FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: PELUANG ATAU ANCAMAN? Oleh: Muh. Alif Zhafran Aminuddin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Perkembangan teknologi dewasa ini, tidak hanya berpengaruh pada sektor pendidikan, sosial, politik tapi juga sudah mulai merambah pada sektor perekonomian. Ini ditandai dengan berkembangnya usaha pada bidang teknologi keuangan (financial technology). Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif alat transaksi bagi masyarakat. Financial Technology yang akhir – akhir ini menjadi topik perbincangan banyak orang karena Fintech suatu hal baru dalam bidang perekonomian yang memiliki peluang yang besar. Itulah mengapa kemudian banyak start up baru pada Fintech di Indonesia. Selain dari peluang yang besar, kemudahan – kemudahan yang dapat dilihat dari menjalankan Fintech ini dapat menjadi alasan orang untuk memulai bisnis ini. Bagaimana kemudian agar tidak tertinggal dengan masyarakat kita harus bisa beradaptasi agar tetap berada di jalur peradaban. Apalagi dalam perkembangan pada zaman posmodern ini yang dimana globalisasi makin cepat dan pesar karena mudahnya informasi dapat di akses. Maka dari itu seperti yang dikatakan Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species yang intinya adalah yang mampu beradaptasilah yang dapat bertahan1 dari zaman bukan yang terkuat, pentingnya bagi kita khususnya masyarakat Indonesia untuk tetap mengikuti perkembangan zaman khususnya pada bidang ekonomi ini. Bill Gates (1994) “..banking is necessary, banks are not..”2, melihat apa yang dikatakan Bill Gates salah satu inovator, pendiri miscrosoft, dan orang terkaya dunia mengatakan bahwa di masa depan virtual banking akan menjadi hal penting dalam pelayanan keuangan. Dewasa ini, salah satu yang menjadi perbincangan di masyarakat adalah bitcoin. Bitcoin dan mata uang digital (cryptocurrency) belakangan kian populer di Indonesia. Bahkan pada 1
Charles Darwin. On the origin of species by means of natural selection, or, the preservation of favoured races in the struggle for life. London: J. Murray. 1859 2 Muliaman D. Hadad, Dalam Kuliah Umum tentang Financial Technology (FinTech) di Indonesia: Jakarta, 2017
Mei silam, nilai tukar satu keping Bitcoin setara dengan 20 juta rupiah.3 Mata uang digital ini berbeda dengan mata uang konvensional. Namun begitu, tidak sedikit orang yang mempertanyakan masa depan mata uang digital, terutama terkait dengan fluktuasi harga dan keamanan bertransaksi. Karena perkembangannya yang pesat juga ini maka di beberapa negara maju saat ini industri yang bergerak di bidang bitcoin diawasi oleh FSA (Financial Services Agency),4 badan serupa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut maka penulis merasa perlu mengkaji terkait peredaran bitcoin sebagai salah satu dari perkembangan Financial Technology di Indonesia. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulisan legal review ini, penulis membatasi pembahasan rumusan masalahnya pada: 1. Dampak Financial Technology terhadap perekonomian di Indonesia ? 2. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap penggunaan Bitcoin di Indonesia ? B. Pembahasan 1. Dampak Financial Technology terhadap perekonomian di Indonesia 1.1. Definisi dan Kategori Financial Technology “FinTech Weekly describes a business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology.”5 Fintech adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dankeuangan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan(startup), tetapi tidak sama. Dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Yang dapat bersifat “merusak” (disruptive) pasar/industri yangsudah mapan (established).6
3
