Hukum Eksekusi 1) M.Yahya Harahap, 2006, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Cet.ke 2, Jakarta. 2) M.Khoidin, 2005, Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan, LaksBang Pressindo, Yogyakarta. 3) DRS.Wildan Suyuthi, SH.MH,2004, Sita dan Eksekusi, Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT Tata Nusa, Jakarta 4) Djazuli Bachar,SH ,1986, Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta
5) Ateng Afandi &Wahyu Afandi,1983, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata , Alumni, Bandung. A
PENGERTIAN EKSEKUSI 1.sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara . 2.merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karenanya eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.
3. Pengaturan eksekusi terdapat pada bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat bagian Keempat R.Bg. 4. eksekusi merupakan pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau Tergugat) tidak mau menjalankannya/melaksanakan putusan secara sukarela
ASAS EKSEKUSI Menjalankan/melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( IVG). • Eksekusi ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara atau dapat dikatakan eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan Penggugat kepada Tergugat. • Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Sehingga pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Oleh karenanya, pada asasnya putusan yang dapat dieksekusi adalah: 1.
ď ś
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ( ivg ),mengapa ???? - Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara; - Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti ; hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak Tergugat);
• Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak Tergugat dan bila engan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan kekuatan umum
a)
Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak Tergugat (yang kalah) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela. Pengecualian terhadap asas ini, yaitu eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu
pelaksanaan putusan atau eksekusi dapat dijalankan terhadap putusan serta merta (uit voerbaar bij voeraad)ps 180 ayat 1 HIR/191ayat 1 RBG ; b) pelaksanan putusan provisi(180 ayat 1 HIR/191ayat 1 RBG ; c) pelaksanaan akta perdamaian( ps 130 HIR/154 RBG d) pelaksanaan terhadap grose akta pengakuan Hutang.(ps 224HIR/258 RBG ) dan Akta Hak Tanggungan(UU 4/96 ) Jaminan Fiducia ( uu42/99 )—Eigenmachtige verkoop
2. Putusan tidak dilaksanakan /dijalankan secara sukarela oleh Tergugat Putusan dapat dijalankan secara sukarela atau secara eksekusi. Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi yaitu menjalankan putusan secara paksa adalah merupakan tindakan yang timbul apabila pihak Tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.
3.Putusan yang dapat dieksekusi amar nya bersifat kondemnatoir.
Prinsip lain yang perlu dicermati adalah bahwa hanya putusan yang amarnya bersifat Kondemnatoir yang bisa dijalankan eksekusi, yakni putusan yang amar atau dictumnya mengandung unsur penghukuman/perintah utk melakukan, atau tdk melakukan, membayar sejumlah uang ( ingat prestasi dlm hk perikatan )
PUTUSAN YANG BERSIFAT KONDEMNATOIR
Ciri-Ciri dalam Amar Keputusan Ada perintah : • • • •
1. Menghukum T utk melakukan suatu perbuatan tertentu 2. . Menghukum T tidak melakukan suatu perbuatan 3. . Menghukum T menyerahkan sesuatu barang 4. . Menghukum T mengosongkan sebidang tanah dan / atau bangunan • 5. . Menghukum T menghentikan suatu perbuatan atau keadaan • 6. . Menghukum T membayar sejumlah uang sbg Ganti Kerugian yg meliputi Costen , Scaden, en interesten .
30/03/2016
11
4.
Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri/KPA
Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri/KPA yaitu Pengadilan Negeri /KPA yang dulu memeriksa dan memutus perkara itu dalam tingkat pertama.Pelaksananya adalah panitera dan juru sita ( ps 197 ayat 1 )jo ps 36 ayat 2 UU 48/2009 ttg Kekuasaan Kehakiman .
5.Eksekusi sesuai dengan amar putusan yg dikabulkan Hakim( versi Wildan Suyuti ) • Contohnya : • 1.Mengabulkan Gugatan P sebagian . • 2.Menghukum Tergugat Mengembalikan hutang sebesar Rp.100.000.000;tanpa syarat. • 3.menolak gugatan P yang selebihnya ,
Jenis Eksekusi menurut Prof.DR. RM.Sudikno,SH ada 3 1) Membayar Sejumlah uang, ps 196 HIR, 208 Rbg 2) Melaksanakan perbuatan , ps 225HIR , ps 259 RBg, 3) Eksekusi Riil , Ps 200 ayat 11 HIR,218 ayat 2 Rbg, 1033 RV eksekusi riil dlm penjualan lelang .yaitu pelaksanaan putusan hakim yg memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada yg dikalahkan ttp perintah itu tdk dilaksanakan scr skrl.
