Karya Tulis 2013-2014

KUMPULAN KARYA TULIS PERIODE 2013-2014

Kata Sambutan

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya karena berkat itu semua kami sudah mencapai di penghujung kepengurusan ini. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kami L AW D I V I S I O N akan menjadikan satu wadah karya tulis yang sudah dikumpulkan selama satu kepengurusan. Dengan harapan agar nantinya animo mahasiswa untuk menulis menjadi meningkat.

Sebelum saya tutup saya ucapkan mohon maaf

LAW DIVISION

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN SEPTEMBER 13

RYANDI MAPAN PATIALDI SOHARIBOAN JAKARTA, 29 MARET 1995

“BUKAN YANG KUATLAH YANG MENANG, TETAPI YANG MENANGLAH YANG KUAT”

Mahasiswa yang Ideal Menjadi mahasiswa yang ideal? Bagaimana mahasiswa yang ideal? Sebelum jauh membahas masalah idealnya seorang mahasiswa, lebih pas bila lebih dahulu mengerti pengertian dari kalimat “Mahasiswa yang Ideal”. Banyak pendapat dan definisi tentang mahasiswa yang ideal. Setiap orang memang berhak memberi pendapat tentang definisi apa itu mahasiswa yang ideal. Tetapi ada baiknya kita menelaah pengertian dari mahasiswa ideal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Mahasiswa yang Ideal terdiri dari 2 kata inti yaitu mahasiswa dan ideal. Mahasiswa menurut KBBI adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, sedangkan ideal menurut KBBI adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.

Jadi bila disatukan, pengertian mahasiswa yang ideal menurut KBBI adalah, orang yang belajar di perguruan tinggi yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Atau lebih mudahnya mahasiswa yang ideal itu bisa dikatakan mahasiswa yang sesuai dengan apa yang didambakan orang. Kalau menurut saya pribadi, mahasiswa yang ideal itu adalah mahasiswa yang dapat menjalankan fungsi dari mahasiswa itu.

Ada 3 pokok fungsi mahasiswa, yaitu: Agen of change atau berperan sebagai agen perubahan, Social control atau berperan sebagai kontrol social, Iron stock atau berperan sebagai penerus.

Agen of change atau berperan sebagai agen perubahan. mahasiswa sebagai agen of change menurut pendapat saya adalah mahasiswa sebagai perantara perubahan yang lebih baik lagi dari masyarakat. Demi terwujudnya tujuan mahasiswa yang ini, menurut saya seorang mahasiswa harus mempunyai sikap terbuka terhadap masyarakat, berani mengungkapkan pendapat, bijaksana dalam menanggapi masalah.

Social control atau berperan sebagai control social. Dengan banyaknya perbedaan yang ada di dalam masyarakat, maka resiko untuk terjadinya konflik antara masyarakat pun semakin besar. Dengan demikian peran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menjadi kontrol atau penengah di dalam masyarakat.

Mahasiswa yang baik bisa menjadi mengontrol masyarakat yang ada di sekitar nya sehingga konfilk yang terjadi bisa di atasi dengan baik. Untuk mewujudkan fungsi mahasiswa yang satu ini, seorang mahasiswa harus bisa bersifat adil, berpendirian, tidak egois dan mau mendengarkan pendapat orang lain Iron Stock atau berperan sebagai penerus. mahasiswa sebagai iron stock yaitu mahasiswa menjadi persedian yang kuat dan menjadi penerus harapan bagi bangsa. Mahasiswa harus mempunyai intelegensi dan akhlak yang baik agar dapat menjadi penerus yang lebih baik dari generasi yang sebelumnya sekaligus mengaplikasikan fungsi mahasiwa sebagai Iron Stock.

Berdasarkan 3 fungsi dari mahasiswa yang telah dijabarkan diatas, terdapat tiap syarat untuk mewujudkan masing-masing dari fungsi tersebut. Mungkin kalau dikumpulkan secara kasar, syarat atau sifat yang harus dimiliki adalah mempunyai sikap terbuka terhadap masyarakat, berani mengungkapkan pendapat, bijaksana dalam menanggapi masalah, adil, berpendirian, tidak egois dan mau mendengarkan pendapat orang lain, mempunyai intelegensi dan akhlak yang baik.

Jika dikumpulkan lebih halusnya, menurut saya mahasiswa yang ideal tidak hanya harus mempunyai inteligensi dan akhlak yang baik, tetapi juga harus mempunyai keberanian untuk berpendapat dan mendengarkan pendapat dari orang lain. Dengan memiliki hal-hal itu mungkin kalimat “Mahasiswa yang Ideal” sudah dapat dipenuhi.

Mungkin hanya keajaiban yang bisa membuat seorang manusia memenuhi unsur-unsur yang disebutkan diatas, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin. Tapi dengan usaha yang giat dan juga doa yang keras bukan tidak mungkin salah satu dari kita dapat memenuhi hal itu. Sedikit mengutip sebuah kalimat yang sudah tidak asing lagi bahwa “impossible is nothing”.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN SEPTEMBER 13

INTERNAL DIVISION ALSA LC UNSOED 2013-2014 MAHASISWA IDEAL Mahasiswa adalah kaum intelektual yang bertugas sebagai pengontrol pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemerintah. Oleh karena itu sudah seharusnya mahasiswa bersifat aktif dan kritis dalam memandang permasalahan yang terjadi. inilah tanda mahasiwa yang seharusnya.

Kita lihat pada hari ini, mahasiswa berlomba-lomba mendapatkan nilai terbaik namun sangat disayangkan mereka lupa untuk aktif dan berkontribusi bagi masyarakat. Hal ini mengakibatkan pandangan bahwa mahasiswa sekarang sudah kehilangan ke- MAHA-an nya.

Mereka sekarang hanya seorang siswa yang mengejar dan payuh pada aturan tanpa mengharapkan perubahan.

Dapat kita lihat bahwa banyak acara-acara maupun sarana-sarana berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan kepedulian mahasiswa sepin dari pengunjung. Mahaswa sekarang sibuk mencari nilai agar cepat lulus, yap lulus dengan hanya nilai tanpa pengalaman.

