Pentingnya Kepastian Hukum dalam Melindungi Konsumen Berbasis Teknologi
Dari : Monica Lowena Pitoy ALSA LC UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
KATA PENGANTAR Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Maha Esa yang telah memberikan berkat yang sungguh luar biasa. Sehingga saya dapat menyelesaikan legal review yang berjudul “Pentingnya Kepastian Hukum dalam Melindungi Konsumen Berbasis Teknologi� dengan baik tanpa ada halangan yang begitu berat. Legal review ini telah saya selesaikan dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian legal review ini. Dengan karya ini, saya berharap dapat membuka pengetahuan kita tentang hukum dalam hal ini pentingnya suatu kepastian hukum yang mengatur suatu hal. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga legal review ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat untuk pembaca sekalian.
Manado, 7 Januari 2018. Penulis
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Era yang sedang dijalani saat ini adalah era globalisasi. Kata “globalisasi� diambil dari kata global, yang berarti universal (mendunia). Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya popular, dan bentuk interaksi yang lain. Globalisasi memiliki banyak definisi, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Lodge (1991), mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Globalisasi mengakibatkan munculnya modernisasi yang sangat berdampak pada perkembangan jaman. Hal ini disebabkan karena modernisasi merupakan perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Dengan adanya hal tersebut, membuat segala hal menjadi berkembang pesat, khususnya bidang teknologi yang dimana bidang ini membuat manusia lebih mudah mendapat suatu informasi. Perkembangan Teknologi pun mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya adalah bidang ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikai di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Inovasi yang dihasilkan karena perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi yakni Financial Techology (Fintech). Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), FinTech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu 1
inovasi di bidang jasa finansial. Saat ini financial technology menjadi bisnis yang berpeluang untuk terus bertumbuh secara global. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peluang besar yang dimiliki FinTech dilemahkan oleh tidak ada regulasi yang mengatur secara pasti, khususnya untuk negara Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum. Dengan hal tersebut, pasti akan mengakibatkan kekacauan terjadi, khususnya bagi para konsumen. Hal ini membuat para konsumen tidak dapat dilindungi haknya. 1.2 Rumusan Masalah 1. Mengapa financial technology merupakan bisnis yang sangat berpeluang? 2. Apakah fintech memiliki kepastian hukum? 3. Seberapa pentingnya perlindungan konsumen dalam Financial Technology ?
2
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Alasan Financial Technology Sangat Berpeluang Era digital semakin erat dengan kehidupan manusia. Mencari informasi, mentransfer uang, belanja, hingga memesan transportasi dapat dilakukan dengan adanya smartphone (handphone pintar). Mengutip data Statista1, nilai transaksi perusahaan teknologi keuangan alias financial technology (fintech) tahun ini diperkirakan mencapai US$ 18,65 miliar atau Rp 251,77 triliun. Dari jumlah itu, sekitar US$ 18,61 miliar merupakan kontribusi pembayaran digital. Dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 18,8 persen, nilai transaksi bisnis ini diperkirakan akan mencapai US$ 37,15 miliar atau Rp 501,52 triliun di tahun 2021. Jelas, ini potensi bisnis yang luar biasa. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertumbuh karena manfaat yang dimiliki oleh fintech sendiri, yakni : 1. Konsultasi keuangan pribadi secara gratis Dengan adanya Fintech, berkonsultasi keuangan pribadi dapat dilakukan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Namun, jika memang memakai biaya untuk konsultasi pasti tidak akan mengeluarkan uang banyak karena hanya membutuhkan modal untuk meng-install aplikasi dengan harga yang sangat terjangkau. Banyak deretan fintech Indonesia yang menyediakan layanan personal finance ini, mulai dari yang berbasis aplikasi mobile, seperti Jojonomic dan DompetSehat, sampai yang berbasis web seperti Finansialku. 2. Alternatif pinjaman semakin banyak Fintech memudahkan pengguna untuk mendapat pinjaman yang lebih besar dan lebih cepat pencairannya sesuai dengan kebutuhan pinjaman dan kemampuan klien untuk melunasi apa yang dipinjam. 1
