KOMPLEKSITAS DAN IMPLIKASI FINANCIAL TECHNOLOGY Oleh: Angela Shalady Mentari Yudiola. ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro
Tak ada yang dapat memungkiri bahwa revolusi dalam teknologi digital terus berlangsung. Kemajuan tersebut dianggap sebagai disrupsi inovatif yang memberikan dampak perubahan bagi wajah dunia. Dalam sektor ekonomi sendiri, inovasi teknologi bukanlah suatu fenomena baru, karena antara teknologi dan sektor ekonomi memiliki sejarah simbiosis yang panjang. Teknologi finansial atau financial technology (fintech) merupakan bukti perkembangan teknologi baru bagi industri jasa keuangan atau ekonomi. Apabila diartikan secara spesifik, fintech ialah inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (FSB, 2017). Awal dari munculnya fintech ke permukaan ialah didasari oleh inovasi kartu kredit pada tahun 1960-an, kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti anjungan tunai mandiri (automatic teller machine, ATM) pada tahun 1970-an (Arner et al, 2015; FSB, 2107b). Kemudian disusul dengan munculnya telephone banking pada tahun 1980-an dan produk keuangan lainnya yang menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an. Tidak sampai di situ, munculnya internet banking yang mendorong eksistensi dari perbankan tanpa cabang (branchless banking) yang dilakukan jarak jauh. Terdapat dua faktor penggerak evolusi dalam inovasi teknologi keuangan yaitu (Bernanke, 2009; Awrey, 2013; de Haan, et al, 2015; FSB, 2017a; dan 2017b) : kekuatan permintaan (demand side) dan kekuatan penawaran (supply side). Kekuatan permintaan konsumen terhadap inovasi dipengaruhi oleh pergeseran preferensi konsumen. Akses internet yang mudah, dan adanya faktor demograsi yang mendorong permintaan, seperti akseptansi yang meningkat dari kelompok yang memang tumbuh dengan teknologi digital (digital natives) dan kelompok millennials. Evolusi teknologi juga mempengaruhi, munculnya model-model bisnis yang baru dan berbeda seperti penggunaan teknologi big data, artificial intelligence, machine learning, cloud computing dan biometrics. Sedangkan faktor penggerak dari sisi
penawaran ialah krisis keuangan global pada tahun 2008/2009 yang berdampak pada perubahan regulasi keuangan dan struktur pasar. Perubahan regulasi tersebut menimbulkan banyak perubahan dalam kegiatan ekonomi. Financial Stability Board (FSB) mengklasifikasikan fintech ke dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasinya, diantaranya ialah Payments, Clearing & Settlement; Investment & Risk Management; Market Provisioning; Deposit, Lending, Capital Raising. 1 Inovasi yang paling umum di dalam klasifikasi Deposit, Lending, Capital Raising ialah platform Peer to Peer Lending (P2PL). Platform P2P itu sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya P2P Business Lending (transaksi yang , P2P Consumer Lending dan P2P Property Lending.2 Di Indonesia, P2PL berada di bawah pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan suatu payung hukum atas pelaksanaan P2PL di Indonesia. Layanan
Pinjam
Meminjam
Uang
Berbasis
Teknologi
Informasi
adalah
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.3 Para pihak dalam P2PL menurut POJK No 77/POJK.01 / 2016 ialah penyelenggara pinjaman, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Penyelenggara pinjaman adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 4 Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.5 Sedangkan Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.6
1
Bank_Indonesia_Financial_Technology.pdf
2https://www.researchgate.net/publication/323629323_Teknologi_Keuangan_Fintech_Konsep_dan_Im
plementasinya_di_Indonesia
Pasal 1 ayat (3) POJK No 77/POJK.01 / 2016 Pasal 1 ayat (6) POJK No 77/POJK.01 / 2016 5 Pasal 1 ayat (7) POJK No 77/POJK.01 / 2016 6 Pasal 1 ayat (8) POJK No 77/POJK.01 / 2016 3 4
Gambar. 1.1. Alur Pinjam Meminjam P2PL/MPL
