MENGAPA MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERLUASAN TAFSIR ZINA DAN KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MEMIDANAKAN PELAKU PERZINAHAN 1.1 Latar belakang Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan mengenai penolakan permohonan uji materiil terhadap Pasal 284,285,dan 292 KUHP yang berisi tentang kejahatan terhadap kesusilaan serta menolak perluasan tafsir tentang perzinahan dan LGBT.Pemohon juga menginginkan supaya Mahkamah konstitusi memberi perluasan tafsir dan membuat undang-undang baru yang mengatur tentang perzinahan.Namun,Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menilai apabila permohonan ini dikabulkan maka perbuatan perzinahan dapat berubah dari delik aduan menjadi delik biasa.Selain itu,alasan MK menolak permohonan perluasan tafsir dan membentuk undangundang baru karena MK tidak memiliki wewenang untuk membuat hukum baru atau perundangundangan baru karena MK hanya berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945,hanya DPR dan Presiden yang memiliki wewenang untuk membuat perundang-undangan yang baru.Atas dasar tersebut maka,MK mengeluarkan putusan untuk menolak semua permohonan yang dilakukan oleh pemohon,selain pemohon tentu putusan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat luas dan masyarakat menilai,MK dianggap memperbolehkan hubungan diluar perkawinan.Pada dasarnya,zina bukan hanya dilakukan oleh orang atau sepasang yang telah melalui proses perkawinan,tetapi dapat dilakukan oleh orang atau sepasang yang belum pernah melalui proses perkawinan.Masyarakat berkeinginan supaya pelaku perzinahan dapat dipidana dan menginginkan supaya ada perundang-undangan yang mampu menafsirkan makna perzinahan secara luas 1.2 Rumusan masalah 1.) Mengapa pelaku perzinahan perlu dipidanakan ? 2.) Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perzinahan ? 3.) Alasan mahkamah konstitusi menolak perluasan makna perzinahan 1.3 Pembahasan Menurut R Soesilo,zina merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah untuk memenuhi nafsu birahi atas dasar suka sama suka.Namun,hingga saat ini KUHP belum mampu mendefinisikan makna zina secara eksplisit.Namun,dalam perspektif hukum islam,zina adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan,baik yang telah menikah maupun belum menikah untuk memenuhi nafsu birahi.Dalam hukum islam,zina merusak norma kesusilaan dan norma kesopanan,sehingga dalam hukum islam pelaku perzinahan bisa dipidana,baik pidana cambuk ataupun rajam.Adapun pidana cambuk dan rajam digunakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku perzinahan
Di Indonesia sendiri perilaku perzinahan menyebabkan menyebarnya penyakit seks menular seperti AIDS,sifilis,dan lain sebagainya.Adapun,akibat dari perbuatan perzinahan adalah rusaknya kehormatan diri,dikucilkan oleh masyarakat,dan turun nya kewibawaan dalam keluarga,pertemanan,baik kewibawaan pelaku ataupun korban dari perilaku perzinahan itu sendiri,perilaku zina juga dapat mengganggu ketertiban masyarakat,sehingga wajar apabila masyarakat ingin sekali perbuatan perzinahan dapat dipidanakani Di Indonesia,Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sudah menegakkan hukum bagi pelaku perzinahan beserta pidana yang dapat dijatuhkan karena di provinsi tersebut diijinkan untuk menerapkan qanun atau hukum islam oleh kementerian dalam negeri selain karena Aceh merupakan daerah istimewa .Dalam KUHP kita,istilah perzinahan belum mampu menjelaskan secara eksplisit atau secara luas..KUHP kita perlu direvisi karena sudah tidak bisa mengikuti perkembangan sosial dari masyarakat saat ini sehingga perlu direvisi. Selain itu,dalam hal perzinahan KUHP dalam konteks hukum barat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang dimana perzinahan itu perbuatan dilarang dan harus dipidanakan.Dalam pasal 284 tentang kejahatan terhadap kesusilaan menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin atau menikah.Jelas hal ini bertentangan dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang berketuhanan yang maha esa yang dimana zina dapat dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang belum kawin.ii Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta yang merupakan salah seorang dari the founding fathers bahwa, sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, merupakan sila pertama dan sekaligus