FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
Tema Aspek Hukum Financial Technology di Indonesia
Judul Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia: Bom Waktu yang Dapat Dihentikan
Oleh: William Edward Sibarani Roy Rinaldo Lumbantoruan Mahasiswa Angkatan 2015 hi.williamedwr@gmail.com
Abstrak Bitcoin sebagai salah satu media transaksi digital telah membawa pengaruh dalam dinamika berkehidupan masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Nilainya yang terus melonjak menghadirkan harapan bagi para penambang Bitcoin (miners) untuk memupuk pundi-pundi keuntungan. Namun, keberadaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sampai sekarang masih dipertanyakan. Hal ini menarik minat penulis untuk menganalisis lebih lanjut fenomena perkembangan teknologi di bidang keuangan yang sampai sekarang belum diberikan proteksi dari negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengutip pandangan Prof. Romli Atmasasmita, penyusunan politik hukum mutlak diperlukan dalam semua sektor Rencana Pembangunan Nasional. Termasuk di dalamnya rencana menyetarakan kedudukan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, sama seperti Rupiah. Kata kunci: Bitcoin, teknologi, proteksi, pembayaran, peraturan perundang-undangan, politik hukum.
Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia: Bom Waktu yang Dapat Dihentikan “I think the Internet is going to be one of the major forces for reducing role of government. The one thing that’s missing but that will soon be developed, is a reliable e-cash.� – Professor Milton Friedman, a Nobel Prize winner in economics.
Latar Belakang Hari ini, masyarakat dunia tidak bisa terlepas dari derasnya perkembangan teknologi. Siapa yang tidak cepat tanggap untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka akan tertinggal dan terlupakan.1 Begitu pula dalam aktivitas perdagangan yang kini didominasi di dunia siber (cyber space) atau lazim dikenal dengan sebutan e-commerce. Kemudahan dan kepraktisan bertransaksi dengan menggunakan e-commerce jelas menarik minat konsumen khususnya di Indonesia. Selain dapat melakukan transaksi tanpa batas wilayah (borderless 1
Man Suparman Sastrawidjaja, Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyber Law: Suatu Pengantar, Jakarta: Elips, 2002, halaman 14.
transaction) penggunaan media elektronik dalam perdagangan juga menjadi cara berpikir yang tanpa batas (borderless way of thinking).2 Perkembangan model transaksi secara digital ini jelas ditunjang oleh mudahnya akses terhadap internet terutama untuk melakukan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, meminjam, pendanaan, investasi dan lain sebagainya. 3 Hal ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat umum mempermudah aktivitas pada berbagai bidang, khususnya perdagangan. Perdagangan kini tidak lagi dilakukan antar pribadi dengan pribadi dalam satu wilayah negara, namun dapat dilakukan antar pribadi dengan pribadi lain yang berada dalam wilayah negara berbeda. Jacques Gelinas mengkategorikan masa ini ke dalam era kapitalisme modern dimana setiap negara berjuang untuk beradaptasi terhadap pergaulan internasional sebagai negara merdeka dengan membuka diri selebar-lebarnya terhadap perubahan.4 Perdagangan yang kini tidak lagi mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung membuka pintu yang lebar terhadap metode pembayaran baru yang tidak lazim seperti transfer melalui ATM, pembayaran otomatis menggunakan Kartu Kredit atau metode pembayaran virtual lainnya. Bitcoin, adalah satu dari sekian banyak alat pembayaran virtual yang kini sedang hangat diperbincangkan di seluruh dunia. Bitcoin adalah salah satu manifestasi dari pengaruh teknologi di bidang keuangan yang merupakan mata uang digital. Mata uang digital atau digital currency, merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital dan dapat digunakan untuk bertransaksi dengan barang di dunia nyata. Jenis mata uang ini mulai bermunculan sejak tahun 1996 hingga sekarang. 5
Sampai saat ini, harga 1 Bitcoin setara dengan
Rp215.099.000,00 (dua ratus lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)6. Harga Bitcoin yang terus melonjak ke angka 200 juta lebih ini disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah kepercayaan investor yang meningkat drastis akibat banyaknya negara yang melakukan legalisasi terhadap mata uang digital sebagai alat
2
Steven Harnad, Post Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolutions in the Means of Production of Knowledge, Public Access Computer Review 2, halaman 36. 3 Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, Bandung: Rosida, 2000, halaman 24-25. 4 Jacques Gelinas, Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization, 2003, halaman 4-9. 5 Damiann Muhammad Mangan, Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingannya dengan Mata Uang Konvensional, Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2012, halaman 1. 6 http://Bitcoin.co.id diakses pada 12 Januari 2018 pukul 23.30 WIB.
