Legal Review Oleh Muhammad Riduan “Dana Desa Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Negeri�
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dengan luas daratan 2.001.648,92 km. Dengan wilayahnya yang luas Indonesia dibutuhkan pemerintahan yang stabil dan memberikan kewenangan tersendiri
ditiap
daerahnya
agar
terjaminnya
pemerataan
pembangunan.
Pembangunan di Indonesia pada zaman orde baru hanya dipusatkan di pulau Jawa hal ini membuat tidak terjadinya pemerataan pembangunan di Indonesia. Melalui Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan lah kebijakan yang memberi otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Hal ini berarti dalam melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah
menegaskan
bahwa
keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa / rekening Desa.Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelengarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragamam,
partisipasi,
otonomi
asli,
demokrasi
dan
pemberdayaan
masyarakat. Melalui ADD ini, Pemerintah Daerah berupaya membangkitkan lagi nilainilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa itu dana desa dan bagaimana pengelolaanya di Indonesia? 2. Sisi positif dan negatif dalam pengelolaan dana desa di Indonesia?
BAB II PEMBAHASAN
1. Dana Desa dan Pengelolaannya di Indonesia Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan
untuk
mebiayai
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa 1. Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan. Pada kenyataannya, masih banyak kasus tentang pemanfaatan dana desa yang tidak tepat sasaran seperti terjadi korupsi dana desa untuk membeli narkoba yang dilakukan oleh mantan Bendesa Adat Samuan Desa Carangsari, Kabupaten Badung, I Made Darma (Bali Tribune. 13 Oktober 2015). Penyalahgunaan dana desa juga bisa terjadi dikarenakan beberapa 1 http://www.keuangandesa.com/2015/01/mengawal-dana-desa/. diakses pada 5 September 2016 jam 17.58 WIB
faktor seperti desa belum siap mengelola dana tersebut, kurangnya sumber daya manusia, pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel 2. Pola penyaluran Dana Desa berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2015 ditentukan dalam 3 tahap yaitu 40%, 40% dan 20%. Nah untuk tahun anggaran 2016 ini nantinya akan mengacu pada pola baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui PMK Nomor 40/PMK.07/2016 dimana penyaluran dana desa diatur menjadi hanya 2 tahapan saja yaitu 60% dan 40%.Semetara itu, Kementerian Desa PDTT juga telah mengatur secara jelas tentang prioritas penggunaan dana desa melalui Permendesa Nomor 21 Tahun 2016. Tujuan dari dibuatnya Permendesa No 21/2016 ini antara lain yaitu: 
Sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;

Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa;

Sebagai
acuan
bagi
Pemerintah
dalam
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan penggunaan Dana Desa3. Untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Dana Desa, pemerintah melakukan pengaturan kembali tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan 2 http://www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/agar-pemanfaatan-dana-desa-tepatsasaran_5692dd612b7a61a60dcc71ec. diakses pada 5 September 2016 jam 18.58 WIB
3 www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/agar-pemanfaatan-dana-desa-tepatsasaran_5692dd612b7a61a60dcc71ec. diakses pada 5 September 2016 jam 18.58 WIB
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 28 Desember 2015. Sesuai peraturan ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota secara berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi. Pertama, alokasi dasar, sebesar 90 persen. Kedua, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen4. Di dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan bahwa Dana Desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten/ kota juga melakukan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD baru dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah kabupaten/ kota telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: (1) Perda tentang APBD tahun 2016; (2) Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun 2015. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD juga baru dilakukan apabila pemerintah Desa telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut: (1) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2016; dan (2) Laporan realisasi 4 http://www.keuangandesa.com/category/presentasi/prioritas-dana-desa/ diakses pada 5 September 2016 jam 18.00 WIB