Menurut saya, mahasiswa yang hanya mengejar nilai dan tidak aktif dalam kegiatan yang mengasah soft skill mereka adalah percuma. Karena didunia kerja nanti, teori yang didapat dibangku kuliah hanya 25% yang akan terpakai karena selebihnya adalah ilmu dari soft skill dan pengalaman mereka saat kuliah. Pada saat melamar kerja nanti yang akan ditanya adalah “ngapain aja kalian selama dibangku kuliah�. Bila anda hanya mengatakan kuliah-pulang maka kalian akan sangat susah mendapatkan kerja.

Selain sebagai pengalaman, mahaswa wajib aktif karena sebagai sarana mencari link nantinya untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak cerita mahasiswa yang aktif walauun lulusnya agak telat namun karena pengallaman dan link yang dia miliki membuat dia tidak sampai menganggur dan malah mendapatkan pekerjaan yang baik.

Mengejar nilai akademis adalah hal yang wajib dilakukan oleh mahasiswa, namun nilai bagus saja tidak cukup karena mahasiswa juga membutuhkan softskill, pengalaman dan juga link dalam menyongsong kehidupan pada dunia kerja nantinya.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN SEPTEMBER 13

CORE OF BOARD ALSA LC UNSOED 2013-2014 MENJADI SOSOK MAHASISWA IDEAL Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh strata pendidikan tertinggi di Indonesia. Mahasiswa merupakan insan yang digadang menjadi sosok yang sempurna untuk meneruskan langkah menuju kesuksesan dimasa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Maka dari itu dalam prosesnya seorang mahasiswa harus meramu jurus-jurus jitu agar menjadi sosok yang ideal sebagai cerminan Bangsa Indonesia di masa depan.

Dalam tulisan ini kita akan membahas mahasiswa ideal. Seseorang dalam hidupnya harus mempunyai mimpi agar mengerti apa tujuan hidupnya dan apa yang harus dia lakukan.

Sosok mahasiswa ideal harus kemampuan hard skills dan softs kills yang dilandasi nilkai-nilai spiritual. “Hard skills�, kemampuan ini diperoleh seorang mahasiswa dari bangku formal perkuliahan, hal ini dapat dilihat dari perolehan prestasi akademik. Biasanya mahasiswa melihat dari pencapaian standar nilai yang tinggi dalam menyelesaikan perkuliahan. Prestasi mencerminkan penguasaan seseorang terhadap sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan dan diujikan kepadanya. Prestasi mahasiswa disimbolkan dengan nilai atau indeks prestasi (IP). Secara singkat, mahasiswa yang berprestasi adalah yang memiliki IP yang tinggi. Prestasi dalam makna IP ini menjadi pertimbangan awal bagi seorang lulusan ketika melamar suatu pekerjaan, baru kemudian hasil ujian tulis, wawancara, uji kompetensi, dan sebagainya. Apabila prestasi rendah, maka biasanya sejak awal seorang calon pelamar sudah tersingkir atau tidak diperhatikan. Maka dari itu hard skills penting sebagai langkah awal seorang mahasiswa menggapai impiannya.

Disamping hard skills, ada kemampuan lain yang harus pula dimiliki oleh seorang mahsiswa yang menempatkan dirinya sebagai mahasiswa ideal seperti yang penulis sebutkan diatas, yaitu kemampuan soft skills. Kemampuan ini dapat diperoleh mahasiswa dari pendidikan informalnya melaui keikutsertaan dalam berorganisasi baik intra maupun ekstra kampus. Pengalaman berorganisasi memberikan bekal kepada mahasiswa dalam berbagai hal, antara lain: kemampuan berinteraksi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan perpikir logis-sistematis, kemampuan menyampaikan gagasan di muka umum, kemampuan melaksanakan fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, kemampuan memimpin, serta kemampuan memecahkan permasalahan. Dengan pengalaman dan kemampuan yang terbentuk ini, maka seorang mahasiswa ketika memasuki dunia kerja akan lebih tanggap, terampil, cekatan, dan mampu menyesuaikan dengan keadaan. Selain itu, ia akan lebih mampu mengurai permasalahan yang dihadapi dalam setiap penugasan. Dari sini maka seorang mahasiswa biasanya akan lebih cepat mendapatkan kepercayaan atasan dalam suatu lingkungan pekerjaan. Lain halnya dengan mereka yang semasa kuliah tidak aktif berorganisasi, maka ketika memasuki dunia kerja ia baru mulai belajar keterampilan-keterampilan di atas. Hal ini membutuhkan waktu, dan kadang membuat atasan kurang respek, karena semestinya ketika memasuki dunia kerja seseorang benarbenar telah siap bekerja, bukannya baru belajar dari awal.

Dua kemampuan yang dipaparkan diatas “haerd skills dan soft skills, merupakan dua hal yang idealnyha dimiliki oleh seorang mahasiswa agar kedepannya sesuai harapan layaknya yang diangankan setiap orang yang tergambar pada paragraph pertama pada tulisan ini. Namun ada yang tidak kalah pentingnya dari kedua kemampuan tersebut, yaitu kemampuan “spiritual�, dimana kemampuan ini adalah modal dasra yang mendasari kemampuan yang lainnya. Dengan berlandaskan agama sebagai pegangan hidupnya, seorang mahasiswa pasti akan mempunyai nilai lihur dan budi pekerti dalam setiap langkah dan tindakan yang ia lakukan. Kemampuan spiritual akan membentengi dari hal-hal tercela yang sepatutnya tidak dilakukan oleh mahasiswa.

Banyak hal yang dapat diperinci dan dikaji serta jabarkan ketika kita membicarakan mahasiswa yang ideal tidak hanya sebatas dari 3 (tiga) kemampuan yang penulis sedikit jabarkan diatas. Kalau kata Dani Ferdian,�Sederhananya, seorang mahasiswa ideal adalah seorang yang mengenal potensi dirinya sendiri, mencoba mengembangkan hal yang ia mampu, dan selalu berusaha melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya sendiri, maupun lingkungan sekitar."

