ALSA INDONESIA LEGAL REVIEW COMPETITION 2018 ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: MENELISIK RESIKO YANG AKAN DI DAPAT DALAM PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.1 Oleh: 1. Muhammad Harits (02011381722396) 2. Ahmad Widad Mutazhor (02011281722132) 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Financial Technology (FinTech) dalam lembaga perbankan.2Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology” (FinTech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern (Sukma 2016).3 Konsep FinTech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending, serta crowd funding (Siregar 2016).4 Peran teknologi finansial (fintech) bagi indonesia antara lain 1. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, 2. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, 3. Mendorong distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata di 17.000 pulau, 4. Meningkatkan Inklusi keuangan nasional, 5, Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah.5Untuk mengoptimalkan peran FinTech di Indonesia, maka perlu dibangun sinergi bisnis FinTech dengan Industri Incumbents (Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank).6 Pertama, kolaborasi jalur informasi antara FinTech dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi (distribution channel) yang sudah dibangun, supaya Pemanfaatan fungsi FinTech diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan. Kedua, kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk 1
Tulisan ini ditujukan untuk ALSA Legal Review Competition 2018 Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP KUALITAS LAYANANPERBANKAN DI INDONESIA”. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pelita Harapan Tangerang. Volume 20 No. 1, April 2017, ISSN 1979 – 6471. 2
3
Ibid. Ibid. 5 Muliaman D. Hadad, Ph.D, “Financial Technology (FinTech) di Indonesia”. Kuliah Umum tentang FinTech – IBS, Jakarta, 2 Juni 2017. 6 Ibid. 4
ini, pelaku FinTech bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain (desain thinking) untuk membuat produk (bundling product) yang bermanfaat bagi kedua pihak supaya Sinergi ini bisa dilakukan oleh bank yang berbisnis inti di UMKM dengan FinTech yang menyediakan platform UMKM digital.7 Akan tetapi dari semua keuntungan tersebut terdapat banyak resiko dalam pengembangan teknologi finansial di indonesia seperti, Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun forcemajeurdari kegiatan FinTech dan juga Isu privasi pengguna FinTech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan hacker,malware,dll).8 Kedua hal tersebut sangat merugikan bagi konsumen pengguna teknologi finansial (fintech) di indonesia. Resiko tersebut bukan hanya berimbas ke konsumen saja akan tetapi berimbas juga ke kepentingan nasional seperti, Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh FinTech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.9Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.10Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.11Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai aturan yang mengatur teknologi finansial (fintech) di indonesia. Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan OJK Hendrikus Passagi menuturkan, setidaknya masih ada 30 perusahaan fintech lending yang sedang dalam proses mendaftar ke OJK. Lalu terdapat 10 perusahaan fintech yang datang dan berniat untuk mengajukan izin. Bisnis fintech lending dalam negeri memang terhitung berkembang pesat. Data OJK mencatat, hingga kuartal III 2017, penyaluran pinjaman telah mencapai Rp 1,4 triliun. Jumlah tersebut naik 497% dari realisasi Desember tahun lalu yang hanya tercatat Rp 242,49 miliar. “Dari yang sudah terdaftar 22 fintech kami juga dorong untuk ekspansi wilayah untuk membangun Indonesia dari pinggir,� terang Hendrikus, baru-baru ini.12Salah satu pemicu pertumbuhan P2P Lending di Indonesia adalah masih sangat rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Asosiasi FinTech Indonesia melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum bankable di Indonesia yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan.13Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia Dian Kurniadi mengaku tidak masalah dengan pengenaan pajak kepada pelaku industri niaga elektronik asalkan ada regulasi yang jelas untuk mengatur kewajiban perpajakan tersebut. Untuk 7
Ibid. Ibid. 9 Ibid. 10 REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, BAB I, Pasal 1 ayat 1. 11 Ibid, ayat 3. 12 P2P Lending, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. (https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending) 13 Ibid 8
sementara, sambil menunggu adanya peraturan pepajakan bagi perdagangan daring, ia mengusulkan bisnis niaga elektronik dikenakan pajak yang terkait sektor jasa karena banyak unit bisnis teknologi finansial (fintech) telah berbadan hukum. Tentunya, dalam bisnis fintech, kata dia, sebagian besar pendapatannya berasal dari jasa. Untuk itu, tentunya kita bisa mengikuti regulasi perpajakan yang berlaku bagi sektor jasa.14 Oleh karena itu Essesialnya POJK NO 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi masih terdapat cela karena belum diaturnya regulasi tentang pajak untuk teknologi finansial. Penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT diberi kesempatan oleh OJK selama 6 bulan ke depan untuk melakukan registrasi keanggotaan ke OJK, dengan syarat di antaranya, penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account di perbankan, serta menempatkan data center di dalam negeri. Para pemberi pinjaman nantinya akan mengirimkan dana pinjaman ke virtual account tersebut, sedangkan escrow account digunakan sebagai rekening bersama, di mana penerima pinjaman harus mengirimkan kembali dana yang mereka pinjam ke rekening tersebut, untuk kemudian disalurkan kepada para pemberi pinjaman.15 Untuk menyelenggarakan bisnis P2P lending, OJK juga mengharuskan kepemilikan modal minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Dan setelah mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut harus sudah naik hingga mencapai Rp 2,5 miliar. Selain itu, guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp 2 miliar dengan mata uang rupiah.16
1.2 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara Layanan Penyelenggara pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI/fintech) untuk mendaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? 2. Bagaimana mengurangi resiko yang merugikan konsumen dan pemerintah di bidang teknologi finansial (fintech)?
