PRIVATISASI DAN KEBUTUHAN AKAN AIR SEBAGAI KEKAYAAN ALAM YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN ORANG BANYAK Ditulis Oleh : Muhammad Irsan1 Word Count : 965 Air Sebagai Kebutuhan Pokok Air merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang merupakan milik publik yang dapat dipergunakan oleh seluruh umat manusia dengan bebas. Indonesia adalah negara kepulauan dengan 470 daerah aliran sungai.2 Sangat ironis apabila krisis air bersih malah dirasakan oleh penduduk di kota-kota besar, khususnya di Pula Jawa. Kesulitan tersebut sebetulnya diakibatkan oleh Sektor air yang semula dipegang penuh oleh pemerintah, kini mulai diserahkan pada pihak swasta atau lebih dikenal dengan privatisasi air. Pembahasan Privatisasi air sangat berdampak terhadap krisis air bersih, karena instrumen hukum memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumbersumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia. Salah satu contoh privatisasi air menguntungkan bagi TNC adalah bagaimana Nestle yang memanfaatkan air dari Danau Michigan, karena selain berbisnis dairy product, Nestle adalah perusahaan yang memiliki 68 buah perusahaan air botol. Dari bisnis air botol Danau Michigan, Nestle memperoleh keuntungan sekitar US$ 1,8 juta per hari.3 Di Indonesia, pada tahun 1997, sedikitnya 20 investor asing dan nasional yang telah mengantri untuk melakukan investasi di sektor penyediaan air bersih di berbagai kota di 1 Batch 2015,Local Chapter Universitas Padjadjaran, irsanmirsan30@gmail.com, 082114285810. 2
C. Nugroho S. Priyono dan S. Andy Cahyono, Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Cakupan, Permasalahan, Dan Upaya Penerapannya, (Solo:Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Das, Ibb. , 2016).
3http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-dengan-modus-privatisasi.htm#.V-Ht1Y9OLIU diakses pada tanggal 18 – September – 2016.
1
Indonesia, dengan nilai Investasi total sebesar Rp 3,68 triliun.4 Diantara investor asing yang terlibat dan tertarik dalam bisnis ini Adalah Suez Lyonnaise Des Eaux (Perancis) dan Thames Water (Inggris).5 Prospek bisnis tersebutlah yang menjadi motivasi uatama dilakukannya privatisasi air. Privatisasi air sebagai salah satu pangkal permasalahan krisis air di Indonesia, bermuara pada pengesahan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, privatisasi sumberdaya air di Indonesia, baik oleh perusahaan swasta dalam negeri maupun asing, semakin marak terjadi. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan seluruh isi pasal dalam Undang- undang No. 7 tahun 2004 tentang Privatisasi air di Indonesia, 6 Namun Pemerintah seolah-olah mengabaikan hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 tahun 2015 Penguasaan Sumber Daya Air, PP No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Permen PUPR No 50/PRT/M/2016 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya. Melihat hal ini, setelah kembali diakomodir oleh instrumen hukum baru, maka privatisasi Air di Indonesia akan kembali marak. Meskipun privatisasi air seolah hidup kembali dengan serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini tetap merupakan masalah yuridis, dikarenakan segala bentuk privatisasi air tidaklah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara”.7 UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmura nrakyat”.8 Apabila kita merujuk pada penafsiran dari Mahkamah Konstitusi (“MK”), pengertian ‘dikuasai negara’ haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 4http://medanbisnisdaily.com/news/read/2013/03/26/20002/hari_air_sedunia_dan_air_kita/#.V-HuLo9OLIU 5Harsono Andreas, Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan mendalam dan memikat, (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia , 2005), hlm. 262
6Putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013. 7Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. 8Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
2
memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) oleh Negara...�.9Oleh karenanya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memegang penuh kekuasaan terhadap Sumber daya air yang menyangkut hajat orang banyak, demi mencegah eksploitasi oleh sektror privat dan memberhentikan praktik privatisasi air serta kembali melakukan nasionalisasi atas faktor-faktor produksi swasta dalam sector industri ini, dengan kompensasi yang pantas. Setelah melihat bahwa bentuk privatisasi telah melanggar amanah Undang-undang dasar 1945, kegiatan eksploitasi air yang dilakukan sektor privat juga bertentangan dengan PP No. 121 tahun 2015 Penguasaan Sumber Daya Air itu sendiri. Pasal 1 menyatakan bahwa Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip: a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; e. prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah; dan f. pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air. Kemudian, dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/prt/ tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air menyatakan bahwa Izin pengusahaan, diberikan berdasarkan urutan prioritas: a. pemenuhan
kebutuhan
pokok
kehidupan
sehari-haribagi
kelompok
yang
memerlukan air dalam jumlah besar; b.
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
9Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01-021-022/PUU-I/2003.
3
c.
pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
d.
pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
e.
kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
f.
pengusahan sumber daya air oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah; dan
g.
pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
Penutup Pemerintah sudah seharusnya mengedepankan Hak rakyat atas pemenuhan kebutuhan vital yakni sumber daya air, dan menghindari segala bentuk privatisasi sumber daya air karena dengan mengizinkan sektor privat untuk menguasai sumber daya air, hal tersebut telah bertentangan dengan amanah Undang- undang Dasar serta Hak asasi manusia akan pemenuhan kebutuhan sumber daya air. Disamping itu, sektor privat juga telah mengabaikan ketentuan dalam PP No. 121 tahun 2015 Penguasaan Sumber Daya Air serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/prt/ tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air karena telah mengenyampinkan hak rakyat serta melupakan urutan prioritas akan pemenuhan sumber daya air, dengan cara mengkomersialkannya.
4