Tata cara eksekusi Riil • Prinsipnya eksekusi baru dapat dijalankan apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi baru merupakan pilihan hukum apabila pihak Tergugat atau tereksekusi tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. • Tahap-tahap yang harus dilalui dalam eksekusi adalah : • Pertama Ada permohonan eksekusi yg diajukan oleh Penggugat ( ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian dilakukan pemanggilan Tergugat untuk diperingatkan, dimana peringatan dilakukan dalam sidang insedentil dengan dibuat berita acara. Sidang : Aanmaning /Peringatan
• Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa teguran kepada pihak Tergugat agar Tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. • Peringatan baru diperlukan apabila ternyata Tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Tenggang waktu peringatan menurut pasal 196 HIR, pasal 207 R.bg adalah paling lama 8 (delapan) hari.
Bgmn apabila T tdk hadir setelah dipanggil secara patut ? • Apabila Tergugat tidak memenuhi panggilan yang dapat terjadi karena alasan yang patut. Dalam hal yang demikian kehadiran belum dianggap sah dan mesti ditolerir dan harus dilakukan pemanggilan ulang. Namun apabila ketidahadiran dilakukan tanpa alasan, maka ketidak hadiran ini merupakan tindakan keingkaran memenuhi panggilan. Dalam hal yang demikian, Ketua Pengadilan secara ex Oficio mengeluarkan surat perintah ekskusi dalam bentuk eksekusi riil. • Apabila panggilan dipenuhi, maka memberikan kesempatan kepada pengadilan membuka sidang peringatan yang dibarengi dengan pemberian batas waktu peringatan. Selama tenggang peringatan, diberikan hak dan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menjalankan pemenuhan isi putusan yang dihukumkan padanya.
Surat Perintah Eksekusi.
• Sebagai lanjutan proses peringatan adalah mengeluarkan surat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri/KPA yang berisi perintah eksekusi dan perintah itu diberikan kepada panitera atau jurusita ( ps 197(1) HIR Berita Acara Eksekusi • Pasal 197 ayat (5) HIR, pasal 209 ayat (4) R.bg. memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekusi membuat Berita Acara Eksekusi
•Yang harus dicantumkan dalam Berita Acara Eksekusi adalah : pencantuman nama 2 orang saksi dalam Berita Acara dan penandatanganan Berita Acara. Berita acara dibuat Meliputi BA pada saat aanmaning dilaksanakan, BA sita eksekusi dilaksanakan dan BA pada saat
SITA EKSEKUSI pada Eksekusi Verhaal
• Sita eksekusi merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi. • Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam pasal 197 HIR, 208 R.Bg. - Sita eksekusi dilaksanakan berdasarkan surat perintah Ketua pengadilan negeri/KPA secara ex Officio Setelah Anmaning lewat ttp Tereksekusi tdk mau melaksanakan secara suka rela, maka langkah berikutnya KPN/KPN memerintahkan Panitera/Juru sita untuk mensita eksekusi terhadap harta kekayaan Tergugat;-ďƒ perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan, dan perintah ditujukan kepada panitera atau juru sita.
• Surat perintah merupakan penetapan langsung eksekusi fisik di lapangan dan dengan surat perintah eksekusi, panitera atau juri sita sudah dapat langsung menuntaskan eksekusi secara nyata-ďƒ ini utk Eks Riil • Makna dari sita eksekusi menurut pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 200 ayat (10 HIR, pasal 208 ayat (1) R.Bg dan pasal 215 ayat (1)R.Bg : - sita eksekusi ialah penyitaan harta kekayaan Tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan; - penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat; - cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat yang disita.
Bagaimana bila sebelumnya telah ada SJ ( CB )? • Terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) dengan sendirinya berubah menjadi eksekutorial beslag. Dengan telah diletakkannya sita jaminan maka sita ekskusi dapat dilewati karena sita jaminan langsung mempunyai kekuatan hukum sita eksekutorial. • Barang-barang yang dapat disita eksekusi adalah seluruh barang/benda yg merupakan harta kekayaan Tergugat dengan penerapan pasal 197 ayat (1) HIR, pasal 208 ayat (1) R.Bg., yaitu dengan mendahulukan barang bergerak. Bila barang bergerak nilainya tidak mencukupi pembayaran yang dihukumkan, maka baru sita eksekusi terhadap barang tak bergerak.
