Pengertian Asuransi - Asuransi atau dalam bahasa Belanda “Verzekering� yang berarti pertanggungan. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek Van Koophandle, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatru perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu. Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). ( Pengertian Asuransi )
Pengertian Asuransi Umum - Terdapat 3 (tiga) unsur mutlak yang perlu diperhatikan dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu :
1. Adanya Kepentingan Kepentingan adalah obyek pertanggungan dan merupakan hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu atau pasti. Unsur kepentingan adalah unsur yang mutlak harus ada pada tiap-tiap pertanggungan, baik pada saat ditutupnya pertanggungan maupun pada saat terjadinya avemen.
2. Adanya Peristiwa Tak Tentu Unsur peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa, yaitu kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, dimana yang tidak tertentu adalah “kapan� kematian itu akan menjadi kenyataan. Peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa baru ada apabila si penanggung mengikatkan diri untuk membayar, kalau kematian datang lebih pendek daripada jangka waktu dan kemungkinan berlangsungnya hidup orang yang bersangkutan. Lain halnya dengan pertanggungan kerugian sebab disana peristiwa itu adalah suatu kejadian yang menurut pengalaman manusia tidak dapat diharapkan akan terjadi. (Prof Emmy Pangaribuan Simanjuntak., SH., Hukum Pertanggungan, Penerbit Liberti)
3.Adanya Kerugian - Pengertian Asuransi Penggantian kerugian diberikan penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterimanya
sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati pihakpihak. (Ibid, Halaman 9)
Jadi pemberian uang oleh penanggung bukanlah murni merupakan suatu penggantian kerugian, oleh karena jiwa manusia tidak mungkin dinilai dengan uang. Rumusan definisi pertanggungan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) berlaku bagi segala macam pertanggungan, dengan demikian berlaku bagi pertanggungan kerugian maupun bagi pertanggungan sejumlah uang atau pertanggungan jiwa.
Tujuan Asuransi - Tujuan dari Asuransi atau Pertanggungan adalah sebagai berikut: (R adiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1995, halaman 56)
1. Tujuan Ganti Rugi Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang bertujuan untuk mengembalikan tertangung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
Jadi tertanggung hanya oleh boleh memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya, artinya tertanggung tidak boleh mencari keuntungan (speklasi) dari asuransi. Bagitu juga dengan penanggung, ia tidak boleh mencari keuntungan atas interst yang ditanggungnya, kecuali memperoleh baals jasa atau premi.
2. Tujuan tertanggung Adalah sebagai berikut : 
Untuk memperoleh rasa tentram dan aman dari resiko yang dihadapinya atas kegiatan
usahanya atas harta miliknya. 
Untuk mendorong keberanianya mengikatkan usaha yang lebih besar dengan resiko
yang lebih besar pula, karena risiko yang benar itu idiambil oleh penanggung. 
Tujuan Penanggung
Tujuan penanggung dibagi 2 (dua), yaitu :
Tujuan Umum, yaitu : memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja,
apabila penanggung membutihkan tenaga pembantu.
Tujuan Khusus, adalah :
Meringankan resiko yang yang dihadapi oleh para nasabah atau para
tertanggung dengan mangambil alhi risiko yang dihadapi.
Menciptakan rasa tentram dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih
berani mengikatkan usaha yang lebih besar.
Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari
para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembagian Bangsa dan Negara.
Sifat Asuransi
Asuransi atau pertanggungan di Indonesia sebenarnya berasal dari hukum Berat, baik dalam pengertian maupun adlam bentuknya. Asuransi sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut:(W irjono Projodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia jakarta, Inter Masa, 1994, halaman 10)
a.
Sifat Perjanjian
Semua asuransi berupa perjanjian tertentu (Boyzondere Over Komst), yaitu suatu pemufakatan antaar dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan, dimana seorang atau lebih berjanji terhAdap seorang lain atau lebih (pasal 1315 Kitab UndangUndang Hukum Perdata).
b.
Sifat timbal balik (Weder Kerige)
Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan timbal balik (Weder Kerige Overeen Komst), yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.
Pihak terjamin berjanji akan membayar uang premi, pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang (uang asuransi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu terjadi.
c.