14
Kementrian Peindustrian Republik Indonesia, “Menperin Ingin Pajak E-Commerce Diatur Sederhana�. 8 Oktober 2017. (http://www.kemenperin.go.id/artikel/16248/Menperin-Ingin-Pajak-ECommerce-Diatur-Sederhana) 15 Eduardo Simorangkir, “OJK Keluarkan Aturan Fintech, Ini Isinya�. Detik Finance, 10 januari 2017 (https://finance.detik.com/moneter/d-3392510/ojk-keluarkan-aturan-fintech-ini-isinya). 16 Ibid.
2. PEMBAHASAN 2.1 cara Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech) untuk mendaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Untuk permohonan pendafataran Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara harus berbadan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.17 Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. 18 Terdapat dua macam penyelenggara yang dibolehkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu, Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.19 bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.20 Selanjutnya Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran sebaliknya Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.21 Persyaratan Dokumen pendaftaran Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai berikut, Akta pendirian, Data pemegang saham, direksi, dan komisaris, Bukti pemenuhan permodalan, Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna, Surat keterangan domisili penyelenggara, Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha.22 OJK melakukan penelitian kelengkapan, analisis kelayakan, serta analisis pemenuhan ketentuan dan akan mengeluarkan Persetujuan /Penolakan Pendaftaran, maks. 10 hari. Selanjutnya Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK.23
17
REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, BAB I, Pasal 1 ayat 6. 18 Ibid, BAB II, Pasal 8 ayat 1 19 Ibid, BAB I, Pasal 2 ayat 2 20 Ibid, BAB I, Pasal 1 ayat 10 21 Ibid, BAB II, Pasal 4 ayat 1-2 22 Tim pengembang Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan, “Sosialisasi POJK No. 77/POJK.01/2016, Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi InformasI�. Jakarta 14 Februari 2017. (https://fintech.id/ideas/ideas-detail?id=231 , https://goo.gl/gFEsIo ) 23 Ibid
Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal. Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK. Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian. Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, - 10 - harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.24 2.2 Resiko yang merugikan konsumen dan pemerintah di bidang teknologi finansial (fintech). Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh FinTech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. 25 Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Eny Panggabean menyatakan pihaknya telah merampungkan regulasi tersebut dan dalam tahap akhir yakni pencatatan di Kementerian Hukum dan HAM.26 poin utama yang masuk dalam cakupan aturan BI, terutama terkait mitigasi risiko dan perlindungan konsumen. "Intinya kami tetap mendukung inovasi tapi harus ada perlindungan konsumen yang baik, kemudian ada antimoney laundering dan mereka harus mendaftar ke Bank Indonesia," katanya. Adapun, aturan wajib tercatat BI tersebut, lanjut Eny, hanya untuk fintech yang bergerak dalam bidang sistem pembayaran yang memang berada di bawah otoritas BI. Selain itu, guna mewujudkan regulasi yang relevan tanpa menghambat perkembangan fintech, BI juga akan mengeluarkan regulatory sandbox. Adanya regulatory sandbox diharapkan dapat memudahkan para inventor fintech yang berpotensi terkendala oleh regulasi yang belum eksis untuk mengatur operasionalnya.27 Karena belum adanya regulasi pasti tentang teknologi finansial (fintech), Oleh karena itu pemerintah sudah mengatur Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.28 Menghubungkan lembaga fintech internasional lainnya sehingga dapat 24
REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, BAB II, Pasal 10 25 Muliaman D. Hadad, Ph.D, “Financial Technology FinTech di Indonesia”. Kuliah Umum tentang fintech-IBS, Jakarta 2 juni 2017. Komisioner OJK 26 Hendri Tri Widi Asworo, “BI Akan Rilis Aturan Fintech Bulan Ini”. Bisnis.com, jakarta 4 desember 2017. (http://finansial.bisnis.com/read/20171205/90/715236/bi-akan-rilis-aturan-fintech-h) 27 Ibid. 28 Adrian Sutedi, S.H., M.H., “Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuidasi, dan Kepailitan”, Sinar Grafika. Jakarta, Juni 2014 hlm. 32.