Sekian dari penulis terkait mahasiswa ideal, mohon maaf apabila dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, penulis haturkan terimakasih dan semoga bermanfaat.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN OKTOBER 13

EXTERNAL DIVISION ALSA LC UNSOED 2013-2014 “Pertanggungjawaban Anak dalam Sistem Peradilan Nasional�

Pengertian anak dalam KUHPerdata adalah Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun dan dalam KUHP anak merupakan anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun. Ketika anak berhadapan dengan hukum, ketidaksinkronan realitas hukum mengenai deďŹ nisi anak, telah makin mempersulit keadaan si anak. Banyak anak-anak yang dalam usia terlampau dini harus menjalani proses peradilan, ditahan bersama-sama dengan penjahat dewasa dan bahkan sebagian besar dari mereka kemudian dimasukkan dalam lembaga penghukuman, yang sebagian besar bercampur dengan narapidana dewasa. Perbedaan tentang batas usia anak juga menyebabkan munculnya kasus-kasus anak yang mendapat perlakuan dan keputusan yang tidak tepat. Termasuk anakanak, yang karena ia sudah menikah, maka status anak berubah menjadi orang dewasa, sehingga jika mereka ini melakukan pelanggaran hukum, mereka akan diperlakukan seperti layaknya penjahat dewasa.

Penanganan pidana anak masih memgikuti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Oleh karenanya setiap anak yang berkonik dengan hukum akan terus mengikuti proses peradilan anak sampai tahap akhir. Anak yang telah berusia 8-18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 UU PA, yang termasuk kategori anak nakal yang melakukan tindak pidana adalah yang berada pada batas usia antara 8-18 tahun Menurut ketentuan UU ini pula, anak tersebut dapat dihadapkan di muka persidangan sebagaimana ketentuan pasal 4. Ketentuan pada pasal tersebut batas umur Anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang - kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Apabila mengikuti ketentuan UU PA, sebagaimana pasal 44 ayat (1) Polisi berwenang melakukan penahanan terhadap anak tersebut yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 45 mensyaratkan penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak ataupun korban. Berbeda dengan penahanan pada umumnya, saat hendak melakukan penahanan anak Polisi berkewajiban memberikan alasan penahanan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Disyaratkan juga agar tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Selain itu selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Meskipun dapat dimitai pertanggungjawaban pidana, anak yang berusi dibawah 14 tahun tidak dapat ditahan. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa penahanan atas anak hanya bisa dilakukan ketika usia anak 1418 tahun. Selain itu, penahanan terhadap anak hanya bisa dilakukan apabia diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN OKTOBER 13

LAW DIVISION ALSA LC UNSOED 2013-2014 “Pertanggungjawaban Anak dalam Sistem Peradilan Nasional�

Anak pada dasarnya adalah merupakan bagian dari subjek hukum yang notabene merupakan penanggung hak dan kewajiban. Namun disini anak yang merupakan salah satu dari penanggung hak dan kewajiban belum dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang sempurna, hal ini terjadi karena pada dasarnya anak belum dapat dikatagorikan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dalam artian kalau mau melakukan suatu perbuatan hukum anak harus didampingi orang dewasa. Di dalam masyarakat pada umumnya di Indonesia seseorang yang dikatagorikan sebagai anak adalah beraneka ragam, ada yang mengkatagorikan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 17 tahun, ada juga yang mengkatagorikan anak adalah seseorang yang belum mempunyai penghasilan sendiri, ada juga yang mengkatagorikan orang yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah sudah tidak dikatagorikan sebagai anak lagi.

Tidak berbeda jauh dengan yang dianut oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, jika ditinjau dari konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) tidak mengklasiďŹ kasikan seseorang itu sebagai anak atau tidak, namun lebih mengklasiďŹ kasikan seseorang apakah sudah mampu dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri atau tidak.

Dalam KUHPerdata orang yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri itu haruslah orang yang dewasa dan juga tidak dibawah pengampuan.

Pengkatagorian seseorang dikatakan anak-anak ataupun sudah dewasa itu berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri ataupun dapatkah seseorang dipertanggung jawabkan dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Di Indonesia sendiri anak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya, anak yang dapat dipertanggung jawabkan kesalahannya adalah anak yang berusia sekurang-kurangnya 8 tahun dan masih dibawah usia 18 tahun.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana anak salah satu pengaturannya terdapat di undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang mulai berlaku tanggal 3 Januari 1998 atau satu tahun terhitung sejak tanggal di undangkannya undang-undang tersebut. Pengadilan anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan ďŹ sik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku dalam KUHAP diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 ( vide pasal 40 ).

Didalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 1997 anak yang melakukan tindak pidana dikatagorikan sebagai anak nakal, pengertian anak nakal ini dibedakan menjad 2 yaitu anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 telah merumuskan anak nakal ini (pasal 1 butir 2) yaitu sebagai berikut: 1.

Anak yang melakukan tindak pidana; atau 2.

Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggung jawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang urgen bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum yaitu dalam rentang umur 8 hingga 18 tahun. Dalam rangka pertanggung jawaban pidana pastinya berhubungan erat dengan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan ketentuan KUHP biasa dengan hukuman pidana lebih rendah dan juga dapat dilakukan tindakan berdasarkan pasal 24 undang-undang nomor 3 tahun 1997 yaitu: (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: a.

Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b.

Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan, dan pelatihan kerja; c.

Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan seorang anak yang didalam hukum pidana Indonesia dikatagorikan sebagai anak nakal dapat dipertanggung jawabkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan olehnya asalkan memenuhi syarat umur yang telah ditentukan didalam undang-undang. Namun dalam penjatuhan sanksinya alangkah lebih bijaknya diterapkan tindakan dari pada pidana, hal ini dimaksudkan untuk tetap memperhatikan masa depan anak kedepannya agar anak yang pernah melakukan tindak pidana kedepannya tetap bisa mempunyai masa depan yang baik dan menjadi manusia yang berguna.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN NOVEMBER 13

IQBAL LAZUARDI Pahlawan Terlupakan dalam Sejarah Indonesia Sedikit sekali masyarakat Indonesia yang tau eksistensi dan militansinya untuk negara ini , apakah memang negara yang tidak mengenalkan sosooknya ketika masih belia dalam pelajaran sosial atau memang kita belum peduli dengan semangat para pejuang dahulu karena sudah terbuai dengan dunia modern ini ?

