KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM MEKANISME REGULATORY SANDBOX DI INDONESIA Affan Muhammad Andalan, Alfan Zakiyanto, Dian Surya Catur Dilaga Sari Putra affan.muhammad.andalan-2014@fh.unair.ac.id, alfan.zakiyanto-2014@fh.unair.ac.id, dian.surya.catur2014@fh.unair.ac.id Fakultas Hukum Universitas Airlangga
PENDAHULUAN a. Latar Belakang Perkembangan teknologi di dunia termasuk di Indonesia telah menciptakan kesempatankesempatan baru bagi masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang sebelumnya terhambat oleh ketidakhadiran teknologi yang mendukungnya. Hambatan-hambatan tersebut sekarang mulai dapat disingkirkan seiring dengan bermunculannya inovasi manusia dalam menciptakan teknologi yang lebih canggih. Sebagai contoh, dalam sistem pembayaran, proses otorisasi jarak jauh yang sebelumnya tidak dapat dilakukan menjadi mungkin dengan dikenalkannya teknologi-teknologi baru. Teknologi finansial yang merupakan penggunaan teknologi dalam penyediaan jasa keuangan1 juga termasuk sebagai suatu potensi yang muncul dari adanya perkembangan teknologi. Potensi-potensi tersebut tentunya tidak dapat terpenuhi secara utuh tanpa adanya peran pemerintah. Pemerintah sebagai regulator dan pengawas tentunya perlu ikut andil dalam melindungi kepentingan masyarakatnya tanpa menghambat perkembangan yang ada. Kehadiran pemerintah yang demikian juga diperlukan dalam perkembangan teknologi finansial. Hal ini semakin genting dikarenakan maraknya teknologi finansial generasi ketiga 2 yang bermunculan di Indonesia. Sebagai contoh, adanya layanan teknologi finansial yang diadakan oleh Lembaga keuangan seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central
Bromberg,[et.,al.], ‘Fintech Sandboxes: Achieving a Balance between Regulation and Innovation’ (2017) 28 Journal of Banking and Finance Law and Practice.[314-336]. 1
2 Arner,[et.,al.], ‘FinTech and RegTech in a Nutshell, and the Future in a Sandbox’ (2017) 3 CFA Institute Research Foundation.[1-20].
Asia Tbk serta layanan teknologi finansial yang disediakan non-lembaga keuangan seperti PT. Dompet Anak Bangsa dan PT. XL Axiata.3 Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial. Di dalamnya, Bank Indonesia telah memperkenalkan sistem regulatory sandbox yang merupakan suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. 4 Adapun konsep regulatory sandbox ini sebelumnya telah dikenalkan dan mulai diterapkan oleh negara lain. Negara yang pertama kali menerapkan regulatory sandbox sebagai akselerator perkembangan teknologi finansial di negaranya adalah Inggris.5 Keberadaan regulatory sandbox di Inggris telah meningkatkan kecepatan perkembangan teknologi finansial di Inggris secara langsung (percobaan dengan penguna nyata di lapangan) maupun secara tidak langsung (meningkatkan ketertarikan investor kepada penyedia teknologi finansial) 6. Pendekatan terhadap konsep regulatory sandbox pun berbeda-beda di sejumlah negara yang memberlakukannya. Inggris, misalnya, memberlakukan regulatory sandbox yang dilaksanakan dan diawasi oleh Financial Conduct Authority (Otoritas Jasa Keuangan Inggris). Sedangkan Amerika Serikat yang pelaksanaan regulatory sandbox-nya masih dalam tahap bill dalam kerangka kerjanya mengikutsertakan Federal Reserve Board, Treasury Department dan Securities and Exchange Commission sehingga mewajibkan masing-masing lembaga tersebut untuk menyediakan layanan yang menyesuaikan peraturan-peraturan yang dapat dikesampingkan dalam rangka pelaksanaan regulatory sandbox yang sesuai dengan rancangan teknologi finansial
Bank Indonesia, ‘Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia per tanggal 8 Januari 2018’ <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uangelektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>, diakses pada 16 Januari 2018. 3
4
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142) Pasal 1 angka 4. 5 U.K. Financial Conduct Authority, ‘Regulatory <https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf>, diakses pada 11 Januari 2018.