penggunaan Dana Desa tahun 2015. Untuk memastikan pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pemantauan dan asistensi kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota yang meliputi lima aspek penting yaitu: (a) Penerbitan Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa; (b) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; (c) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi Dana Desa tahun 2015; (d) Sisa Dana Desa tahun 2015; dan (e) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Untuk mendukung sosialisasi dan memperkuat pengawasan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah membentuk Satgas Desa. Satgas juga akan membantu identifikasi berbagai permasalahan yang menyumbat alokasi Dana Desa 5. 2. Sisi Positif dan Negatif dalam pengelolaan dana desa di Indonesia Fungsi pemerintah adalah memberikan atau menyediakan pelayanan kepada masyarakat (publik sercive), sedangkan fungsi penunjang adalah pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan
dalam
masyarakat,
pemberdayaan
akan
mendorong
kemandirian
5 http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sektor-infrastruktur-prioritas-penggunaan-dana-desa2016/ diakses pada 5 September 2016 jam 20.30 WIB
masyarakat, dan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 6. Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya 7. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, desa atau sebutan lainnya telah ada dan diakui keberadaannya. Perhatian khusus mulai dilakukan oleh pemerintahan di masa sekarang. Peraturan desa pun mulai diterbitkan guna menguatkan kedudukan desa sebagai bagian dari otonomi daerah. Sebelum akhirnya disahkan, beberapa pihak sempat berpolemik mengenai UU Desa ini. Pihak yang mendukung merasa bahwa selama ini desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Desa kemudian identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, profesi tak mentereng serta kemiskinan. Yang terjadi kemudian penduduk usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke kota, dengan harapan
memperbaiki
tingkat
kesejahteraannya.
Akibatnya
desa
semakin
terpinggirkan sementara kota mengalami over population. Karenanya mereka menilai guyuran dana diharapkan mampu mengubah wajah desa, minimal menghambat meledaknya arus urbanisasi di kemudian hari 8. Pemerintah mengucurkan dana desa dengan maksud dan keinginan agar tidak ada kesenjangan diantara desa dan kota. Dana yang telah ada dapat diberdayakan untuk mengembangkan seluas-luasnya kepentingan desa, demi terwujudnya kesejahteraan yang merata. Selain itu dana desa juga dapat digunakan untuk 6 Makhfudz Muhammad, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.60. 7 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hlm.93. 8 http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/manfaat-bijak-dana-desa diakses pada 6 September 2016 jam 17.00 WIB
membangun fasilitas serta infrastruktur yang menunjang kehidupan masyarakat desa, apa-apa saja yang belum terpenuhi di desa dapat dilengkapi lambat laun. Sehingga desa tidak identik lagi dengan warganya yang selalu melarikan diri ke kota demi kehidupan dan penghidupan yang layak. Dalam hal membangun dan mengembangkan desa akan terasa lebih ringan karena tidak harus memungut dan meminta
biaya
sumbangan
dari
tiap-tiap
warga
desa.
Luas
desa
pun
menguntungkan para kepala desa atau pemuka desa untuk dapat mengumpulkan warganya duduk bersama membicarakan hal-hal apa saja yang akan dibangun dan dikembangkan bersama. Tentu saja dana desa sangat menguntungkan apabila partisipasi dari antusias masyarakat tinggi. Masyarakat desa semakin dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik, dengan kata lain proses pencedersaan masyarakat desa juga dapat terwujud dari pengembangan desa tersebut. Apabila dikaji lebih jauh lagi tentang pengalokasian dana desa tetap akan menemui titik lemahnya, karena hal yang paling mendasar adalah program dana desa yang ada di masa sekarang baru berjalan beberapa tahun. Sosialisai pengalokasian dana desa masih dinilai kurang, tidak lengkap jika praktek tanpa sebuah teori dalam bahasa singkatnya. Hal yang menonjol adalah dana yang turun dari RKUN tidak langsung turun ke RKD, persoalan yang didapat, bisa saja dana yang tadinya 1,4 milyar hanya tersalurkan sebagian atau lebih kecil lagi. Tranparansi keuangan dirasa sangat perlu, agar menciptakan susunan good goverment yang terstruktur dari tingkat atas hingga tingkat yang paling bawah . Belum lagi sebagian besar Kabupaten di Indonesia selaku penyalur dana desa belum membuat aturan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dan desa. Sehingga dana desa rawan diselewengkan dalam tingkat kabupaten Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga tidak tersusun dengan kebutuhan desa, akibatnya di
desa masih banyak jalan dan infrastruktur yang rusak, sehingga sangat mengganggu perekonomian masyarakat. Penggelontoran dana desa sendiri memang seharusnya mengikuti mekanisme penyusunan anggaran, tujuannya untuk merincikan kebutuhan yang sesuai dengan keadaan desa9. Sumber Daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu faktor terhambatnya pengalokasian dana desa. Tantangan terbesarnya adalah dengan keterbatasan SDM yang ada di desa, mampukah desa mampu untuk mengelola dana sebesar itu? Kekhawatiran muncul jika dana tersebut disalah gunakan, kitapun tidak bisa menutup mata,
karena
masih
terbatasnya
SDM
untuk
mengelola
keuangan
desa.
