UJI TUNTAS HUKUM (LEGAL DUE DILIGENCE) DAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) oleh Sampurno Budisetianto
UJI TUNTAS HUKUM (LEGAL DUE DILIGENCE) DAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) DIATUR DALAM
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (”UU Advokat”) 2. Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal juncto Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012; dan Lampiran Keputusan HKHPM No. 01/KEPHKHPM/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014
ADVOKAT 1. Berdasarkan UU Advokat, pihak yang berwenang menandatangani Pendapat Hukum (Legal Opinion) adalah Advokat 2. Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (pasal 1 butir 1 UU Advokat)
JASA HUKUM • Memberikan Konsultasi Hukum • Bantuan Hukum • Menjalankan Kuasa • Mewakili • Mendampingi • Membela, dan • Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien
PENGGUNAAN LEGAL DUE DILIGENCE DAN LEGAL OPINION SECARA UMUM Penggunaan Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligence) dan Pendapat Hukum (Legal Opinion), secara umum digunakan untuk kepentingan penyelesaian masalah hukum di Pengadilan atau lembaga administratif lainnya (Litigasi) serta masalah hukum di luar Pengadilan (Korporasi)
PENGGUNAAN DALAM BIDANG LITIGASI • Perdata - Membantu klien menyiapkan dan/atau menghadapi (termasuk strategi) Gugatan Perdata - Membantu klien menyiapkan upaya Banding, Kasasi, Perlawanan dan Peninjauan Kembali - Membantu klien dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (eksekusi) - Membantu klien menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan • Pidana - Membantu klien menyiapkan dan/atau menghadapi (termasuk strategi) pendampingan dan pembelaan atas kasus pidana, sejak tahap pemeriksaan awal di Kepolisian/Penyidik sampai dengan di Pengadilan - Membantu klien menyiapkan upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali - Membantu klien dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (eksekusi)
PENGGUNAAN DALAM BIDANG KORPORASI • Membantu klien dalam membuat dan/atau mereview draft perjanjian • Membantu klien dalam rangka transaksi Pasar Modal • Membantu klien dalam rangka pengamanan, perolehan dan pengelolaan aset • Membantu klien dalam rangka restrukturisasi hukum dan/atau hutang dan/atau keuangan • Membantu klien dalam rangka penanaman modal asing/dalam negeri • Membantu klien dalam pemenuhan ketentuan perundangan yang berlaku
KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL Konsultan Hukum Adalah ahli hukum yang memberikan Pendapat Hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di BAPEPAM LK (penjelasan Pasal 64 Ayat 1 Huruf b UUPM) Konsultan Hukum Pasar Modal Adalah Advokat yang telah menjalani pendidikan profesi khusus di bidang pasar modal yang diselenggarakan atau diakui oleh HKHPM, terdaftar di BAPEPAM-LK, dan memenuhi peraturan yang berlaku (butir e bagian definisi Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal)
PERANAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL Berperan dalam kegiatan • Sebelum Emisi Efek • Selama Proses Emisi Efek • Setelah Emisi Efek Masalah yang ditangani • Korporasi • Litigasi
RUANG LINGKUP PEKERJAAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL 1. Melakukan Penelaahan dari Segi Hukum (Legal Due Dilligence) atas dokumen-dokumen Perseroan; 2. Memberikan Pendapat dari Segi Hukum (Legal Opinion); 3. Membantu Perseroan atas pemenuhan ketentuan yang berlaku; 4. Membantu Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan dan materialitas; 5. Mendampingi dan/atau mewakili Perseroan dalam pertemuan-pertemuan dengan profesi dan lembaga terkait atau pihak-pihak lain yang berkepentingan; 6. Pengecekan (review) terhadap draft-draft perubahan Anggaran Dasar, perjanjian dan/atau prospektus dan prospektus ringkas; 7. Meminta surat keterangan dari badan peradilan serta instansi hukum/Pemerintah dan/atau lembaga administratif; 8. Mendampingi dan/atau mewakili Emiten/Perusahaan Publik di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (�BAPMI�); 9. Menjadi Arbiter di BAPMI.
