KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU Oleh : Beyti Nur Alimah Van Goma ABSTRAK Pemilu merupakan wadah untuk menyalurkan kehendak rakyat dalam negara demokrasi. Dalam rangka pelaksanaan kehendak rakyat tersebut maka diperlukan proses penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan berintegras. Akan tetapi proses penyelenggaraan pemilu masih menimbulkan berbagai macam persoalan hal ini masih bisa dilihat dengan begitu banyaknya gugatan ataupun persoalan yang terjadi terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya perbaikan ataupun penguatan terhadap berbagai institusi kelembagaan yang berkaitan langsung dengan proses penyelenggaraan pemilu masih perlu untuk senantiasa dilakukan. Utamanya dalam proses penyelenggaraan pemilu diperlukan sebuah institusi yang bertugas untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu.Di Indonesia terdapat Bawaslu yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Akan tetapi sejauh manakah kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu hal ini dikarenakan terdapat juga lembaga negara lainnya yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. KATA KUNCI :pemilu, bawaslu I.
PENDAHULUAN Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945
menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa
rakyatmemiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masingmasing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.1 Sehingga untuk melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas, dimana pemimpin tersebut merupakan pemimpin dan wakil rakyat yang merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat maka diperlukan proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, diperlukan regulasi tentang lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum dalam hubungan checks and balancesantar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Namun, hubungan yang seimbang antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri tidak akan berfungsi dengan baik apabila terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga
1Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
penyelenggara pemilu itu sendiri.2 Oleh karenanya diperlukan pengkajian yang jelas terhadap kewenangan dari lembaga penyelenggara pemilu. Keberadaan Komisi Pemilhan Umum (KPU), (Badan Pengawas Pemilu) Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahap Pemilu, tetapi juga oleh Bawaslu. Melalui pengawasan dari Bawaslu, diharapkan Pemilu bisa terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan diadakan pemilu itu sendiri Bawaslu merupakan salah satu pihak yang merupakan penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu agar tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan oleh undang-undang akan tetapi seiring perjalanannya sering terjadi terjadi perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait sengketa dalam proses penyelenggaraan pemilu.oleh karenanya pembahasan mengenaikewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjadi penting untuk dikaji untuk kemudian diadakan perbaikan dikemudian hari. II
Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Ateng Syafrudin3 ada perbedaan antara pengertian kewenangan
dengan wewenang, kewenangan (autority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang_Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu onderdeel 2 Lusy liani, Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum, Jurnal Cita Hukum, Vol.4 No.1 (Juni 2016), Hlm. 52 3Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab�, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,hlm.22
(bagian) tertentu saja dari kewenangan.Didalam kewenangan terdapat wewenangwewenang (rechtsbe voegdheden).4 Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. 5 Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalahbevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik6 Dalam undang-undang administrasi pemerintahan dikenal 3 macam pelimpahan wewenang yakni Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.7 Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 8 Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi
4Ibid 5Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65 6 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4. 7 Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 8 Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.9 Bawaslu merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan wewenang dengan cara Atribusi hal ini bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu : Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yangmenyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu maka Bawaslu mempunyai wewenang yakni : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitandengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran,administrasi Pemilu; c. memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politikuang; d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjufikasi, danmemutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutanmengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia,dan netralitas anggota kepoilisian Republik Indonesia; ' f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajibanBawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secaraberjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenaisanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undarrgan ; g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihakterkait dalam rangka pencegatran dan penindakanpelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu; 9 Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat hal yangbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan; i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenf Kota,dan Panwaslu LN; j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggotabawaslu Provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/Kota, dananggota Panwaslu LN; dan k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.10 Apabila kita mengkaji rumusan pasal diatas mengenai Kewenangan Bawaslu maka Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjufikasi, danmemutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. 11 Adapun sengketa Pemilumeliputi sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu; dan sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.12 Sedangkan objek sengketa Pemilu meliputi :
(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusanKPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, ataukeputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusandan/atau berita acara.13 Berdasarkan objek sengketa pemilu tersebut tersebut maka Bawaslu berwenang untuk : 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU. 2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.
10 Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 11 Pasal 95 ayat d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 12 Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu 13Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.14 SIMPULAN Keberadaan Bawaslu merupakan faktor penting sebagai pilar pilar yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil serta menjaga marwah dari pada proses demokrasi itu sendiri. Dalam rangka untuk menjaga terciptanya proses penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil maka pembentuk undang undang senantiasa mengadakan perbaikan dari masa kemasa guna memperkokoh penyelenggaraan pemilu hal ini bisa dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu tersebut Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. SARAN 1. Penerapan kebijakan Meritokrasi dalam lingkungan Bawaslu yang meliputi kebijakan dan Manajemen SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar 2. Perlunya diadakan pelatihan dan pembimbingan terhadap SDM yang ada dilingkungan Bawaslu baik yang bersifat teknis maupun penguatan Integritas. Hal
ini
dikarenakan
Bawaslu
merupakan
pengawas
dalam
proses
14Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu
penyelenggaraan pemilu yang tentu sangat rawan dengan berbagai kepentingan di luar dari Bawaslu itu sendiri. 3. Perlunya Bawaslu membangun komunikasi secara lebih intensif antar berbagai lembaga penyelenggara pemilu guna menghindari terjadinya konflik antar lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.