terjalin hubungan dengan komunitas global, untuk menetapkan praktik-praktik terbaik (best practices), pertukaran ide, dan berbagi keahlian.29 Kemudian dalam rangka kerja sama internasional, Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, Pasal 57 menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Kerja sama tersebut dapat meliputi kerja sama tukar-menukar informasi yang berkaitan dengan tugas bank sentral, termasuk di bidang pengawasan bank.30 Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjam meminjam keuangan berbasis teknologi informasi maka Undang-Undang di ataslah yang mengatur pelanggaran tersebut. Menjadi lembaga riset kebijakan yang membantu perkembangan sektor keuangan yang inklusif dan berbasis teknologi di Indonesia.31 Hal ini ditakutkan memberikan resiko untuk pemerintah, karena Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.32 Akan tetapi pemerintahan telah menyiapkan regulasi tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” di Undang-Undang No 9 tahun2013.33 Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.34 Teknologi finansial (fintech) atau penyelenggara pinjam meminjam keuangan berbasis teknologi informasi wajib menjaga kerahasiaan Penerima pinjamanan karena sudah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.35 Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Atas penjelasan atas Pasal 40 dinyatakan “keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan”.36 Akan tetapi bisa diperbolehkan apabila Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara karena sudah diatur Pasal 41A ayat (1) UU Perbankan juga dalam Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan 29
Asosiasi Fintech Indonesia, https://fintech.id/about-us. Adrian Sutedi, S.H., M.H., “Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuidasi, dan Kepailitan”, Sinar Grafika. Jakarta, Juni 2014 hlm. 32. 31 Asosiasi Fintech Indonesia, https://fintech.id/about-us. 32 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 9 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pedanaan Terorisme 33 Ibid. 34 Ibid. 35 Adrian Sutedi, S.H., M.H., “Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuidasi, dan Kepailitan”, Sinar Grafika. Jakarta, Juni 2014 hlm. 5. 36 Ibid, hlm. 7 30
Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.37 Selain itu untuk menjaga kerahasiaan (informasi) penerima pinjaman, penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus mengetahui adanya UndangUndang REPUBLIK INDONESIA No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.38 Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.39 Selanjutnya Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Dan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.40 Kerahasiaan informasi yang dimaksud ialah, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.41 Dalam hal-hal tersebut terdapat perbuatan yang dilarang yang diatur dalam undangundang tersebut di Pasal 30 dan 31, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.42 Resiko yang paling terbesar saat ini adalah wajib pajak karena banyak sekali startupstartup fintech yang di danai oleh investment luar maupun dana pribadi.43 Seperti contoh berikut, ojonomic justru fokus menjadi platform Software as a Service (SaaS) untuk mempermudah proses reimbursement. Saat ini mereka pun telah menghadirkan fitur absensi dengan teknologi pengenalan wajah. Pada bulan September 2016 yang lalu, startup yang didirikan oleh Indrasto Budisantoso ini telah mendapat pendanaan Seri A senilai US$1,5 juta (sekitar Rp19,7 miliar) yang dipimpin oleh Maloekoe Ventures. Contoh lainnya seperti ini 37
Ibid, hlm. 9 Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA No 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (ITE) 39 Ibid, Pasal 1 ayat 1 40 Ibid, Pasal 1 ayat 2-3 41 Ibid, Pasal 1 ayat 4 42 Ibid, Pasal 30-31 43 Aditya Hadi Pratama, “[Update] Kumpulan Startup Fintech di Indonesia�. TechAsia, 14 agustus 2017. (https://id.techinasia.com/daftar-startup-teknologi-jasa-finansial) 38
