ALSA LEGAL REVIEW COMPETITION TEMA : “DILEMA ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH : ANTARA PEMBANGUNAN DAN TUDUHAN KORUPSI” ISAKH BENYAMIN MANUBULU NIM : 1516051189 KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas bimbingan dan rahmatNya, saya diberikan kemudahan serta menyelesaikan Legal Review
dimampukan untuk
dalam memulai sampai merampung penulisan makalah
bertema “Dilema Anggaran Pemerintah Daerah : Antara Pembangunan dan Tuduhan Korupsi” dengan tepat waktu. Saya ingin berterimakasih pula kepada pihak – pihak yang ikut berperan aktif sebagai informan dan narasumber yang bersedia menyumbangkan pendapatnya dalam penyusunan Legal Review ini. Legal Review ini dibuat dalam bentuk sebuah karya ilmiah sebagai partisipan dalam Legal Review Competition. Makalah ini membahas tentang hubungan transdental dari Anggaran Pemerintah daerah yang berimplikasi pada hipotesa masyarakat yakni
APD untuk
pembangunan atau korupsi. Saya sangat berharap penulisan Legal Review ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa penyusunan Legal Review ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Saya mohon maaf jika terdapat penulisan yang salah atau pemaknaan yang salah dalam Legal Review ini. Dikarenakan hal tersebut, maka saya membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar saya dapat menyempurnakan, meningkatkan serta dapat membangun penyusunan Legal Review ini dengan lebih sempurna di kemudian hari.
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Anggaran Pemerintahan Daerah adalah total keuangan Pemerintah Daerah (Perda) yang dibahas dan disetujui bersama oleh Perda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan kemampuan keuangan. Selain itu, Anggaran Pemerintah Daerah (APD) merupakan total dari pengeluaran Perda dalam meningkatkan infrastruktur dan pembangunan di daerahnya.
Perkembangan zaman saat ini menjadi salah satu faktor utama dari peningkatan Anggaran Pemerintah Daerah dikarenakan tuntutan dari globalisasi yang begitu besar yang seyogianya harus dijalankan untuk menghindari ketertinggalan. Dikarenakan Anggaran Pemerintah Daerah yang begitu besar, maka timbulah dugaan – dugaan atau prasangka serta tuduhan yang sedikit menyimpang mengenai anggaran pemerintah daerah.
Tuduhan tersebut mengarah pada kasus korupsi dalam pemerintahan dan menjadikan perwakilan dari rakyat sebagai tersangka dari kasus korupsi itu sendiri. Korupsi menurut Kritgaard adalah merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas – tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. 1 Data
Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Bali Triwulan I 2015
mentargetkan bahwa Anggaran Pemerintah Bali di tahun 2015 adalah sebesar diperkirakan sebesar Rp. 4,99 Triliun yang dialokasikan dalam 2 bagian yaitu belanja tidak langsung yang sifatnya rutin dengan porsi 69,41% dan belanja langsung dengan porsi 30,59%. Alokasi Anggaran Pengeluaran ini lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2014, hal tersebut tercermin dari rasio belanja modal terhadap total belanja yang sebesar 10,72% atau lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 9,73%. 1
Ringkasan rancangan anggaran Pembelanjaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Per Tahun 2015
Laporan Ringkasan APBD Provinsi Bali per tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.021.195.581.782,07 (± 5 Triliun) dengan rincian belanja langsusng sebesar Rp. 2
1.556.321.609.082,54 (± 1,5 Triliun) dan belanja tidak langsung sebesar Rp.