Sifat Konsensual
Persetujuan asuransi atau pertangungan merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak (pasal 251 KURD).
d.
Sifat Perkumpulan
Jenis asuransi yang bersifat perkumpulan (Vereeninging ) adalah asuransi saling menjamin yang terbentuk diantara para terjamin selaku anggota. Asuransi seperti ini disebutkan dalam pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa asuransi itu takluk pada persetujuannya dan peraturannya.
Perkumpulan asuransi diatur dalam Pasal 1635, 1654 dan 1655 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dapat disimpulkan bahwa perkumpulan asuransi saling menjamin merupakan “Zadelijk Lichaam� yang artiny asuransi dalam masyarakat dapat bertindak selaku orang dan dapat mengadakan segala perhubungan hukum dengan orang lain secara sah.
Perkumpulan asuransi dapat bertindak kedalam dan keluar, yaitu kedalam jdapat mengadakan persetujuan asuransi dengan para anggota selaku terjamin, dan keluar dengan perbuatan hukum lainnya, persetujuan ini takluk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), baik dengan anggota sendiri maupun dengan orang lain.
e. Sifat Perusahaan Asuransi yang mengatur sifat perusahaan adalah asuransi secara premi dimana diadakan antara pihak penjamin dan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum diantara terjamin dengan orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin.
Dalam hal ini pihak penjamin biasanya bukan seorang individu, melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakannya.
Polis dan Premi di dalam Asuransi
- Polis Asuransi Suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanyakesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinaman “polis”. Jadi, polis adalah tanda bukti perjanjianprtanggungan yang merupakan bukti tertulis.
Pada perjanjian asuransi atau pertanggungan antara para pihak, seorang penanggung harus menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut: (Radiks Purba, Op Cit. halaman 59)
Bila perjanjian dibuat seketika dan langsung antara penanggung dan tertanggung yang
dikuasakan tertanggung, maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus duserahkan kepada tertanggung dalam tempo 24 jam (pasal 259 KUHD).
Jika pertanggungan dilakukan mulai makelar asuransi (broker), maka polis yang telah
ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertangung paling lama dalam tempo 8 (delapan) hari (pasal 260 KUHD).
- Fungsi Umum Polis, adalah :
Perjanjian pertanggungan (Contract Of Indonesia)
Sebagai bukti jaminan dri penanggung kepada tertanggung untuk mengganti krugian
yang mungkin dialami oleh tergugat akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya dengan prinsip :
Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum
mengalami kerugian; atau
Untuk mengindarkan tertanggung dari kebangkrutan (Toial Collapse) Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas
jasa atas jaminan penanggung.
-
Is polis pada Umumnya dalam Asuransi
Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan pengecualian terhadap asuransi atau pertanggungan jiwa, terdapat 8 (delapan) syarat diantaranya yaitu (.N Purwosujipto,
SH.
Pengertian
Pokok-Pokok
Hukum
Dagang
Indonesia,
Hukum
Pertanggungan, Jakarta : Djambatan, 1990, halaman 63)
Hari ditutupnya perjanjian pertanggungan
ama oranh yang menutup pertanggungan, atas namanya sendiri atau atas tanggungan
orang ketiga.
Uraian yang jelas mengenai benda pertangungan atau obyek yang dijamin
Jumlah pertanggungan, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)
Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
Saat mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana didakan jaminan oleh penjamin.
Jumlah uang Premi yang harus dibayar oleh si terjamin
Keterangan tambahan yang perlu diketahui oleh penjamin dan janji-janji khusus yang
diadakan oleh kedua belah pihak.
- Premi Didalam Asuransi
Pengertian premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh penangung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung.
Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah pertanggungan, dimana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.( mmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990, halaman 41)
Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungngan saling menanggung. Sedangkan mengenai pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.
Subyek dan Obyek Asuransi
- Subyek Asuransi
Dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek, yaitu di satu pihak seorang atau badan hukum mendapat badan kewajiban untuk sesuatu, dan dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. Dengan demikian, para pihak dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung.
Jadi berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (KUHD) bisa disaimpulkan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subyek asuransi, yaitu : 
Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya.
Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan resiko atas harta bendanya, atas peralihan resiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi. 
Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima resiko atas harta benda orang
lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Dengan demikian apabila terjadio peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggnglah yang memberi ganti rugi
- Obyek Asuransi
Yang dipergunakan pada umumnya adalah harta benda seseorang atau tepatnya milik atas harta benda, misalnya ; rumah, bangunan, perhiasan dan benda berharga lainnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa yang pertanggungkan adalah sama dengan benda pertanggungan.
Disamping itu bisa terjadi bahwa obyek pertanggungan tidak sama dengan benda pertanggungan. Contohnya asuransi kendaraan bermotor, benda pertanggungannya adalah tanggung jawab pemilik pabila kendaraan itu membuat celaka orang lain.
Jadi ada 3 (tiga) hal yang dapat didipertanggungkan (obyek asuransi), yaitu :
Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan.
Hak milik atas benda
Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang.
Obyek pertanggungan dikenal pula dengan sebutan “Kepintangan”. kepentingan merupakan unsur utama dalam pertanggungan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa bila pada waktu pertanggungan seorang tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, penanggung tidak wajib memberi ganti rugi.
Mengingat pentingnya obyek pertanggungan tersebut maka tidak setiap kepentingan dapat dieprtanggungkan. Agar dapat diprtanggungkan, kepentingan yang dimaksud harus memenuhi syarat tertentu.
Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan, bahwa yang dapat menjadi obyek asuransi ialah semua kepentingan yang :
Dapat dinilai dengan sejumlah uang
Dapat diancam oleh macam bahaya
Tidak dikecualikan oleh undang-undang
Ada kalanya diadakan asuransi terhadap kemungkinan orang menderita karena tidak mendapat untung dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini tidak ada suatu benda berwujud, yang akan musnah atau akan ada kerusakan dan sebagainya. Jadi selama persetujuan asuransi berjalan, tidak ada suatu benda yang terlihat sebagai barang yang terkena suatu macam bahaya.(W irjono Prof Jodikoro, SH., Asuransi di Indonesia, penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1994, halaman 41)
a.
Benda Pertanggungan
Jika seorang pemilik rumah mempertanggungkan rumahnya terhadap bahaya kebakaran, maka disini benda pertanggungannya ialah apa yang menjadi obyek dari bahaya itu, yaitu rumahnya. Kerugian yang timbul disebabkan terbakarnya rumah. Sebagai akibat kebakaran rumah, maka pemilik menderita suatu kehilangan yang akan diganti kerugiannya oleh penanggung dan rumah itulah benda yang terkena.
Dalam hal ini benda pertanggungannya jatuh bersamaan dengan pokok pertanggungannya.
b.
Kepentingan Yang Tidak Jatuh Bersamaan Dengan Benda Pertanggungan
Ada pertanggungan dimana benda pertanggungannya dan pokok pertanggungannya tidak jatuh bersama. Pokok pertanggungan berbeda dengan benda pertanggungan, walaupun sering dikemukakan bahwa pokok penanggungan dan benda pertanggungan itu adalah identik.
Kepentingan adalah obyek pertanggungan dan merupkan hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu atau tidak pasti. Unsur kepentingan adalah unsur mutlak harus ada pada tiap-tiap pertanggungan, baik pada sat ditutupnya pertanggungan maupun pada saat terjadinya evenemen.
Molengraff mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan ialah harta kekayaan atau sebagian dari harta kekayaan tertanggung yang dipertanggungkan yang mungkin
diserang bahaya. Definisi Molengraff ini menunjuk langsung pada benda, yakni harta kekayaan.
Namun hal ini sulit dijelaskan pada pertanggungan kendaraan bermotor dengan WA (Wettelijke Annsprakelijkeheid), yaitu pertanggungan tanggung jawab menurut hukum. Pada pertentangan jenis ini yang merupakan kepentingan ialah kewajiban tertanggung menurut hukum terhadap kerugian pada pihak ketiga. Jadi singkatnya menurut Purwosutjipto, S.H., kepentingan adalah hak dan kewajiban tertanggung yang dipertanggungkan.
SUMBER: Rhesti Syahdania
ASURANSI KERUGIAN DAN SURETY BOND SOAL DAN PEMBAHASANNYA 1. RUMAH Pak Danu senilai Rp 450.000.000,- dipertanggungkan dalam pertanggungan kebakaran kepada beberapa penanggung secara bersama-sama.