Feriawan Hidayat, “Peluang Industri Fintech di Indonesia Masih Potensial�, diakses dari www.beritasatu.com , pada tanggal 8 Januari 2018 pukul 08.00 3
3. Memudahkan dalam memilih dan mengajukan produk keuangan Produk keuangan yang ada pada saat ini sangat banyak. Sehingga tak heran sebagai calon pengguna pun menjadi bingung untuk memilih produk keuangan. Apalagi, ada yang meng-klaim bahwa produknya adalah yang terbaik. Secara logis, tidak ada pedagang yang ingin mengakui keburukan dari produknya. Sehingga dengan adanya fintech yang tidak terafiliasi dengan bank dan lembaga keuangan manapun, produk keuangan yang ditawarkan oleh pihak fintech bisa menjadi pilihan yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan. 4. Transaksi pembayaran menjadi lebih ringkas dan cepat Dengan adanya kartu kredit, kartu debit, e-money, dan e-wallet, menggunakan uang tunai untuk pembayaran jadi makin terasa merepotkan dan ketinggalan zaman. Ini kian dipertegas dengan kehadiran fasilitas pembayaran cashless melalui pemindaian kode QR atau Quick Response. Salah satu contohnya adalah yang ditawarkan oleh Kesles dan Dimo. Jadi, jika berbelanja di merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan mereka, para pengguna tinggal minta pindai kode QR lewat ponsel. Tagihan belanja pun akan langsung terbayar. Adapun Kesles menawarkan layanan melalui aplikasi mobile phone, sementara layanan Dimo bisa dinikmati di fitur e-wallet dan mobile banking yang sudah bekerja sama. 5. Keputusan investasi menjadi lebih mudah Bagi mereka yang baru saja akan berinvestasi, fintech dapat memudahkan. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa produk fintech yang memiliki fitur live chat sehingga sang investor dapat lebih mudah mencari info mengenai investasinya. 6. Bisa berdonasi dimanapun dan kapanpun Sebagai makhluk sosial, hidup akan terasa lebih bahagia jika memiliki kesempatan untuk dapat berbagi kepada sesama. Namun, kadangkala keinginan untuk berbagi seringkali dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan adanya fintech, berdonasi akan menjadi lebih mudah. Hal ini disebabkan karena adanya situs-situs untuk berdonasi seperti KitaBisa, Dompet Dhuafa, AyoAmal, IndoKasih, IndoRelawan dan masih banyak lagi. 4
2.2 Kepastian Hukum dalam Financial Technology Kata hukum berasal dari kata Arab “hukm� (jamaknya ahkam) yang lazim di Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Kata inilah yang kemudian lama-kelamaan dinamakan Hukum2. Hukum sangat sulit untuk di definisikan karena hukum memiliki banyak segi dan demikian luas. Seperti yang ditulis oleh Immanuel Kant pada lebih dari 200 tahun yang lalu bahwa, “Noch Suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht�3 (Sampai sekarang para ahli hukum masih mencari definisi hukum). Hukum terdapat di seluruh dunia, dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Khususnya negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Hukum yang dilanggar pasti akan mengakibatkan hukuman. Hal ini ada karena dalam hukum berlaku lex dura, sed tamen scripta4 (UndangUndang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya). Jika suatu negara tidak memiliki hukum untuk setiap masyarakatnya, yakni dapat mengakibatkan : 1. Kekacauan di masyarakat Hal ini disebabkan karena tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Tidak ada petunjuk benar atau salah, atau apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. 2
R. Abdul Djamali, Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, cet. ke-3, 2002), hlm. 11.
3
L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. ke30, 2017), hal.1.