3.464.873.972.699,53 (± 3,4 Triliun). Pengeluaran Perda Prov. Bali ini sering dipersoalkan oleh publik dan menjadi sebuah dinamika mengenai APD bagi publik dan Perda itu sendiri. 3 Pada kenyataannya, tujuan pemerintah dalam menetapkan anggaran belanja negara yang tinggi adalah untuk membangun daerahnya sehingga daerah tersebut tidak dikatakan sebagai daerah yang tertinggal di bidang IPTEK dsb. Pembangunan dari sebuah daerah tentunya sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha untuk mewujudkan ketentraman dan kenyamanan dari masyarakat yang berdomisili di daerahnya. Pembangunan dari suatu daerah bisa berjalan dengan optimal jika ada rasa saling percaya dalam sebuah masyarakat dan sikap jujur dari wakil rakyat dalam hal ini pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
Namun di sisi lain, anggaran yang diterima pemerintah daerah terkadang disalah gunakan dan hal ini berimplikasi pada kasus korupsi. Seperti pengertiannya, kasus korupsi merupakan suatu aktifitas dimana seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya secara diam – diam. Kasus korupsi di era ini merupakan suatu kasus yang baru dimata dunia nasional bahkan dunia internasional. Korupsi telah menjadi budaya bagi masyarakat dunia.
Korupsi dilaksanakan secara individu maupun secara kolektif (bersama). Salah satu koruptor terbesar yang pernah tercatat adalah 4H. M. Soeharto dengan urutan pertama dari daftar 10 orang terkorup di dunia. Gelar sebagai orang terkorup nomor satu di dunia ini diberikan kepada Soeharto karena telah melakukan penyelewengan terhadap anggaran negara pada masa kepemimpinannya sebesar 15 – 35 Milyar.
2
Social Pshycology, persepsi orang membentuk kesan terhadap orang lain Halaman (40-78) Living Stone 2001 FA KERKABI TW I 2015, 27 – 05 – 2015. (ringkasan dan indeks anggaran PEMDA Bali serta Inflasi dan Deflasi) 4 Integral8.blogspot.com/2012/05/nama-nama-koruptor-terbesar-didunia.html?m=1 3
dilihat dari segi ekonomi dan membahas mengenai peningkatan anggaran belanja pemerintah daerah dalam kurung waktu 2014 - 2015 maka kita dapat menyimpulkan bahwa anggaran belanja daerah sudah seharusnya memiliki nominal yang tidak sedikit karena kernaikan harga pasar international dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Laporan yang jelas mengenai APBD sangatlah diperlukan sebagai bukti.
Publik saat ini diperhadapkan pada keadaan dilema dimana mereka meragukan eksistensi dari perwakilan yang telah mereka pilih untuk memimpin daerahnya. Ketidakpastian mengenai anggaran membuat kepercayaan mereka goyah dan pemerintah tertuduh. Publik menyalahkan pemerintah dikarenakan anggaran dari perda yang begitu melonjak naik dan berimplikasi pada anggapan masyarakat yakni Pemerintah Korupsi atau Pembangunan Daerah.
Legal review ini akan memberikan jawaban, tanggapan dan opini serta akan membahas mengenai Legal Issue dalam masyarakat. Selain tu, legal review ini juga akan memberikan fakta – fakta menarik mengenai cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar dan membuktikan kebenaran dari isu – isu yang terjadi di masyarakat sebagai gejala social.
B. RUMUSAN MASALAH
1.1 Apakah asas penyelenggaraan pemerintahan sudah benar dilakukan ? 1.1 Bagaimana stabilitas dan optimalisasi serta situasi dan kondisi pembangunan di Provinsi Bali? 1.2 Apakah masyarakat setuju dengan Anggaran Perda yang melonjak pada tahun 2015 ? 1.3 Bagaimana opini serta pandangan masyarakat mengenai Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta kondisi pemerataan pembangunan di Provinsi Bali saat ini? 1.4 Siapa
yang bertanggung jawab atas kejanggalan terhadap dilema penggunaan
anggaran pemerintah daerah yang melonjak di tahun 2015?
BAB II PEMBAHASAN A. SEKILAS MENGENAI ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK TAHUN 1999
Dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang- Undang Negara Kesatuan Repblik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 1 angka 6 (enam) menyebutkan bahwa Asas umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Bab III Pasal III Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :
1. Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan Perundang – Undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum asas Kepentingan Umum adalaha asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.5
5
Asas Pemerintahan, Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafiie, M. Si 2013, P. 81 - 86
5. Asas Proporsionalitas Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas – asas ini merupakan suatu realisasi nyata dari pemerintah yang dipublikasikan dalam bentuk satu etika dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Sekarang kita akan membahas mengenai realisiasi dari asas – asas ini, selain itu perlu kita ketahui bahwa asas dapat juga diartikan sebagai sebuah etika. Tentunya dalam segala bidang kehiudpan, kita membutuhkan etika agar dapat menjalin kenyamanan dan ketertiban dalam sebuah kegiatan.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tentunya etika juga sangat dibutuhkan. Salah satu contoh asas atau etika yang akan ditekan dari beberapa etika diatas adalah etika Kepentingan Umum, etika Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, etika Keterbukaan dan etika Akuntabilitas. Seharusnya Pemerintah menjalankan kekuasaaannya dalam sebuah wilayah dengan tidak mementingkan kepentingan atau keperluan pribadi tetapi mementingkan kepentingan umum. Namun nyatanya mereka tidak selalu mementingkan kepentingan umum tetapi mendahulukan kepuasan pribadi. Ini berakibat fatal dan ujung – ujungnya adalah kasus korupsi. Salah satu contoh kasus korupsi di Bali adalah KASUS KORUPSI PDAM KARANGASEM dan 6KORUPSI
6
MANTAN BUPATI JEMBARA.
www.antikorupsi.org/en/content/kasus-korupsi-di-Bali-belum-diperiksa
Selain itu, ada juga kasus korupsi yang sampai saat ini belum diperiksa yakni mengenai 7PENYELEWENANG
APBD BALI yang menggelapkan dana sebesar 184,970 Miliar dan
tersangka dalam kasus ini terdiri dari 20 orang yang 5 diantaranya telah diamankan dan katanya akan segera disidang, tatapi kendalanya saat ini adalah 1 dari 5 orang yang diamankan tersebut dikabarkan meninggal dunia namun Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter Kejaksan Bali (kejati) Bali TNA Kusumayudha, yang juga salah seorang tim penyidik kejati Bali, mengaku belum mengetahui kebenaran kabar itu. “kami baru mengirim surat panggilan kepada yang bersangkutan. Kalau benar ia meninggal, maka kami akan segera buat BAP bahwa tersangka meninggal dalam proses penyidikan” ujar Kusumayudha. kasus ini menggambarkan tentang suatuk kesenjangan dalam pemerintahan dimana pemerintah sendiri tidak memberikan sebuah contoh yang baik kepada masyarakat tetapi menuntut masyarakat untuk mengikuti hukum
yang telah mereka buat, kasus ini
mengundang pendapat dari masyarakat mengenai sikap pemerintah yang terlalu menuntut, “saya bingung dengan pemerintah kita saat ini, mereka menuntut kita untuk bertindak sesuai dengan undang – undang tetapi mereka sendiri tidak memberikan teladan, mereka sendiri membuat membuat peraturan itu dan mereka yang melanggar” ujar Deni Saingu. B. STABILITAS DAN OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DI DAERAH BALI, APAKAH SUDAH SESUAI DENGAN ANGGARAN PEMERINTAH YANG BESAR?
Anggaran dari pemerintah yang besar terkadang menjadi suatu pertanyaan bagi masyarakat yang berdomisili di suatu wilayah. Hal yang serupa terjadi di banyak tempat salah satunya adalah Prov. Bali. Dikarenakan Anggaran Pemerintah Daerah yang besar, maka masyarakatpun mulai bertanya, dikemanakan saja Anggaran tersebut. Setelah diberikan pertanyaan – pertanyaan terkait DILEMA ANGGARAN PUBLIK, ANTARA TUDUHAN
8
KORUPSI ATAU PEMBANGUNAN, maka
beginilah tanggapan dari masyarakat.
7
www.antikorupsi.org/en/content/kasus-korupsi-di-Bali-belum-diperkisa Pengantar Penelitian Hukum, Soejono Soekanto, 1984. Pengelolaan, Analisa dan Kontruksi Data (p. 68) BAB IX Metodologi Pengumpulan Data Hal 164 8
Anggaran pemerintah daerah Bali di tahun 2015 naik sekitar 10,72 % dari tahun 2015. Total Anggaran Belanja PEMDA Bali di tahun 2015 sekitar Rp. Âą 5 Triliyun. Wajar tidak dana ini dipertanyakan? Tuduhan korupsi, apakah itu wajar? Menurut saudara/i, bagaimana optimalisasi pembangunan di daerah Bali?
Christin Sanger SI.Teknik Informatika UNPAD
1. “ tentang peningkatan anggaran : harap diperhitungkan juga besar nilai inflasi yang terjadi, sehingga biasanya kalau dikatakan anggaran naik sekitar 10,72%, inflasi 57% misalnya, maka peningkatan anggaran berarti hanya sekitar 5% kan? 2. Tentang tuduhan korupsi : apakah ada tim audit realisasi anggaran? Kalau ada yang dipertanyakan adalah apakah kredibilitas auditor bisa dipertanggungjawabkan? Kalau tidak ada auditor, bagaimana dengan mekanisme realisasi annggaran pemdanya. Sepertinya agak risih kalau untuk langsung menuduh korupsi tanpa pemahaman terlebih dahulu 3. Untuk 9 pembangunan : saya kurang tau, hanya menurut penglihatan saya daerah yang sulit untuk berubah salah satunya adalah kintamani, kurang pasti ini masuk kab. Bangli kalau ngga salah�
Alexander Djari Universitas Kingdom Ministry
1. Saya percaya pemerintah Bali telah melakukan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin dalam tugasnya. Pengeluaran yang besar, mungkin dikarenakan faktor gloBalisasi di bidang perindustrian dan ekonomi juga. Kita
sebaiknya
berhenti
untuk
menuduh
tetapi
menganalisa terlebih dahulu, tidak sepantasnya kita menuduh bahwa pemerintah sebagai agen korupsi. Setidaknya kita tahu rincian pengeluarannya sebelum berbicara. 2. Pembangunan sudah optimal menurut saya. Saya benarbenar menikmati kehidupan di Bali
Deni Saingu Da Tamerang
1. Anggaran yang besar yaaa itu patut dipertanyakan
Mahasiswa Kedokteran UNUD
2. Kalau dilihat secara umum sih banyak yah, Korupsi! Karena banyak sekali pembangunan yang tidak maksimal dan efektif!. Saya rasa pemerintah Bali kurang efektif dalam menjalankan tugasnya . kita banyak melihat infrastruktur dimana- man yang membutuhkan perubahan, tetapi selama ini gak pernah berubah. Tetep- tetep aja. Lagipula banyak kasus korupsi saat ini jadi menurut saya wajar kalau tuduhan korupsi itu dilemparkan kepada pemerintah. 3. Pembangunan di daerah Bali menurut saya sudah baik, sangat baik, tapi perlu intuk ditingkatkan lagi, dan tentunya ada tempat yang masih butuh perbaikan.
Niur Sitorus Wirausaha
1. Tuduhan korupsi ya wajar karena kita mengalami sendiri, sering disiarkan di TV Bali dan anggaran yang besar itu ngga prnah ada laporan yang jelas. 2. Pembangunan dan semua kebijakan Bali saya setujui dan pendapat saya itu sudah berjalan dengan baik namun ada agen- agen yang terkadang membuat gagal akan rencana pemerintah Bali.
Pemerintah sendiri berusaha untuk
menekan korupsi tapi korupsi malah makin menjadi- jadi. Contoh kecilnya waktu saya kecelakaan dan saya ngurus BAP ke Kepolisian, Dia nganterin saya lalu terangterangan minta duit, emang saya ngga ngasih tapi itu tetap aja masuk kategori korupsi. Organ- organ pemerintahan aja ngga mau naatin kebijakan pemerintah salah satunya adalah menekan korupsi tapi malah nuntut kita naatin mereka, anek kan 3. Pembangunan di daerah Bali sudah optimal. Tempattempat bersejarah dan semuanya telah dirawat dengan baik, pemerintah Bali sangat menjaga kenyamanan dari
penduduknya A.A. Gede Agung Indra Mhs. FH UNUD
1. Tuduhan korupsi menurutku ngga pantas, soalnya anggaran yang besar itu udah ada realisasinya buat kita semua 2. Pembangunan
di
daerah
Bali
yang
membutuhkan
anggaran yang besar itu wajar karena Bali itu merupakan tujuan wisata nasional dan internasional, kedua karena Bali sering mendapat kunjungan tamu negara, ketiga karena Bali sering menjadi tempat pertemuan bertaraf nasional dan internasional. Dikarenakan alasan – alasan itu, maka wajar aja kalau Bali memerlukan biaya yang besar untuk perawatan – perawatan obyek- obyek peninggalan sejarah dan purbakala yang merupakan obyek pariwisata. 3. Pembangunan di daerah Bali belum optimal karena masih banyak
saranan
dan
prasarana
yang
belum
terwujud/terealisasi, kedua masih banyak penduduk miskin yang tersebar merata di setiap kabupaten dan kota di provinsi Bali, ketiga persaingan menghadapi MEA memerlukan tenaga- tenaga yang terdidik dan terlatih sehingga penduduk masyarakat Bali tidak menjadi budak di negerinya sendiri Alberto Rischi Putra Bana Mhs. FH UNUD
1. Saya menanggapi biaya yang besar dari pemerintah Bali melalui pembangunan yang saya lihat. Sebagai pendatang saya merasa tidak ada kekurangan dalam pembangunan ini artinya
biaya
yang
besar
tersebut
benar-
benar
dipergunakan sebaik mungkin dan menutup peluang akan tuduhan korupsi. 2. Dilihat dan dibandingkan dengan tempat saya, Bali jauh lebih maju dan mungkin karena saya berasal dari kota yang
kecil
makanya
saya
berpendapat
tidak ada
kekurangan dalam pembangunan di pemerintah Bali. Saya mendukung semua pembangunan di daerah Bali tapi ada
satu kekurangan yaitu kebijakan PEMDA Bali dalam mengatasi masalah kemacetan, soalnya Bali sangat macet NADYA KARUNIA Mhs. FH UNUD
1. Anggaran
Pemda
yang
besar
itu
wajar
karena
pembangunan infrastruktur tidak sedikit serta kenaikan harga akibat perkembangan zaman yang menguatkan alasan ini 2. Tuduhan korupsi tidak sewajarnya diberikan kepada pemerintah Bali. Kita butuh bukti jika berbicara, karena kalau tidak ada bukti ujung – ujungnya bisa menjadi tuduhan berbalas atau dasar pencemaran nama baik 3. Pembangunannya sejauh ini menurut saya sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi
PITER EDWARD LAURE
1. Yang menjadi pertanyaan dikemanakan uang sebanyak itu,
Mhs. FH WARMADEWA
Bali terdiri dari banyak kabupaten namun pembangunan yang belum merata. Menurut saya, isu korupsi ini wajar aja.sebenarnya kita tidak seharusnya menuduh namun mencurigai terlebih dahulu 2. Saya kurang setuju jika pemerintah dituduh korupsi, patutnya kita mencurigai terlebih dahulu dan tidak boleh dituduh soalnya kedua hal ini memiliki konteks yang beda 3. Pembangunan di daerah Bali dalam hal infrastruktur belum optimal. Menurut saya tempatnya di karangasem. Saya
pernah
mengikuti
kegiatan
bakti
sosial
di
karangasem dan pembangunannya benar- benar belum memuaskan. Nadya Devi Maharani Mhs. FH UNUD
1. Menurut saya penilaian korupsi di pemerintahan Bali ini tidak wajar, saya kurang setuju dengan tuduhan korupsi kepada
pemerintah
tersebut.
Tapi
kalau
ditanya
kemungkinan korupsi di pemerintah Bali, pasti ada. Itu bisa
kita
lihat
dri
tingkat
kenaikan
anggaran
pendapatannya selain itu dilihat dari jumlah kekayaan gubernur Bali yang tiba – tiba saja banyak melouncing satu usaha dan usahany tersebut bukanlah usaha biasa
yang memerlukan biaya yang sedikit., tapi usahanya melebihi anggaran yang kita miliki. Kalau menurutku bukan satu tuduhan melainkan satu praduga sementara ada sesuatu yang tidak beres, ada kejanggalan karena untuk meniti usaha seperti itu untuk gaji seorang gubernur tentunya tidaklah cukup 2. Menurut saya kenaikan anggaran cukup besar tetapi pembangunan belum merata. Kalau pembangunan sudah merata, mengapa masih ada anak jalanan? Mengapa masih ada warga yang tinggal di wilayah kumuh? KELOMPOK MASYARAKAT
1. Peningkatan anggaran PEMDA Bali menurut kami itu wajar 2. Tuduhan korupsi menurut saya ngga pantas buat pemerintahan Bali, pembangunan di daerah Bali sudah baik, wujud nyatanya dapat kita lihat dengan peningkatan infrastruktur di Bali 3. Pembangunannya
kurang
bagus,
menurut
saya
pembangunannya ngga seimbang, di Bali bagian selatan terus dibangun dan dibagian utara kurang diperhatikan
Dari hasil wawancara dengan masyakat diatas, dapat kita simpulkan keterpihakan masyarakat yakni kepada pemerintah. Masyarakat yang berdomisili di Bali baik masyarakat asli atau masyarakat pendatang pada kenyataannya sangat mendukung program pemerintah. Faktanya 6 dari 10 komentator yang salah satunya adalah kelompok masyarakat menjadi pendukung bagi program pemerintah (pro pemerintah). Mereka berpendapat bahwa anggaran pemerintah daerah yang besar merupakan hal yang wajar dikarenakan adanya pembangunan serta observasi tempat – tempat bersejarah. Selain itu masyarakat juga memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi. Berbeda halnya dengan pendapat beberapa orang yang mengatakan bahwa pemerintah melakukan korupsi. Jika diselidiki lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan kasus – kasus korupsi yang sampai saat ini belum diselesaikan. Hal ini yang menjadi titik tolak bagi sebagian masyarakat untuk menilai efektivitasnya proses pemerintahan di daerah Bali. Sejauh ini, sebagian masyarakat mengatakan bahwa tidaklah pantas bagi kita masyarakat atau penduduk Bali
untuk memberikan tuduhan korupsi kepada pemerintah Bali, sewajarnya kita memberikan suatu praduga dengan mempertanyakan anggaran tersebut. Stabilitas dan optimalisasi pembangunan di daerah Bali, apakah sudah sesuai dengan anggaran pemerintah yang besar? Jawabannya adalah ya. Pembangunan di Bali yang besar tentunya membutuhkan biaya yang sedikit namun masyarakat kurang setuju jika stabilitas dan optimalisasi sudah berjalan dengan baik. Menurut masyarakat, stabilitas dan optimalisasi pembangunan sudah berjalan namun belum efisien dan merata. Masih ada daerah yang pembangunannya sangat minim dikarenakan pemerintah membangun namun secara terpusat, hal ini berimplikasi pada ketertinggalan beberapa daerah dalam bidang sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam pemerintahan. *Jawaban dari pertanyaan ini adalah merupakan rangkuman dari pendapat masyarakat. C. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DILEMA ANGGARAN PUBLIK 10Anggaran
yang besar tentunya membutuhkan tanggung jawab yang besar pula. Di era
globalisasi saat ini, pemerintah profinsi Bali terus berupaya untuk membangun dan mengejar ketertinggalan. Salah satu faktor yang menjadi alasan mengapa pemerintah mengkhususkan anggaran yang besar ini untuk biaya pembangunan daerah karena ingin mempertahankan eksistensi kepariwisataan Bali di mata Nasional maupun Internasional.
Kita tahu bahwa Bali adalah daerah yang dianugrahkan beribu kekayaan alam, keindahan dan keelokan serta panorama yang tidak biasa. Sampai tahun 2015, pulau Bali telah sukses untuk menjadi pelopor pariwisata di tingkat nasional sampai internasional dengan memamerkan berbagai busana serta kesenian tari, melukis, pahatan yang bersifat natural. Untuk terus meningkatkan eksistensinya maka ada harga yang harus dibayar. Pemerintah Bali terus membangun dan membangun , hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena biaya yang besar tersebut maka masyarakat mulai mempertanyakan dan memberikan tuduhan korupsi kepada pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat menuntut pertanggung jawaban dari pemerintah Bali atas peningkatan aggaran yang terjadi.
Salah satu kegiatan yang tidak boleh dilupakan dalam proses pengelolaan keuangan daerah
adalah
perencanaan, 10
pertanggungjawaban pelaksanaan,
(pengelolaan
penatausahaan,
Informasi Pengambilan Keputusan, Sondang P. Siagian, PhD Hukum pemerintahan Daerah, Prof.Juanda
keuangan
pelaporan,
daerah
meliputi
pertanggungjawaban
:
dan
pengawasan keuangan daerah). Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan mentri dalam negeri nomor 13 tahun 2013 tentang kekuasann pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, Pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, Penatausahaan keuangan daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Sejalan dengan 11UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang perda dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 17 – 18 yang menjelaskan bahwa penyusunan APBD harus didasarrkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran serta PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa penyusunan harus didasarkan pada kenyamanan
12
publik dan pengelolaan keuangan dengan laporan
berjangka yang transparan, selain itu juga dituntut pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pemerintahan. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa dalam isu dilema anggaran publik yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat, pemerintah memiliki tugas yakni untuk mempertahankan serta menjaga kepercayaan dari masyarakat. Dikaitkan dengan isu ini , maka kesimpulan yang ditarik adalah pemerintah harus lebih bersifat transparan serta semakin memberikan informasi yang lebih jelas dari sebelumnya guna menjaga asumsi masyarakat.
Namun masyarakat juga dapat dikatakan salah apabila transparansi yang dilakukan pemerintah tidak ditanggapi secara benar. sebagai contoh pemerintah memposting data keuangan per akhir desember 2015 dan harapannya adalah menutup asumsi masyarakat mengenai korupsi dalam pemerintahan, tetapi bagaimana jika masyarakat sendiri yang tidak merisihkan usaha pemerintah tersebut?, jika kenyataannya seperti itu maka dalam kasus ini, masyarakatlah yang akan disalahkan.13
11
UU Pemerintahan dan Kependudukan Informasi Pengambilan Keputusan, Sondang P. Siagian , PhD 13 Hukum Administrasi Daerah, Prof Drs. C. S. T. Kansil, SH, Christine S. T. Kansil S.H, MH, Drs. J. Hanny Posumah, M.Si, Said Anake Rukinah, SH, MH. Hal 132. Isi dan Sinopsis UU No. 32 Tahun 2004 12
BAB III KESIMPULAN
Pada dasarnya suatu pemerintahan yang baik dapat dijalankan secara optimal jika terjalin suatu hubungan transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban dilihat dari segi hubungan dengan masyarakat dalam 14Peraturan Mentri PUT No 3/PRT/1968 Pasal 11 ayat enam (6) tentang Biro VI (social Politik, Perundangundangan dan Hubungan Masyarakat) yang antara lain diberi tugas : menyelenggarakan hubungan masyarkat (Public relations), melalui segala mass- Media Auditip – Visuil/press/penerangan/penerbitan dan soal- soal dokumentasi dan urusan studio Hubungan masyarakat. Peraturan ini semakin menguatkan alasan bahwa pemerintah harus lebih lagi bersikap terbuka kepada masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya isu – isu publik yang dapat merusak kredibilitas pemerintah.
Dalam menjalankan proses
pemerintahan, pemerintah dan masyarakat harus saling menjaga dan tidak saling menuduh.
Dilema anggaran publik dikarenakan kesenjangan informasi di masyarakat merupakan hal yang tidak jarang lagi dalam sebuah pemerintahan. Anggaran pemerintah yang besar bertujuan untuk proses pembangunan. Masyarakat sendiri telah melihat wujud nyatanya namun kurang berpartisipasi dalam proses pencarian informasi yang lebih dalam. Pembangunan di daerah Bali telah berjalan namun belum optimal dan efisien serta merata, oleh karena itu peran serta pemerintah dalam meningkatkan serta pemerataan pembangunan perlu ditingkatkan lagi.
Untuk mencapai sebuah pemerataan serta kestabilan dalam proses pembangunan, sangat diperlukan keyakinan dan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Kreadibilitas pemerintah berada di tangan rakyat dan optimalisasi perkembangan suatu daerah berada pada tangan pemerintah. Dua golongan ini harus saling mendukung agar semakin menyempurnakan untuk membangun pulau Bali yang lebih baik dari sekarang.
14
The Liang Gie , Public Works engineering and Government Administration A Collection of Ideas, Page 73 Peraturan Mentri PU No. 3/PROTAP/1967
SARAN
15Transparansi
sangat dibutuhkan dalam proses pemerintahan, saya tidak menyimpulkan
bahwa pemerintah Bali tidak bersifat transparansi terhadap rakyat, proses transparansi oleh pemerintah telah berjalan dengan baik namun perlu untuk ditingkatkan lagi dan disempurnakan lagi di hari – hari selanjutnya. Pemerintah harus memperhatikan opini serta keluhan masyarakat mengenai korupsi . kasus korupsi perlu mendapat tindakan lebih tegas.
Tidak lepas dari itu, masyarakatpun dituntut untuk lebih aktif dalam proses menjalankan kebijakan publik. masyarakat harusnya memiliki keyakinan lebih kepada pemerintah yang direalisasikan dengan menghilangkan tuduhan serta asumsi yang buruk dan menjatuhkan kreadibilitas pemerintah. Di kemudian hari, masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung agar dapat tercipta suatu keseimbangan dalam proses pemerintahan.
15
Legal Problem Solving, Reasoning , Research and Writing Fifth Edition by Maureen F. Fitzgerald. Transparancy of publick Administration and balance of minority and majority, believe and trust, Vancoure 2010
Daftar Pustaka
Soekanto Soejono, 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Juanda, 2008. Hukum Pemerintahan Daerah. Bengkulu: PT. Alumni. TaylorSheley E - Lettia Anne Peplau - David O. Sears, 2009 (cetakan ke 12). Social Pshycology. California – Los Angeles: Person Education- Prentice Hall – Kencana. Gie The Liang, 1977. Pekerjaan Umum Keinsinyuran dan Administrasi Pemerintahan Suatu Kumpulan Gagasan. Yogyakarta: Karya Kencana. Siagian P. Sondang, 1973. Sistem Informasi Untuk pengambilan Keputusan. Jakarta: PT. Gunung Agung. Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta. UU Pemerintahan dan Kependudukan, Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah dan Permendagri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015. Kansil – Christine - Hanny Posumah - Said Aneke Rukiah, 2009. Hukum Administrasi Daerah. Jakarta: Jala Permata Aksara. Syafie Inu Kencana, 2013. Ilmu Pemerintahan. Semarang: Bumi Aksara. Fitzgerald - Mauren F, 2010. Legal Problem Solving Reasoning, Research and Writing. Vancouver: Lexis Nexis®.
IDENTITAS MAHASISWA