LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS
alsa-indonesia.org
LEGAL REVIEW OLEH YESICA ADI
DENGAN TEMA “PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM RANGKA SOCIAL DISTANCING”
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM RANGKA SOCIAL DISTANCING A. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemberlakuan sosial distancing adalah akibat dari merebaknya virus corona SARS-COV2 yang menyebabkan penyakir corona virus 2019 (covid-19) yang pertama kali ditemukkan di Wuhan, China, Desember 2019. Beredar kabar bahwa virus ini berasal dari hewan yang kemudian bertransimisi ke manusia. Covid-19 merupakan virus baru yang diketahui menyerang kekebalan tubuh manusia dan menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Gejalagejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare, Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tetap merasa sehat. 1 Cara pernularam virus ini dari orang perorangan lewat interaksi fisik ataupun batuk yang jatuh ke benda atau permukaan benda, dikarenakan virus ini tidak bisa ditransmisikan lewat udara, maka sentuhan fisik atau kontak dengan benda tertentu yang telah terjangkit virus inilah yang menjadi asal muasal penyakit ini. Jumlah kasus covid-19 sekarang ini berjumlah 1.424.140 kasus positif, dimana sebanyak 301.738 orang dilaporkan sembuh dan 81.889 orang lainnya meninggal dunia. 2 Dengan jumlah kasus terbanyak berada di Amerika Serikat dengan 394.587 kasus dengan 12.748 orang meninggal dan 21.74 sembuh. Sedangkan negara dimana virus ini pertama kali muncul yakni China mempunyai 81.740 kasus positif dengan 3.331 orang meninggal dan 77.167 orang sembuh. Indonesia sendiri saat ini memiliki 2.738 kasus positif covid-19 dimana 2.313 pasiennya dirawat, ada 221 orang yang meninggal dan 204 orang sembuh. 3 Melihat dari hal-hal tersebut diatas, diperlukan kebijakan dan pengaturan dari pemerintah khususnya Indonesia terkait mengurangi orang yang terpapar virus ini, dikarenakan virus ini sangat cepat menyebar di kalangan masyrakat dalam waktu yang relatif singkat dengan jumlah pasien yang banyak. Social distancing atau juga di kerucutkan menjadi Physical Distancing merupakan imbauan dan kebijakan pemerintah mengacu pada instruksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memerangi penyebaran covid-19. Namun berbagai kebijakan menyusul pemberlakuan social distancing atau physical distancing ini memicu berbagai polemik diantara masyarakat yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya,
1
https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public (diakses tanggal 8 April 2020, 14.47 WITA) 2 https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/08/074500565/update-virus-corona-di-dunia-8-april--1-4-jutakasus-301.738-sembuh-81.889 (diakses tanggal 8 April 2020. 14.53 WITA) 3 https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/174000265/2.738-orang-positif-covid-19-di-indonesia-inirincian-kasus-di-33-provinsi- (diakses tanggal 8 April 2020. 15.00 WITA)
1.2 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dari legal review ini adalah sebagai berikut : - Apa itu social distancing dan bagaiamana social distancing ini dijalankan? - Kebijakan-kebijakan seperti apa saja yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka social distancing? - Apa saja peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut? - Apa saja hak dan kewajiban masyarakat dan petugas medis berkaitan dengan virus covid-19 dan kebijakan yang telah di keluarkan? B. PEMBAHASAN 2.1 Apa itu social distancing dan bagaimana social distancing ini dijalankan? Social distancing merupakan salah satu metode pencegahan dan pengendalian infeksi virus yang dianjurkan oleh pemerintah kepada masyarakat luas khususnya orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat-tempat ramai atau mengadakan kontak langsung dengan orang lain. Saat menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan berjabat tangan serta menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Selain itu ada beberapa contoh penerapan social distancing yakni sebagai berikut : •