Sleekr sejauh ini baru mengungkap investasi tahap awal sebesar US$35.000 (sekitar Rp435 juta) pada tahun 2014, yang merupakan patungan dari uang pribadi ketiga co-founder. Mereka telah berhasil menggandeng beberapa perusahaan seperti Midtrans dan IDN Media sebagai klien mereka.44 Akan tetapi di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tidak mengatur tentang pajak yang akan dikenakan pada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.45 Pemerintah bisa mengenakan pajak terhadap para pelaku teknologi financial dengan menggunakan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 7 tahun, 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Bagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008.46 Di undangtersebut dijelaskan bahwa subjek pajak ialah Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.47 Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.48 Dan yang menjadi objek pajak ialah, Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.49 Supaya tidak mengganggu ataupun melanggar kerahasian si penerima pinjaman dikenakanla Undang-Undang Republik Indonesia No 10 TAHUN 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang diatur dalam Pasal 41 Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.50
44
Ibid. REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 46 REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG NO 7 tahun, 1983 tentang PAJAK PENGHASILAN Bagaimana telah diubah dengan REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG NO 36 tahun 2008 47 Ibid, Pasal 2 ayat 1a 48 Ibid, Pasal 2 ayat 5 49 Ibid, Pasal 4 ayat 1 50 Republik Indonesia, Undang-Undang No 10 TAHUN 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 41 45
3. PENUTUP 3.1 Kesimpulan teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology” (FinTech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern (Sukma 2016). Akan tetapi dari semua keuntungan tersebut terdapat banyak resiko dalam pengembangan teknologi finansial di indonesia seperti, Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun forcemajeurdari kegiatan FinTech dan juga Isu privasi pengguna FinTech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3.2 Saran Sebagai Negara yang besar Indonesia kita harus melek akan adanya teknologi dan informasi, oleh karena itu setiap inovasi yang dilakukan anak bangsa haruslah didukung sepenuhnya. Oleh karena itu kita sebagai Negara hukum harus menyediakan Peraturan/Undang-Undang yang mengikuti zaman dengan kata lain mengikuti Teknologi Informasi. Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK yaitu REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah sangat membantu dalam mengatur teknologi finansial di Indonesia, akan tetapi masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Maupun Pemerintahan yang terkait dalam meregulasi Teknologi finansial di Indonesia.
3.3 Daftar Pustaka Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP KUALITAS LAYANANPERBANKAN DI INDONESIA”. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pelita Harapan Tangerang. Volume 20 No. 1, April 2017, ISSN 1979 – 6471. Muliaman D. Hadad, Ph.D, “Financial Technology (FinTech) di Indonesia”. Kuliah Umum tentang FinTech – IBS, Jakarta, 2 Juni 2017. REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. P2P Lending, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. (https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending) Kementrian Peindustrian Republik Indonesia, “Menperin Ingin Pajak E-Commerce Diatur Sederhana”. 8 Oktober 2017. (http://www.kemenperin.go.id/artikel/16248/Menperin-InginPajak-E-Commerce-Diatur-Sederhana)
Eduardo Simorangkir, “OJK Keluarkan Aturan Fintech, Ini Isinya”. Detik Finance, 10 januari 2017 (https://finance.detik.com/moneter/d-3392510/ojk-keluarkan-aturan-fintech-ini-isinya). Tim pengembang Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan, “Sosialisasi POJK No. 77/POJK.01/2016, Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi InformasI”. Jakarta 14 Februari 2017. (https://fintech.id/ideas/ideas-detail?id=231 , https://goo.gl/gFEsIo ) Hendri Tri Widi Asworo, “BI Akan Rilis Aturan Fintech Bulan Ini”. Bisnis.com, jakarta 4 desember 2017. (http://finansial.bisnis.com/read/20171205/90/715236/bi-akan-rilis-aturanfintech-h) Adrian Sutedi, S.H., M.H., “Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuidasi, dan Kepailitan”, Sinar Grafika. Jakarta, Juni 2014. Asosiasi Fintech Indonesia, https://fintech.id/about-us. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 9 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pedanaan Terorisme. Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA No 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (ITE)
Aditya Hadi Pratama, “[Update] Kumpulan Startup Fintech di Indonesia”. TechAsia, 14 agustus 2017. (https://id.techinasia.com/daftar-startup-teknologi-jasa-finansial) REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG NO 7 tahun, 1983 tentang PAJAK PENGHASILAN Bagaimana telah diubah dengan REPUBLIK INDONESIA, UNDANGUNDANG NO 36 tahun 2008.