• Barang bergerak yang dapat dilakukan sita eksekusi adalah uang tunai, surat-surat berharga dan barang yang ada di tangan pihak ketiga. Larangan sita eksekusi diberlakukan terhadap hewan dan perkakas yang digunakan oleh Tergugat sebagai sarana atau alat menjalankan mata pencaharian.benda benda milik publik. • Jumlah eksekusi yang diperkenankan untuk menghindari sita eksekusi yang melampaui batas sabagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) HIR, pasal 208 ayat (1) R.bg adalah sampai dianggap cukup sebagai pengganti jumlah yang harus dibayar ditambah dengan jumlah biaya (ongkos) menjalan eksekusi. Demikian patokan sita eksekusi tidak boleh kurang tetapi juga tidak boleh lebih.
Eksekusi riil dapat berupa
1. eksekusi pengosongan Rumah, gudang , tanah lahan sawah/ladang perkebunan.. 2. eksekusi pembongkaran bangunan rumah /gudang , 3. dan eksekusi hukuman utk
EKSEKUSI RIIL
• Menjalankan eksekusi riil merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan. Pelaksanaan eksekusi riil sangat sederhana. Secara ringkas tata cara pelaksanaan ekskeusi riil adalah - putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; - pihak yang kalah tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela; - eksekusi riil dapat dijalankan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan; - dengan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera atau jurusita utk melaksanakan / menjalankan perintah eksekusi.
EKSEKUSI GROSE AKTA • Eksekusi Grose Akta diatur dalam pasal 224 HIR, 258 R.bg. Grose Akat dibuat berkaitan dengan adanya perjanjian kredit. Menurut pasal 224 HIR, terdapat dua macam bentuk Grose Akta, yaitu Grose Akta hipotik dan Grose Akta Pengakuan Hutang yang masingmasing berdiri sendiri. • Grose Akta mempunyai sifat Assesor dari perjanjian kredit. Tanpa perjanjian pokok atau perjanjian kredit tidak mungkin terjadi ikatan grose akta. • dari segi yuridis, ikatan grose akta adalah perjanjian tambahan yang bertujuan memperkokoh perlindungan hukum terhadap kreditur artinya terhadap perjanjian pokok kredit semula, dimana debitur rela mengikatkan diri kepada pihak kreditur dengan ikatan tambahan berupa barang/benda sebagai jaminan khusus kepada kreditur dan ikatan tambahan berupa barang jaminan tersebut memberikan hak kepada pihak kreditur kedudukan bahwa barang jaminan dapat langsung dimintakan eksekusinya tanpa melalui proses gugat biasa apabila pihak debitur wanprestasi.
• Dengan adanya perikatan tambahan tersebut, bertambah kuatlah perlindungan yang diberikan hukum kepada kreditur berupa hak yang bersifat eksekutorial, yakni grose akta tersebut sama nilai kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada saat debitur lalai memenuhi pembayaran yang ditentukan, maka dengan sendirinya menurut hukum telah mengandung kekuatan hukum eksekusi dengan jalan mengajukan permintaan eksekusi penjualan lelang kepada pengadilan tanpa melalui gugatan dan putusan biasa. • Dokumen yang melengkapi Grose Akta Pengakuan Hutang adalah dokumen pokok berupa perjanjian kredit dan dokumen pengakuan hutang.
EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG •
• •
•
Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat, yang menjadi objek eksekusi adalah sejumlah uang. eksekusi pembayaran sejumlah yang bersumber dari perjanjian hutang atau penghukuman membayar ganti kerugian. Eksekusi terhadap pembayaran sejumlah uang dilakukan dengan jalan penjualan lelang secara nyata di depan umum atas harta kekayaan Tergugat dan hasil penjualan lelang tersebut dibayarkan kepada pihak Penggugat sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan. Tatacara eksekusi pembayaran sejumlah uang mengikuti tahapan eksekusi, yaitu petama-tama dengan peringatan atau Aanmaning, dilanjutkan dengan sita eksekusi dan dilanjutkan dengan pelelangan.
LELANG
• Penjualan lelang merupakan penjualan secara umum harta kekayaan Tergugat yang disita dan hasil penjualan uangnya dibayarkan kepada pihak Tergugat sebesar yang ditetapkan dalam putusan. Mengenai lelang diatur dalam pasal 200 HIR, pasal 215 R.bg. • Penjualan lelang mengandung pengertian : - penjualan di muka umum harta kekayaan Tergugat yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik Tergugat; - penjualan dimuka umum hanya boleh dilakukan di depan juru lelang atau dengan perantaraan kantor lelang;(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL )-KP2LN Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara pupn
- cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau makin menurun melalaui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran) • Ketentuan pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 215 ayat (1) R.Bg dikaitkan dengan pasal 1 a Peraturan Lelang (L.N. No. 1908 No. 189) adalah penjualan umum hanya boleh dilakukan oleh juru lelang. • Penjualan yang dilakukan bukan oleh juru lelang dihukum denda dan tindakannya dianggap tindak pidana pelanggaran. • Apabila Pengadilan Negeri akan melakukan lelang, maka harus meminta bantuan Kantor Lelang untuk menunjuk seorang pejabat juru lelang menjual barang yang disita. Pengadilan Negeri tidak berwenang melakukan pelelangan sendiri.
LELANG - lanjutan
• Tata cara pengajuan lelang adalah dengan mengajukan permintaan penjualan lelang ke kantor lelang yang berwenang melakukan pelelangan yang bersangkutan. • Kelengkapan permintaan lelang atas pelelangan yang akan dilakukan berdasarkan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah : 1. surat permintaan lelang, 2. salinan putusan pengadilan, 3.salinan penetapan sita, 4.salinan berita acara sita,
5. salinan penetapan lelang, 6. salinan surat pemberitahuan lelang kepada pihak yang berkepentingan, 7. perincian besarnya jumlah tagihan pokok ditambah biaya yang dibebankan kepada Tergugat, 8. bukti pemilikan (sertifikat) barang yang hendak dijual lelang atas barang yang tidak bergerak, 9. syarat-syarat lelang yang ditentukan penjual lelang dan bukti pengumuman lelang yang dikeluarkan pengadilan negeri
• Tugas KPKNL saat ini secara garis besar adalah mengelola dan menginventaris Seluruh kekayaan negara dan menyelenggarakan Lelang yang bersumber dari aset2 negara ataupun aset pihak swasta yang dimohonkan lelang secara sukarela. • Di samping itu KPKNL masih tetap menyelesaikan tugas KP2LN yang belum tuntas yaitu penagihan terhadap piutang negara dan menyelenggarakan lelang terhadap barang jaminan dari piutang tersebut.
mengambil manfaat" dari unit ini adalah : • 1.Pihak Perbankan, terutama Bank Pelat Merah yang sering bekerja sama dalam hal menyerahkan piutang macetnya untuk ditagihkan guna menurunkan tingkat NPL(Non Performing L0an ), sampai dengan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan piutang tersebut. • 2.Pihak Pengguna jasa lelang, semisal : Pengadilan, Kejaksaan, Balai lelang Swasta dan pihak pengguna jasa lelang yang lain seperti Instansi Pemerintah yang akan mengadakan penghapusan terhadap inventaris kantor yang sudah saatnya diperbarui.
• 3.Pihak Debitur/Penanggung Hutang yang mengalami kemacetan dalam kewajiban mengangsur kreditnya, tentu saja akan sering berhubungani karena proses penagihannya dan pengurusan telah beralih ke unit ini. 4.Pihak Pembeli lelang tentunya, merekalah yang sering "mendapat" keuntungan dari kegiatan lelang ini karena asetterutama property yang mereka beli secara lelang "secara umum" lebih murah dari harga pasaran dan dapat mereka jual lagi dengan harga yang tentu saja menguntungkan
Perbedaan • Eksekusi Riil` 1. Mudah dan sederhana. 2. Terbatas thd Putusan Pengadilan 3. Sumber Hukum yg disengketakan : Sengketa Hak MilikJual-Beli, sewa menyewa, tukar menukar,perjanjian melaksanakan suatu perbuatan .