Bekerja dari rumah (work from home) Beberapa perusahaan dan instansi-instansi, telah meliburkan karyawannya berhubungan dengan himbauan ini, dengan mengubah tugas-tugas dan pekerjaannya sebisa mungkin dilakukan di rumah, guna meminimalisir pertemuan-pertemuan. • Belajar dari rumah, secara online bagi siswa dan mahasiswa. Di Indonesia sendiri sudah diberlakukan metode ini dimana institusi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi telah meliburkan siswa dan mahasiswa, serta mengganti peroses pembelajaran via online dengan harapan para siswa dapat belajar dari rumah tanpa harus ke sekolah atau kampus yang memungkinkan adanya pembelajaran dengan banyak orang dalam satu lingkup yang kecil. • Menunda pertemuan atau acara yang dihadiri banyak orang. Seperti konferensi, seminar rapat, bahkan pertemuan-pertemuan rutin seperti ibadah, dan menggantinya dengan pertemuan online lewat konferensi video atau teleconference. • Tidak mengunjungi orang yang sedang sakit atau rumah sakit. Rumah sakit ataupun orang yang sedang sakit merupakan salah satu media terbesar penyebaran virus dimana mengunjungi orang sakit dan berakibat terkena penyakit dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan menjadikan kita gampang terkena penyakit. Social distancing sebagaimana seperti yang saya sebutkan diatas merupakan salah satu terobosan yang baik dari pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Mungkin bagi beberapa orang penerapan social distancing bukanlah perkara yang mudah, terlebih kepada orang-orang yang berkepribadian ekstrovert yang bisa merasa kreatif dan berenergi jika berada dalam satu kelompok atau kumpulan orang-orang. Namun hal ini harus
tetap dilakukan dan penting untuk dilakukan demi kesehatan setiap individu dan kehidupan bersama dan bermasyarakat. Social distancing juga diperlukan untuk mengurangi beban yang ada pada sistem layananan kesehatan. Agar tidak ada, pembludakan pasien di rumah sakit sehingga pihak medis juga tidak kewalahan menangani pasien. Seperti yang terjadi di Italia, ketika belum dilaksanakannya social distancing ada lonjakan pasien positif corona di setiap rumah sakit. Sampai-sampai beberapa dokter harus memutuskan dengan sangat berat dan susah, mana pasien yang harus diprioritaskan untuk disembuhkan. Dari berbagai pengalaman negara-negara di dunia menangani virus Covid-19. Indonesia tentu saja tidak ingin kecolongan, sehingga sebelum virus ini merebak lebih jauh lagi. Pemerintah pun sudah lebih dahulum menerapkan social distancing ini, yang sebelumnya berkisar sekitar 14 hari, tapi sekarang di perpanjang berdasarkan pemerintah menilik bahwa pasien positif covid-19 terus bertambah. Beberapa bentuk social distancing, adalah sebagai berikut: - Lakukan rapat secara online dibandingkan bertemu langsung - Jika memungkinkan, bekerja dari rumah - Batalkan rencana bepergian ke acara ramai, termasuk pesta pernikahan sekalipun - Untuk menjaga silaturahmi, jangan bertemu dengan teman atau saudara di tempat umum, melainkan gunakan teknologi seperti chatting maupun video call. - Batasi aktivitas ke luar kota atau ke luar negeri - Mulai membeli barang-barang kebutuhan pokok secukupnya, misalnya untuk stok selama 2 minggu atau 14 hari, agar tidak perlu terlalu sering keluar rumah untuk berbelanja - Jika memungkinkan, pesan kebutuhan sehari-hari Anda secara online agar tidak perlu keluar rumah.4 2.2 Kebijakan-kebijakan seperti apa saja yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka social distancing? Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkaitan social distancing salah satunya dengan adanya pembatasan sosial berskala besar yakni yang telah diatur dalam UU No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pembatasan sosial berskala besar berarti melarang pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain atau membatasi pergerakan orang. PSBB ini sendiri tertuang dalam pasal 59 ayat 1 yang tersebut bahwa keputusan ini diambil oleh pemerintah sebagai bagian pencegahan penyakit covid-19 Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP dan Keppres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Dalam PP dan Keppres itu diatur mengenai strategi pemerintah dalam menangani penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Menurut pemerintah tujuan dari PSBB tersebut adalah, baik
4
https://www.liputan6.com/bola/read/4222019/7-bentuk-social-distancing-untuk-mencegah-penyebarancorona-covid-19 (diakses tanggal 9 April 2020. 14.40 WITA)