Menakar Masa Depan Bicoin dan Mata Uang Digital di Indonesia - https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170914121558-185-241681/menakar-masa-depan-bitcoin-danmata-uang-digital-di-indonesia - Diakses Pada 29 Desember 2017 Pukul 21.12 WITA 4 Ibid. 5 Fintech Weekly - https://www.fintechweekly.com/fintech-definition - Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2017. Pukul 19.30 WITA 6 Nofie Iman. Dalam Presentasi Financial Technology dan Lembaga Keuangan: Yogyakarta. 2016
Jadi kesimpulan yang bisa ditarik dari beberapa definisi yang telah di paparkan bahwa fintech kurang lebih adalah “Layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi” Sebagaimana yang kita tahu bahwa teknologi dewasa ini telah masuk ke dalam lini kehidupan masyarakat dunia. Baik itu dari segi sosial, politik, maupun ekonomi. Ekonomi dalam hal ini telah berkembang sejak zaman dahulu kala. Mulai dari sistim barter pada zaman neolitikum, masuk ke sistim feodal, kapitalis dan lain sebagainya. Tak dapat di pungkiri bahwa
suatu inovasi yang betul – betul memudahkan
masyarakat akan dengan sendirinya tersebar dan diterima oleh masyarakat secara langsung, walau regulasinya belum tetap atau aturan yang mengatur belum jelas masyarakat tetap menggunakan inovasi yang membantunya dalam kehidupan sehari – hari. Ada beberapa klasifikasi yang dibuat Bank Indonesia (BI) dalam mengkategorikan FinTech7 : o Crowdfunding dan peer to peer landing. Jika dianalogikan sebagai e-commerce, klasifikasi pertama ini adalah marketplace. Tapi di sini marketplace khusus finansial, yang mempertemukan pencari modal dan investor. o Market aggregator. Contohnya seperti cekaja.com, yang memiliki kemampuan mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk disajikan kepada pengguna. o Risk and investment management. Konsepnya adalah seperti financial planner namun berbentuk digital. o Bidang payment, settlement, dan clearing. Fintech di sini bergerak di bidang pembayaran seperti e-wallet dan payment getaway. Pangsa aktivitas FinTech di Indonesia pada tahun 2016 didominasi sebesar 56% oleh kelompok pertama. Kemudian, berdasarkan data statista, pada tahun 2016 nilai transaksi Fintech di Indonesia diperkirakan telah menembus angka USD 14,5 Miliar. Keempat klasifikasi di atas memperlihatkan bahwa BI betul – betul tetap mengikuti perkembangan FinTech yang ada di Indonesia ini dan tetap memperhatikan serta mempelajari berbagai jenis FinTech yang akan berkembang di Indonesia ini. 1.2. Perananan Financial Technology 7
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/Sambutan-GBI-Launching-FintechOffice-14Nov2016.pdf / - Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2018, Pukul 15.20 WITA
Menurut Muliaman D. Hadad selaku Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa setidaknya ada lima pernanan FinTech di Indonesia8 : 1. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk 2. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar 3. Mendorong distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata di 17.000 pulau 4. Meningkatkan inklusi keuangan nasional 5. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah Melihat beberapa keuntungan peranan dari FinTech itu sendiri sesuai yang dipaparkan di atas. Memang sangatlah menguntungkan jika menggunakan FinTech di zaman digital sekarang ini. Apalagi generasi millenial yang pada saat masih kecil telah terbiasa dengan hal – hal teknologi, bukan tidak mungkin di masa depan mereka lebih mengerti cara penggunaan uang digital dibanding dengan uang konvensional. 1.3. Manfaat Financial Technology Perkembangan dan potensi yang begitu besar di ranah FinTech tanah air membuat Bank Indonesia, salah satu regulator keuangan di tanah air, mendirikan Fintech Office pada November 2016 lalu. BI Fintech Office dibentuk guna mengeluarkan aturanaturan yang bertujuan mendorong pertumbuhan inovasi-inovasi baru, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan sektor keuangan. Pemanfaatan Fintech pun tak luput dari pengawasan BI, maka BI membagi manfaat FinTech dalam tiga kategori: 1. Manfaat bagi konsumen: -