pembayaran yang sah. 7 Singapura, adalah salah satu negara yang melakukan legalisasi Bitcoin melalui penerapan pajak baik kepada pengguna dan pengelola usaha Bitcoin. Tindakan pemerintah Singapura dalam menunjukkan kedaulatan politik terhadap kestabilan ekonomi negaranya justru menguntungkan kedua belah pihak dengan tidak mengorbankan nilai tukar mata uang mereka merosot. Di Indonesia sendiri penyelenggara jasa sistem pembayaran sebenarnya telah dilarang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Hal ini tercantum dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyatakan dengan jelas bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency.8 Artinya, bank atau lembaga selain bank yang menjalankan fungsi pemrosesan transaksi pembayaran tidak diperbolehkan menggunakan virtual currency untuk menyelesaikan transaksi. Virtual currency yang dimaksud oleh Bank Indonesia adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven.9 Maka dari itu, perlu analisis terhadap permasalahan ini mengingat apabila penggunaan Bitcoin tidak segera dikendalikan melalui instrumen peraturan perundang-undangan oleh negara, maka dikhawatirkan akan terjadi ketidakstabilan ekonomi di Indonesia.
7
Felix Lukman, Mengapa Harga Bitcoin Terus Naik?, https://www.kompasiana.com/cryptoholix/5a1d73eafcf68159b5366922/mengapa-harga-Bitcoin-terus-naik diakses pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 00.30 WIB. 8 Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. 9 Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana dampak praktik penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam meminimalisir praktik penggunaan Bitcoin sebagai media transaksi dan investasi di Indonesia? Rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia Sulit dibantah bahwa perekonomian sebuah negara dikendalikan oleh mata uang negara tersebut. Semakin tinggi nilai tukar uang suatu negara maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dikarenakan nilai tukar mata uang menentukan laju perkembangan suatu negara maka diperlukan suatu instrumen hukum agar kestabilan ekonomi dapat tercapai. Indonesia sebagai negara hukum10, menempatkan Bank Indonesia sebagai badan independen yang bertujuan mendukung terwujudnya perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi dunia yang semakin kompleks. Bank Indonesia sebagai bank sentral berfungsi untuk menjaga dan memelihara stabilitas rupiah dari perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi.
11
Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai tukar rupiah terhadap harga barang/jasa dan mata uang negara lain. Ketika Bank Indonesia gagal menjaga kestabilan nilai tukar rupiah maka dapat menyebabkan harga barang/jasa di pasar akan melonjak naik dan berujung pada menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga membuat daya saing perekonomian Indonesia di kancah dunia melemah. Kemudian disamping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan.12 Kewenangan yang sangat besar ini tentunya ditujukan agar Indonesia, sebagai negara yang sangat bertumpu kepada kegiatan ekonomi tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Ditambah lagi, hanya Bank Indonesia lah yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan rupiah dari peredaran.13 Di dalam sebuah negara ketika peranan uang tidak dilindungi dengan baik maka keadilan dan kemakmuran masyarakat akan semakin sulit tercapai karena hilangnya fungsi uang sebagai alat pembayaran. Hal ini ditunjukkan dengan menempatkan rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena 10
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 12 Jamal Wiwoho, Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2011, halaman 10. 13 Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 11
itu, fungsi pengendalian dan pengawasan satu arah yang dipegang penuh oleh Bank Indonesia untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah baik di dalam maupun di pasar internasional merupakan tindakan politik Indonesia sebagai konsekuensi menjadi negara hukum.14 Dampak penggunaan Bitcoin di Indonesia Indonesia sebagai sebuah negara merdeka telah menetapkan suatu mata uang yang menjadi simbol kedaulatan negara, yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah jelas tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang berlaku di Indonesia. 