Legalitas Financial Technology dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia
Legal Review Competition
ALSA Indonesia
Disusun Oleh : NIKITA YUNI LESTARI
( 150710101379 )
MUHAMMAD REZKA EKI PRABOWO
( 160710101293 )
ANNEKE KEVIN SETIAWAN
( 160710101563 )
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER 2018
DAFTAR ISI Daftar isi .............................................................................................................. 2 Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang ..................................................................................... 3 B. Rumusan Masalah ............................................................................... 5 Bab II Pembahasan A. Pengaruh Perkembangan Financial Technology di Indonesia ............. 6 B. Perlindungan Hukum dan Regulasi Fintech ........................................ 14 Bab III Penutup A. Kesimpulan ......................................................................................... 18 B. Saran ..................................................................................................... 19 Daftar Pustaka .................................................................................................... 20
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Telah kita ketahui bahwa di era modern seperti pada saat ini, manusia telah memiliki kehidupan dengan berbagai macam kegiatan atau aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan baik pada bidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan sangat pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut khususnya pada bidang financial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yaitu Fintech. Menurut Rebecca Menat, Fintech sebagai gelombang baru perusahaan yang mengubah cara orang dalam membayar, mengirim uang, meminjam uang, meminjamkan uang, dan menginvestasikan uang.1 Solusi yang lebih berinovasi dalam mengubah dan meningkatkan sector bisnis perbankan adalah Fintech yang juga berpotensi menguntungkan berbagai pihak dalam industri keuangan. di Indonesia. Menurut data World Bank tahun 2016 tercatat tingkat keuangan telah menembus 4,9%.2 Pelayanan
keuangan dapat diperluas dan dipercepat serta menjadi lebih efisien
dengan menggunakan Fintech. Menurut riset yang dilakukan Accenture pada tahun 2014 investasi naik menjadi 12 miliar dolar AS sampai tahun 2015 telah melebihi 22,3 miliar dolar AS dan di kuartal pertama tahun 2016 mencapai 5,3 miliar dolar AS.3 1
Fitri Amalia, “ The Fintech Book: The Financial Technology Handbook For Investors, Entrepreneurs And Visionaries �, Journal of Indonesian Economy and Business Volume 31, Number 3, 2016, hlm. 345 2 www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-june-2017 diakses pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 13.20 WIB 3 www.fintechinnovationlablondonn.co.uk/fintech-evolving-landscape.aspx diakses pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 13.26 WIB
3
Berdasarkan data asosiasi Fintech Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 2017 pertumbuhan bisnis di Indonesia sangat pesat dengan nilai transaksi sebesar 18,65 milliar dolar AS. Bisnis Fintech memiliki potensi besar dibanding dengan bisnis di sektor lainnya. Secara garis besar di Indonesia terdapat 6 sektor Fintech yaitu Fintech pembayaran 42,22%, Agretator 12,59%, pembayaran 17,78%, Crowdfunding 8,15%, Personal atau Financial Planning 8,15%, dan lain – lainnya 11,11%. Menurut Kamar Dagang Indonesia (Kadin), investasi pada tahun 2018 akan menyentuh angka Rp. 105,6 Trilliun dan data Statista menunjukan bahwa tahun 2018 Fintech di Indonesia ditafsir sebesar 23,8 milliar dolar AS dan mengalami peningkatan pada tahun 2001 sebesar 37,15 milliar dolar AS atau Rp. 494 Trilliun.4 Namun, dengan semakin banyaknya pemanfaatan atau inovasi dalam penggunaan Fintech di Indonesia tentunya memudahkan untuk para pengelola dan pengguna, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Fintech ini juga memiliki risiko negatif seperti Fintech mudah sekali diretas oleh pihak lain yang memiliki kepentingan, risiko gagal dalam pembayaran bagi Fintech yang bisnisnya menjadi perantara pembiayaan atau kredit, risiko penipuan, dan data Fintech rentan terhadap penyalahgunaan data klien. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum baik bagi pengelola maupun pengguna layanan Fintech supaya hal yang demikian dapat diminimalisir dan mereka mendapatkan kepastian hukum. Maka dari itu kami menuangkan hasil dari pemikiran kami dalam bentuk penulisan Legal Review dengan judul “Legalitas Financial Technology dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia�.