• Eksekusi Verhaal 1) Perlu Penyitaan Eks dan Penjualan Lelang . 2) Tdk Hanya atas Put Pengadilan Ttp juga Meliputi Akta yg disamakan dgn Put Peng. 3) Sumber Hukum yg disengketan: Terbatas pd sengketa Utang piutang dan GR krn WP &PMH
Prosedur Eksekusi Verhal 1) Ada permohonan Eksekusi 2) Ps 196 HIR/207 RBg Tereksekusi dipanggil sidang ke pengadilan pd hari tgl jam dan diperingatkan ( di “aanmaning “) utk melaksanakan isi putusan dlm waktu paling lama 8 hari. Ada BA. 3) KPN mengeluarkan SP utk menyita benda bergerak, tdk bergerak milik T shg mencukupi utk membayar sejumlah uang dlm amar put dan semua ongkos 2 / biaya eksekusi .BA penyitaan 4) Pengumuman Lelang dan dilanjutkan Pelelangan di depan Umum ( Executoriale Verkoop, Sale under Execution ) hasilnya diserahkan pd pemohon eksekusi dgn dibuatkan BA.
Dalam praktek Peradilan dikenal 3 macam eksekusi yaitu : 1) Eksekekusi riil atau nyata sbgmn diatur dlm ps 200 ayat (11) HIR,pasal 218 ayat (2 ) RBG dan pasal 1033 RV yg meliputi : penyerahan,pengosongan,pembongkaran,pemba gian,dan melakukan sesuatu, 2) . Eksekusi Pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau Eksecutorial verkoop sbgmn diatur dalam pasal 200 HIR/215 RBGďƒ dilakukan dgn penjualan lelang brg2Milik Debitur/yg kalah ,pembagian harta waris ataupun harta bersama bila pembagian in natura tdk bisa dilakukan 3) Eks melakukan perbuatan 225 HIR/ 259 RBG
Tata cara Eksekusi Riil 1. Permohonan pihak yg menang 2. Penaksiran biaya eksekusi,biaya pendaftaran,biaya saksi2,biaya pengamanan serta biaya lain2 3. Melaksanakan Peringatan( Aan Maning ) 4. Mengeluarkan SPE 5. Pelaksanaan eksekusi riil .
2 pendpt ttg kapan SPE dikeluarkan KPN/KPA 1) SPE terhitung sejak panggilan tidak dipenuhi oleh yang kalah, atau 2) Setelah pihak yg menghendaki eksekusi mengajukan permohonan kembali setelah pihak yg kalah tdk mau mengindahkan peringatan sesuai dengan waktu yg ditetapkan oleh KPN/KPA
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
BA Eksekusi berisi
Jenis barang-barang yg dieksekusi Letak, ukuran dan luas barang yg dieksekusi Hadir atau tidaknya pihak tereksekusi Penegasan dan keterangan pengawasan barang Penjelasan non bavinding bg yg tidak sesuai dengan amar putusan Penjelasan dapat tidaknya eksekusi dilakukan, Hari,tanggal,jam ,bulan dan tahun eksekusi Ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Eksekusi,2 orang saksi,Kades/KepKelurahan wilayah tempat eksekusi dan tereksekusi
Eksekusi Pembayaran Sejumlah uang • Dasar hukumnya diatur dlm ps 197-200 HIR,dan PS 208 -218 RBG
Amar berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang artinya
• Tergugat dipaksa untuk melunasi kewajiban membayar sejumlah uang kpd Penggugat dengan jalan menjual secara lelang harta kekayaan Tergugat. • Objeknya adalah sejumlah uang yg harus dilunasi Tergugat • Eksekusi ini dapat dilakukan berulangulang sampai pembayaran sejumlah uang selesai dipenuhi Tergugat seluruhnya
TAHAPAN EKSEKUSI PSU/VERHAAL 1) YG MENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI DAN BAYAR BIAYA EKSEKUSI ïƒ ,KPN MEMANGGIL T /YG KALAH UTK MENGHADIRI SIDANG AAN MANING AGAR YG KALAH MAU MELAKSANAKAN PUTUSAN SCR SKRL (PS 207 AYAT 1 DAN 2 RBG/ 196 HIR 2) MENGELUARKAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI PS 208 RBG DAN PS 197 HIR DAN 439 RV 3) MENGELUARKAN PERINTAH EKSEKUSI
4. PENGUMUMAN LELANG 5. PERMINTAAN LELANG DILAMPIRI SURAT2 SALINAN PUT,SALINAN Penetapan eksekusi,salinan basit,salinan penetapan pemberitahuan kpd yberkepentingan,perincian besarnya jumlah tagihan, bukti kepemilikan brg yg dilelang,syarat2lelang, bukti pengumuman lelang. 6. PENDAFTARAN PERMINTAAN LELANG ïƒ KPKNL 7. PENETAPAN HARI LELANG 8. PENENTUAN SYARAT LELANG DAN FLOORPRICE 9. TATA CARA PENAWARAN 10. PEMBELI LELANG DAN MENENTUKAN PEMENANG 11. PEMBAYARAN HARGA LELANG 12. B a Penyerahan hasil lelang
Pengertian penyitaan dalam hubungannya dengan perkara perdata
•adalah tindakan hukum pengadilan mendahului pokok perkara atau mendahului putusan. (Harahap, 1990 : 5) • Pengaturan mengenai penyitaaan ini dapat ditemukan dalam pasal 226 HIR dan 227 jo pasal 260 jo pasal 261 RBg.
Penyitaan • diartikan sebagai tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan hakim dalam perkara perdata • Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat itu disimpan dan dibekukan untuk jaminan agar barang tersebut tidak dapat dialihkan atau dijual oleh pihak tergugat (Pasal 197 Ayat 9, Pasal 199 HIR, Pasal 212, 214 RBg) • Penyitaan demikian selanjutnya disebut sebagai sita jaminan atau conservatoir beslag
Akibat Sita (Beslag) • Akibat adanya sita jaminan ini, tergugat kehilangan hak dan wewenangnya untuk menguasai benda dalam arti mengalihkan atau membebani HK yg telah disita • Bila tergugat secara sadar melakukan tindakan pengalihan atas benda yang telah disita, maka tindakan tersebut adalah tindakan tidak sah, dan melawan hukum dan dapat dipidana (Pasal 231, 232 KUHP) • Yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah panitera pengadilan.
• • • • • •
• •
Kapan Permohonan CB diajukan P Dalam praktek permohonan ini diajukan kepada Ketua
PN,/ PA dan umumnya diajukan dalam gugatan ( FP/Posita __petitum ), meskipun dapat diakukan kemudian secara terpisah Adapun kalimat dalam Posita/FP “ bahwa P mempunyai sangkaan yg beralasan (khawatir )T akan mengalihkan HK pd pihak lain maka dgn ini P mohon atas HK ( berupa apa saja T diletakan sita jaminan ( conservatoir Beslaag Adapun kalimat Petitum CB “ menyatakan sah dan berharga sita jaminan yg telah dilakukan a Panitera(van waarde verklard )” Bila permohonan diterima dan dikabulkan, maka hakim dalam amar putusan berbunyi : “ menyatakan sah sah dan berharga sita jaminan ( CB ) (van waarde verklard )” dan bila sebelumnya sdh diletakan cb kmd ternyata gugatan ditolak maka dalam amar :berbunyi : Cb yg telah dilakukan Panitera diperintahkan untuk diangkat
AlasanPermohonan Sita ( ps 227 jo ps 197 HIR/ ps 161 jo ps207 RBG
1. Ada persangkaan yg beralasan, 2. Bahwa T akan menggelapkan barang-barang . Yang berwenang menilai unsur persangkaan adalah hakim, dan kualitas persangkaan yg dibenarkan hukum adalah : a) Ada fakta yg mendukung persangkaan; b) Sekurang-kurangnya ada petunjuk yg membenarkan persangkaan c) Fakta-Fakta itu yg masuk akal, d) Yg mengajukan fakta adalah Penggugat ;
• Dari pengertian penyitaan tersebut di atas, dapatlah dimengerti bahwa tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang eksepsional, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan segala pertimbangan dan kehati-hatian. Ia harus didukung dengan fakta-fakta dan buktibukti yang meyakinkan agar tindakan penyitaan itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang terkena penyitaan
Hukum acara perdata secara umum dikenal istilah sita jaminan – conservatoir beslag dan
revindicatoir beslag,Marital beslag serta sita eksekusi,Parate Eksekusi
• Sita jaminan adalah penyitaaan terhadap barangtergugat atau barang yang disengketakan untuk dijadikan jaminan sementara proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung, atau sdh diputus tp belum inkracht. • Sedangkan revindicatoir beslag adalah penyitaan terhadap barang milik penggugat sendiri yang berada dalam kekuasaan tergugat Selama dalam proses supaya diletakan sita.