Sandbox’
U.K. Financial Conduct Authority, ‘Regulatory Sandbox Lessons Learned Report’ <https://www.fca.org.uk/publications/research/regulatory-sandbox-lessons-learned-report>, diakses pada 11 Januari 2018. 6
peserta regulatory sandbox-nya. 7 Pengaturan Indonesia mengenai regulatory sandbox yang dituliskan secara khusus dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia PADG Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial merupakan pendekatan yang diambil oleh Indonesia, yakni regulatory sandbox yang dilaksanakan dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. b. Rumusan masalah
Bagaimana proses pendaftaran hingga hasil akhir dari regulatory sandbox di Indonesia?
Apakah penyelenggaraan regulatory sandbox di Indonesia telah memberi kepastian hukum untuk penyelenggara teknologi finansial?
PEMBAHASAN a. Pendaftaran Regulatory Sandbox Pendaftaran sebuah penyelenggara teknologi finansial untuk diuji coba dalam regulatory sandbox di Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia PADG Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial. Bab III yang terdiri atas Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berjudul Tata Cara Penetapan Uji Coba dalam Regulatory Sandbox. Penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya yang hendak diuji coba dalam regulatory sandbox ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam melakukan penetapan tersebut, Bank Indonesia mempertimbangkan bahwa penyelenggara teknologi finansial telah terdaftar di Bank Indonesia; teknologi finansial mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran; mengandung unsur inovasi; bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian; bersifat noneksklusif; dapat digunakan secara massal; telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko; dan hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia 8. Dalam rangka memastikan hal-hal tersebut telah dipenuhi, penyelenggara teknologi finansial harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia paling sedikit mengenai model bisnis dan manajemen risiko serta menyampaikan dokumen secara lengkap kepada Bank U.S. Congress, ‘H.R.6118 Financial Services Innovation Act <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/6118/text>, diakses pada 11 Januari 2018. 7
8
of
2016’
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial Pasal 3.
Indonesia9. Proses ini disampaikan secara daring melalui surat elektronik dan laman Bank Indonesia atau dapat pula melalui surat. Dokumen yang disampaikan oleh penyelenggara teknologi finansial paling sedikit berisi data dan informasi tentang profil penyelenggara teknologi finansial; data dan informasi tentang produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba, yang paling sedikit memuat 10: 1. unsur Inovasi dalam produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba; 2. manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian; 3. kerangka dan mekanisme kerja untuk penerapan perlindungan konsumen; 4. penjelasan bahwa kegiatan usaha bersifat noneksklusif; 5. hasil identifikasi potensi risiko dan upaya mitigasi risiko yang telah atau akan dilakukan; 6. hal spesifik yang dimintakan uji coba (jika ada); dan 7. rencana yang akan dilakukan setelah uji coba dalam regulatory sandbox; dan informasi pihak yang ditunjuk untuk mewakili penyelenggara teknologi finansial beserta alamat surat elektronik yang akan digunakan untuk berkorespondensi dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian melakukan penelitian atas kelengkapan, kesesuaian, dan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh penyelenggara teknologi finansial 11. Jika ditemukan dokumen yang tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak benar, penyelenggara teknologi finansial akan diminta untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan dari Bank Indonesia. Setelah seluruh proses dilakukan, Bank Indonesia memberi penetapan penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam regulatory sandbox12. b. Pelaksanaan Regulatory Sandbox Pelaksanaan regulatory sandbox di Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia PADG Nomor 19/14/ PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial. Bab IV yang terdiri atas Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berjudul Proses Uji Coba dalam Regulatory Sandbox. Dalam pelaksanaan proses uji coba regulatory sandbox diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut 13:
9
Ibid., Pasal 4. Ibid., Pasal 5. 11 Ibid., Pasal 6. 12 Ibid., Pasal 7. 13 Ibid., Pasal 8. 10
a. Criteria-based process; yaitu prinsip yang diterapkan dalam proses uji coba dengan memperhatikan pemenuhan kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia; b. Transparansi; Prinsip ini diimplementasikan berupa publikasi hasil regulatory sandbox secara berkala; c. Proporsionalitas; regulatory sandbox dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, skala, dan risiko dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba; d. Keadilan (fairness); e. Kesetaraan (equal treatment); f. Forward looking, regulatory sandbox dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, skala, dan risiko dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba. Penyelenggara teknologi finansial yang telah memperoleh penetapan Bank Indonesia kemudian harus menyampaikan usulan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan. Usulan skenario tersebut dimaksud paling sedikit memuat 14: a. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba; b. jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji coba; c. target yang akan dicapai; d. batasan wilayah, batasan jumlah konsumen, dan batasan lainnya; dan e. mekanisme pelaporan pelaksanaan uji coba dalam regulatory sandbox. Setelah usulan skenario diajukan, Bank Indonesia akan melakukan peninjauan atas usulan skenario yang disampaikan oleh penyelenggara teknologi finansial. Terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu usulan skenario yang disampaikan dinilai memerlukan perbaikan atau usulan skenario diterima oleh Bank Indonesia. Dalam hal Bank Indonesia menilai usulan skenario yang disampaikan masih memerlukan perbaikan, penyelenggara teknologi finansial harus menyampaikan usulan skenario yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan dari Bank Indonesia. Apabila penyelenggara teknologi finansial tidak menyampaikan 14
Ibid., Pasal 9.