Kekhawatiran akan rawannya penyimpangan ADD tersebut bukan tidak beralasan, mengingat banyaknya pejabat yang korupsi. Jika berkaca pada era otonomi daerah sekarang, sebanyak 525 kepala daerah terjerat kasus korupsi akibat penyelewengan keuangan negara. Jika desa memproleh dana milyaran dalam setahun, bukan hal yang mustahil jika kemudian hari, banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum karena telah merugikan keuangan negara. Praktik korupsipun akan berpindah dari kota ke desa. Selain itu kita juga bisa memperkirakan akan adanya Potensi disalokasi dana desa, belanja birokrasi besar di desa. Sehingga mengancam anggaran pembangunan infrastruktur. Seperti postur anggaran APBN dan APBD yang mengalokasi belanja birokrasi singga 50% 10.
9 http://www.rmol.co/read/2015/05/03/201206/Fitra-Temukan-9-PermasalahanTerkait-Pencairan-Dana-Desa- diakses pada 6 September 2016 jam 18.20 WIB 10.
http://m.kompasiana.com/sopianhadi83/alokasi-dana-desa-dantantangannya_54f6837da33311e6058b4e9f diakses pada 6 September 2016 jam 19.10 WIB
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan
untuk
mebiayai
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah mengucurkan dana desa dengan maksud dan keinginan agar tidak ada kesenjangan diantara desa dan kota. Dana yang telah ada dapat diberdayakan untuk mengembangkan
seluas-luasnya
kepentingan
desa,
demi
terwujudnya
kesejahteraan yang merata. Selain itu dana desa juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas serta infrastruktur yang menunjang kehidupan masyarakat desa, apa-apa saja yang belum terpenuhi di desa dapat dilengkapi lambat laun. Sehingga desa tidak identik lagi dengan warganya yang selalu melarikan diri ke kota demi kehidupan dan penghidupan yang layak. Dalam hal membangun dan mengembangkan desa akan terasa lebih ringan karena tidak harus memungut dan meminta biaya sumbangan dari tiap-tiap warga desa.
DAFTAR PUSTAKA Muhammad Makhfudz. 2013 . Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha ilmu. DR. Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. http://www.keuangandesa.com/2015/01/mengawal-dana-desa/ http://www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/agar-pemanfaatan-dana-desa-tepatsasaran_5692dd612b7a61a60dcc71ec. www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/agar-pemanfaatan-dana-desa-tepatsasaran_5692dd612b7a61a60dcc71ec. http://www.keuangandesa.com/category/presentasi/prioritas-dana-desa/
http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sektor-infrastruktur-prioritaspenggunaandana-desa-2016/
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/manfaat-bijak-dana-desa http://www.rmol.co/read/2015/05/03/201206/Fitra-Temukan-9-Permasalahan-TerkaitPencairan-Dana-Desahttp://m.kompasiana.com/sopianhadi83/alokasi-dana-desa-dantantangannya_54f6837da33311e6058b4e9f