SUMMARY BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION PREPARATION COMMITEE (BBNJ PREPCOM) OLEH: DERRY KRISNA SUSANTO (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA) Laut menutupi sekitar 71% permukaan bumi tetapi hanya dua per tiga yang telah diketahui, atau hanya dibawah setengah dari seluruh permukaan bumi, termasuk Areas Beyond National Jurisdiciton (ABNJ). Beberapa perikanan dan ekosistem terpenting di dunia terhubung dengan wilayah tersebut yang mana mengandung keanekaragaman hayati dalam jumlah besar. 1 Menurut hasil penelitian International Census of Marine Microbes, “jumlah manfaat yang yang disediakan oleh batu-batu karang diperkirakan melebihi 5 juta dollar Amerika Serikat per kilometer kuadrat per tahun, dalam hal pendapatan dari genetic material dan bioprospecting”2 Bio-prospecting mengacu pada penelitian ilmiah terhadap sumber genetik dan biokimia hidup untuk tujuan komersial.3 Dari sudut pandang hukum, masih tidak terdapat kejelasan mengenai rezim hukum yang berlaku bagi sumber daya genetik laut (MGRs). Tiga instrumen hukum utama yang berkontribusi pada parameter hukumnya, yakni : The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the Convention on Biological Diversity (CBD), dan the Trade-Related Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs). Meskipun pada dasarnya MGRs berada di ABNJ (common heritage of mankind), para pembuat UNCLOS telah menciptakan kekosongan hukum dalam hal pengaturan Biodiversity in the Area Beyond National Jurisdiction (BBNJ).4 Dan meskipun MGRs tidak terhubung secara langsung dengan rezim common heritage of mankind, konservasi dan eksploitasi mereka seharusnya menikmati perlindungan sesuai dengan instrumen hukum.5 Perihal rezim keanekaragaman hayati, secara umum CBD berlaku pada pemanfaatan terhadap sumber daya genetik yang berada di dalam jurisdiksi nasional suatu negara. Dengan demikian, persyaratan CBD Access Benefit Sharing telah membatasi penerapannya terhadap MGRs di ABNJ (hanya berlaku untuk kegiatan di luar jurisdiksi nasional sepanjang negara tersebut mengatur kegiatan warga negaranya sendiri). Namun di ABNJ, CBD mengatur bahwa negara harus bekerja sama secara langsung dengan negara yang lain atau melalui organisasi internasional yang berkompeten untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.6 Dari hal tersebut, timbul pertanyaan, apakah keberadaan instrumen hukum internasional terhadap hak kekayaan intelektual (IPRs), khususnya paten, sesuai dengan kompleksitas rezim hukum MGRs. 7 Penemuan baru mengungkapkan terdapat potensial MGRs yang tak ternilai untuk aplikasi dalam bidang bioteknologi dan farmasi.8 Menariknya, tinjauan dari Sekretariat CBD terhadap dampak dari IPRs dalam tujuan CBD menyatakan bahwa “mengidentifikasi dan mengalokasikan IPR akan menjadi bagian penting mengendalikan akses untuk 1
Hugh Govan, 2014. The Pacific Islands and Biodiversity Beyond National Jurisdiction: Briefing note of the Council of Regional Organisations in the Pacific members of the Marine Sector Working Group, https://www.researchgate.net/publication/273693727_The_Pacific_Islands_and_Biodiversity_Beyond_National_Juris diction_Briefing_note_of_the_Council_of_Regional_Organisations_in_the_Pacific_members_of_the_Marine_Sector_Worki ng_Group. hal. 5 2 U.N. Secretary-General, Oceans and the Law of the Sea: Rep of the Secretary General, Para. 61, U.N. Doc. A/62/66 (Mar. 12, 2007) 3 Angelica Bonfanti, Seline Trevisanut. 2011. TRIPs on the High Seas: Intellectual Property Rights on Marine Genetic Resources. http://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1078&context=bjil. hal. 189 4 Gulardi Nurbintoro, Haryo Budi Nugroho, 2016, Biodiversity Beyond National Jurisdiction: Current Debate and Indonesia’s Interest, http://ilrev.ui.ac.id/index.php/home/article/view/213. hal. 1 5 Angelica Bonfati, Op.Cit.,. hal. 190 6 Eve Heafey, 2014, Access and Benefit Sharing of Marine Genetic Resources from Areas beyond National Jurisdiction: Intellectual PropertyFriend, Not Foe, http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1390&context=cjil. hal. 501 7 Angelica Bonfati, Loc.Cit. 8 Kristen E. Zewers, 2008, Debated Heroes from the Deep Sea – Marine Genetic Resources, http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/02/article_0008.html