B. Rumusan Masalah 1. Apakah pengaruh dari perkembangan Financial Technology di Indonesia ? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna Financial Technology dan regulasi bagi pengelola Financial Technology ?
4
Umi Kulsum – Kolom Keuangan Koran Kontan 22 Desember 2017
4
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengaruh Perkembangan Financial Technology di Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pengguna internet yang sangat banyak. Pada tahun 2016, jumlah pengguna internet mencapai 104,2 juta penduduk dan di tahun 2021 diperkirakan akan berjumlah 144,2 jutanpenduduk. Dengan bermacam – macam kegunaan, untuk mengakses halaman sosial media, pesan singkat, mencari suatu konten dan atau mencari informasi hingga penggunaan yang hanya untuk memutar musik atau lagu. Jadi kecanggihan internet yang saat ini berkembang di Indonesia pun dimanfaatkan oleh para wirausahawan Fintech yang biasa disebut dengan start-up.5 Berikut adalah contoh perkembangan Fintech di Indonesia. No Type
Name (Founded)
1
Personal Finance
Ngatur Duit (2010)
2
Investment
Stockbit (2012), Bareksa (2013)
3
Payment
Kartuku (2001), Doku (2007), Dompetku (2008), Tcash (2011), Mimopay (2012), Tapp (2013), Veritrans
(2013),
XLTunai
(2013),
Padipay
(2013), Mandiri E-Cash (2013), Dimo (2014), Xendit (2014), Ipayum (2014), Kesles (2015), Veryfund (2015). 4
5
Point of Sale Systems Pawoon (2013), Omega Pos Cloud (2013), (POS)
Dealpos (2013), Moka (2014), Olsera (2015).
Lending
Mekar (2013), Tralite (2015), Pinjam (2015), Uangteman (2015), Kredivo (2015), Inestree (2015), Modalku (2016).
5 Vieqi Rakhma Wulan, “Financial Technology (Fintech) A New Transaction In Future”, Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Vol. 2, No.1, June 2017, hlm, 181
5
6
Accounting
Akunting Mudah (2013), Jurnal (2014), Jojonomic (2015).
7
Comparison
Halomoney (2013), Cekaja (2013), Rajapremi (2013), Duit Pintar (2013), Pasarpolis (2014), Atur Duit (2014), Cekpremi (2014), Cermati (2015)
8
Crowdfunding
Mapan (2009), Wujudkan (2012), Kitabisa (2013), Gandeng Tangan (2015).
9
Cryptocurrency
Bitcoin.co.id (2013), Quinote (2014).