Dunia boleh berubah ,waktu terus berganti ,namun asa untuk mengetahui sejarah , mempelajari sejarah , dan mengahragai sejarah harus ada dalam setiap hati insan bangsa yang mengaku sudah merdeka ini. Salah satunya adalah mengetahui Tan Malaka.

Sutan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka lahir di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, tahun 1896. Ia menempuh pendidikan Kweekschool di Bukittinggi sebelum melanjutkan pendidikan ke Belanda. Pulang ke Indonesia tahun 1919 ia bekerja di perkebunan Tanjung Morawa, Deli. Penindasan terhadap buruh menyebabkan ia berhenti dan pindah ke Jawa tahun 1921. Ia mendirikan sekolah di Semarang dan kemudian di Bandung. Aktivitasnya menyebabkan ia diasingkan ke negeri Belanda. Ia malah pergi ke Moskwa dan bergerak sebagai agen komunis internasional (Komintern) untuk wilayah Asia Timur. Namun, ia berselisih paham karena tidak setuju dengan sikap Komintern yang menentang panIslamisme. Ia berjuang menentang kolonialisme "tanpa henti selama 30 tahun" dari Pandan Gadang (Suliki), Bukittinggi, Batavia, Semarang, Yogya, Bandung, Kediri, Surabaya, sampai Amsterdam, Berlin, Moskwa, Amoy, Shanghai, Kanton, Manila, Saigon, Bangkok, Hongkong, Singapura, Rangon, dan Penang. Ia sesungguhnya pejuang Asia sekaliber Jose Rizal (Filipina) dan Ho Chi Minh ( Vietnam).

Ia tidak setuju dengan rencana pemberontakan PKI yang kemudian meletus tahun 1926/1927 sebagaimana ditulisnya dalam buku Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia, Kanton, April 1925 dan dicetak ulang di Tokyo, Desember 1925). Perpecahan dengan Komintern mendorong Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok, Juni 1927. Walaupun bukan partai massa, organisasi ini dapat bertahan sepuluh tahun, pada saat yang sama partai-partai nasionalis di Tanah Air lahir dan mati.

Perjuangan Tan Malaka yang bersifat lintas bangsa dan lintas benua telah diuraikan secara rinci dalam dua jilid biograďŹ yang ditulis Poeze. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan Tan Malaka mengalami pasang naik dan pasang surut. Ia memperoleh testamen dari Bung Karno untuk menggantikan apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya.

Namun, tahun 1948, Tan Malaka dikenal sebagai penentang diplomasi dengan Belanda yang dilakukan dalam posisi merugikan Indonesia. Ia memimpin Persatuan Perjuangan yang menghimpun 141 partai/organisasi masyarakat dan laskar, menuntut agar perundingan baru dilakukan jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia seratus persen. Tahun 1949 Tan Malaka ditembak mati . Tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional.

Namun, sejak era Orde Baru, namanya dihapus dalam pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah walau gelar pahlawan nasional itu tidak pernah dicabut. Adalah kebodohan rezim Orde Baru menganggap Tan Malaka sebagai tokoh partai yang dituduh terlibat pemberontakan beberapa kali. Tan Malaka justru menolak pemberontakan PKI tahun 1926/1927. Ia sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa Madiun 1948. Bahkan, partai yang didirikan tanggal 7 November 1948, Murba, dalam berbagai peristiwa berseberangan dengan PKI. Harry Poeze telah menemukan lokasi tewasnya Tan Malaka di Jawa Timur berdasarkan serangkaian wawancara yang dilakukan pada periode 1986 sampai dengan 2005 dengan para pelaku sejarah yang berada bersama-sama dengan Tan Malaka tahun 1949. Dengan dukungan dari keluarga dan lembaga pendukung Tan Malaka, sedang dijajaki kerja sama dengan Departemen Sosial Republik Indonesia untuk memindahkan kuburannya ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Dalam kondisi ini, Tan Malaka mungkin lebih cocok disebut sebagai pahlawan yang terlupakan. Mengapa demikian, karena Ia berpuluh-puluh tahun telah berjuang bersama rakyat, namun kemudian dibunuh dan dikuburkan disamping markas militer di sebuah desa di Kediri pada 1949, tanpa banyak yang tahu. Padahal ia lebih dari tiga dekade merealisasikan gagasannya dalam kancah perjuangan Indonesia. Ini dapat dilihat dari ketika Tan Malaka pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa, yakni dengan mendirikan Sekolah Rakyat di Semarang. Padahal Tan Malaka ketika itu sedang dalam pengejaran Intelijen Belanda, Inggris dan Amerika.

Menurutnya, pendidikan rakyat jelas merupakan cara terbaik membebaskan rakyat dari kebodohan dan keterbelakangan untuk membebaskan diri dari kolonialisme. Tan Malaka dan gagasannya tidak hanya menjadi penggerak rakyat Indonesia, tetapi juga membuka mata rakyat Philipina dan semenanjung Malaya atau bahkan dunia. Harry Poeze telah menemukan lokasi tewasnya Tan Malaka di Jawa Timur. Lokasi tempat Tan Malaka disergap dan kemudian ditembak adalah Dusun Tunggul, Desa Selopanggung, di kaki Gunung Wilis.

Penembakan itu dilakukan oleh Suradi Tekebek atas perintah Letnan Dua Soekotjo dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya .

Itulah sedikit sejarah tentang geliat Tan Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia , buku terkenal beliau adalah Madilog . buku tentang perjalanan beliau melawan segala rintangan . Begitu derasnya perjuangannya,Tan Malaka orang yang pertama kali menulis konsep Republik Indonesia tapi hidupya berakhir dengan tragis di ujung senapan tentra republik yang didirikannya . miris ketika samapi saat ini Tan Malaka pun belum bisa dianggap dan disematkan sebagai Pahlwan bangsa, Beliau adalah Pahlwan yang terlupakan

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN NOVEMBER 13

MEDIA DIVISION ALSA LC UNSOED 2013-2014 PAHLAWAN YANG TERLUPAKAN Di zaman sekarang ini, banyak sekali dari kita yang melupakan jasa-jasa para pahlawan.