sumber daya genetik dan memfasilitasi pembagian manfaat yang adil dan merata� 9 Meskipun Sekretariat CBD berpendapat demikian, kesesuaian MGRs untuk IPR masih dipertanyakan. Menurut beberapa prinsip yang utama, ABNJ merupakan sebuah sumber daya alam yang dapat diakses semua anggota dalam sebuah komunitas termasuk air, udara, dan habitat. Kegiatan di ABNJ harus bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan hasilnya harus dibagi secara merata ke semua partisipan kegiatan tersebut. Selain itu, MGRs tidak berkaitan secara langsung dengan rezim common heritage of mankind yang diatur dalam Bagian XI UNCLOS. Maka dari hal tersebut, pemberian paten atau penemuan yang diperoleh dari MGRs dapat dikatakan tidak sesuai dengan sifat dari ABNJ—hal tersebut dapat memberikan pemegang haknya sebuah hak eksklusif untuk menggunakan dan mengeksploitasi temuannya secara komersial. 10 Meskipun demikian, adanya urgensi kebutuhan untuk produk-produk farmasi yang baru berasal dari MGRs, terlepas dari isu kepemilikan paten dan hak ekslusifnya, potensial ekonomi yang luar biasa akan menjamin MGRs menjadi topik yang hangat diperbincangkan di komunitas internasional dalam beberapa tahun kedepan.11 Sebuah isu, perubahan iklim, telah menjadi sebuah ancaman baru dengan dampak yang telah terjadi, termasuk pengasaman laut (ocean acidification). Situasi yang mengkhawatirkan tersebut telah meningkatkan perhatian dunia politik dan telah menyebabkan terbentuknya sebuah Ad-Hoc Open-ended Informal Working Group (BBNJ Working Group) pada tahun 2004.12 Pada tahun 2011, Working Group tersebut telah menyerahkan sebuah rekomendasi ke General Assembly untuk memulai proses pembahasan isu pemanfaatan berkelanjutan atas MGRs pada sebuah kerangka hukum yang telah ada atau dalam perjanjian yang masih dikembangkan di bawah rezim UNCLOS. Rekomendasi Working Group tersebut mencakup : 1.) diskusi mengenai MGRs, termasuk isu pembagian manfaatnya; 2.) alat manajemen berbasis wilayah, termasuk perlindungan wilayah laut dan penilaian dampak lingkungan; 3.) peningkatan kapasitas serta transfer teknologi kelautan (dikenal sebagai The 2011 Package Deal).13 Sampai pada Januari 2015, telah ada 9 pertemuan yang diadakan oleh Working Group yang selanjutnya hasil pembahasan dari pertemuan-pertemuan tersebut dilaporkan kepada United Nations General Assembly untuk memperoleh hasil dari diskusi tersebut, termasuk pengembangan sebuah instrumen hukum internasional di bawah UNCLOS. Berdasarkan laporan dari Working Group tersebut, General Assembly mengadopsi Resolution 69/292 dan selanjutnya membentuk sebuah panitia persiapan (PrepCom) dengan maksud untuk membuat rekomendasi kepada General Assembly perihal rancangan instrumen hukum internasional. Inti pembahasan yang dibahas oleh PrepCom antara lain : a.) konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan atas keanekaragaman hayati laut di luar jurisdiksi nasional; b.) MGRs; c.) pembagian atas manfaat yang didapat; d.) alat manajemen berbasis wilayah; e.) perlindungan wilayah laut; f.) penilaian aspek lingkungan dan transfer teknologi kelautan termasuk peningkatan kapasitas.14 Pada 10 Juli 2017, PrepCom telah mengadakan pertemuan yang ke-4. Beberapa delegasi dari negara menyampaikan kepentingan mereka terkait dengan hal-hal yang dibahas. Bangladesh, untuk Least Developed Countries (LCDs), menegaskan bahwa rekomendasi yang akan disampaikan seharusnya membantu menyeimbangkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Nepal menyampaikan bahwa kebutuhan untuk mengatur mengenai perubahan iklim pada lautan dan pegunungan, dan untuk membagi manfaat secara merata, termasuk Land-Locked Developing Countries (LLDCs). Indonesia juga menegaskan: keadilan antar generasi, pembagian manfaat yang adil dan merata, common concern of humankind, dan perihal jurisdiksi nasional terhadap wilayah di luar landas kontinen. Nauru, untuk Pacific Small Island Developing States (PSIDS), menyampaikan untuk memasukan pengetahuan tradisional dan mekanisme pendanaan yang mendukun 9
Eve Heafey. Op.Cit. hal. 510
10
Angelica Bonfati. Op.Cit. hal. 204 Kristen E. Zewers, Op.Cit. 12 Hugh Govan, Loc.Cit. 13 United Nations, General Assembly, Letter Dated 30 June 2011 from the Co-Chairs of the Ad Hoc Open-end Informal Working Group to the President of the General Assembly: Recommendations of the Ad Hoc Open-ended Informal Working Group to study issues relating to the conservation and sustainable use of marine biological diversity beyond areas of national jurisdiction and Co-Chairs’ summary of discussions, A/66/119, para. 1 (b) 14 Summary of the Fourth Session of the Preparatory Committee on Marine Biodiversity Beyond Areas of National Jurisdiction: 10-21 July 2017. 2017. http://enb.iisd.org/download/pdf/enb25141e.pdf.,hal. 2 11
implementasi instrumen hukum internasional tersebut, dan bergerak maju dalam perlindungan keanekaragaman hayati laut.15 Sementara mayoritas partisipan PrepCom mempertimbangkam hal-hal tersebut, untuk keadaan yang lebih baik atau buruk, PrepCom telah melaksanakan mandatnya.
15
Ibid., hal. 3