Perluasan pilihan produk
-
Peningkatan kualitas layanan
-
Penurunan harga
2. Manfaat bagi pelaku bisnis: -
Memperpendek rantai transaksi
-
Meningkatkan efesiensi modal dan resiliensi operasional
-
Meningkatkan iklusi keuangan
-
Memperlancar arus informasi
3. Manfaat bagi ekonomi: 8
Kuliah Umum tentang FinTech di Indonesia oleh OJK: Jakarta. Juni 2017
-
Mempercepat transmisi kebijakan moneter
-
Meningkatkan kecepatan uang beredar
-
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
1.4. Ancaman dan Tantangan Financial Technology Sesuatu hal yang baru memang tidak datang begitu saja tanpa membawa sebuah ancaman dalam kemunculannya baik itu langsung maupun tidak langsung, di bawah ini akan dipaparkan beberapa ancaman dari FinTech yang dikemukakan oleh Nofie Iman9 : o Regulasi belum matang, aturan tumpang-tindih, berpotensi menimbulkan penyelewengan (contoh: shadow banking, MLM, money game, dll.) o FinTech membawa inovasi yang bersifat “merusak” (disruptive), berpotensi membuat air menjadi keruh o Percepatan
problem
disintermediasi
(job
klasik
teknologi:
polarisation),
polarisasi
melebarkan
pekerjaan
digital
divide,
akibat dan
“pengkultusan” sebagai jalan potong (shortcut) pertumbuhan ekonomi Beberapa penjelasan di atas telah memperlihatkan bahwa tidak hanya keuntungan yang di datangkan dari FinTech ini sendiri, tapi ada juga beberapa ancaman yang perlu diwaspadai pemerintah agar regulasinya dapat dibuat secepatnya. Untuk menjawab tantangan perkembangan FinTech, maka BI melalui FinTech Office sebagai pusat pengembangan FinTech di Indonesia. Merupakan wadah asesmen, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan produk/layanan dari Fintech, serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Pembentukan Fintech Office didasari kesadaran Bank Indonesia, sebagai otoritas sistem pembayaran, mengenai perlunya mendukung perkembangan transaksi keuangan berbasis teknologi yang sehat. Hal ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan risiko, menyusun regulasi yang mengedepankan perlindungan konsumen, serta memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Bank Indonesia Fintech Office didirikan dengan empat tujuan utama10. Pertama, memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian. Ketiga, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia. Keempat, menyerap informasi dan 9
Nofie Iman. Op.Cit. Bank Indonesia FinTech Office – Financial Technology Perkembangan dan Respon Kebijakan Bank Indonesia
10
memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respons terhadap perkembangan berbasis teknologi. Dalam mencapai tujuan utama tersebut, Fintech Office akan beroperasi dengan 4 fungsi, yaitu fungsi katalisator atau fasilitator, fungsi business intelligence, fungsi asesmen, serta fungsi koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia Fintech Office dilengkapi pula dengan regulatory sandbox, yang memungkinkan unit usaha fintech melakukan kegiatan secara terbatas, tentunya setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berbekal kolaborasi dan dukungan regulasi yang tepat, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia optimis pelaku Fintech dapat berjalan beriringan dengan institusi keuangan tradisional yang lebih dulu ada. Adaptasi yang dilakukan oleh institusi keuangan konvensional, serta bergabungnya Fintech menjadi bagian sistem keuangan BI yakini akan mendorong kompetisi yang sehat dan memberikan nilai tambah serta alternatif bagi masyarakat. 2. Pengaturan Hukum terhadap Penggunaan Bitcoin di Indonesia 2.1. Definisi Bitcoin Dalam buku yang ditulis oleh Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil suatu tindak pidana.11 Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.12
Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang
elektronik. 2.2. Sejarah Bitcoin
11
Tim National Risk Assessment Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.: Jakarta. 2015. Hal 6 12 Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016
Bitcoin awalnya diciptakan oleh seorang yang mengaku bernama Satoshi Nakamoto pada 2009. Lalu bulan Mei 2016, pengusaha teknologi asal Australia Craig Wright membuka jati diri bahwa dialah yang menciptakan bitcoin.Transaksi pertamanya adalah mengirim 10 bitcoin ke Hal Finney pada Januari 2009.13 Bitcoin adalah mata uang virtual yang hanya ada di internet dan bisa digunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Tidak semua penyedia jasa atau barang menerima pembayaran bitcoin. Dapat diperoleh dengan cara jual beli. Juga lewat aplikasi Bitcoin Miner yakni menggali bitcoin dengan cara menguraikan rumus matematika kompleks yang ada di sana melalui jawaban 64 digit yang rumit. Sejak dimulai pada 2009, nilai tukar atau valuasi bitcoin terus meningkat. Bahkan dalam setahun ini nilainya meningkat drastis. Pada Januari 2011, 1 bitcoin dihargai US$0,3 (sekitar Rp4.000). Dan 7 Desember 2017 menjadi US$14.000 (Rp189 juta).14 2.3. Perkembangan Bitcoin di Indonesia Sebagai salah satu pengguna BitCoin di Indonesia, penulis merasa kenaikan harga jual BitCoin sangat cepat. Baru beberapa bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2017 harga perbitcoin sekitar kurang lebih 30 juta rupiah. Kini harganya meningkat sangat tinggi hingga mencapai 200 juta rupiah. Sungguh sangat mengejutkan mengetahui hal tersebut di Indonesia. Ini menandakan bahwa informasi mengenai bitcoin ini sangat mudah menyebar hingga semakin hari penggunanya makin bertambah.
13 14
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42265038 Ibid.
Gambar: Coin Desk Bitcoin Berdasarkan timeline 5 tahun terakhir perkembangan Bitcoin di Indonesia,15 dimana pada tahun 2012 lalu dapat dikatakan adalah awal kepopuleran Bitcoin. Dan harga beli per satuan Bitcoinnya pada waktu itu adalah berkisar 50 ribu rupiah. Lalu mulai naik jadi berkisar 1 juta rupiah di tahun 2013. Pada awal tahun 2014, kembali meroket menjadi 10 juta rupiah. Namun sempat mengalami penurunan jadi 3 juta rupiah di tahun 2015. Dan pada tahun 2016 hingga 2017 sekarang ini, kembali meningkat hingga 15 juta rupiah. Di mana artinya, sejak tahun 2012 hingga 2017 Bitcoin mengalami kenaikan drastis sebesar 30.000%. Berawal 50 ribu rupiah hingga menjadi 15 juta rupiah. 2.4. Regulasi Bitcoin di Indoonesia Bank Indonesia akhirnya tegas melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di tengah terus meroketnya nilai mata uang digital tersebut. Penggunaan bitcoin dinilai sangat beresiko dan spekulatif lantaran tak ada otoritas resmi yang menaunginya.16 Baru – baru ini larangan tegas mengenai bitcoin telah ditetapkan pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan bahwa pelarangan penggunaan Bitcoin dan mata uang digital ini merujuk UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurutnya kepemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab.17 Alasan lain menurut Agusman, dalam transaksi menggunakan mata uang digital juga tidak ada administrator resminya, tidak memiliki underlying asset atau acuan yang mendasari harga mata uang digital serta nilai perdagangan jenis mata uang itu yang sangat fluktuatif. Itu beberapa alasan yang mendasari larangan tegas baru – baru ini terhadap mata uang virtual khususnya Bitcoin, karena saat ini Bitcoin adalah mata uang dengan nilai jual tertinggi. Dan perlunya regulasi tegas terkait ini agar nantinya terdapat payung hukum terkait peredaran uang digital.
15
Ini Perkembangan Bitcoin 5 Tahun Terakhir - https://jalantikus.com/tips/perkembangan-bitcoin-5-tahun/ - diakses pada tanggal 14 Januari 2018, Pukul 20.30 WITA. 16 Koran SINDO 15 Januari 2018. 17 Ibid.
Beberapa Negara yang menerima Bitcoin adalah Jerman, Jepang, Inggris, Spanyol. Sedangkan Negara yang melarang Bitcoin adalah China, India, Rusia, Indonesia, Korea selatan, Argentina.18 2.5. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh Financial Technology Sementara untuk mendukung pelaksanaan FinTech di Indonesia, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan transaksi pembayaran, melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi ecommerce yang lebih aman dan efisien.19 Melalui ketentuan tersebut, Bank Indonesia mengatur, memberikan izin dan mengawasi penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, serta Penyelenggara Transfer Dana. Berbagai inovasi Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan perkembangan inovasi keuangan berbasis teknologi di Indonesia, dengan tetap menjaga perlindungan konsumen serta mitigasi risiko. Selain itu, dalam salah satu jurnal yang penulis kutip mengenai Fintech, tertulis bahwa
setidaknya
ada
tiga
fungsi
krusial
pada
bank
retail.
Pada tingkat yang paling sederhana, bank ritel menyediakan tiga fungsi penting, yaitu20: • “Take deposits and provide customers with a secure place to store cash and earn interest, backed by deposit insurance and significant regulation”. Mengambil deposito dan menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan mendapatkan bunga, didukung oleh asuransi deposito dan peraturan yang signifikan. •“Facilitate payments through a range of systems, including cash, cards, and transfers”. Memfasilitasi pembayaran melalui berbagai sistem, termasuk uang tunai, kartu, dan transfer. • “Lend money”.Meminjamkan uang. Setelah melihat tiga fungsi krusial pada bank retail kita dapat melihat apa 18
Ibid. Info Grafik Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 20 Susanne Chishti dan Jason Barberis. The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries. 2016. 19
sebenarnya akibat yang ditimbulkan dari hukum FinTech ini. 2.6. Perlindungan Hukum terhadap pelaku Financial Technology Walaupun telah ada regulasi mengenai perlindungan konsumen, namun regulasi ini tidak secara menyeluruh untuk industri e-commerce. Saat ini, e-commerce hanya diatur melalui UU Transaksi Elektronik dan UU Perdagangan.21 Dapat dilihat memang bahwa tidak mudah untuk terus mengikuti perkembangan FinTech dan membuat regulasinya. Karena menggunakan teknologi digital yang dimana inovasi berkembang sangat pesat adalah salah satu hal yang mempengaruhi mengapa pembuatan ataupun pembaharuan regulasi terhadap FinTech ini terhambat. Perkembangan FinTech tidak terlepas dari berbagai tantangan maupun risiko yang dihadapi oleh pihak yang terlibat, baik dari konsumen maupun pelaku fintech. Di Indonesia sendiri, tantangan besar yang mesti dihadapi adalah soal beragamnya tingkat pendidikan yang dimiliki konsumen serta tingkat literasi keuangan yang masih cukup rendah. Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang aturan terkait industri jasa keuangan berbasis aplikasi online atau FinTech. OJK memastikan aturan yang muncul nanti tidak akan memberatkan, karena sebagian dari aturan tersebut juga berasal dari masukan pelaku usaha. Ada enam poin yang coba diatur dalam POJK tentang Fintech. Keenam poin itu, antara lain mengenai kelembagaan, kepengurusan, cakupan usaha, pembinaan dan pengawasan, kewajiban pelaporan, serta permodalan. Namun saat ini, OJK masih belum memiliki kewenangan mengeluarkan pendaftaran kepada pelaku Fintech. Selain itu, rancangan POJK tentang Fintech rencananya akan diberlakukan tahun kedua. Artinya, ada masa transisi selama dua tahun untuk penyesuaian.22 Untuk mendukung pelaksanaan fintech di Indonesia, khususnya terkait perlindungan konsumen, BI juga telah mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan transaksi pembayaran, melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. C.
Penutup
1.
Kesimpulan
21
Lihat UU No. 7 tahun 2014 Pasal 65 - 66 6 Poin yang Akan Diatur dalam Peraturan OJK Tentang Fintech - http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bef8993c7a6/6-poin-yang-akan-diatur-dalam-peraturan-ojktentang-fintech - diakses pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 21.10 WITA. 22
Dampak yang ditimbulkan Financial Technology terhadap perekonomian di Indonesia sangatlah beragam. Dimana para pelaku usaha dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman yang kian hari kian modern. Berinovasi yang tidak hanya pada produk tapi juga pada keuangannya yang memanfaatkan teknologi. Dengan adanya FinTech maka beberapa aktivitas masyarakat dapat diefisienkan sehingga sangat memudahkan. Namun tidak hanya keuntungan yang di datangkan dari FinTech ini sendiri, tapi ada juga beberapa ancaman yang perlu diwaspadai pemerintah agar regulasinya dapat dibuat secepatnya. Sehingga terdapat payung hukum yang jelas terkait FinTech. 2.
Saran Untuk saran, penulis merasa bahwa apa tema yang diangkat dalam legal reveiw kali ini
memang sangat hangat diperbincangkan, namun dari penulis merasa bahwa tema kali ini juga relatif perubahan regulasinya. Dalam hal ini bisa saja aturan – aturan yang dikirim setelah ini akan ketinggalan karena ada regulasi baru yang di tetapkan oleh pemerintah, berhubung karena regulasi FinTech di Indonesia belum menemui titik idealnya. Jadi kiranya agar selanjutnya untuk mengangkat tema yang regulasinya telah jelas, namun masih hangat diperbincangkan. Akhir kata penulis menyampaikan bahwa pentingnya untuk tetap mengikuti perkembangan inovasi era sekarang ini. Dimana informasi bisa didapatkan dengan sangat cepat dari tempat yang dekat hingga tempat yang jauh. Penulis hanya ingin mengatakan bahwa sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini, sebaiknya untuk sering mencari tahu tentang perkembangan yang ada di dunia. Apalagi dengan teknologi yang mudah di akses saat ini. Tak lupa pula, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan – rekan, sahabat, senior yang sempat membantu dalam menyusun legal reveiw ini baik itu dengan cara mengajar menyusun kata ataupun hal teknis dalam menyusun makalah. Semoga legal reveiw ini dapat membantu dalam perkembangan Fintech kedepannya yang ada di Indonesia agar regulasi mengenai FinTech ini makin baik. Walaupun FinTech sendiri perkembangannya sangat pesat tapi para penegak hukum di Indonesia tak eloknya untuk mengejarnya sehingga regulasi tetap terkontrol.
D.
Daftar Pustaka
Charles Darwin. 1859. On the origin of species by means of natural selection, or, the preservation of favoured races in the struggle for life. London: J. Murray. Tim National Risk Assessment Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 2015. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme: Jakarta. Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Undang-Undang No. 7 tahun 2014 Bank Indonesia FinTech Office – Financial Technology Perkembangan dan Respon Kebijakan Bank Indonesia. Muliaman D. Hadad. 2017. Dalam Kuliah Umum tentang Financial Technology (FinTech) di Indonesia: Jakarta. Nofie Iman. 2016. Dalam Presentasi Financial Technology dan Lembaga Keuangan: Yogyakarta. Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Dalam Kuliah Umum tentang FinTech di Indonesia: Jakarta. Koran SINDO 15 Januari 2018. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42265038 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/Sambutan-GBILaunching-Fintech-Office-14Nov2016.pdf / - Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2018, Pukul 15.20 WITA.
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170914121558-185-241681/menakar-masadepan-bitcoin-dan-mata-uang-digital-di-indonesia - Diakses Pada 29 Desember 2017 Pukul 21.12 WITA. https://www.fintechweekly.com/fintech-definition - Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2017. Pukul 19.30 WITA. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bef8993c7a6/6-poin-yang-akan-diatur-dalamperaturan-ojk-tentang-fintech - diakses pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 21.10 WITA. https://jalantikus.com/tips/perkembangan-bitcoin-5-tahun/ - diakses pada tanggal 14 Januari 2018, Pukul 20.30 WITA.