TKA, TKA, SIAPA SIAPA TAKUT TAKUT ?? Dr.Aries Harianto, SH.,M.H *) Dr.Aries Harianto, SH.,M.H *)
*) Akademisi FH Universitas Jember *) Akademisi FH Universitas Jember Semworknas, ALSA Indonesia 2017 - Jember Semworknas, ALSA Indonesia 2017 - Jember
TENAGA KERJA ASING TENAGA KERJA ASING Penegakan Hukum : Penegakan Hukum : Norma, Penegak hukum, alat, budaya Norma, Penegak hukum, alat, budaya
Kapitalisasi Politik : Kapitalisasi Politik : Agama, China, Agama, pecah China, belah Komunis, Komunis, pecah belah NKRI NKRI
Penggunan Penggunan TKA TKA Kepentingan nasional
Globalisasi Globalisasi
1. Perlindungan terhadap kesempatan kerja 1. Perlindungan terhadap kesempatan kerja Indonesia (pasal 27 (2) UUD NRI Th Indonesia (pasal 27 (2) UUD NRI Th 1945) 1945) 2. Investasi/modal asing; 2. Investasi/modal asing; 3. Teknologi dan tenaga ahli/skill; 3. Teknologi dan tenaga ahli/skill; 4. Perdagangan internasional. 4. Perdagangan internasional. 1. Konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi 1.perdagangan Konsekuensi dan dariinvestasi, globalisasiseperti dan liberalisasi penanaman perdagangan dan investasi, seperti penanaman modal asing modal asing 2. Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia 2.seperti Indonesia sebagai dari semakin komunitas dunia WTO, AFTAbagian dan APEC seperti WTO, AFTA masuknya dan APECtenaga semakin memperbesar peluang kerja memperbesar peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. asing ke Indonesia.
3
Aturan Aturan Hukum Hukum Penggunaan Penggunaan TKA TKA 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 3. Keputusan Menaker Nomor 16 Tahun 2015 3. Keputusan Menaker Nomor 16 Tahun 2015 4. Keputusan Menaker Nomor 35 Tahun 2015 4. Keputusan Menaker Nomor 35 Tahun 2015 Alih pengetahuan (transfer of knowledge), alih tehnologi Alih pengetahuan (transfer of knowledge), alih tehnologi (transfer of technology) dan juga memberikan (transfer of technology) dan juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi TKI. perlindungan dan kesejahteraan bagi TKI. TKA di era MEA cenderung degan semangat integrasi TKA di era MEA cenderung degan semangat integrasi ekonomi ASEAN ekonomi ASEAN
Pengertian Pengertian TKA TKA Pasal 1 angka 13 UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 13 negara UU Nomor Tahun 2003 TKA adalah warga asing13pemegang visa dengan maksud bekerja TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. di wilayah Indonesia. Menurut Budiono, TKA adalah tiap orang bukan warga negara Menurut yang Budiono, TKA adalah pekerjaan, tiap orangbaik bukan wargamaupun negara Indonesia mampu melakukan di dalam Indonesia yang kerja, mampu guna melakukan pekerjaan, baikatau di dalam diluar hubungan menghasilkan barang jasa maupun untuk diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memenuhi kebutuhan masyarakat
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN TKA (UU No: 13 TH. 2003) TKA (UU No: 13 TH. 2003) a. Memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja & a. Transmigrasi Memiliki izin atau tertulis dari yang Menteri Tenaga Kerja & pejabat ditunjuk Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk b. Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga b. pendamping Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga TKA yang dipekerjakan untuk alih pendamping yang dipekerjakan untuk berlaku alih teknologi dan TKA alih keahlian dari TKA (tidak teknologi dandireksi alih keahlian dari TKA (tidak berlaku bagi jabatan dan/atau komisaris); bagi jabatan direksi dan/atau komisaris); c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi c. tenaga Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi kerja Indonesia pendamping sesuai dengan tenaga kerja Indonesia pendamping kualifikasi jabatan yang diduduki olehsesuai TKA; dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; d. Membayar kompensasi atas setiap TKA yang d. dipekerjakan; Membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan; e. Memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan e. kerja Memulangkan berakhir.TKA ke negara asal setelah hubungan kerja berakhir.