4
Id. at 14. 5
2. Tidak akan terbentuknya keadilan sosial Ini dikarenakan tidak ada pengadilan, dan hukuman yang mempunyai sifat mengikat dan memberi efek jera bagi pelaku. Juga tidak ada efek psikologis di masyarakat yang mengekang dirinya dari berbuat yang tidak seharusnya. 3. Kesulitan mencapai suatu pembangunan Hukum mempunyai sifat mengikat dan memaksa sehingga bisa memaksa warga Negara melakukan kewajiban- kewajibannya baik terhadap masyarakat maupun terhadap negaranya. Contoh: dengan adanya hukum, masyarakat akan membayar pajak dengan teratur dan hal ini akan meyukseskan pembangunan. Sebagai negara hukum, apapun yang ada di Indonesia pasti memiliki aturan yang telah ditetapkan. Namun hal ini tidak berlaku bagi Financial Technology (Fintech) yang saat ini telah hadir di Indonesia. Walaupun manfaat yang diberikan oleh Fintech sangat memudahkan banyak pihak, namun segala manfaat tersebut terhalangi oleh tidak adanya kepastian hukum yang diatur secara jelas. Saat ini urusan pinjam – meminjam dalam Financial Technology (Fintech) hanya berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang merupakan aturan hukum yang berlaku secara umum. Sedangkan dalam hukum berlaku asas “lex specialis derogate legi generali”5 yang berarti bahwa Undang - Undang bersifat khusus mengesampingkan Undang – Undang yang bersifat umum. Dengan kata lain, aturan yang khusus merupakan sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Kepastian hukum sangatlah penting untuk menjamin bahwa hukum harus dijalankan dengan baik atau tepat. Jika hukum tidak ada kepastian, maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri, maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum bagi penyelengaraan suatu negara 5
Joko Wibowo, “Asas-Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan”, diakses dari jokopas.blogspot.co.id, pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 21.00 6
adalah suatu konsep untuk memastikan bahwa hukum berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau kelompok. 2.3 Pentingnya Perlindungan Konsumen Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata “Consumer” (Inggris – Amerika), atau Consument / Konsument (Belanda). Secara harfiah, arti kata Consumer itu adalah setiap orang yang menggunakan barang. Adapun pengertian konsumen menurut Kotler, yakni “Consumers are individuals and households for personal use producers are individual and organization buying for the purpose of producing6 (Konsumen adalah individu kau m rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi). Perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat membuat konsumen berada di posisi yang semakin melemah. Seperti prinsip dari pelaku ekonomi yakni “Pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya”. Sehingga konsumen dikorbankan oleh pelaku usaha hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mengingat bahwa perkembangan dunia bisnis yang semakin cepat, maka perlu diusahakan suatu bentuk perlindungan konsumen yang semakin efektif pula. Sebab jika tidak maka posisi konsumen tidak lagi menjadi subjek dalam bisnis, tetapi menjadi objek potensial dirugikan7. Adapun alasan pokok mengapa para konsumen berhak untuk dilindungi menurut Janus Sidabalok, yakni8 :
6
Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) hal. 63.
7
Husni Syawali dan Neni Sru Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: Mandar Maju, 2010) hal.5
8
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet. ke2, 2010) 7
1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut UUD 1945 2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampat negatif penggunaaan teknologi 3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional 4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen Penting pula untuk mengetahui landasan perlindungan konsumen berupa asas-asas yang terkandung dalam perlindungan konsumen, yakni9 : 1. Asas Manfaat perlindungan
: Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan konsumen
harus
memberikan
manfaat
sebesar-besarnya
bagi
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan 2. Asas Keadilan
: Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal
dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil 3. Asas Keseimbangan : Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen : Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan 5. Asas Kepastian Hukum : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 20 9
Ade Sanjaya, “Hukum Perdata: Pengertian Perlindungan Konsumen Definisi dalam Hukum UndangUndang�, diakses dari www.landasanteori.com , pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 20.00 8
April 1999 dan baru diberlakukan pada satu tahun kemudian (20 April 2000) dimana menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memuat aturan – aturan hukum tentang perlindungan terhadap konsumen berupa paying (umbrella) bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang – undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Namun, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 ini tidak berlaku bagi Konsumen Financial Technology (Fintech). Hal ini dikarenakan oleh UUPK No. 8 Tahun 1999 tidak menyangkut unsur mengenai perlindungan berbasis teknologi. Sehingga sangat membuka kemungkinan terbentuknya Undang – Undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan – ketentuan yang melindungi konsumen berbasis teknologi.
9
BAB 3 PENUTUP 3.1 Kesimpulan Era globalisasi mengakibatkan perkembangan yang sangat pesat pada berbagai hal yang ada di berbagai belahan dunia. Globalisasi mengakibatkan perkembangan di bidang ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Namun, tidak dapat dipungkiri perkembangan dalam bidang teknologi terus berkembang secara signifikan dan dapat dilihat
secara
langsung.