Kepada P1 dipertanggungkan sebesar Rp 200.000.000,-
Kepada P2 dipertanggungkan sebesar Rp 150.000.000,-
Kepada P3 dipertanggungkan sebesar Rp 250.000.000,-
Terjadi evenemen sehingga ada kerugian sebesar Rp 250.000.000,Pertanyaan: Berapa besar masing-masing penanggung harus membayar ganti kerugian? Jelaskan! Jawab: Ini merupakan bentuk ganti rugi pada pertanggungan persekutuan (Pasal 278 KUHD)
NP
= Rp 450.000.000,-
P1
= Rp 200.000.000,-
P2
= Rp 150.000.000,-
P3
= Rp 250.000.000,-
E
= Rp 250.000.000,-
Perhitungannya= P1
= Rp 200.000.000,- x Rp 250.000.000,Rp 600.000.000,= Rp 83.333.333,-
P2
= Rp 150.000.000,- x Rp 250.000.000 Rp 600.000.000,= Rp 62.500.000,-
P3
= Rp 250.000.000,- x Rp 250.000.000,Rp 600.000.000,= Rp 104.166.666,-
2. Pak Bajuri mempertanggungkan kendaraan kepada PT. A pada 10 Januari 2010 untuk jangka waktu satu tahun. Mobil tersebut pada Mei 2010 dijual kepada Pak Dirham. Pada September 2010, ketika mobil tersebut diparkir di depan toko, hilang dicuri orang. Ketika Pak Bajuri mengajukan klaim PT. A menolaknya dan PT. A juga tidak membayar ganti kerugian kepada Pak Dirham. Pertanyaan: Mengapa PT. A tidak membayar ganti kerugian atas hilangnya kendaraan yang dipertanggungkan tersebut? Jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya!
Jawaban: Berdasarkan Pasal 263 ayat (1), apabila benda pertanggungan beralih pada masa berjalannya pertanggungan, maka sejak saat itu pertanggungan beralih demi keuntungan pemilik baru. Namun, peralihan ini ada syaratnya yakni dalam masa pertanggungan, preminya sudah dibayar sekaligus di muka. Apabila kenyataannya PT. A tidak mau membayar maka kemungkinan yang menyebabkannya adalah: 1. Pak Bajuri tidak membayar premi sekaligus di awal sehingga peralihan otomatisnya tidak terjadi. 2. Pak Dirham tidak mau (menolak) untuk melanjutkan asuransi. 3. Barang-barang muatan kapal laut senilai Rp 600.000.000,- dipertanggungkan kepada 3 penanggung secara bersama-sama dengan polis perjalanan. Di dalam polis ada syarat from warehouse to warehouse.   
Kepada P1 sebesar Rp 300.000.000,Kepada P2 sebesar Rp 100.000.000,Kepada P3 sebesar Rp 200.000.000,-
Pada saat barang dibongkar di pelabuhan tujuan terjadi kerusakan akibat kesalahan perusahaan bongkar muat barang, sehingga ada kerugian sebesar Rp 200.000.000,-
Pertanyaan: Bagaimana penyelesaian kasus di atas? Jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya! Jawab: Tiap penanggung mengganti kerugian dengan jumlah masing-masing:
NP P1 x E NPK
= Rp 300.000.000,- x Rp 200.000.000,- = Rp 100.000.000,Rp 600.000.000,-
NP P2 x E NPK NP P3 x E NPK
= Rp 100.000.000,- x Rp 200.000.000,- = Rp 33.333.333,Rp 600.000.000,= Rp 200.000.000,- x Rp 200.000.000,- = Rp 66.666.666,Rp 600.000.000,-
Maka, sesuai dengan pasal 278 KUHD, yakni tertanggung mempertanggungkan kepentingan kepada beberapa penanggung dalam 1 polis. Dengan demikian mereka bersama-sama menanggung 1 kepentingan (evenement). 4. Pak Winata mengirimkan barang-barang kepada Mitra bisnisnya di luar negeri menggunakan angkutan laut. Ia menur=tup pertanggungan dengan beberapoa penanggung, masing-masing menggunakan polis berjalan. Nilai barang-barang tersebut adalah Rp 600.000.000,
