR Kaji dampak RUU Kewarganegaraan” news.metrotvnews.com http://news.metrotvnews.com/politik/gNQYRYWN-dpr-kaji-dampak-ruu-kewarganegaraan (Diakses pada September 19, 2016) 8 Metro TV News “Sisi Negatif Jika Indonesia Terapkan Dwi Kewarganegaraan” news.metrotvnews.com http://news.metrotvnews.com/politik/VNx95Rqb-sisi-negatif-jika-indonesia-terapkan-dwi-kewarganegaraan (Diakses pada September 19, 2016)
Warga Negara Indonesia Menyandang Kewarganegaraan Ganda Oleh Jessica Aurelia & Alif Arta Harahap ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya Jika memang Indonesia akan menerapkan dwikewarganegaraan, sebaiknya terfokus kepada diaspora Indonesia dan menerapkan dwikewarganegaraan terbatas dengan perjanjian bilateral, dimana dwikewarganegaraan tersebut hanya dapat diterapkan dengan negaranegara tertentu saja, sehingga tidak sembarang negara yang dapat menjadi kewarganegaraan lain bagi WNI. Selain itu, apabila seseorang yang memiliki dwikewarganegaraan akan ditempatkan pada posisi pemerintahan yang tinggi, sebaiknya diwajibkan untuk melepaskan kewarganegaraannya yang lain sehingga seseorang tersebut tidak terikat pada kewajiban dengan negara lain. Hal tersebut untuk meminimalisir resiko dari diterapkannya dwikewarganegaraan.
Namun
yang
terpenting
adalah
kesiapan
negara
mengadministrasi dwikewarganegaraan tersebut sehingga tidak ada celah hukumnya.
untuk