6
Pasal 42 sampai 49 UU No.13 Tahun 2003 Pasal 42 sampai 49 UU No.13 Tahun 2003 (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. ditunjuk. (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. tenaga kerja asing. (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. dan konsuler. (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. tertentu. (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Keputusan Menteri. (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya
Pelayanan Pengunaan TKA Pelayanan Pengunaan TKA
RPTKA ASPEK MANFAAT (PROSPERITY) • • •
IMTA ASPEK KEAMANAN (SECURITY)
• Keamanan Pasar Kerja Pertumbuhan Ekonomi • Pertumbuhan Ekonomi • Tidak membahayakan Perluasan Kesempatan Kerja • Perluasan Kesempatan Kerja kepentingan negara dan Alih Teknologi dan Ketrampilan • Alih Teknologi dan Ketrampilan masyarakat. Kepmenekertrans No. 220 Kepmenakertrans No. 20/Men/2004 Tahun 2003 tentang Tata Tentang Tata Cara Memperoleh Cara Pengesahan RPTKA IMTA dan Permenakertrans No. 07/Men/2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA.
8
Kewajiban TKA Kewajiban TKA a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA; akan diduduki oleh TKA; b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun; kurang 5 (lima) tahun; c. membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya c. membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TM pendamping yang dibuktikan dengan laporan kepada TM pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; d. memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 d. memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; (enam) bulan; e. memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan e. memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan hukum Indonesia; dan f. kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja f. kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan lebih dan 6 (enam) bulan
Pasal 60 Permenakertrans 16/2015 Pasal 60 Permenakertrans 16/2015 Pengawasan terhadap pemberi kerja TKA dilakukan oleh Pegawai Pengawas Pengawasan terhadap kerja TKAperaturan dilakukan perundang-undangan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai pemberi dengan ketentuan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktiknya pengawasan penggunaan TKA dilakukan secara dalam praktiknya pengawasan penggunaan TKA ketenagakerjaan, dilakukan secara teamwork antara lain yang terdiri dari unsur pengawas teamwork antara lainluar yang terdiridan dari unsur pengawas ketenagakerjaan, imigrasi, kementerian negeri, kepolisian. imigrasi, kementerian luar negeri, dan kepolisian.
TERIMAKASIH TERIMAKASIH
TOPIK DISKUSI TOPIK DISKUSI
1. Bagaimana menurut pendapat anda tentang indikasi terjadinya 1. Bagaimana menurut pendapat anda tentang indikasi terjadinya pergeseran azas manfaat penggunaan TKA dari Alih pergeseran azas manfaat penggunaan TKA dari Alih pengetahuan (transfer of knowledge), alih tehnologi (transfer pengetahuan (transfer of knowledge), alih tehnologi (transfer of technology) berubah menjadi semangat integrasi ekonomi of technology) berubah menjadi semangat integrasi ekonomi yang menyalahi peraturan perundang-undangan ? yang menyalahi peraturan perundang-undangan ? 2. Bagaimana menurut pendapat anda dalam upaya melakukan 2. Bagaimana menurut pendapat anda dalam upaya melakukan efektifitas pengawasan terhadap penggunaan TKA? efektifitas pengawasan terhadap penggunaan TKA? 3. Apa kontribusi ALSA sebagai organisasi mahasiswa dalam 3. Apa kontribusi ALSA sebagai organisasi mahasiswa dalam perspektif Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka perspektif Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pembangunan hukum nasional menyangkut penggunaan TKA? pembangunan hukum nasional menyangkut penggunaan TKA? 4. Bagaimana konsep pembangunan hukum di masa depan agar 4. Bagaimana konsep pembangunan hukum di masa depan agar pengaturan TKA tetap dalam koridor tujuan Alih pengetahuan pengaturan TKA tetap dalam koridor tujuan Alih pengetahuan dan alih tehnologi di tengah multipolarisasi ekonomi di era dan alih tehnologi di tengah multipolarisasi ekonomi di era global? global?