Pernahkah kita berpikir “akan jadi apa bangsa ini tanpa adanya pahlawan?� tentu negara kita tercinta, negara Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang seperti ini tanpa adanya jasa para pahlawan. Miris, kata itulah yang terucap ketika kita melihat para pahlawan kita saat ini. Hidup mereka kini tidak ada yang memperhatikan.

Dapat kita lihat kehidupan para pahlawan sekarang yang dulu mati-matian berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa kita saat ini sangat menyedihkan. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Hidup mereka kini luntang-lantung di jalanan, mencari rezeki dengan cara apapun demi sesuap nasi. Contoh di zaman sekarang ini adalah pemain sepak bola, banyak dari mereka yang berjuang mati-matian membela negara demi mengharumkan nama bangsa Indonesia, sedangkan apa yang mereka dapat? Mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan, yaitu gaji dan perhatian. Sungguh miris, mereka yang berprestasi malah menderita kemiskinan dan tidak mendapatkan perhatian yang harusnya mereka dapatkan.

Tidak sedikit dari mereka yang menjual medali-medali yang mereka dapatkan untuk menyambung hidup mereka. Selain itu, banyak juga dari para pemain itu yang sakit-sakitan lalu meninggal dunia. Dimana hati nurani kita?

Apakah kita sebagai generasi muda saat ini memikirkan kehidupan mereka? Apakah kita memikirkan jasa-jasa mereka? I guess not. Zaman sekarang, manusia cenderung lebih individualis, mereka tidak memikirkan jasa-jasa pahlawan kita malah mereka selalu memikirkan tentang diri mereka sendiri.

Apakah kita tahu siapa saja pahlawan kita? Pahlawan kita ada banyak sekali, tapi banyak dari mereka yang kita lupakan bahkan tidak kita ketahui.

Padahal, mereka juga mempunyai andil yang besar demi kemajuan bangsa kita.

Kita sebagai generasi muda seharusnya lebih mengerti dan memahami para pahlawan bangsa kita. Kita seharusnya mampu untuk menjunjung mereka, karena tanpa mereka akan jadi apa bangsa ini kedepannya? Selain itu kita juga harus mampu untuk mendukung mereka dan turut berperan aktif sebagai agent of change agar bangsa kita ini semakin maju tanpa harus banyak pahlawan yang menderita dan kehidupan mereka lebih layak dengan perhatian dari generasi muda serta kita harus lebih menghargai jasa para pahlawan. And the last, semoga dengan ini pahlawan kita akan lebih bahagia hidupnya tanpa harus menderita lebih lama.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN NOVEMBER 13

Para Pejuang Indonesia yang Terlupakan Indonesia saat ini sudah terlihat menonjol dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang telah kita nikmati sesuai dengan perkembangan jaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba memudahkan kita dalam beraktivitas dan segala kenikmatan yang sudah dapat kita rasakan. Namun dibalik semua ini kita tidak sadar telah melupakan sosok yang telah membangun Indonesia hingga seperti ini, pahlawan yang kita kenal hanya sebagian nama yang kita selalu kita kenang dalam doa dan heningan cipta yang selalu kita panjatkan untk pejuangpajuang kita. Namun pahlawan seperti veteran yang berjasa dalam melawan penjajah dengan semangat nasionalisme yang tinggi hari ini kita lpakan begitu saja. Hal itulah yang masih menjadi permasalahan yang sampai sekarang belum terselesaikan dan belum dapat diatasi.

Pemerintah seakan tidak peduli dengan hal tersebut. Pemerintah terlalu sibuk dengan tugastugas pokoknya saja. Padahal para veteran telah memperjuangkan bangsa Indonesia, merdeka hingga saat ini. Mereka meperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Tetapi pemerintah seakan lupa dengan hal tersebut. Kesejahteraan para veteran pun kurang diperhatikan.

Bahkan, pejuang para veteran itu seperti kata pepatah “Kacang lupa dengan kulitnya�. Ya mau bagaimana lagi pada kenyataannya memang saat mereka jadi pahlawan sangat dibutuhkan sedangkan sekarang mereka hanya seperti manusia yang tek pernah dianggap, masa lalunya pun dihargai walaupun mereka tak meminta balas budi tetapi mereka butuh kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, harus adanya suatu penghargaan untuk mereka yang pada masa mudanya ikut berjuang atas nama kemerdekaan bangsa kita, mereka telah mengorbankan jiwa raganya hanya untuk memperjuangkan bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan.

Dalam hal ini pemerintah harusnya lebih peka terhadap orang-orang yang pada masanya memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia ini, agar tidak adanya lagi para pejuang pada saat ini kurang sejahtera hidupnya akibat keterbatasan ekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui merekalah yang dulunya telah memperjuangkan bangsa kita ini dari penjajah. Jadi, tidak ada lagi para pejuang yang terlihat tidak diurusi kehidupannya oleh pemerintah karena sudah seharusnya pemerintah menjaga kehidupan yang layak para pejuang dan memberikan rasa kepedulian kita terhadap para pejuag yang sudah membela bangsa ini, karena kepedulian kita sedikit ini masih jauh dengan perjuangan beliau terhadap bangsa ini.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN DESEMBER 13

ENGLISH DIVISION ALSA LC UNSOED 2013-2014 Satu Hari Tanpa Dokter Apakah memang bisa? Itu lah pertanyaan yang terbesit di benak setiap orang ketika ada “Aksi Satu Hari Tanpa Dokter”. Bagaimana nasib setiap nyawa manusia yang tidak akan terselamatkan? Hak hidup serta hak dasar tidak dapat terwujud yang seyogyanya itu adalah hak dasar bagi setiap umat manusia.

“Ketika mereka tidak menghargai keberadaanmu, maka buat mereka menghargaimu saat kamu tidak ada.” 27 November 2013, merupakan suatu hari akan adanya gerakan Satu Hari Tanpa DOkter, dimana gerakan ini adalah dalam rangka menolak kriminalitas dokter. Para dokter menganggap, pada kasus Dr. Ayu Cs di Sulawesi Utara yang ditahan dan dijerat pasal kriminalitas itu tidak pantas. Menurut Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, pasal-pasal criminal itu bukanlah untuk dokter, jika terbukti benar bersalah silahkan di pidana, namun melalui proses majelis kode etik.