PENGGUNAAN LEGAL DUE DILIGENCE DAN LEGAL OPINION SECARA KHUSUS Secara Khusus Legal Due Diligence dan Legal Opinion digunakan untuk tujuan: • Forensik • Rekonstruksi (mereka ulang kejadian) • Posisi Kasus (mengungkap posisi kasus) • Investigasi (penyidikan kasus tertentu)
UJI TUNTAS DARI SEGI HUKUM (Legal Due Diligence) Adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Advokat terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM (Legal Opinion) Pendapat yang diberikan Advokat atas masalah hukum berikut saran penyelesaian untuk tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi klien dalam mengambil keputusan tertentu dalam bentuk - Tertulis - Lisan
HUBUNGAN ANTARA LAPORAN UJI TUNTAS DENGAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
• Uji Tuntas merupakan proses awal/persiapan pembuatan Pendapat dari Segi Hukum • Pendapat dari Segi Hukum tidak dapat diberikan sebelum dilakukan proses Uji Tuntas • Pendapat dari Segi Hukum adalah intisari dari hasil Uji Tuntas
PRINSIP DASAR DALAM PELAKSANAAN UJI TUNTAS HUKUM (LEGAL DUE DILIGENCE)
• Keterbukaan (disclosure) • Materialitas
METODE PELAKSANAAN UJI TUNTAS Uji Tuntas dapat dilakukan dengan 2 cara : • Uji Tuntas penuh Dilakukan untuk transaksi yang kompleks dan beresiko tinggi • Uji Tuntas terbatas Dilakukan untuk transaksi yang spesifik
KERANGKA DASAR LAPORAN UJI TUNTAS PENDAHULUAN I.1.
PENUNJUKAN/PENUGASAN
I.2.
JENIS TRANSAKSI
I.3.
ASUMSI DAN PEMBATASAN
ANGGARAN DASAR II.1.
ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHANNYA
II.2.
KEGIATAN USAHA PERSEROAN
II.3.
STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM
II.4.
SUSUNAN PENGURUS II.4.1.
JATI DIRI PENGURUS
II.4.2.
PERIJINAN
II.5.
KETENTUAN MENGENAI PENGURUSAN PERSEROAN
II.6.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
II.7.
NOTULEN RAPAT II.7.1.
NOTULEN RAPAT PENGURUS
II.7.2.
NOTULEN RAPAT PEMEGANG SAHAM
KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM III.1.
ANGGARAN DASAR
III.2.
PERIJINAN
III.3.
SUSUNAN PENGURUS
PERIJINAN IV.1.
PERIJINAN POKOK
IV.2.
PERIJINAN LAINNYA
ASET PERSEROAN V.1.
PENYERTAAN DI BADAN HUKUM/ANAK PERUSAHAAN
V.2.
BARANG TIDAK BERGERAK
V.3.
BARANG BERGERAK
V.4.
ASURANSI
V.5.
HAK MILIK INTELEKTUAL
PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA VI.1.
PERJANJIAN YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA
VI.2.
PERJANJIAN KREDIT
VI.3.
PERJANJIAN LAINNYA
PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN VII.1.
PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN
VII.2.
SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN/LEMBAGA ADMINISTRATIF
VII.3.
SURAT PERNYATAAN
KERANGKA DASAR PENDAPAT DARI SEGI HUKUM - Pendahuluan - Pokok Permasalahan - Informasi Material Yang Terkait - Uraian Dokumen-Dokumen Penting Yang Relevan - Pembatasan Dan Asumsi - Dasar Ketentuan Hukum - Uraian Fakta-Fakta Yang Terkait - Analisa Dan Pertimbangan Hukum - Pendapat Hukum - Kesimpulan Dan Saran/Solusi
TANGGUNG JAWAB • Advokat bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Pendapat Dari Segi Hukum • Pendapat Dari Segi Hukum tidak mengikat Klien • Advokat tidak dapat dimintakan tanggung jawab sehubungan dengan kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pendapat Dari Segi Hukum (kecuali kerugian tersebut sebagai akibat dari tidak benarnya isi Pendapat Dari Segi Hukum) • Pengambil Keputusan bertanggung jawab atas resiko dan/atau kerugian yang timbul dari pelaksanaan Pendapat Dari Segi Hukum
Terima Kasih