Kepada P1 sebesar Rp 200.000.000,- dalam polis tercantum syarat at and from...to... dan ada janji premiere risque Kepada P2 sebesar Rp 200.000.000,- dalam polis tercantum syarat from warehouse to warehouse ada Memorandum Clause dengan kondisi Deductable 4% Kepada P3 sebesar Rp 200.000.000,- ada syarat from warehouse to warehouse dan Memorandum Clause dengan kondisi Francise 3% Kepada P4 sebesar Rp 100.000.000,- ada syarat from warehouse to warehouse ada Memorandum Clause dengan kondisi Francise 4%. Pada saat barang-barang diangkat menuju gudang penyimpanan di pelabuhan tujuan terjadi kerusakan-kerusakan, sehingga ada kerugian sebesar Rp 150.000.000,-
Pertanyaan: Bagaimana penyelesaian kasus di atas? Jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya! Jawab: Yang bertanggung jawab adalah P3 dan P4 Perhitungannya:
P3 Francise
= 3 x Rp 450.000.000,100
=Rp 13.500.000,- sehingga sampai dengan Rp 13.500.000,penanggung bebas membayar ganti kerugian.
P4 Francise
= 4 x Rp 200.000.000,100 = Rp 8.000.000,- sehingga sampai dengan Rp 8.000.000,- penanggung bebas membayar ganti kerugian.
Sehingga, masing-masing penanggung ganti ruginya adalah:
NP P3 x E NPK NP P4 x E NPK
= Rp 450.000.000,- x Rp 250.000.000,- = Rp 187.500.000,Rp 600.000.000,= Rp 200.000.000,- x Rp 250.000.000,- = Rp 83.333.333,Rp 600.000.000,-
Maka, total ganti kerugian P3 + P4 = Rp 270.833.333,-
5. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banymas memberikan pekerjaan kepada CV. Putra Jaya senilai Rp 100.000.000,-. Oleh karena harus ada jaminan, maka kemudia ditutup Surety Bond. Surety menghendaki ada penjamin tambahan, sehingga CV. Putra Jaya mengikat CV. Mitra Usaha., CV. Putra jaya tidak bisa melaksanaan pekerjaannya, maka surety mengambil alih. Pada waktu surety menuntut kembali atas apa yang telah dilakukannya, ternyata CV. Putra Jaya juga tidka dapat memenuhinya. Dalam perjanjian Surety Bond, Penalty Sumnya dalam bentuk Open Penalty. Pertanyaan: Bagaimana penyelesaian kasus di atas? Jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya! Jawab: (OBLIGEE)
KONTRAK
Dinas PU Kab. Banyumas
(PRINSIPAL) CV. Putra Jaya
Surety Bond
CV. Mitra Usaha (INDEMNITOR)
PENJELASAN Perikatan pokok dalam surety bond ini adalah perikatan antara Dinas PU Kab. Banyumas dengan CV. Putra Jaya. Dimana Dinas PU Kab. Banyumas memberikan pekerjaan kepada CV. Putra Jaya. CV. Putra Jaya mengikat surety untuk menjamin Dinas PU Kab. Banyuumas sehingga apabila CV. Putra Jaya tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Dinas PU. Kab. Banyumas, amak surety lah yang akan melaksanakannya. Nanti surety menuntut hak kembali kepada CV. Putra Jaya dalam Indemnity Agreement. Dalam penutupan surety bond, adakalanya surety menghendaki penjamin tambahan yang dituangkan dalam Indemnity Agreement. Untuk itu CV. Putra Jaya mengikat CV. Mitra Usaha untuk menjamin surety. Sehingga apabila surety dalam menuntut hak kembali kepada CV. Putra Jaya namun CV. Putra Jaya tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap surety, maka CV. Mitra Usaha lah yang akan menggantinya. Menurut Pasal 1822 KUHPerdata, batas tanggung jawab penjamin adalah sebatas tanggung jawab debitur terhadap kreditur (tidak boleh lebih dari perikatan pokok). Sehingga tanggung jawabnya adalah Rp 100.000.000,-.