Apa yang disebut malpraktik (malpractice) lebih mengacu kepada malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis).

Karena itu, istilah malpraktik dikenal pula dengan istilah malpraktik-medik (medical malpractice).

Sementara itu, istilah 'kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan' sebagaimana dimaksud oleh Pasal 58 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK) sebenarnya mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak hanya bagi tenaga medik, tetapi semua tenaga kesehatan-yang di dalamnya tercakup juga tenaga medik. .

Seiring berkembangnya populasi, meningkatnya teknologi, makin banyak virus serta penyakit yang menyerang umat manusia. Peranan dokter memang sungguh dibutuhkan. Sebagai dokter seharusnya bertugas untuk melayani masyarakat. Pasalnya, profesi dokter yang menjadi momok kebangaan banyak kalangan,kini menjadi profesi yang dianggap tidak bekerja setulus hati untuk menyelamatkan nyawa seseorang melainkan hanya untuk status social dan merauk keuntungan yang kabarnya menjadi dokter itu dapat mengangkat status dan derajat seseorang.

Sebagai kaum intelektual, para dokter diharapkan dapat mengambil langkah yang elegan, dan tidak kekanak-kanakkan untuk menunjukkan solidaritas mereka kepada sesama dokter. Dibandingkan dengan mengambil langkah yang justru merugikan masyakat banyak.

Aksi solidaritas ini ternyata memberikan efek negative yang merugikan masyarakat, pasalnya pada saat aksi Satu Hari Tanpa Dokter dijalankan tercatat terdapat beberapa pasien yang tidak terselamtkan nyawanya karena kurangnya dokter jaga di rumah sakit, yang mengakibatkan sulitnya menangani pasien yang datang.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN DESEMBER 13

CORE OF BOARD ALSA LC UNSOED 2013-2014 Dijatuhinya hukuman terhadap Dr Dewa Ayu Sasiary Prawani Sp.Og dan Dr. Hendry Simanjuntak Sp.Og atas dugaan malpraktik dalam penanganan kelahiran Caesar yang menyebabkan korban bernama Julia Siska Makatey yang meninggal dunia pada hari sabtu 10 april 2010, pukul 22.00 WITA di ruangan operasi Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandouw Malayang, Manado yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung pada akhirnya menimbulkan kontroversi dan menjadi problematika bagi masyarakat dan dokter di Indonesia.

27 november 2013 merupakan aksi “satu hari tanpa dokterâ€? sebab para dokter turun ke jalan dan melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan nasib teman sejawatnya yang dikenakan hukuman oleh Mahkamah Agung. Namun, ditengah aksi demonstrasi tersebut, para dokter tetap berkomitmen untuk menangani pasien yang dalam kondisi darurat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, mogok memiliki deďŹ nisi yang spesiďŹ k. Beberapa diantaranya adalah mogok dilakukan oleh pekerja yang dilakukan bersama-sama dan oleh serikat kerja.tujuannya untuk memaksa perusahaan atau majikan untuk memenuhi tuntutan setelah gagalnya perundingan, dilakukan secara sah dalam arti memenuhi prosedur dan syart yang diatur dalam perundang-undnagan, serta ketentuan khusus bagi mogok pekerja di perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia.

Aksi satu hari tanpa dokter ini masih ada pro dan kontranya, ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa aksi satu hari tanpa dokter tidak layak untuk di lakukan oleh para dokter. Menurut masyarakat, yang sebagian besar diungkapkan pada jejaring sosial dalam hal ini twitter maupun yang lainnya. Gerakan satu hari tanpa dokter mengandung kesan yang buruk karena terkesan mengubah kebiasaan yang baik dilakukan, yakni membiarkan dokter untuk tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Selain itu aksi ini juga dilakukan bukan untuk membela kepentingan masyarakat tapi lebih kepada kepentingan sejawatnya, yakni untuk memberikan pelajaran kepada masayarakat yang melakukan kriminalisasi terhadap dokter. Dokter tidak menyampaikan aksinya pada system hukum melalui peninjauan kembali namun justru menyampaikannya pada masyarakat dan seolah mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa hidup tanpa dokter, dan karena itu mogok nasional akan membuat masyarakat jera.

Dokter merupakan agen utama yang paling berkepentingan dengan system kesehatan yang baik dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Perlu langkah yang bijaksana dalam menyikap kejadian ini agar pada akhirnya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan terlebih bagi masyarakat. Harus di perjelas kembali system yang ada agar Malpraktik tidak kembali terjadi, hingga tidak ada dokter ataupun masyarakat yang

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN MARET 2014

Krisis Legitimasi Pemilihan Umum 2014 Sudah bisa dipastikan bahwa semenjak putusan MK pada 23 Januari 2014 prihal Undang-undang pemilu telah memicu berbagai kritikan tajam dari beberapa tokoh nasional termasuk Pakar hukum Prof. Yusril Ihza Mahendra.

Berikut merupakan pemaparan Prof. Yusril Ihza Mahendara mengenai tanggapan atas putusan MK yang berimbas pada krisis legitimasi Pemilu 2014.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Pilpres yang dimohon oleh Eendi Ghazali. Putusannya adalah bahwa pasal-pasal dalam UU Pilpres yang memisahkan Pilpres dengan Pileg dinyatakan bertentangan dengan UUD 45.

Karena bertentangan dengan UUD 45 maka turunannya adalah MK menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Tapi pada nyatanya MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 45 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat tersebut itu baru berlaku dalam Pemilu 2019 yang akan datang. Karena itu pasal-pasal dalam UU Pilpres yang bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat itu masih sah digunakan untuk Pilpres 2014.

MK yang sekarang menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Pilpres itu tetap sah digunakan untuk menyelenggarakan Pilpres 2014. Tapi siapa yang dapat menjamin MK bahwa pasca Pilpres 2014 akan berpendapat sama dengan MK sekarang? Kalau ada yang bawa masalahnya dalam sengketa Pilpres ke MK, siapa jamin? Kemudian siapa yang berani jamin jika Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih berdasarkan UU Pilpres yang telah dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu akan tetap dinyatakan sah oleh MK pasca Pilpres 2014?