15 Dua peraturan perundang-undangan di atas telah menyatakan secara jelas bahwa tidak ada mata uang lain yang berlaku di Indonesia selain rupiah. Di Indonesia sendiri, meskipun telah ada peraturan yang melarang penggunaan virtual currency seperti Bitcoin oleh Bank Indonesia, tetap saja ada perusahaan yang tetap melakukan kegiatan jual beli Bitcoin yakni PT Bit Coin Indonesia.16 Layaknya bom waktu, apabila tidak dikendalikan secepat mungkin maka ledakannya akan merambat kemana-mana. Analogi ini juga dapat digunakan dalam konteks praktik penggunaan Bitcoin di Indonesia. Sampai saat ini belum ada instrumen hukum yang mengatur tentang legalitas Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia, sehingga praktik penggunaannya harus sangat diperhatikan. Alasan utama mengapa Bitcoin justru akan menjadi bom waktu terhadap rupiah Indonesia adalah karena tidak adanya peran bank sentral yang melakukan pengawasan. 17 Bentuknya yang tidak dapat dilihat secara fisik dan tidak dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berwenang menjadikan Bitcoin tidak dianggap sebagai mata uang baik di Indonesia maupun di banyak negara lainnya.18 Bank Indonesia sendiri mengatur penyelenggaraan teknologi finansial dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. 19 14
Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jurnal Lentera, 2004, halaman 124. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 16 https://www.Bitcoin.co.id diakses pada 16 Januari 2018 pukul 22.10 WIB. 17 Argumentasi Jan Moller dalam International Software Development Conference 2014, Copenhagen, Denmark 2014. 18 Robby Houben, The CJEU’s View of Whether Bitcoins are a Currency: a Belgian Perspective, United Kingdom: Thomson Reuters, 2016, halaman 3. 19 Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 15
Namun, dikarenakan Bank Indonesia telah mengeluarkan larangan terkait dengan penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin maka dapat dilihat bahwa Bank Indonesia tidak dapat menjamin keamanan setiap transaksi dengan menggunakan Bitcoin. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia tidak memiliki otoritas dalam mengawasi arus transaksi Bitcoin. Dengan tidak adanya peran Bank Indonesia dalam memantau arus transaksi Bitcoin di Indonesia hal ini berpotensi menimbulkan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang. Terlebih lagi, Bitcoin memberikan keleluasaan bagi para penggunanya untuk berlindung dalam anonimitas ketika melakukan transaksi yang digadang-gadang bertujuan untuk mengefektifkan kegiatan jual beli.20 Fitur anonimitas ini dapat disalahgunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam menutupi tindak pidana khususnya pencucian uang. Uang hasil tindak pidana dapat “dicuci� dalam bentuk Bitcoin dan tidak terlacak oleh sistem keuangan. Begitu juga uang hasil tindak pidana perdagangan manusia, pendanaan aksi terorisme, pembelian barangbarang terlarang dan lain sebagainya. 21 Bahkan penggunaan Bitcoin dapat dilakukan oleh banyak pelaku usaha untuk menghindari pengenaan biaya pajak. Mengingat per Oktober 2017, terdapat kurang lebih 520 ribu anggota aktif yang melakukan transaksi jual beli Bitcoin tanpa melakukan pelaporan kepada Dirjen Pajak.22 Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang di dunia kehadiran Bitcoin menjadi bom yang siap meledak kapan saja. Maka dari itu, pemerintah tidak boleh menunggu sampai contoh-contoh tindak pidana di atas menjadi kenyataan.
23
Pemerintah harus
mempersiapkan instrumen hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang timbul akibat keberadaan Bitcoin di Indonesia. Bukan hanya merusak perekonomian, tapi kejahatan yang timbul justru dapat membuat negara malah dikendalikan oleh Bitcoin. Beberapa contoh di atas jelas sangat merugikan Indonesia dari sektor pemasukan pajak dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Salah satu upaya penegakan yang dapat dilakukan pemerintah guna menyelamatkan nilai tukar rupiah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang khusus membahas mengenai virtual currency seperti 20
Damiann Muhammad Mangan, Op.cit., halaman 3. United Nations Office on Drugsand Crime (UNDOC), Basic Manual on The Detection and Investigation of The Laundering of Crime Proceeds Using Virtual Currencies, Juni 2014, halaman 50. 22 Edmalia Rohmani, Menangkap Momentum Popularitas Bitcoin, http:// http://www.pajak.go.id/content/article/menangkap-momentum-popularitas-Bitcoin diakses pada hari Minggu, 14 Januari 2018 pukul 16:29 WIB. 23 Sally Ramage, Bit Coins – Kiss of Death to Us All in The Developed World, United Kingdom: Thomson Reuters, 2014, halaman 1. 21
Bitcoin. Permasalahan ini begitu penting mengingat perkembangan Bitcoin yang semakin cepat tidak sebanding dengan instrumen hukum yang masih memiliki celah. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah European Banking Authority (EBA) sebagai lembaga pengawas perbankan yang menaungi benua Eropa menyatakan bahwa ada dua risiko apabila penggunaan Bitcoin dibiarkan tanpa pengawasan.24 “Dompet Digital� yang dimiliki oleh setiap pengguna Bitcoin sangat rentan untuk diretas atau disusupi virus. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya fitur keamanan yang terintegrasi 25 karena pengguna Bitcoin tersebar diseluruh dunia. Ketika suatu waktu terjadi peretasan yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh uang pengguna maka tidak ada pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Jika pemerintah tidak sesegera mungkin membuat pengaturan mengenai virtual currency khususnya di bidang perlindungan konsumen, maka hak pengguna sebagai konsumen akan terlanggar dan terlantarkan karena tidak adanya perlindungan hukum dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Risiko kedua yang timbul adalah rentannya pengelola usaha Bitcoin terkena serangan hacker dan kebangkrutan akibat fluktuasi nilai tukar Bitcoin yang tidak bisa diprediksi. Stephen Roach berpendapat bahwa tingkat flkutuasi yang begitu tidak stabil justru sangat berbahaya bagi pengguna yang ingin melakukan investasi Bitcoin.26 Terlebih apabila belum ada instrumen hukum yang mengawasi operasional transaksi Bitcoin antara pengelola usaha dan pengguna. Setidaknya dibutuhkan satu standar pengamanan yang dipegang oleh lembaga pemerintahan agar setiap transaksi Bitcoin yang melibatkan warga negara Indonesia sebagai pengguna dapat diawasi dengan baik. Selain pengaturan virtual currency di bidang perlindungan konsumen, dibutuhkan juga pengaturan mengenai pembatasan peredaran Bitcoin di bursa perdagangan. Onny Widjanarko selaku Kepala Pusat Transformasi Bank Indonesia menjelaskan ketiadaan otoritas sentral yang dapat melakukan pengendalian Bitcoin, dikhawatirkan dapat menyebabkan gelembung harga (bubble) yang berbahaya bagi stabilitas sistem keuangan
24
https://finance.detik.com/moneter/2441603/hati-hati-bitcoin-sangat-berbahaya diakses pada 17 Januari 2018 pukul 01.11 WIB. 25 Mark Kalderon, Distributed Ledgers: A Future in Financial Services?, United Kingdom: Thomson Reuters, 2016, halaman 5. 26 https://finance.detik.com/moneter/2441603/hati-hati-bitcoin-sangat-berbahaya. diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.12 WIB
karena pencetakan uang yang tidak terbatas.27 Ketika jumlah uang yang dicetak terlalu tinggi dampaknya nilai tukar uang tersebut akan jatuh. Selain itu pemerintah dapat memaksa pengelola usaha Bitcoin atau virtual currency lain yang belum diakui untuk tunduk di bawah pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawas sentral. Hal ini juga dilakukan Jepang untuk menjaga transparansi transaksi mulai dari pembukuan, proses transaksi, dan proses pelaporan transaksi yang terstandarisasi. Pengelola usaha juga harus bersedia untuk melaporkan data keuangan nasabah secara berkala untuk memantau arus uang mencurigakan yang dapat berujung pada tindak pidana pencucian uang. 28 Apabila pengelola usaha tidak mau tunduk pada aturan pemerintah, maka pemerintah berhak memberlakukan sanksi kepada pengelola usaha. Bentuk legalisasi terhadap Bitcoin juga tidak hanya sekedar membatasi jumlah peredarannya saja. Pemerintah Indonesia dapat mengikuti negara-negara lain seperti Singapura dan Brazil yang memberlakukan pajak terhadap setiap transaksi Bitcoin yang terjadi di negaranya. Arus transaksi Bitcoin yang sangat kencang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara apalagi nilai tukar Bitcoin terus naik dari waktu ke waktu. Di negara Brazil menerapkan pembayaran pajak pendapatan kepada setiap transaksi Bitcoin tanpa harus membuat satu peraturan perundang-undangan yang baru. 29 Hal ini menjadi mungkin karena virtual currency dianggap sama seperti aset atau barang yang dapat dikenakan pajak pada umumnya, bukan dianggap sebagai bentuk mata uang sekunder. Kesimpulan Kedudukan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia masih belum sah hingga saat ini. Banyak faktor yang melatarbelakangi alasan pemerintah belum melegalisasi Bitcoin melalui peraturan perundang-undangan. Tidak adanya peran Bank Indonesia sebagai otoritas sentral dalam hal pengawasan dan pengendalian mata uang digital ini menyebabkan rentannya bertransaksi Bitcoin di Indonesia. Alhasil banyak risiko yang ditimbulkan akibat tidak adanya peran Bank Indonesia dalam pengawasan transaksi Bitcoin. Mulai dari potensi tindak pidana yang timbul, hak-hak konsumen yang dirugikan, pertanggungjawaban yang belum jelas serta merosotnya nilai tukar rupiah akibat beralihnya minat masyarakat untuk melakukan pembayaran dan investasi menggunakan Bitcoin. 23
https://koran.tempo.co/konten/2018/01/16/426301/Bitcoin-Berpotensi-Mengganggu-Stabilitas-SistemKeuangan diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 02.00 WIB. 28 Yanaga Masao, Virtual Currencies – Regulation and Challenges in Japan, United Kingdom: Thomson Reuters, 2017, halaman 6. 29 Walter Stuber, Brazil: Virtual Currencies – Tax, Brazil: Journal of International Banking Law and Regulation, 2014, halaman 1.