Bagan 2. Profil FinTechdi Indonesia(Berdasarkan Sektor)
Profil Financial Technology di Indonesia (Berdasarkan Sektor) PAYMENT 42.22% OTHERS 11.11% PERSONAL FOR FINANCIAL PLANNING 8.15% CROWDFUNDING 8.15% LENDING 17.78% AGGREGATOR 12.59%
Grafik 3. Profil FinTech di Indonesia (Berdasarkan Jumlah Perusahaan)
Dari Grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku Fintech Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk 6
aggregator, crowdfunding dan lain – lain. Besarnya potensi yang dimiliki mmbuat Fintech perlu diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Perlu pengaturan yang memadai mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan.6 Fintech memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah : •
Menigkatkan inklusi keuangan nasional Keuangan inklusi pada dasarnya merupakan upaya yang disusun secara bersama yang bertujuan meniadakan bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau.7
•
Meningkatkan pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk Selain unsur keadilan dalam mendapatkan akses pelayanan dalam bidang ekonomi, Fintech diharapkan dapat dipergunakan untuk dapat merealisasi tujuan negara yang berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat.8
•
Fintech dapat meminimalisir peredaran uang tunai sehingga dapat meminimalisir pula terjadinya inflasi Dengan adanya Fintech ini, maka peredaran uang akan semakin cepat, lantaran perusahaan Fintech lebih mudah dalam menyalurkan kredit ke masyarakat ketimbang perbankan. Dengan demikian konsumsi meningkat dan
dapat
menopang perekonomian nasional. •
Pengguna layanan Fintech dapat mengetahui secara langsung data transaksinya sendiri tanpa melalui pihak ketiga Berbeda dengan transaksi keuangan non – teknologi dimana yang memerlukan pihak perantara di dalamnya, penggunaan Fintech dapat mengelola transaksinya secara mandiri. Fintech dapat memberikan sarana kepada pengguna
untuk
6
Muliaman D. Hadad, Ph.D, “Financial Technology ( Fintech ) di Indonesia”, Kuliah Umum tentang Fintech – IBS, Jakarta 2 Juni 2017. 7 Lia Nazliana Nasution, SE, M.Si, Handriyani Dwilita, SE, M.Si, ” Keuangan Inklusif Dan Pertumbuhan Ekonomi Sumut “, Jurnal Ilmiah Research Sains VOL. 2. NO. 3 September 2016, hlm. 95 8
Jamal Wiwoho,” Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan
Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat “, MMH , Jilid 43 No. 1 Januari 2014, hlm.92
7
mengatur jumlah pembayaran dan jadwal pembayaran mereka berdasarkan kapasitas dan kebutuhan mereka •
Pengguna layanan Fintech dapat memberikan saran dan kritikan secara langsung terhadap platform yang menyediakan layanan tersebut. Dengan adanya Fintech masyarakat yakni sebagai pengguna dan penyedia layanan Fintech dapat menimbulkan hubungan mutualisme. Karena
dengan
adanya kritikan maupun saran dari pengguna dapat membantu pengelola untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan. •
Layanan Fintech memberikan berbagai pilihan layanan yang memudahkan kebutuhan penggunanya Dengan adanya Fintech, para pengguna disajikan dengan berbagai macam pilihan yang memudahkan para pengguna dalam memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari – hari secara mudah.
Selain pengaruh positif atau manfaat yang ditimbulkan oleh industri Fintech, tentu saja terdapat beberapa resiko atau permasalahan – permasalahan yang ditimbulkan. Permasalahan yang ditimbulkan tersebut tidak hanya berdampak pada konsumen atau pengguna startup Fintech, tetapi juga berdampak buruk terhadap kepentingan nasional. Dampak buruk terhadap startup Financial Techology yang dirasakan adalah :9 1. Perlindungan konsumen yang meliputi : Ø
Perlindungan dana pengguna atau konsumen Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang disebabkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun Force Majeur dari kegiatan Fintech. Dari permasalahan disini, jika terjadi hal yang demikian ini, siapa saja yang dapat bertanggung jawab agar konsumen tidak khawatir dalam menggunakan layanan Fintech itu sendiri.
Ø
Perlindungan data pengguna atau konsumen Isu privasi pengguna Fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak disengaja (serangan hacker dan virus malware).