perbaikan usulan skenario sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah ditentukan maka penyelenggara teknologi finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diujicobakan dalam regulatory sandbox15. Di sisi lain, dalam hal Bank Indonesia menyetujui usulan skenario yang diajukan oleh penyelenggara teknologi finansial, penyelenggara teknologi finansial harus menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba yang telah disetujui dengan menandatangani surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADG Nomor 19/14/PADG/2017. Bank Indonesia kemudian menetapkan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dan menyampaikan kepada penyelenggara teknologi finasial melalui surat setelah penyelenggara teknologi finansial menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba. Jangka waktu uji coba dalam regulatory sandbox ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Bank Indonesia atas skenario uji coba 16. Dalam hal diperlukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pada masa uji coba, penyelenggara teknologi finansial hanya dapat menyelenggarakan uji coba dalam regulatory sandbox sesuai skenario yang telah disetujui17. Peran Bank Indonesia dalam masa pelaksanaan uji coba adalah melakukan pendampingan dan review selama pelaksanaan uji coba dalam regulatory sandbox sebagai dasar untuk menetapkan status hasil uji coba penyelenggara teknologi finansial18. Penjelasan dari Pasal 15 PADG Nomor 19/14/PADG/2017 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan â&#x20AC;&#x153;pendampingan dan reviewâ&#x20AC;? adalah Bank Indonesia melakukan interaksi yang bersifat asistensi dan advisory serta monitoring secara intensif dan reguler dengan penyelenggara teknologi finansial terkait produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diujicobakan agar sejalan dengan skenario uji coba yang disepakati serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia juga melakukan review atas kesiapan dan keandalan sistem dari penyelenggara teknologi finansial, penerapan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko dan kehatihatian, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15
Ibid., Pasal 10. Ibid., Pasal 11. 17 Ibid., Pasal 12. 18 Ibid., Pasal 15. 16
Sebagai bahan perbandingan, sistem regulatory sandbox yang diperkenalkan oleh The Australian Securities & Investments Commission (ASIC) memungkinkan lembaga tersebut untuk mengeluarkan sebuah pengesampingan sehingga penyelenggara teknologi finansial dapat menguji layanan-layanan tertentu mereka tanpa adanya lisensi terlebih dahulu, khususnya untuk Australia Credit License, sebuah lisensi yang diperlukan untuk orang perorangan atau badan hukum di Australia untuk menjalankan segala aktivitas bisnis yang berkaitan dengan kredit 19, selama mereka telah memenuhi kondisi-kondisi tertentu dan telah memberitahukannya kepada ASIC. Untuk dapat menikmati pengesampingan ini, penyelenggara teknologi finansial di Australia harus memenuhi beberapa persyaratan,antara lain: 20 -
Mempunyai tidak lebih dari 100 klien retail;
-
Telah merencanakan bahwa uji coba yang dijalankan tidak lebih dari 12 bulan, penyelenggara teknologi finansial dapat mengajukan permohonan kepada ASIC untuk perpanjangan waktu sampai dengan 12 bulan;
-
Memenuhi persyaratan disclosure dimana baik klien maupun calon klien harus diberitahu bahwa penyelenggara teknologi finansial tersebut berada dibawah pengesampingan izin ini. Tujuan dari ASIC menerapkan pengesampingan ini adalah untuk memfasilitasi inovasi
dalam bidang layanan finansial dan kredit, dimana ASIC mengidentifikasi bahwa kecepatan untuk akses ke pasar, kompetensi organisasi, dan akses ke modal merupakan hambatan yang besar bagi penyelenggara teknologi finansial dan pengesampingan ini ditujukan untuk meringankan isu tersebut.21 Dalam perspektif ini, konsep regulatory sandbox yang dikenalkan di Indonesia melalui PADG Nomor 19/14/PADG/2017 sebenarnya memiliki kesempatan berkembang yang lebih luas karena tidak dikenal adanya batasan tetap terhadap jumlah klien yang dihadapi. Tetapi perlu
ASIC, ‘Credit Licensees’ <http://asic.gov.au/for-finance-professionals/credit-licensees/>, diakses pada 18 Januari 2018. 19
Michael Vrisakis,[et.,al.], ‘World First- Licensing Exemption For Fintech Business – ASIC’s New Regulatory Sandbox’ <https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/world-first-licensing-exemption-forfintech-businesses-–-asic’s-new-regulatory>, diakses pada 18 Januari 2018. 20
21
Ibid., diakses pada 18 Januari 2018.
