Kartul board of director

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KABUT ASAP DAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUMNYA Masalah kabut asap yang ada merupakan dampak dari adanya kebakaran hutan, hal itu dilakukan oleh pemilik hak pengusahaan hutan maupun petani tradisional. Motifnya sama, untuk membuka lahan perkebunan baru ataupun untuk lahan pertanian baru.

Beberapa masalah yang muncul pun sebenarnya bukan hal baru, seperti perizinan yang tidak sesuai dengan tata ruang atau standar daya tamping dan daya dukung lingkungan yang belum jelas.

Turunnya presiden secara langsung mendatangi daerah-daerah yang terkena dampak kabut asap juga dirasa tidak memiliki perubahan yang signifikan, dari undang-undang No.32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap warga negara kita diperbolehkan melakukan pembakaran lahan dengan maksimal 2 Hektare. Dengan adanya undang-undang tersebut perusahaan yang berbasis produksi di hutan akan menghemat biaya 5 Juta/ hektare ketimbang menggunakan cara manual.

Beberapa langkah prefentive memang telah dilaksanakan oleh pemerintah tetapi masih belum dapat mengurangi dampak adanya kabut asap akibat pembakaran hutan. peraturan perundang-undangan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan memang sudah cukup lengkap, diantaranya ada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Hal ini seharusnya dapat dilanjutkan dengan adanya suatu amandemen UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Urgensi atas amandemen ini adalah melihat dengan sampai saat ini belum efektifnya UU yang telah ada dalam upaya membuat jeranya para pelaku pembakaran hutan.