9
Muliaman D. Hadad, Ph.D., Op.cit
8
Jika hal yang demikian terjadi kepada konsumen sehingga data – data konsumen yang seharusnya bersifat privat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Dari permasalahan ini apakah perusahaan atau industri Fintech akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap peristiwa tersebut, walaupun hal yang demikian ini tidak dilakukan oleh perusahaan itu sendiri melainkan dilakukan oleh orang lain ? 2. Kepentingan Nasional Ø
Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh Fintech menimbulkan potensi
penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun
pendanaan terorisme. Secara umum ada tiga “metode baru” pencucian uang dengan menggunakan teknologi keuangan, yaitu :10 a) Menggunakan Electronic Money ( Uang Elektronik ) Menurut Bank For Internatonal Settlement, Electronic Money (EMoney) adalah “nilai yang tersimpan” atau produk “prepaid” dimana catatan dari dana atau nilai milik konsumen tersimpan dalam sebuah alat elektronik milik konsumen. E-Money mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan uang tradisional yaitu : 1. E-Money menggunakan sebuah kartu atau alat yang dapat menyimpan dana dalam jumlah sangat besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau container yang besar untuk membawanya. 2. E-Money mudah untuk ditransfer kapan saja dan dimana saja dengan bantuan internet. 3. E-Money lebih sulit dilacak karena tidak memiliki nomor seri seperti uang tradisional. Selain itu teknologi penyandian yang terdapat dalam proses transfer E-Money semakin mempersulit untuk mengetahui asal – usulnya. 10 Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum.,” Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia”, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015, hlm.48 - 49
9
Dengan adanya ketiga kelebihan tersebut membuat para pelaku yang biasa melakukan penyelundupan uang berpindah menggunakan layanan atau fasilitas ini. Mereka dapat melakukan pencucian uang sejumlah uang kemana saja dan kapan saja, karena E-Money tidak membutuhkan intermediary atau perantara untuk memindahkannya. a.
Internet Bank ( I – Bank ) Internet Bank ( I- Bank) adalah bank virtual yang menawarkan berbagai fasilitas layaknya bank biasa dimana saja dan kapan saja melalui internet. Beberapa fasilitas yang ditawarkan antara lain pembayaran langsung, transfer E- Money, pengeluaran cek, pembelian surat berharga dan pembukaan dan penutupan rekening. Ada beberapa keunggulan dari I-Bank sebagai alat untuk melakukan pencucian uang, yaitu: •
Sangat mudah diakses kapan saja dan dimana saja.
•
Tidak perlu kontak langsung antara konsumen dengan I- Bank.
•
I - Bank menyediakan fasilitas keuangan internasional, dan setiap transaksi dilakukan dengan nyaman dan aman.
b. Internet Casino ( Internet Gambling ) Saat ini banyak sekali situs casino yang didirikan di kepulauan Karibia. Kebanyakan situs ini sama sekali tidak diatur atau diawasi oleh pemerintah. Bahkan beberapa diantaranya tidak meminta identifikasi konsumen. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang karena semenjak timbulnya gerakan anti Money Laundering di lagi mencuci uangnya di tradisional casino
dunia, mereka tidak bisa
karena tradisional casino sudah
menerapkan prinsip - prinsip anti pencucian uang. Pendukung aktivitas ISIL juga menunjukan potensi kelompok teroris untuk menggunakan peredaran virtual dalam skala global baru – baru ini, agensi transasksi finansial Indonesia mengumumkan bahwa Bitcoin dan layanan pembayaran secara online telah digunakan oleh pimpinan Islam di Timur Tengah untuk membiayai aktivitas terorisme di Indonesia.11 11
Restri Woro Yuniar, “Bitcoin, Paypal Used To Finance Terrorism, Indonesian Agency Says, “ The Wall Street Journal, 10 January 2017.
10
Pada Agustus 2015 seorang hacker yang memiliki hubungan dengan ISIL, dengan menggunakan username “Albanian Hacker” menuntut pembayaran atas dua Bitcoin dari pedagang atau pengecer internet Illnois untuk mengganti atau menghilangkan bugs dari komputer mereka. Dengan menggunakan data sadapan dari server, Albanian Hacker meletakan sebuah “Kill List” untuk ISIL dengan identitas dari 1,351 pemerintah dan angkatan militer AS.12 Pada Juni 2015, Ali Shukri Amin, 17 tahun, di Virginia mengaku bersalah dengan berkonspirasi untuk menyediakan dukungan materi dan penghasilan untuk ISIL. Diantara pelanggaran yang lain, termasuk memfasilitasi perpindahan pendukung ISIL ke Syria, dia menggunakan Social Media untuk mengistruksi penggunaan Bitcoin untuk menyediakan dukungan finansial yang tidak terdeteksi untuk kelompoknya.13 Pada Mei 2015, “Abu Ahmed al – Raqqa” memohon atau meminta kepada supporter ISIL untuk donasi melalui pengisian formulir Bitcoin di Dark Web.14 Pada Jauari 2015, Hearetz melaporkan pada saat pertama kali anggota ISIL melakukan pengumpulan dana melalui Bitcoin di Dark Web. Sang pengumpul donasi adalah seorang lelaki bernama Abu Mustafa, dan nomor akun Bitcoinnya
menunjukkan bahwa ia telah menaikkan atau memperoleh 5
Bitcoin ( sekitar $1.000 ) sebelum Federal Bureau of Investigation menciptakan akunnya.15 Ø
Stabilitas sistem keuangan Perlu manajemen resiko yang memadai agar dapat meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Karena, memang tidak dapat dipungkiri bahwa Fintech juga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan negara.
12
Tim Johnson, “Computer Hack Helped Feed an Islamic State Death List,”Mc Clatchy DC Bureau, 20 July 2016
.
13
“Virginia Teen Pleads Guilty to Providing Material Support to ISIL,” Department of Justice, press release, 11 June 2015. 14 Adam Taylor, “The Islamic State ( or Someone Pretending to Be it ) is Trying to Raise Funds Using Bitcoin,“ The Washington Post, 9 June 2015. 15 Danna Harman, “US – Based ISIS Cell Fundraising on the Dark Web, New Eviedene Suggest,” Haaretz, 29 January 2015.
11
B.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Financial Technology Dan Regulasi Bagi Pengelola Finacial Technology Menurut
Peraturan
Bank
Indonesia
No.18/40/PBI/2016
tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menimbang bahwa perkembangan teknologi dan
sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang
berkaitan dengan Fintech dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dibidang jasa sistem
pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggaraan,
mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Financial Technologi akan menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.16 Berbicara tentang kerahasiaan data pengguna layanan Fintech, kita dapat melihat dari nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa perbankan yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ada pada bank tempat mereka menyimpan dana. Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa setiap konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.17 Huruf e, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut.18 Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam penyimpanan dana, berakibat hukum bahwa bank harus melindungi kepentingan nasabah. Bank dalam menjalankan kegiatan usaha harus menerapkan prinsip kerahasiaan. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.19 Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, hal ini berarti prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan tidak hanya mengenai keadaan 16
Lihat Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016
17
Lihat Pasal 4 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999
18 19
Lihat Pasal 4 huruf e Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lihat Pasal 40 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992
12
keuangan nasabah itu saja (simpanannya), melainkan segala keterangan mengenai nasabah penyimpan. Pada saat menandatangani kesepakatan kontrak/perjanjian penyimpanan dana di bank, calon nasabah diminta untuk menyerahkan sejumlah persyaratan data pribadi ke bank. Data pribadi tersebut juga menjadi bagian yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank, untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada bank penyimpan dana.20 Prinsip kerahasiaan tersebut juga dapat digunakan dalam layanan Financial Technology lainnya. Karena disini pengguna jasa teknologi keuangan tersebut mendaftarkan diri megggunakan identitasnya yang tentunya juga bersifat privat atau rahasia. Sehingga diperlukan perlindungan yang sama seperti halnya perlindungan konsumen terhadap nasabah bank. Perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut masalah kerahasiaan data diri semata, melainkan pula menyangkut hal – hal lain yang berpotensi merugikan pihak pengguna atau konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen terhadap usaha pemberian pinjaman melalui jasa layanan Fintech,
sehingga
diperlukan
pengaturan
dalam
hal
transparansi
informasi
yangdisampaikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Sehingga konsumen tidak tersesat dalam ketidaktahuannya. Perlindungan konsumen merupakan serangkaian kebijakan, yang antara lain menfasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen dan masyarakat sebagai pengguna jasa Fintech. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 31 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka konsumen dapat menempuh 2 tahapan penyelesaian pengaduan, yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (Internal Dispute Resolution) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan (External Dispute Resolution). Penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat, yang tidak selalu tercapai, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen
20
Marnia Rani,� Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank “, Jurnal Selat, , Vol. 2 No. 1, Oktober 2014, hlm. 172
13
dengan Lembaga Jasa Keuangan melalui lembaga peradilan atau di luar peradilan.21 Dengan begitu konsumen dapat mengupayakan haknya dan mendapat keadilan. Bagi pihak pengelola sendiri, pada tahun 2016 telah ada sekitar 142 perusahaan Financial Techonology local yang beroperasi dalam negeri. Perusahaan – perusahaan tersebut terbagi ke dalam empat kategori, yaitu market provisioning; deposit, lending and capital rising; investment and risk management; dan payment, clearing, and settlement.22 Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tidak lantas menutup mata dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis layanan Fintech di Indonesia. Sebagai regulator Otoritas Jasa Keuangan menyusun berbagai regulasi atau peraturan perundang – undangan terkait bisnis tersebut pada tahun 2016 seperti hal nya aturan mengenai bisnis Peer to Peer Lending yang dirilis tanggal 29 Desember 2016. Sadar jika startup Fintech memiliki potensi yang sangat besar terhadap perekonomian Negara, Otoritas Jasa Keuangan akhirnya berusaha membantu pertumbuhan mereka dan perkembangan nya dengan menggelar Indonesia Financial Technology Festival and Conference pada tanggal 29 – 30 Agustus 2016. Hal ini diikuti dengan kolaborasi yang mereka bangun dengan asosiasi Financial Technology Indonesia yang baru berdiri tahun 2016. Bank Indonesia juga tidak mau kalah dalam mengambil langkah tersebut sehingga mereka membentuk Bank Indonesia Office pada tanggal 14 November 2016. Financial Technology Office ini nantinya akan berfungsi untuk membuat regulatory sandbox yang memungkinkan mereka untuk memberi keleluasaan kepada para startup Fintech terus beroperasi pada pengawasan mereka.23 Misalnya, pada tahun 2016 sektor uang digital atau E –Money, para pemain lokal dan asing berlomba – lomba untuk mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia namun Bank Indonesia telah membatasi dengan ketat pengeluaran izin untuk E – Money di tanah air Indonesia. Sehingga pemilik lisensi E – Money yang saat ini berjumlah 21 perusahaan menjadi incaran banyak perusahaan. 24 21
Lihat Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Eri Unanto , “ Fintech, Evolusi Industri Jasa Keuangan “, Jakarta : PROBANK Membangun Perbankan Profesional, No. 125 Tahun XXXIII November-Desember 2016, hlm. 22 23 https://id.techinasia.com/perkembangan-startup-fintech-di-indonesia-2016 diakses pada tanggal 26 Desember 2017 pukul 12.35 WIB 24 Ibid. 22
14
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Fintech memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah : •
Menigkatkan inklusi keuangan nasional
•
Meningkatkan pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk
•
Fintech dapat meminimalisir peredaran uang tunai sehingga dapat meminimalisir pula terjadinya inflasi
•
Pengguna layanan Fintech dapat mengetahui secara langsung data transaksinya sendiri tanpa melalui pihak ketiga
•
Pengguna layanan Fintech dapat memberikan saran dan kritikan secara langsung terhadap platform yang menyediakan layanan tersebut.
•
Layanan Fintech memberikan berbagai pilihan layanan yang memudahkan kebutuhan penggunanya
2. Dampak buruk terhadap startup Financial Techology yang dirasakan adalah : • Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang disebabkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun Force Majeur dari kegiatan Fintech. • Isu privasi pengguna Fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak disengaja (serangan hacker dan virus malware). • Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh Fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. • Berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. 3. Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen terhadap usaha pemberian pinjaman melalui jasa layanan Fintech,
sehingga diperlukan pengaturan dalam hal transparansi 15
informasi yang disampaikan oleh
penyedia
jasa
kepada
konsumen.