Alur pinjam meminjam secara online melalui peer to peer lending atau Marketplace Lending yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam secara online, memperhitungkan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/ kreditur (pemberi pinjaman) melalui platform yang telah disediakan oleh Penyelenggara yang dengan mudah diakses oleh semua orang. Penyelenggara bukanlah debitur sehingga pendapatannya berasal dari fee dan komisi dari debitur (penerima pinjaman) dan investor/kreditur (pemberi pinjaman) bukan dari bunga serta tidak menahan modal untuk menyerap risiko.7 Perjanjian atara kreditur dengan penyelenggara jaminan didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kuasa kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.8 Perjanjian pemberian kuasa tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu pemberi pinjaman memberikan suatu kuasa khusus kepada penyelenggara, dengan menyalurkan dana yang berasa dari kreditur kepada debitur. Oleh karena itu pemberi kuasa bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa, dan pemberi kuasa terikat pada segala hak dan kewajiban yang timbul dari pemberian kuasa. Sedangkan terhadap pinjam meminjam, diatur dengan perjanjian meminjam, yang mana merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat dabhwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.9
http://bumninc.com/analisis/34/index.html Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 9 Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 7 8
Gambar. 1.2. Rata-rata Bunga Kredit Konsumsi Desember 2017
Dalam pelaksanaan P2PL, kreditur memiliki hak atas bunga jaminan, namun di Indonesia belum ada pembatasan regulasi mengenai bunga maksimal pada P2PL. Sehingga tidak adanya keseragaman penyedia layanan P2PL membebankan bunga. Bunga yang diberikan berkisar belasan hingga lebih dari 30%.
Gambar. 1.3. Suku Bunga Dasar Kredit Singapura 2017
Berbeda dengan singapura yang efisien sehingga suku bunga perbankan stabil dan cukup rendah. Selama 2017, suku bunga dasar kresit di Singapura bertahan 5, 28%. Sementara bunga yang dibebankan adalah sekitar 18 %.10 Berbagai risiko timbul akibat hadirnya regulasi fintech yang dianggap sebagian besar masyarakat terlalu mengambang. Seperti risiko gagal bayar, yang 10
https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180306140416-37-6381/bunga-fintech-p2p-di-singapura18-di-indonesia-35
menciptakan konsep dana proteksi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar. Lalu kemudian menghadirkan permasalahan perlindungan terhadap data pribadi (cybersecurity). Lalu timbul pula risiko minimnya informasi yang mendetail mengenai para pihak, seperti seperti pihak yang akan memberikan pinjaman (investor), pihak yang akan meminjam dana, dan pihak yang akan ditawarkan produknya secara online. Salah satu isu yang berkaitan dengan para investor adalah isu kejelasan profil investor dan isu pencucian uang (anti-money laundering). Sebaliknya, isu yang berkaitan dengan peminjam adalah isu penerapan prinsip KYC (Know Your Costumer). Dari berbagai risiko tersebut, fintech juga menghadirkan beberapa manfaat yaitu penghematan waktu. Melalui platform yang disediakan oleh perusahaan Fintech personal finance ini, konsumen dapat melakukan diskusi dan penyampaian informasi keuangannya kapanpun dan dimanapun secara online sehingga tidak memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan itu semua. Fintech juga merupakan solusi mudah perencanaan keuangan. Dengan terdapatnya layanan gol finansial atau perencanaan keuangan, konsumen mendapatkan kemudahan untuk mengukur nominal yang harus dikumpulkan dan memilih produk keuangan untuk penempatan dana tersebut karena diberikan asumsi bunga yang akan didapatkan. Sehingga konsumen dapat mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Setiap Negara memiliki pengertian dan pengaturannya masing-masing mengenai fintech. Bahkan belum ada konsensus atau kesepekatan bersama mengenai suatu cara pandang yang sama mengenai pengaturannya. Menyebabkan terdapat Negara yang memiliki pengertian dan pengaturan terlalu spesifik, dan adapula Negara yang masih rancu atau banyak kekurangan dalam pengaturannya. Hal-hal tersebut menyebabkan fintech berada di posisi grey area. Indonesia dianggap kurang siap menghadapi fintech yang berkembang saat ini, apabila dilihat dari regulasi yang ada. Suatu Negara mempunyai state responsibility untuk melindungi warga negaranya. Namun apabila melihat buruknya perlindungan konsumen dari fintech maka dapat dipertanyakan kemampuan bertanggung jawab dari Negara terhadap konsumen atau pelaku fintech.