Dengan
adanya
perkembangan
teknologi,
memicu
perkembangan di bidang ekonomi dikarenakan perkembangan ekonomi di suatu negara dapat terlihat kemajuannya sesuai dengan perkembangan teknologi dalam negara tersebut. Dengan perkembangan yang ada, manusia pun mulai berinovasi untuk membuat berbagai hal baru yang sesuai dengan perkembangan jaman dan tentunya menguntungkan. Adapun inovasi yang dihasilkan dalam bidang teknologi dan ekonomi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan karena memiliki potensi untuk terus bertumbuh secara global, yakni Financial Technology (Fintech). Inovasi Financial Technology ini menawarkan berbagai kemudahan yang sangat menguntungkan. Sehingga tidak heran jika financial technology (fintech) dapat terus bertumbuh secara pesat. Namun, berbagai kemudahan itu terhalangi oleh belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas mengenai fintech. Suatu regulasi sangatlah penting dalam berbagai bidang. Tanpa regulasi, tentu akan terjadi suatu hal buruk yang memancing kekacauan yang bisa saja menjadi begitu besar. Sampai saat ini, Financial Technology hanya berpatokan pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang merupakan hukum yang mengatur secara umum saja. Sedangkan yang diperlukan oleh Financial Technology ini adalah hukum yang harus mengatur secara khusus. Sehingga dapat dikatakan bahwa financial technology merupakan inovasi yang memudahkan namun berisiko tinggi. Adapun mengenai perlindungan konsumen. Konsumen sangatlah penting dalam perekonomian suatu negara. Konsumen merupakan pelaku ekonomi yang dimana membutuhkan suatu perlindungan. Saat ini, banyak terjadi kasus yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Hal ini dapat terjadi karena adanya prinsip ekonomi yang 10
dijunjung tinggi oleh pelaku usaha yakni “pengorbanan atau pengeluaran sekecil – kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya”. Sehingga para pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya melakukan hal curang yang sangat merugikan konsumen. Untuk itu perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjamin hak adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Di Indonesia pun, perlindungan konsumen telah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, UUPK No. 8 Tahun 1999 hanyalah bersifat umum dan sama sekali tidak menyinggung mengenai perlindungan konsumen berbasis teknologi yang harus dimiliki oleh konsumen Fintech. Sehingga ini membuat terbukanya peluang bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pelindungan bagi para konsumen dengan diadakannya Undang-Undang baru yang memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen berbasis teknologi. 3.2 Saran •
Masyarakat
: Sebagai masyarakat sebaiknya haruslah lebih berhati-hati dalam
memilih Financial Technology sebagai pilihan untuk berinvestasi, dan sebagainya. Ini dikarenakan karena pada saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara jelas mengenai Financial Technology ini. Sehingga jika pada satu saat mengalami masalah dan pada saat itu belum memiliki regulasi yang jelas, tentunya masalah itu tidak dapat diproses melalui hukum. •
Pemerintah
: Financial Technology merupakan inovasi yang sungguh
berpotensi dikarenakan manfaat yang sungguh memudahkan para pengguna. Namun, kepastian hukum yang tidak dimiliki Fintech Indonesia menjadi terhalang pertumbuhannya. Untuk itu, pemerintah sebaiknya membuat suatu peraturan yang khusus mengenai financial technology agar terciptanya suatu kepastian hukum.
11
DAFTAR PUSTAKA Djamali, Abdur R. 2002. Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju. Hidayat, Feriawan. 2017. Peluang Industri Fintech di Indonesia Masih Potensial. Diambil dari: www.beritasatu.com (8 Januari 2018) Sadino, Oetarid (Penterjemah). 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Pradnya Paramita Sanjaya, Ade. 2015. Hukum Perdata : Pengertian Perlindungan Konsumen Definisi dalam Hukum Undang-Undang. Diambil dari: www.landasanteori.com (11 Januari 2018) Sidabalok, Janus. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Suherman, Ade Maman. 2002. Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Jakarta: Ghalia Indonesia Syawali, Husni dan Neni Sru Imaniyati. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung : Mandar Maju Wibowo, Joko. 2013. Asas-Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan. Diambil dari: jokopas.blogspot.co.id (9 Januari 2018)
12