Walhasil, jika Presiden negara ini mengalami krisis legimitasi dengan segala akibatnya, siapa yg bertanggungjawab?

PADA 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan sejumlah pasal UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945. MK menegaskan bahwa amar putusan itu, yang antara lain menyatakan pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan serentak, berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.

Putusan MK ini segera mengundang berbagai tanggapan dari politisi, pengamat hukum, dan ahli konstitusi.

Mereka yang pro umumnya menerima dan menyatakan siap menaati putusan bijak itu. Pihak lain, yakni para pengamat dan pakar hukum tata negara, memandang putusan itu janggal. Sebab, pada satu sisi MK menyatakan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945, yang bermakna penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan pemilihan presiden yang tidak serentak atau terpisah bertentangan dengan UUD 1945. Namun, pada sisi lain, MK menyetujui penggunaan pasal-pasal yang menyatakan tak punya kekuatan hukum mengikat itu untuk Pemilu 2014, yang memisahkan pemilu anggota DPR dan pemilu presiden (pilpres).

Dengan demikian, menurut para pengamat dan pakar konstitusi, penyelenggaraan Pemilu 2014 inkonstitusional. Proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2014 dijalankan dengan melanggar UUD 1945. Itu berarti Pemilu 2014 tidak lagi punya legitimasi konstitusional.Ini jelas merupakan isu hukum dan politik yang serius. Sebab, legitimasi di sini bermakna penerimaan keabsahan otoritas kekuasaan negara oleh rakyat dan kerelaan mereka untuk menaatinya. Tanpa legitimasi konstitusional, tindakan penguasa tidak sah dan rakyat berhak untuk tidak mematuhinya.Isu tiadanya legitimasi konstitusional itu selalu dapat digunakan pihak-pihak tertentu, biasanya pihak yang kalah, untuk menuntut pembatalan proses dan hasil Pemilu 2014 (legislatif dan pilpres). Apabila tuntutan pembatalan itu diajukan kepada MK, boleh jadi akan ditolak karena menurut penalaran hukum MK, pemilihan serentak anggota legislatif dan presiden baru akan terjadi pada 2019.

Namun, apa yang akan terjadi jika gugatan atas legitimasi konstitusional pemilu itu didukung oleh sebagian besar masyarakat, termasuk (terutama) parpol- parpol papan atas dan tengah? Jelas hal itu dapat mengguncang stabilitas politik nasional dan institusi demokrasi.

Tiga konsep legitimasi Berkenaan dengan itu, para pakar konstitusi biasanya merujuk pada tiga konsep legitimasi untuk menguji adanya legitimasi konstitusional. Pertama, legitimasi hukum, yaitu bahwa tindakan penyelenggara negara sesuai dengan norma hukum konstitusi. Hal ini berarti berbagai tindakan penyelenggara negara, baik berupa UU maupun lainnya, yang melanggar konstitusi secara hukum tidak wajib ditaati.

Kedua, legitimasi sosiologis, yang berarti tindakan atau kebijakan penyelenggara negara itu dinilai bermanfaat dan diterima oleh masyarakat luas.

Ketiga, legitimasi moral, yakni bahwa tindakan dan kebijakan penyelenggara negara dilakukan untuk mencapai tujuan yang dapat dibenarkan secara moral. Misalnya, mewujudkan kehidupan publik yang lebih baik atau bentuk keadilan lainnya.

Tiga konsep legitimasi itu berkaitan satu sama lain menjadi batu penguji keberadaan legitimasi konstitusional. Sebagaimana dikatakan RH Fallon, legitimasi konstitusional tidak bersandar pada satu batu karang, tetapi ia bersandar pasir yang kadang bergeser (RH Fallon, 2005: 1793).

Menggunakan tiga konsep legitimasi untuk menguji legitimasi konstitusional penyelenggaraan Pemilu 2014, kita akan memperoleh gambar seperti ini.

Pertama, putusan MK tersebut di atas disandarkan, antara lain, pada metode penafsiran original intent, yaitu keterangan anggota DPR yang turut dalam proses amandemen UUD 1945. Metode ini pada dirinya bermasalah, yaitu anggota DPR itu tak mewakili pandangan seluruh anggota DPR yang turut dalam proses memutuskan amandemen UUD 1945. Karena itu, sangat boleh jadi apa yang diklaim sebagai original intent itu pendapat pribadi yang bersangkutan. Sangat mungkin anggota DPR lainnya punya pendapat berbeda. Sangat mungkin pula apabila MK menggunakan metode penafsiran lain, misalnya pendekatan konstitusi sebagai dokumen hidup (living constitution) yang maknanya terus berkembang, putusannya akan berbeda.

Dengan demikian, apa yang konstitusional atau tidak adalah pendapat MK, bukan karena UUD 1945 menyatakan demikian. Terlepas dari adanya kontroversi tersebut, putusan MK itu harus diterima k a r e n a m e r u p a kan kenyataan hukum (lex lata), di mana di situ dinyatakan pemilu dan pilpres serentak akan berlaku 2019. Akibat hukumnya adalah pemilu dan pilpres (2014) yang tidak serentak, menurut MK, konstitusional.

Kedua, putusan MK itu tampaknya memperoleh sambutan hangat dari parpol-parpol papan atas, seperti Golkar, PDI-P, dan Demokrat. Itu menunjukkan putusan MK tersebut memenuhi kebutuhan dan kepentingan hukum sebagian besar masyarakat politik kita, yang berarti terpenuhinya legitimasi sosiologis.Ketiga, putusan MK yang memberlakukan pemilu dan pilpres serentak pada 2019 di dasarkan pada pertimbangan untuk menghindari kekacauan dan ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pemilu 2014, yang persiapannya sedang berjalan. Itu berarti, menurut MK, demi kemaslahatan umum, penyelenggaraan Pemilu 2014 yang tidak serentak adalah sah dan konstitusional.

Syarat legitimasi terpenuhi. Tampaknya yang hendak dituju oleh putusan MK tersebut adalah suatu proses perubahan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pilpres serentak demi memperkuat sistem presidensial, sistem check and balance, dan eďŹ siensi biaya demi kesejahteraan umum dan sebesarbesar kemakmuran rakyat melalui proses konstitusional tanpa perlu menimbulkan keributan besar.