pusat maupun daerah harus memiliki visi yang sama dalam menghadapi virus Corona Covid19.5 Sementara itu menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Menurut Sekjen Kemenkes RI Oscar Primadi, seperti dikabarkan Antara, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi COVID-19. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.6 Baru-baru ini pun Jokowi dan pihak pemerintah menerapkan status kedararutan kesehatan masyarakat terhadap Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 UU 6/2018 menguraikan bahwa: “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”7 Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan tersebut telah ditandatangani oleh Joko Widodo pada pada tanggal 31 maret 2020. Selain itu ada beberapa kebijakan pemerintah lainnya yang dilakukan baik di daerah maupun pusat, seperti penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, pemeriksaan massal terhadap masyarakat di berbagai tempat, serta dianjurkannya pemakaian masker dan rutinitas mencuci tangan menggunakan air mengalir ataupun hand sanitizer. 2.3 Apa saja peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut? Dalam menanggulangi wabah corona, pemerintah harus secara aktif menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi hak atas kesehatan setiap orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.8 Undang-Undang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai oleh setiap orang. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk perawatan kesehatan. Untuk menjaga stabilitas keuangan akibat kebijakan-kebijakan tersebut diatas yang di keluarkan oleh pemerintah, maka dibuatlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk 5
https://tirto.id/apa-itu-psbb-versi-pemerintah-dan-kemenkes-ri-eK7v (diakses tanggal 9 April 2020. 14.44 WITA) 6 https://tirto.id/apa-itu-psbb-versi-pemerintah-dan-kemenkes-ri-eK7v (diakses tanggal 9 April 2020. 14.46 WITA) 7 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e859c3f90187/perbedaan-kedaruratan-kesehatanmasyarakat-dan-darurat-sipil/ (diakses tanggal 8 April 2020. 16.52 WITA) 8 https://kolom.tempo.co/read/1321826/wabah-corona-dan-hak-atas-kesehatan/full&view=ok (diakses tanggal 8 April 2020. 17.29 WITA)
menyesuaikan kondisi perekonomian. Melalui Perppu tersebut, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan Covid-19. Dari angka itu, Rp75 triliun di antaranya akan digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), test kit, hingga ventilator.9 anggaran baru yang muncul setelah penerbitan Perppu ini akan dialokasikan pemerintah untuk perlindungan sosial (Rp110 triliun) serta insentif perpajakan dan stimulus usaha rakyat (Rp70,1 triliun). Sisanya, sebesar Rp150 triliun disebut Jokowi akan digunakan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, seperti restrukturisasi kredit dan penjaminan pembiayaan dunia usaha, terutama UMKM. Jokowi berkata, Perppu ini juga mencakup peringankan tagihan listrik masyarakat selama wabah Covid-19.10 Selain itu ada juga beberapa program ekonomi untuk masyarakat Indonesia, antara lain menambah penerima Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial, dari 9,2 juta menjadi 10 juta orang. Besaran bantuan yang mereka terima akan naik 25%, kata Jokowi. Ibu hamil, misalnya, diklaim bakal menerima Rp3 juta per tahun dari yang sebelumnya Rp2 juta. "Kartu sembako, jumlah penerimanya juga dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang. Nilainya naik 30 persen, dari Rp150 menjadi Rp200 ribu. Ini akan diberikan selama sembilan bulan," kata Jokowi. "Kartu prakerja, anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaatnya menjadi 5,6 juta orang, terutama pekerja informal serta pelaku UMKM yang terdampak." "Nilai manfaatnya Rp650 ribu sampai Rp1 juta perbulan, selama empat bulan ke depan," tuturnya.11kebijakan tersebut diatas berkaitan erat dengan peran pemerintah untuk menjamin adanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara seperti yang tertuang dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Selain itu dari peran dari beberapa kementrian, seperti contohnya kementrian pendidikan dan kebudayaan yang mengeluarkan kebijakan untuk para sekolah dan universitas memberikan fasilitas kepada siswa dan mahasiswa berupa kuota internet dalam rangka pembelajaran online ataupun menurunkan bahkan menggratiskan harga uang sekolah dan kuliah di semester yang akan datang dengan penyebab karena tidak adanya pembelajaran yang menggunakan fasilitas sekolah atau universitas. Sehingga, seyogyanya ada pengembalian dan ganti rugi dari pemerintah. Peran pemerintah ini perlu ditinjau dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat maupun oleh pejabat pemerintah lainnya dalam usaha saling mengawasi kerja dan tugas setiap bidang dan senantiasa memberikan pembaharuan dengan informasi-informasi aktual dan terpercaya kepada masyarakat yang juga berhak mendapatkan informasi dari pemerintah. Inilah mengapa salah satu peran pemerintah dalam menangani virus covid-19 adalah memberi edukasi dan informasi bagi masyarakat Indonesia.
9
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439 (diakses tanggal 8 april 2020. 16.12 WITA) https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439 (diakses tanggal 8 april 2020. 16.14 WITA) 11 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439 (diakses tanggal 8 april 2020. 16.16 WITA) 10
2.4 Apa saja hak dan kewajiban masyarakat dan petugas medis berkaitan dengan virus covid-19 dan kebijakan yang telah di keluarkan? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan membolehkan pemerintah melakukan karantina untuk mencegah atau menangkal keluar-masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam Pasal 2 disebutkan, karantinaan kesehatan harus berasaskan perikemanusiaan, manfaat, pelindungan, keadilan, nondiskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum; dan kedaulatan negara. undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban warga negara jika terjadi karantina. Itu tertera dalam Bab III Pasal 7 hingga 9 sebagai berikut: Pasal 7 Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 8 Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Pasal 9 (1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. (2) Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 12 Dalam hal ini kewajiban masyarakat dan petugas medis adalah mematuhi dan menjalankan segala kebijakan dan peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah secara patuh dan tekun. Sehingga dapat menghindarkan diri dari penularan virus ini dan membantu pemerintah membasmi virus ini. Serta juga tetap menjalankan tugasnya masing-masing yang telah diamanatkan oleh undang-undang, seperti yang nyata dalam hal ini dokter menjadi menjadi garda terdepan dalam menyembuhkan pasien dan memberikan atau menyediakan fasilitas dalam rangka pemulihan dan penyembuhan pasien tersebut Adapun haknya adalah : - Memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai dengan Standar Profesi dan SOP - Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan keluarganya - Memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan diperlakukan secara manusiawi, bermatabat, dan bermoral. - Memperoleh hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.13 Dalam hal ini sesuai dengan UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
12
https://nasional.okezone.com/read/2020/03/30/337/2191072/pandemi-corona-ini-hak-dan-kewajibanmasyarakat-saat-karantina-wilayah?page=2 (diakses tanggal 9 April 2020. 14.20 WITA) 13 https://health.grid.id/read/352078562/hak-tenaga-medis-yang-dilindungi-undang-undang-pemerintahjangan-hanya-memberikan-insentif-saja?page=all (diakses tanggal 8 April 2020. 17.47 WITA)
C. PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dari berbagai pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam terkait dengan penyebaran virus covid-19 di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Ada beberapa tindakan dan kewajiban yang harus diambil oleh pemerintah. Salah satunya dengan menetapkan social distancing dalam rangka memperkecil kemungkinan terinfeksinya virus bagi orang sehat. Selain itu diikuti juga dengan beberapa turunan kebijakan seperti physical distancing, pembatasan sosial berskala besar, serta penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang diharapkan dapat menjadi langkah ampuh menanggulangi virus ini, walaupun tidak bisa dielakkan adanya beberapa pasien positif dan meninggal yang terus bertambah, tapi setidaknya tidak ada kenaikan yang signifikan. Dan terus dilakukannya pemantauan untuk memastikan pasien positif tersebut bisa sembuh. Selain itu, dari kebijakan-kebijakan tersebut kita dapat menilik lebih lanjut lewat undang-undang mengenai peran dan kewajiban pemerintah dan menangani kasus ini. Baik di daerah maupun pusat yang harus bekerja sama-sama saling membantu dan memberikan laporan, bahu membahu satu dengan yang lain. Serta perlu disertakan juga hak dan kewajiban masyarakat umum dan para petugas medis. hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini masyarakat umum dan tenaga medis hendaklah menjadi prioritas pemerintah dalam menangani masalah virus covid-19 ini Agar bisa terciptanya pemerataan hak dan akan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam situasi ini. 3.2 Saran Sebagai penulis, saya berharap Legal Review ini dapat berguna bagi kita semua masyarakat umum terutama civitas akademik fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi dalam rangka merespon kasus yang ada sekarang. Selain itu saran saya agar pemerintah dapat terus berusaha dan meningkatkan berbagai macam fasilitas dan kebijakan, serta menambah peraturan jika perlu agar dapat lebih efektif meminimalisir penyebaran virus ini. Demi bangsa Indonesia yang lebih baik kedepannya. Tanpa juga melupakan dan mengabaikan berbagai hak yang seharusnya di terima masyarakat umum Saran saya yang lain pun ditujukkan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, ditengah segala polemik yang kita hadapi. Hendaknya kita senantiasa mengikuti dan menjalankan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah. Karna pasti segala kebijakan-kebijakan ini telah dirundingkan dengan baik oleh para pemerintah untuk memberi solusi terbaik bagi segala permasalahan ini. Mari kita saling memingatkan dan mematuhi aturan-aturan ini. Agar kita pun dapat membantu pemerintah dengan segala tugas-tugasnya
D. DAFTAR PUSTAKA -
Larassaty, Levi. 2019. “Hak masyarakat dan pasien saat pandemi covid-19” https://health.grid.id/amp/352075721/catat-ini-hak-pasien-saat-pandemi-covid-19-yangperlu-kita-ketahui?page=all
-
Indonesia, BBC. 2020 “Virus corona: “Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat' dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang boleh dan tidak boleh” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439
-
Hartono, Dwi. 2020. “wabah corona dan hak atas kesehatan” https://kolom.tempo.co/read/1321826/wabah-corona-dan-hak-ataskesehatan/full&view=ok
-
-
-
-
-
-
Pradana, Arasy. 2020 “perbedaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan darurat sipil” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e859c3f90187/perbedaankedaruratan-kesehatan-masyarakat-dan-darurat-sipil/ Cyber, media, kompas. 2020 “2.738 orang positif covid di Indonesia” https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/174000265/2.738-orang-positifcovid-19-di-indonesia-ini-rincian-kasus-di-33-provinsiCyber, media, kompas. 2020 “update virus corona di dunia” https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/08/074500565/update-virus-corona-didunia-8-april--1-4-juta-kasus-301.738-sembuh-81.889 WHO. 2020 “pertanyaan dan jawaban terkait corona virus” https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public Jurnalis, Tim Okezone. 2020 “pandemic corona, ini hak dan kewajiban masyarakat saat karantina wilayah” https://nasional.okezone.com/read/2020/03/30/337/2191072/pandemi-corona-ini-hakdan-kewajiban-masyarakat-saat-karantina-wilayah?page=2 Yuda, Alfi. 2020 “7 bentuk social distancing untuk mencegah penyebaran corona covid-19” https://www.liputan6.com/bola/read/4222019/7-bentuk-social-distancinguntuk-mencegah-penyebaran-corona-covid-19 Dh, Agung. 2020 “apa itu psbb bersi pemerintah dan kemenkes RI?” https://tirto.id/apa-itu-psbb-versi-pemerintah-dan-kemenkes-ri-eK7v