Ciri CB • Selama dalam proses penyitaan, tergugat dilarang untuk menjual, menghibahkan atau memindah tangankan barang sitaan kepada siapapun. Namun demikian dalam sita jaminan ada beberapa prinsip penting yakni: 1) - Hak atas benda sitaan tetap dimiliki oleh tergugat. 2)- Penguasaan benda sitaan tetap dipegang oleh tergugat. 3) - Semata-mata sebagai jaminan • (Harahap, 1990 : 5)
Revindicatoir beslag • adalah tindakan penyitaan yang dikarenakan barang yang dikuasai tergugat itu diperoleh melalui cara yang tidak sah, atau dengan cara melawan hukum dan objeknya terbatas ada benda bergerak milik Penggugat
Letak perbedaan antara Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag 1)Objek Conservatoir Beslag pada prinsipnya adalah
tidak terbatas. Sedangkan Revindicatoir Beslag terbatas. Pada Conservatoir Beslag dapat diletakkan terhadap semua harta kekayaan Tergugat baik terhadap benda bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sebaliknya objek Revindicatoir Beslag hanya terbatas atas benda bergerak saja dan diperkenankan terbatas atas benda yang dipersengketakan. 2)Dasar permohonan dan pengabulan Conservatoir Beslag boleh berdasarkan sengketa hak milik dan boleh berdasarkan sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada Revindicatoir Beslag hanya berdasarkan sengketa hak milik, dimana dasar dan alasan sengketa hak milik tersebut hanya terbatas pada penguasaan Tergugat atas benda karena tindakan melawan hukum (dicuri atau digelapkan) atau penguasaan dilakukan secara tidak sah ( karena ditadah atau karena penipuan).
3) Pada Conservatoir Beslag , prinsipnya penjagaan dan pemakaian benda yang disita tetap berada di tangan Tergugat, sedangkan pada Revindicatoir Beslag barang yang disita langsung diserahkan kepada Penggugat. Dalam Conservatoir Beslag benda yang disita tidak berpindah tangan penguasaan dan pemakaiannya. Benda yang disita tetap tinggal di tempat semula di bawah penjagaan dan penguasaan Tergugat. Sedangkan pada Revindicatoir Beslag, pada saat sita dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga, hakim langsung memerintahkan penyerahannya kepada Penggugat dan dinyatakan sah saat itu penjaga dan penguasaannya berpindah ke tangan Penggugat.
sita eksekusi adalah •penyitaan untuk tujuan mewujudkan tuntutan pembayaran sejumlah uang dengan cara mensita HK tereksekusi kemudian dijual melalui lelang dgn bantuan kantor KPKNL.
pasal 1 butir 16 KUHAP yang memberikan definsi sebagai berikut:
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyitaan untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan�.
• Dalam perkara perdata, penyitaan dilakukan atas perintah Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Dalam hal sita eksekusi perintah penyitaan dibuat oleh Ketua Pengadilan. • Sebaliknya dalam perkara pidana, penyitaan dilakukan oleh petugas penyidik, Ketua Pengadilan Negeri setempat berwenang mengeluarkan izin penyitaannya
pasal 1 butir 16 KUHAP yang memberikan definsi sebagai berikut:
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyitaan untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan danperadilan�.
APA SAJA YANG DAPAT SITA OLEH PENYIDIK ? • Menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH barang barang yang dapat disita ialah : • a. Barang barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (corpora delicti); • b. Barang barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana; • c. Barang barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (instrumenta delicti); • d. Barang barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti ke arah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.
barang barang yang dapat disita ialah • :a.Barang barang yang diperuntukan atau yang telah dipakai untukmelakukan sesuatu tindak pidana; • b.Barang barang yang didapatnya dari tindak pidana; • c.Barang barang yang diciptakan oleh tindak pidana; • d.Barang barang yang menjadi gantinya, barang yang didapatdengan jalan melakukan tindak pidana; • e.Barang barang untuk perbandingan. • Menurut HIR (Pasal 42), barang barang yang dapat disita ialah :a.Barang barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan; • b.Barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan ataupelanggaran atau jadi ganti barang barang itu.
Menurut Pasal 39 KUHAP, • barang barang yang dapat disita oleh penyidik adalah • a.Benda atau tagihan tersangka benda atau tagihan tersangka atauterdakwa yang seluruh atau sebagian; • b.diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindakpidana; (corpora delicti) • c.benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukantindak pidana atau untuk mempersiapkannya (instrumenta delicti); • d.benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikantindak pidana; • e.benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakpidana; • f.benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindakpidana yang dilakukan.