menjadi catatan pula bahwa pembatasan jumlah klien retail di sistem sandbox Australia juga mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen. 22 c. Hasil Regulatory Sandbox Peserta regulatory sandbox di Indonesia setelah melalui prosesnya akan menghadapi tiga kemungkinan hasil yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun hasil yang dapat ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah berhasil, tidak berhasil, atau status lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 23 Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia tersebut dan jenis teknologi finansial yang diujikan dalam regulatory sandbox, terdapat tindak lanjut sebagai berikut 24: ď&#x201A;ˇ
Berhasil dan berjenis sistem pembayaran Penyelenggara teknologi finansial yang teknologi finansialnya dinyatakan berhasil dalam regulatory sandbox dan merupakan teknologi finansial berjenis sistem pembayaran dilarang memasarkan produknya sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Namun perlu menjadi catatan bahwa permohonan izin tersebut dapat diajukan sebelum ditetapkannya hasil regulatory sandbox. Dalam hal permohonan sudah disampaikan dan sudah diterima oleh Bank Indonesia sebelum ditetapkannya hasil uji regulatory sandbox, penyelenggara teknologi finansial masih bisa melaksanakan atau memasarkan produk teknologi finansialnya;
ď&#x201A;ˇ
Berhasil dan tidak berjenis sistem pembayaran Terhadap penyelenggara teknologi finansial yang teknologi finansialnya dinyatakan berhasil dalam regulatory sandbox dan merupakan teknologi finansial bukan berjenis sistem pembayaran, Bank Indonesia menyampaikan hasil pengujiannya kepada otoritas yang berwenang;
ď&#x201A;ˇ
Tidak berhasil
22
Ibid., diakses pada 18 Januari 2018.
23
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.Op.Cit.Pasal 16 ayat (3).
24
Ibid., Pasal 17.
Terhadap penyelenggara teknologi finansial yang teknologi finansialnya dinyatakan tidak berhasil dalam regulatory sandbox maka penyelenggara teknologi finansial dilarang melaksanakan atau memasarkan produk teknologi finansialnya. Tindak lanjut tersebut di atas dapat menimbulkan banyak ketidakpastian, khususnya pada teknologi finansial yang berhasil dan merupakan teknologi finansial tidak berjenis sistem pembayaran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang tidak dapat memberikan izin terhadap lembaga keuangan, mengingat telah dipisahkannya fungi pengawasan dan pengaturan jasa keuangan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.25 Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil alih sebagian kewenangan yang sebelumnya ada pada Bank Indonesia dan Bapepam-LK. 26 Pemberian izin kepada lembaga keuangan di Indonesia sepenuhnya merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai komparasi, Inggris memiliki konsep regulatory sandbox yang dilaksanakan oleh Financial Conduct Authority yang secara umum ekuivalen dengan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Penyelenggara teknologi finansial yang produknya bukan sistem pembayaran secara umum akan berakhir menjadi lembaga keuangan, yang pada akhirnya, otoritas/izin yang sesuai akan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga selain Bank Indonesia. Dalam perspektif ini, pengaturan regulatory sandbox di tingkat Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia masih kurang komprehensif karena tidak adanya kepastian pemberian izin dari lembaga dengan otoritas terkait. Pemberlakuan regulatory sandbox sebagaimana yang dicanangkan oleh Amerika Serikat (direncanakan untuk diatur dalam tingkat undang-undang), menurut hemat penulis, dapat memberikan dukungan lebih khususnya pula terkait dengan kepastian hukum bagi penyelenggara teknologi finansial. Hal ini disebabkan oleh dimungkinkannya regulatory sandbox untuk dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda-beda dan tidak terbatas kepada bank sentral seperti Bank Indonesia.27 Pemberian otorisasi yang lebih cepat 25 Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253) Pasal 6. 26
Muliaman D. Hadad, OJK Way: Implementasi Manajemen Perubahan di OJK (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 2017).[41]. U.S. Congress, â&#x20AC;&#x2DC;H.R.6118 Financial Services Innovation Act <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/6118/text>, diakses pada 11 Januari 2018. 27
of
2016â&#x20AC;&#x2122;
akan mempercepat masuknya teknologi finansial ke dalam pasar Indonesia dan mempercepat inovasi dalam bidang teknologi finansial, sesuai dengan tujuan regulatory sandbox itu sendiri. PENUTUPAN a. Kesimpulan 1. Pelaksanaan regulatory sandbox di Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia PADG Nomor 19/14/ PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox). Jangka waktu uji coba dalam regulatory sandbox ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Bank Indonesia atas skenario uji coba. Adapun dalam PADG ini belum diatur tentang batasan jumlah klien dalam masa uji coba melalui regulatory sandbox. Hasil dari pengujian regulatory sandbox dapat berakhir dalam tiga skenario yakni berhasil, tidak berhasil, atau status lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keberlanjutan dari masing-masing skenario juga berhubungan dengan jenis teknologi finansial yang diujikan. Keberlanjutan bagi jenis teknologi finansial berhasil yang berjenis sistem pembayaran adalah pemasaran produk teknologi finansialnya apabila sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Sedangkan bagi teknologi finansial berhasil dan tidak berjenis sistem pembayaran maka keberlanjutannya hanya terbatas pada penyampaian kepada otoritas yang berwenang. Sedangkan teknologi finansial yang ditetapkan tidak berhasil dilarang dipasarkan pada masyarakat. 2. Penyelenggara teknologi finansial yang teknologi finansialnya dinyatakan berhasil dan tidak berjenis sistem pembayaran tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai keberlanjutannya yang terbatas pada penyampaian hasil uji tersebut kepada lembaga yang memiliki otoritas. Ketidakpastian ini timbul dari keterbatasan wewenang Bank Indonesia yang kewenangannya telah dipisah sebagian dan dipindahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. b. Saran Perubahan dalam pengaturan regulatory sandbox sangat diperlukan di Indonesia demi menjamin kepastian hukum pesertanya serta mendorong inovasi dalam bidang teknologi finansial itu sendiri. Dalam hal ini, penulis menyarankan adanya pengaturan regulatory sandbox di tingkat undang-undang agar dapat mengatur secara komprehensif keberadaan regulatory
sandbox di lembaga-lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya.
Pengaturan regulatory sandbox di tingkat undang-undang akan menyerupai
pendekatan yang diambil dalam bill mengenai inovasi dalam jasa keuangan di Amerika Serikat. Pengaturan dalam bentuk tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih adil dan layak bagi penyelenggara teknologi finansial mengenai keberlanjutan teknologi finansialnya, khususnya terkait hal-hal yang berhubungan dengan perizinan dan lembaga yang berwenang memberikannya. DAFTAR PUSTAKA Buku Muliaman D. Hadad, OJK Way: Implementasi Manajemen Perubahan di OJK, (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 2017). Jurnal Bromberg, Lev and Godwin, Andrew and Ramsay, Ian, ‘Fintech Sandboxes: Achieving a Balance between Regulation and Innovation’ (2017) 28 Journal of Banking and Finance Law and Practice. Arner, Douglas W. and Barberis, Janos Nathan and Buckley, Ross P., ‘FinTech and RegTech in a Nutshell’, ‘the Future in a Sandbox (2017) 3 CFA Institute Research Foundation. Laman/media online ASIC, ‘Credit Licensees’ <http://asic.gov.au/for-finance-professionals/credit-licensees/>, diakses pada 18 Januari 2018. Bank Indonesia, ‘Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia per tanggal 8 Januari 2018’ <http://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggaraberizin/Pages/default.aspx>, diakses pada 16 Januari 2018. Michael Vrisakis,[et.,al.], ‘World First- Licensing Exemption For Fintech Business – ASIC’s New Regulatory Sandbox’ <https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/worldfirst-licensing-exemption-for-fintech-businesses-–-asic’s-new-regulatory>, diakses pada 18 Januari 2018. U.K.
Financial Conduct Authority, ‘Regulatory Sandbox’, <https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf>, diakses pada 11 Januari 2018.
U.K. Financial Conduct Authority, ‘Regulatory Sandbox Lessons Learned Report’, <https://www.fca.org.uk/publications/research/regulatory-sandbox-lessons-learnedreport> diakses pada 11 Januari 2018. U.S.
Congress, ‘H.R.6118 - Financial Services Innovation Act of 2016’, <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/6118/text>, diakses pada 11 Januari 2018.
Perundang-undangan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.