ALSA INDONESIA LEGAL OPINION ALSA LC UNAIR “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online di Indonesia”
PERMADI NUGRAHA PURNOMO – 031311133223 MUTIARA KASIH – 031411131084 BIMA DANUBRATA ADHIJOSO - 031511133163
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online Berbasis Marketplace Menginjak quartal akhir tahun 2016, pendapatan transaksi jual-beli online atau yang marak disebut sebagai e-commerce di Indonesia telah mencapai angka 5,29 Miliar Dollar Amerika1. Pendapatan ini diperkirakan akan terus meningkat dan tumbuh hingga memasuki tahun 2020 dengan target angka sebesar 130 Miliar Dollar Amerika 2 . Perkiraan ini menempatkan Indonesia sebagai negara di posisi ketiga setelah China dan India sebagai pangsa pasar e-commerce terbesar. Meskipun fakta di atas menjanjikan kemajuan Indonesia sebagai pangsa pasar ecommerce, pengguna platform e-commerce masih belum mendapatkan kepastian hukum dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Minimnya aturan mengenai elemen penting dalam transaksi online, di antaranya adalah mengenai skema perpajakan dan sistem sertifikasi telah menjadi suatu permasalahan yang mengakar bagi pengguna layanan e-commerce. Tidak hanya terbatas pada dua hal tersebut, regulasi di Indonesia masih belum memberikan payung hukum bagi perlindungan konsumen terkait informasi pribadi dan keterjaminan barang yang dibeli. Pada Legal Opinion ini, penulis akan memfokuskan bahasan pada market place sebagai salah satu bentuk e-commerce yang menawarkan tempat dan barang serta memberikan layanan metode pembayaran dan transaksi online3. Perlu dibedakan pula market place di atas dengan online shop yang menjual barang secara langsung di media sosial.
1
https://techcrunch.com/2016/07/29/indonesia-will-be-asias-next-biggest-e-commerce-market/ diakses pada 12.28 WIB, 6 September 2016. 2
3
Ibid.
Josua Sitompul, Cyberspace, Crybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Penerbit Pustaka: Jogjakarta, 2012, hal. 247
Marketplace telah menyumbangkan pundi-pundi pada target pertumbuhan ecommerce di Indonesia. Tercatat ratusan situs online sebagai marketplace seperti Berniaga, Tokobagus, Tokopedia, Rakuten, dan Blibli yang berperan sebagai aktor utama dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Selain itu dikenal pula vertical commerce seperti BerryBenka, Bilna, dan Lazada. Signifikansi peranan market place di transaksi jual-beli online, mendorong urgensi adanya payung hukum untuk melindungi konsumen. Saat ini, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang tersebut meregulasi mengenai 9 hak konsumen yang meliputi (i) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; (ii) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa; (iii) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang; (iv) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (v) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (vi) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (vii) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (viii) hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan (ix) hak lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Tetapi, regulasi tersebut masih belum dapat diterapkan secara maksimal pada transaksi market place. Penulis telah melakukan penelitian komparatif terhadap beberapa situs layanan market place di Indonesia yang terbukti masih belum menyediakan perlindungan maksimal terhadap konsumennya. Konsumen masih dibayangi oleh ketidaksediaannya informasi penjual secara terbuka dan minimnya upaya advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sebagai contohnya, ketika konsumen mendapatkan barang yang dibelinya dalam kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang
diiklankan oleh penjual di situs e-commerce, konsumen masih belum memiliki kepastian hukum untuk mendapatkan konpensasi ganti rugi secara pasti. Hal ini diperparah dengan minimnya informasi ril tentang penjual yang bergabung dalam market place tersebut. Minimnya informasi tersebut membatasi hak pembeli untuk menuntut haknya dikarenakan ketidakmampuan pembeli untuk memenuhi syarat formiil gugatan. Sebagai konsekuensinya, pembeli tidak memperoleh haknya atas melakukan penyelesaian sengketa dan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam bertransaksi e-commerce. Sadar akan masih belum cukupnya peraturan yang ada maka pemerintah sudah sepatutnya menambah peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen yang bertansaksi online di market place. Dalam hal ini Penulis memberikan gagasan kepada pemerintah agar menggagas Peraturan Menteri Perdagangan untuk memberikan standarisasi verifikasi data bagi penjual yang ingin menggunakan jasa market place sehingga memudahkan aparat yang berwenang untuk menindak lanjuti permasalahanpermasalahan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Adapun standarisasi yang dimaksud adalah dengan menambahkan nomor identitas maupun nomor pendaftaran bagi orang perseorangan maupun badan hukum yang ingin menggunakan jasa perusahaan market place untuk melakukan penjualan. Harus diatur pula mengenai sanksi bagi perusahaan market place yang melanggar peraturan menteri tersebut. Dengan mencantumkan nomor identitas dan pendaftaran ini diharapkan dapat memudahkan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas suatu laporan transaksi elektronik. Di sisi lainnya, hal tersebut tentunya dapat menguntungkan bagi pihak market place untuk melangsungkan usahanya, di mana para pengguna yang ingin membeli barang di tempatnya akan lebih merasa aman dan terjamin atas standarisasi yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Dengan meningkatnya kepercayaan
konsumen dalam transaksi elektronik, hal ini dapat membawa dampak yang positif bagi perekonomian di Indoenesia. Penulis menyimpulkan bahwa diperlukannya dibuat suatu peraturan perundangundangan baru untuk mengakomodasi kepentingan konsumen yang melakukan transaksi di market place. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan mengatur mengenai kewajiban bagi market place untuk standarisasi verifikasi data bagi penjual yang ingin menggunakan jasa market place sehingga memudahkan aparat yang berwenang untuk menindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen.