LEGALISASI LOKALISASI PROSTITUSI SEBAGAI SOLUSI BAGI INDONESIA KONTEMPORER Prostitutsi telah menjadi polemik masyarakat Indonesia yang berdasar pada hal mendasar apa yang harus dilakukan terhadap fenomena yang tidak bisa dihindari ini. Dalam sejarah, prostitusi telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia bahkan telah ada pada masa kolonial. Perenungan masyarakat dan terutama pengambil kebijakan telah terbelah menjadi pro dan kontra apakah prostitusi harus diatur dalam sebuah sistem atau sebaliknya dihapuskan dari bumi nusantara ini. Dimanapun oleh khalayak banyak, prostitusi selalu disandangkan dengan hal negatif secara menyeluruh sebagai hal yang tidak pantas atau tidak patut tanpa memerhatikan kegunaannya. Dalam legal opinion ini kami akan menyatakan dan membahas alasan-alasan bagi pemerintah Indonesia harus melangkah lebih berani untuk kemajuan bangsa ini. Pertama, sejak regulasi dan sistem yang berlaku saat ini belum bisa meredam tingkat kejahatan/kriminalitas maka diperlukan kebijakan baru. Lokalisasi prostitusi merupakan sebuah solusi dari segi hukum, karena jika lokalisasi prostitusi mendapat perhatian bahkan intervensi dari pemerintah dengan menerapkan regulasi dan sistem yang berfokus pada pengendalian dan pengawasan akan berdampak pada pengurangan dan menekan angka pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk pemerkosaan karena pada dasarnya telah tersedia tempat bagi orang-orang yang ingin memuaskan kebutuhan biologis (tersedianya wadah untuk menyalurkan kebutuhan seksual) yang akan terpantau. Jika dibuat suatu sistem pengawasan dan pengendalian dalam lokalikasi prostitusi seperti mengatur siapa saja yang diperbolehkan bekerja dan memasuki kawasan lokalisasi prostitusi, maka akan lebih mudah untuk mengawasi siapa saja yang berada dalam lingkungan lokalisasi, akibatnya akan terjadi pengurangan pada kejahatan perdagangan orang (human trafficking) dan pekerja anak (child labor). Seperti yang diterapkan sebelumnya, partisipasi aktif pemerintah dalam
upaya menghapuskan kejahatan tersebut haruslah ditingkatkan dengan cara membuat suatu regulasi dan sistem tertentu dalam mengolah lokalisasi prostitusi agar bisa menguatkan sisi positif dari lokalisasi prostitusi. Lebih lanjut, lokalisasi prostitusi tidak akan berdampak pada moralitas masyarakat. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia pada umumnya diberikan karsa yakni berupa kehendak bebas untuk menentukan segala sesuatu terkait dengan apa yang ingin dia lakukan ataupun yang tidak ingin dilakukan maka dari itu dapat dikatakan bahwa moral pada hakekatnya berasal dari kehendak sendiri dan juga karena pengaruh dari kontrol agama serta adat terhadap masyarakat Indonesia masih sangat kuat. Lokalisasi prostitusi di Indonesia telah berjalan dalam rentan waktu yang sangat lama, beberapa tempat prostitusi yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah Gang Dolly di Surabaya, Saritem di Bandung, Sarkem di Yogyakarta, Kramat Tunggak di Jakarta, Limusnunggal di Bogor dan Kalijodo di Jakarta, lokasi-lokasi tersebut telah ada dan beroperasi sebagai kawasan prostitusi dari waktu yang sangat lama dan selama itu pula tidak diperhatikan pemerintah akibatnya, sangat banyak pelanggaran hukum yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Kedua, prostitusi menghasilkan keuntungan dilihat dari segi politik dan ekonomi, karena secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian bangsa dan apabila perekonomian tersebut telah berjalan dengan optimal maka secara tidak langsung tujuan politik dari suatu negarapun akan berjalan dengan optimal pula. Melegalisasi lokalisasi prostitusi di Indonesia tidak akan sepenuhnya berdampak negatif atau sepenuhnya berdampak positif secara mutlak karena ada beberapa aspek yang mempengaruhi dan memiliki ikatan terkait dengan pelaksanaan prostitusi itu sendiri. Kasus prostitusi di Indonesia menjadi salah satu perdebatan yang berkepanjangan, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan penanganan yang tegas, tetapi lebih baik bagi pemerintah Indonesia berani untuk mengambil resiko yang mana pada kenyataannya juga pula terdapat dampak positif yang dapat
dimanfaatkan, dengan meningkatnya pendapatan orang-orang akibat dari dampak legalisasi lokalisasi, maka daya beli mereka akan semakin kuat, dan ini akan memicu penguatan ekonomi bagi negara. Juga bisa diterapkan cara lain yaitu setiap adanya transaksi antara sang pekerja dan konsumen akan dikenakan pajak yang diperuntukan untuk pemerintah. Dengan status legalnya prostitusi, maka para pekerja yang tidak mengecap pendidikan yang cukup dan tidak memiliki keahlian khusus dapat bekerja di tempat tersebut. Ketiga, prostitusi harus diklasifikasikan sebagai sebuah kejahatan tanpa korban, karena dalam pelaksanaannya hanya harus berdasar persetujuan dari kedua belah pihak dan dengan demikian tidak ada lagi eksploitasi perempuan. Legalisasi prostitusi di Indonesia tentunya menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk semakin meningkatkan eksistensinya sebagai negara hukum dengan cara mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menekan angka ketimpangan gender yang mana salah satu permasalahannya adalah marginalisasi terhadap salah satu gender. Esensinya hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakah rasa menghormasi antara hak dan kewajiban dari masing–masing orang, melalui legalisasi prostitusi di Indonesia diharapkan kedepannya hak sebagai seorang pekerja seks bisa dilindungi atas dasar kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali karena jika prostitusi diolah dengan sistem tertentu maka para pekerja pun bisa bekerja sesuai haknya dan bukan karena paksaan sesuai dengan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, sebagai negara hukum sudah sepantasnya bagi kita untuk menjunjung tinggi persamaan kedudukan dan hak asasi manusia sebagai pedoman dalam kehidupan sehari–hari, termasuk bagi para pekerja dalam lingkup prostitusi. Keempat, prostitusi Dari aspek hukum jika mengilegalkan prostitusi adalah perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 38 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang
adil.� Dari substansi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun berhak untuk memilih pekerjaannya. Prostitusi harus memiliki dasar hukum yang disejajarkan dengan tenaga kerja. Jika hal tersebut benar dilakukan maka akan ada keuntungan–keuntungan yang akan diterima oleh pemerintah. Di dalam regulasi tersebut pemerintah dapat memasukan beberapa aspek yang akan menjadi keuntungan bagi pemerintah sendiri. Dan alasan mereka untuk masuk ke dunia Prostitusi selain sudah menjadi legal yaitu adanya alasan keamanan. Dalam Prostitusi, pemerintah harus menjamin keamanan yang ada di dalam kegiatan tersebut. Pemerintah harus menjamin tidak adanya kekerasan seksual yang diterima oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan lokalisasi prostitusi termaksud. Sehingga para pekerja akan merasakan kenyamanan tanpa takut akan menerima hal–hal yang tidak mereka inginkan. Dari sisi kesehatan dapat juga mengontrol dari penyakit yang merupakan akibat dari hubungan seks diluar nikah seperti herpes, raja singa, HIV. AIDS, dan lain sebagainya. Dalam hal pengawasan, dengan kebijakan tertentu dapat dilkakukan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki fisik yang prima dan tidak dalam keadaan sakit. Tidak diperkenankan seorang konsumen yang sedang sakit herpes, raja singa, HIV, AIDS, dan penyakit seksual menular lainnya untuk melakukan hubungan dengan para pekerja seks. Dengan adanya regulasi serta pengawasan dari pemerintah maka hal–hal seperti Human Trafficking, penyakit akibat hubungan seks, dan lain sebagainya akan berkurang secara drastis. Dengan upaya demikian, maka penyebaran penyakit-penyakit tersebut akan lebih bisa dikendalikan. Sebagai saran, kami menyarankan agar pemerintah dan badan legislatif untuk mulai membahas dan segera menetapkan aturan bagi lokalisasi prostitusi agar segera dampak positif yang ditimbulkan dapat berguna dan juga segera menghentikan penyebaran kejahatan yang menghalangi rakyat Indonesia dari mendapatkan haknya.