merupakan sila yang utama. Sila pertama ini menyinari, mengayomi, memimpin dan mempersatukan keempat silanya. Sejalan dengan hal tersebut didalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka Indonesia merupakan negara hukum yang “Wajib� didasarkan atas nilai-nilai Ketuhanan yang hidup didalam masyarakat Indonesia, Khususnya didalam setiap kebijakan-kebijakan hukum yang akan diberlakukan di Indonesia KUHP sendiri disusun pada masa kolonial Belanda.Dalam menyusun dan menerapkan KUHP,Belanda menggunakan nilai-nilai yang dapat diterapkan oleh masyarakat eropa barat,yaitu berupa doktrin yang berbentuk pernyataan separation church and country.Arti dari pernyataan tersebut adalah urusan agama adalah urusan pribadi dan Negara tidak mau mencampuri urusan agama.Selanjutnya,alasan mengapa KUHP harus di revisi adalah merujuk pada Pasal 284 KUHP yang digolongkan sebagai delik absolut yang dimana perbuatan tersebut harus merupakan suatu kejahatan yang merugikan salah satu pihak,yang mengistilahkan bahwa zina adalah suatu perbuatan yang mengganggu ikatan suci antara suami dan istri,apabila istri atau suami menyetujui perzinahan tersebut,maka zina adalah bukan suatu kejahataniii
i https://almanhaj.or.id/3357-27-dampak-negatif-perbuatan-zina.html ii USU LAW Jurnal 2016
iiiJurnal USU “Perbandingan tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan Hukum islam
Dalam hal permohonan perluasan tafsir perzinahan,wajar apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perluasan tafsir perzinahan.. Dalam sistem ketatanegaraan,Mahkamah konstitusi memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 yang wewenang tersebut terdiri dari : 1.) Hak uji materiil Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan presiden untuk menjadi undangundang,mahkamah konstitusi dapat melakukan uji materiil,karena pengesahan rancangan undangundang menjadi undang-undang bukan sebagai sesuatu yang bersifat final,karena undang-undang tersebut dapat dipersoalkan oleh masyarakat apabila undang-undang tersebut dilaksanakan.Mahkamah konstitusi dapat membatalkan rancngan undang-undang menjadi undangundang apabila isi RUU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi kita 2.) 3.) 4.) 5.)
Memutus sengketa hasil pemilu Memutus pendapat DPR Memutus pembubaran partai politik Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara
Selain kewenangan yang telah disebutkan diatas, mahkamah konstitusi memilik fungsi antara lain : 1.) Mahkamah konstitusi berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi 2.) Fungsi Mahkamah Konstitusi the guardian of constitution atau sebagai penjaga konstitusi 3.) Fungsi mahkamah konstitusi sebagai penalar konstitusi Hal ini merupakan suatu kewajaran apabila mahkamah konstitusi menolak permohonan tersebut sepenuhnya mengingat dalam hal perluasan tafsir perzinahan,berarti mahkamah konstitusi wajib untuk membuat hukum baru tentang perzinahan.Mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membuat hukum baru,atau bisa disebut juga membentuk undang-undang baru dan tidak memiliki kewenangan untuk merubah atau merevisi undang undang dan KUHP.Hanya DPR dan presiden yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum baru atau membentuk undang-undang baru dan merevisi undang-undang ataupun KUHP Selain fungsi legislasi,DPR juga harus mampu menampung aspirasi masyarakat yang sifatnya membangun dan mengarahkan kepada kehidupan berbangsa yang lebih baik lagi supaya tidak terjadi ketidak percayaan antara rakyat dengan DPR.Pemidanaan terhadap pelaku perzinahan merupakan perilaku yang mengarahkan kepada jalan kehidupan berbangsa yang benar. Sehingga DPR harus disaat ini juga harus melakukan apa yang menjadi permintaan rakyat saat ini.Untuk membangun kepercayaan antara rakyat dengan DPR,maka untuk menjadi anggota DPR maka
harus memiliki kriteria sebagai berikut : 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.)
Cerdas dan amanah Jujur dan berwibawa Berpihak kepada rakyat Adil dan bijaksana Santun dan ramah Sensitif kepada masalah rakyat
Maka,masyarakat juga harus pandai dalam memilih anggota DPR yang akan menjadi penyambung aspirasi mereka karena penyebab dari ketidakpercayaan rakyat kepada wakilnya adalah tidak mampu menampung aspirasi rakyatnya dan tidak maksimal melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban nya sebagai anggota DPR