ALSA INDONESIA LEGAL OPINION LAW DEVELOPMENT OF ALSA LC UNSOED “Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Kasus Yuyun�
LEGAL OPINION (Pendapat Hukum) Dengan Hormat, Merujuk pada informasi yang kami dapatkan, kami selaku Law Development ALSA LC Unsoed dengan ini menyampaikan Legal Opinion kepada Vice President of Academic Activity and Training terkait kasus hukum yang terjadi pada bulan April lalu yaitu Kasus pemerkosaan dan pencabulan hingga mengakibatkan terbunuhnya Yuyun siswi SMP. Yang terjadi di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Kasus Posisi
:
Kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun (14), warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Ia pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci sebagai persiapan upacara bendera Senin. Saat berjalan, ia berpapasan dengan 14 pelaku atas nama Dedi Indra Muda (19), Tomi Wijaya (19), DA (17), Suket (19), Bobi (20), Faisal Edo (19), Zainal (23), Febriansyah Syahputra (18), Sulaiman (18), AI (18), EK (16) dan SU (16), EK, BE dan CH. Para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekap Yuyun. Kepala Yuyun dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik, kemudian dicabuli secara bergiliran. Para pelaku lalu mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sedalam 5 meter dan menutupinya dengan dedaunan dalam kondisi telanjang. Hasil visum menyebutkan Yuyun sudah meninggal saat pemerkosaan berlangsung. Pada Senin, 4 April, pukul 13.00 WIB, mayat korban ditemukan pertama kali oleh DA (45) dalam kodisi telanjang, tertutup daun pakis. Posisi badan menelungkup dan tangan terikat tali dari atas hingga ke bawah paha.
1
Saat ditemukan, terdapat lebam bekas pukulan pada muka dan tanda kekerasan pada kemaluan korban. Isu Hukum
:
Maka setelah melihat kasus posisi diatas, maka isu hukum yang dapat diambil adalah : 1. Yuyun, anak berusia 14 tahun telah diperkosa dan dicabuli oleh 14 orang lelaki secara bergantian 2. Tidak hanya diperkosa namun Yuyun siswi SMP juga disiksa hingga meninggal. Legal Opinion
:
Dengan melihat fakta-fakta hukum diatas maka dasar hukum yang digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya kasus pembunuhan, pemerkosaan ataupun pencabulan terhadap Yuyun yang terdakwa adalah 14 orang lelaki. Dengan melihat alat bukti di atas maka dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah : Pasal 285 KUHP Pemerkosaan : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan , dianca karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. Pasal 289 KUHP Pencabulan : “Barangsiapa dengan kekerasaan atau ancaman kekerasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuataan cabul,diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan denamg pidana penjara paling lama 9 tahun”. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
2
Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)�. Pasal 338 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun�. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah pidana kesusilaan dengan kekerasan. Di berbagai massa media cetak maupun elektronik banyak diberitakan mengenai kesusilaan yang di lakukan oleh pelaku dengan meggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh degan dia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, namun pada kenyataanya kejahatan ini masih terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tesebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus pencabulan dengan kekerasan di berbagai pengadilan berfariasi. Bahkan ada kasus pencabulan dengan kekerasan yang hanya di vonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat menganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat. Untuk memberantas kejahatan ini, Pemerintah Indonenesia melakukan upaya penegakan hukum melalui tahaptahap pemeriksaan perkara yang di lakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 3
Pemeriksaan perkara tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan pada tingkat pertama di lakukan oleh Kepolisian (penyidik), setelah Berita Acara Pemeriksaan pelaku tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan tersebut lengkap kemudian di limpahkan kepada Kejaksaan (selaku penuntut umum yang berwenang mengajukan dakwaan dan penuntutan) untuk selanjutnya di proses di pengadilan. Jelaslah Bahwa UUD’45 telah melahirkan suatu norma, pedoman yang memiliki konsekuensi sebagai landasan hukum dibawahnya, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam penjelasan ini UUD ’45 telah menjamin perlindungan atas keberlangsungan hidup seorang anak. Hak-hak seorang anak tidak dapat dilanggar oleh suatu undang-undang yang meredusir hak-hak seorang anak. Berdasarkan isu hukum maka menurut kami telah terjadi kasus pemerkosaan dan pencabulan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dimana perbuatan tersebut telah melampaui batas kewajaran karena telah diperkosanya anak dibawah umur dengan 14 orang lelaki secara bergantian. Atas perbuatan para pelaku yang melampaui batas kewajaran tersebut telah melanggar HAM si anak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kemerdekaan, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Karena kasus tersebut maka termasuk perbuatan pidana yang dapat diancam sesuai pasal 289 KUHP. Peristiwa yang terjadi pada Yuyun merupakan peringatan keras bagi pemerintah supaya segera mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah masuk dalam Prolegnas 2016, karena aturanaturan yang ada sudah tidak lagi bisa merespon isu kekerasan seksual secara komprehensif. Kasus kekerasan seksual yang terjadi Indonesia tahun 2016 naik menjadi peringkat kedua dengan jumlah kasus perkosaan mencapai 2.399 kasus atau 72 persen, pencabulan mencapai 601 kasus atau 18 persen, sementara kasus pelecehan seksual mencapai 166 kasus atau 5 persen. Penyelesaian kasus Yuyun dengan menangkap dan mengadili ke14 pelaku saja dinilai belum cukup. Masih ada kerja panjang untuk mengesahkan payung hukum yang lebih tegas dan sekaligus mengkampanyekan pendidikan seksual yang lebih komprehensif untuk mencegah kekerasan berbasis gender, sekaligus mengingatkan secara terus menerus potensi bahaya yang dialami perempuan dan anak perempuan.
4
5