Sehingga konsumen tidak tersesat dalam ketidaktahuannya. Perlindungan konsumen merupakan serangkaian kebijakan, yang antara lain menfasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen dan masyarakat sebagai
pengguna
jasa Fintech. 4. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tidak lantas menutup mata dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis layanan Fintech di Indonesia. Sebagai regulator
OJK menyusun berbagai regulasi atau peraturan
perundang – undangan terkait bisnis
tersebut pada tahun 2016 seperti
hal nya aturan mengenai bisnis Peer to Peer Lending
yang
dirilis
tanggal 29 Desember 2016. Bank Indonesia juga tidak mau kalah dalam mengambil langkah tersebut sehingga mereka membentuk Bank Indonesia Office pada tanggal 14 November 2016. Financial Technology Office ini nantinya akan berfungsi untuk membuat regulatory sandbox yang memungkinkan mereka untuk memberi keleluasaan kepada para startup Fintech terus beroperasi pada pengawasan mereka. B. Saran Dalam hal standar sistem online, diperlukan adanya pengaturan yang terkait dengan verifikasi penyedia jasa pinjaman melalui internet. Sehingga konsumen dapat dengan mudah mengetahui segala informasi terkait kelebihan dan kekurangan dari layanan Fintech milik pihak penyedia jasa pinjaman melalui internet Regulasi Fintech yang saat ini masih dalam proses pembuatan oleh pihak yang terkait harus segera diselesaikan mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang maju begitu pesat. DAFTAR PUSTAKA Amalia, F. 2016. The Fintech Book: The Financial Technology Handbook For Investors, Entrepreneurs And Visionaries. Journal of Indonesian Economy and Busines Vol 31 No. 3. hlm. 345. Hadad, M. D. 2017. Financial Technology ( Fintech ) di Indonesia. Kuliah Umum tentang Fintech – IBS. Jakarta 2 Juni 2017.
16
Harman, D. 2015. US – Based ISIS Cell Fundraising on the Dark Web, New Eviedene Suggest. Haaretz. 29 January 2015. Johnson, T. 2016. Computer Hack Helped Feed an Islamic State Death List. Mc Clatchy DC Bureau. 20 July 2016. Kulsum, U. Kolom Keuangan Koran Kontan 22 Desember 2017 Nasution, L. N. dan H. Dwilita. 2016. Keuangan Inklusif Dan Pertumbuhan Ekonomi Sumut , Jurnal Ilmiah Research Sains Vol. 2. No. 3. September 2016. hlm. 95. Perbawa, I.K.S.L.P. 2015. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1. Maret 2015. hlm.48 – 49. Rani, M .2014. Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. Jurnal Selat Vol. 2 No. 1. Oktober 2014. hlm. 172. Taylor, A. 2015. The Islamic State ( or Someone Pretending to Be it ) is Trying to Raise Funds Using Bitcoin. The Washington Post. 9 June 2015. Unanto, E. 2016. Fintech, Evolusi Industri Jasa Keuangan. Jakarta : PROBANK Membangun Perbankan Profesional No. 125 Tahun XXXIII November-Desember 2016. hlm. 22. Virginia Teen Pleads Guilty to Providing Material Support to ISIL. Department of Justice press release. 11 June 2015. Wiwoho, J. 2014. Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, MMH Jilid 43 No. 1. Januari 2014. hlm. 92. Wulan, V. R. 2017. Financial Technology (Fintech) A New Transaction In Future. Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences.Vol. 2 No.1. June 2017. hlm. 181. Yuniar, R. W. 2017. Bitcoin, Paypal Used To Finance Terrorism, Indonesian Agency Says. The Wall Street Journal. 10 January 2017.
INTERNET 17
www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-june2017 diakses pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 13.20 WIB www.fintechinnovationlablondonn.co.uk/fintech-evolving-landscape.aspx
diakses
pada
diakses
pada
tanggal 23 Desember 2017 pukul 13.26 WIB https://id.techinasia.com/perkembangan-startup-fintech-di-indonesia-2016 tanggal 26 Desember 2017 pukul 12.35 WIB UNDANG – UNDANG Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016
18