Permasalahan ini harus segera dijawab oleh pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi negara hukum. Mulai tentang perlindungan hak konsumen dalam transaksi Bitcoin, pembatasan pencetakan mata uang Bitcoin, sampai pengenaan pajak terhadap setiap transaksi Bitcoin di Indonesia dapat dapat dilakukan oleh pemerintah. Pilihan-pilihan tadi dapat dijadikan alternatif oleh pemerintah untuk menyelesaikan polemik tentang Bitcoin yang terjadi saat ini. Saran Melalui analisis ini, penulis memberikan beberapa saran agar permasalahan praktik Bitcoin ini dapat sedikit terselesaikan, diantaranya: 1. Pemerintah dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang memuat tentang kedudukan Bitcoin atau virtual currency lainnya sebagai mata uang dan mekanisme transaksi baik kepada pengguna dan pengelola usaha Bitcoin. 2. Pemerintah dapat melakukan pengenaan pajak kepada setiap transaksi Bitcoin yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun asing yang terjadi di wilayah Indonesia.
Daftar Pustaka Buku: Atmasasmita, Romly. 2014. Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media. Gelinas, Jacques. 2003. Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization. Kanada: Les Editions Ecosociete. Mahayana, Dimitri. 2000. Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global. Bandung: Rosida. Muhammad Mangan, Damian. 2012. Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingannya dengan Mata Uang Konvensional. Bandung: Institut Teknologi Bandung. Suparman Sastrawidjaja, Man. 2002. Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyber Law: Suatu Pengantar. Jakarta: Elips. Wiwoho, Jamal. 2011. Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Peraturan: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Jurnal: Harnad, Steven. Post Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolutions in the Means of Production of Knowledge. Public Access Computer Review Volume 2. Houben, Robby. 2016. The CJEU’s View of Whether Bitcoins are A Currency: A Belgian Perspective. United Kingdom: Thomson Reuters. Kalderon, Mark. 2016. Distributed Ledgers: A Future in Financial Services?. United Kingdom: Thomson Reuters. Masao, Yanaga. 2017. Virtual Currencies – Regulation and Challenges in Japan. United Kingdom: Thomson Reuters.
Ramage, Sally. 2014. Bit Coins – Kiss of Death to Us All in The Developed World. United Kingdom: Thomson Reuters. Sidharta, Arief. 2004. Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. Jurnal Lentera. Stuber, Walter. 2014. Brazil: Virtual Currencies – Tax. Brazil: Journal of International Banking Law and Regulation. United Nations Office on Drugsand Crime (UNDOC). Juni 2014. Basic Manual on The Detection and Investigation of The Laundering of Crime Proceeds Using Virtual Currencies. Internet: Lukman,
Felix.
Mengapa
Harga
Bitcoin
Terus
Naik?.
https://www.kompasiana.com/cryptoholix/5a1d73eafcf68159b5366922/mengapaharga-Bitcoin-terus-naik. Diakses pada 12 Januari 2018. Rohmani,
Edmalia.
Menangkap
Momentum
Popularitas
Bitcoin.
http://
http://www.pajak.go.id/content/article/menangkap-momentum-popularitas-Bitcoin. diakses pada 14 Januari 2018. http://bitcoin.co.id. Diakses pada 12 Januari 2018. https://finance.detik.com/moneter/2441603/hati-hati-bitcoin-sangat-berbahaya diakses pada 17 Januari 2018. https://koran.tempo.co/konten/2018/01/16/426301/Bitcoin-Berpotensi-MenggangguStabilitas-Sistem-Keuangan diakses pada 17 Januari 2018.