Tema
: Penegakkan Hukum Positif di Indonesia
Penulis : -
Anjasena Prabowo Nova Rinda Widianti putri
Local Chapter Universitas Jenderal Soedirman
kepastian hukum: pandangan hukum pidana terhadap perilaku vigilantism Sebelum kita membahas pada pokok pembahasan, marilah kita sedikit membedah definisi dari kepastian hukum terlebih dahulu, karena kepastian hukum akan menjadi titik sentral dalam pembahasan ini. Pengertian azas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijakankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya erupaan tuuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilanagn jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dari pengertian diatas dapat kita maknai bahwa kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam menegakkan hukum yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama, terdapat 3 tujuan hukum menurut menurut Gustav Radbruch antara lain sebagai berikut: 1. Keadilan 2. Kemanfaatan 3. Kepastian Dari uraian menurut Gustav Radbruch diatas menjadi semakin jelaslah arti penting dari kepastian hukum, karena kepastian merupakan hal yg menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Kemudian apabila kita melihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang artinya bahwa setiap tindakan baik masyarakan maupun pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Masyarakat sebagai elemen terbesar didalam suatu Negara menjadi subyek yang di atur secara terfokus oleh hukum dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan olehnya. Kita dapat mengambil contoh mengenai kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan macam lain dari kejahatan tersebut. Dimana dari setiap kejahatan tersebut peakunya harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya dihadapan hukum yang direpresentasikanoleh aparat penegak hukum. Hal tersebut mencerminkan adanya suatu kepastian hukum berupa, siapa orang yang mengadili. Melihat fenomena pada masa kini masyarakat nampaknya menjadi lebih kurang terkendali dan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam hal penegakkan hukum. Mereka
seolah-olah tidak lagi mempedulikan yang namanya kewenangan dari penegakkan hukum yang dijelaskan diatas. Hal tersebut dapat dikenal secara umum seperti vigilantism/ vigilatisme/ main hakim sendiri. Main hakim itu memiliki definisi sebagai berikut yaitu istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Permasalahan yang di hadapi dalam pembahasan yaitu kepastian hukum di Indonesia saat ini yang ternodai oleh masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Dalam kondisi ini seolah-olah hukum tidak miliki kuasauntuk mengatur setiap tindakan masyarakatnya,dimana seharusnya hukum yang menjadi panglima dan hukum yang menjadi pengatur setiap tindakan masyarakat. Apabila kita melihat pada kasus yang menimpa seorang yang berinisial MA yang dimana ia di tuduh telah mencuri emplifier tanpa bukti yang jelas dan MA dibakar hidup-hidup hingga meninggal dunia. Kasus tersebut merupakan sepotong dari sekian banyak kasus mengenai main hakim sendiri. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Alfarisi yang merupakan seorang anggota LBH pimpinan pusat GP Ansor mengatakan, berdasarkan data terakhir Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SPNK) saja, jumlah insiden main hakim sendiri di 34 provinsi sepanjang Maret 2014 sampai dengan Maret 2015 sebanyak 4.723 insiden. Jumlah korban tewas 321 jiwa. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya penegakkan hukum sehingga tujuan hukum berupa kepastian terabaikan. Lantas bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan? Tentunya dengan mekanisme peradilan yang ada dan berdasarkan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui system hukum kita yang mengatur tentang tindak kejahatan maupun pelanggaran adalah KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kemudian ada juga KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) sebagai instrument hukum formil/beracaranya dan itulah yang seharusnya dilaksanakan, itulah yang harus ditegakkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Disisi lain pun kita harus memahami hak azasi manusia dan azas presumption of innocent (praduga tak bersalah), dimana seseorang sebelum diputus bersalah oleh hakim haruslah dianggap bahwa dirinya belum memliki kesalahan. Dengan adanya tindakan main hakim tersebut, tentunya sangat menodai azas dan system yang berlaku. Apabila kita menganalisa dari segi hukum tindakan main hakim sendiri sangat lah tidak dibenarkan, karena telah melanggar hak azasi manusia dan tentunya melanggar ketentuan pidana itu sendiri yaitu pasal 351, dan pasal 338 KUHP berpua penganiayaan bahkan pembunuhan apabila timbul kematian. Dimana pelaku dari main hakim sendiri itu dapat dipidana karena perbuatannya. Dari hal tersebut menunjukan bahwa main hakim sendiri menjadi persoalan baru ditengah persoalan lama berupa kejahatan maupun pelanggaran. Apabila melihat dari sudut pandang hukum, tentunya hal tersebut tidak dibenarkan sebagaimana uraian diatas, dan apabila melihat pada adagium yang berbunyi fiat justitia et pereat mundus yang berarti hukum harus tetap ditegakkan walau esok langit akan runtuh. Sehingga setiap tindakan hukum harus diadili berdasarkan hukum pula sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan serta kepastian dapat terwujud.
Kesimpulannya adalah bahwa kepastian hukum di Indonesia belum seutuhnya terwujud dan apabila dilihat dari sudut hukum pidana bahwa perilaku main hakim sendiri itu merupakan suatu tindak pidana kejahatan dimana para pelakunya dapat di hukum secara berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP. Sdengan berbagai uraian yang telah di jabarkan di atas bahwa sebaiknya tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan serta mempertegas peran dan kewenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan system peradilan yang ada di Indonesia. Dan kemudian bagi masyarakat lebih menyadari lagi bahwa terdapat system hukum yang berlaku dalam peradilan Indonesia.