Tujuan ini terang dapat dibenarkan secara moral.

Dengan terpenuhinya syarat- syarat legitimasi hukum, sosiologis, dan moral, tidak ada alasan untuk meragukan legitimasi konstitusional Pemilu 2014. Tantangan terhadap legitimasi akan muncul jika penyelenggaraan pemilu dan pilpres penuh kecurangan yang masif dan sistemik.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN MARET 2014

Legitimasi pemilu 2014 Pesta demokrasi sedang berlangsung di negri kita ini. Acara nasional yang sangat penting ini akan resmi dilaksanakan pada 9 april untuk pemilu legislatif dan 9 juli 2014 untuk pemilu pilpres. Masa-masa ini sangat rawan karena akan banyak sekali kepentingan-kepentingan yang akan beradu didalamnya untuk merebutkan kursi nyaman di pemerintahan.

Sebanyak 550 kursi di DPR diperebutkan oleh para caleg yang di usung oleh parpol. Para caleg berlomba-lomba menebar janji manis kepada masyarakat agar mendapatkan simpati dan suara untuk dapat menempatkan diri menjadi anggota legistlatif negara ini, yang sering kali janji-janji tersebut tidak berakhir manis. Selain para caleg, para capres dan cawapres yang di usung parpol juga berlomba memperkenalkan diri dan janjinya demi memenangkan pemilu, seakan pemilu adalah perlombaan.

Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Selain itu pemilu juga didasari oleh UUD 1945 kita sebagai dasar konstitusi. Dalam UU pilpres dikatakan bahwa pemilihan presiden dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah pemilu legistlatif. Sedangkan dalam UUD 45 dikatakan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. hal ini dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Yusril Iza mahendra, guru besar UI bidang HTN mengajukan judicial review mengenai pemilu ini.

Beliau berpendapat bahwa UU Pilpres telah inkonstitusional karena bertentangan dengan peraturan diatasnya.spesiďŹ knya ia mempersoalkan Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres terkait jadwal pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif (tidak serentak).

Pengujian UU pilpres sebenarnya sudah pernah dilakukan namun menurut Yusril, permasalahan yang diangkatnya berbeda dengan yang sebelumnya sehingga tidak nebis in idem.

Pasal 3 ayat (4) menyebutkan jadwal Pilpres ditetapkan dengan keputusan KPU. Pasal 112 menyebutkan Pilpres dilaksanakan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil Pemilu Legislatif. Sedangkan Pasal 9 menyebutkan, pasangan calon yang diusulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pilpres.

Yusril menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1),Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C,dan Pasal 22E ayat (1), (2), (3) UUD 1945. Misalnya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusullkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Pasal 22E ayat (1), (2), (3) UUD 1945, Pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun, termasuk Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Selain itu, beliau mengatakan dalam sistem negara republik, pemilu presiden dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemilu legistlatif, atau kedua pemilu tersebut dilaksanakan bersamaan.

Gugatan prof. Yusril masuk akal, karena jelas UU tidak boleh bertentangan peraturan diatasnya (asas leg superior derogat legi priory). Seharusnya UU pilpres sejalan dengan UUD 1945. Oleh dasar itu tuntutan agar pemilu dilaksanakan sekali dapat diterima.

Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan Yusril tersebut. Ketua MK, Hamdan Zoelvan mengatakan MK sudah pernah memutus permasalahan ini yaitu pada gugatan Eendi Gazali. Dalam isi putusannya MK tetap berpegang pada putusan sebelumnya yaitu menetapkan pemilu serentak dilaksanakan pada 2019.

Putusan MK tersebut dianggap tidak tepat karena MK sudah memahami bahwa sistem pemilu yang di atur UU pilpres tidak tepat namun membiarkan sistem tersebut tetap dilaksanakan pada pemilu 2014. Hal ini yang dianggap membuat pemilu 2014 inkonstitusional dan banyak mengundang pertanyaan dari berbagai pihak.

Alasan MK tidak memutus menjalankan sistem pemilu serentak pada tahun 2014 karena sudah sangat dekatnya waktu putusan tersebut dengan pemilu. Hal ini dikhawatirkan berdampak kekacauan publik di Indonesia pada masa-masa rawan ini. karena kita tau bahwa masalah pemilu sangatlah sensitif karena didalamnya penuh dengan kepentingan dan pengorbanan materi yang besar.

Sesuai dengan pendapat yusril bahwa sebenarnya solusi dari kekhawatiran MK adalah dengan mengundur waktu pelaksanaan pemilu legistlatif pada bulan april menjadi bulan juli berbarengan dengan pemilu presiden. Hal ini tidak akan menjadi masalah besar dibandingkan dengan tetap mempertahankan kesalahan yang berdampak pada pendapat publik tentang MK dan pemilu.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN APRIL 2014

MEDIA DIVISION ALSA LC UNSOED 2013-2014 Wakil Rakyat untuk Masa Depan Rakyat Indonesia Berita yang paling hangat saat ini di Indonesia adalah Pemilu. Seperti yang kita tahu, Pemilu di zaman sekarang ini sangat bebas, masyarakat itu bebas untuk memilih siapa wakil mereka nantinya. Akan tetapi, kebebasan ini tentunya juga membawa dampak bagi rakyat Indonesia kedepannya.

Karena zaman yang semakin berkembang, tidak sedikit dari masyarakat yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Tapi, apakah masyarakat yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ini memiliki popularitas dan elektabilitas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ke depannya?

Sebagai contoh, banyak sekali rakyat yang mencalonkan menjadi wakil rakyat dari berbagai golongan dan profesi serta berbagai partai politik, akan tetapi banyak juga dari mereka yang sebenarnya tidak mengerti apa saja tugas dari wakil rakyat itu sendiri. Mereka hanya mengincar “kedudukan� semata tanpa memiliki keinginan untuk memajukan masa depan rakyat. Banyak dari mereka yang ketika sudah terpilih dan mengemban amanah untuk menjadi wakil rakyat tapi pada kenyataannya mereka tidak memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga mereka tidak mampu untuk memajukan rakyat, malah semakin menyengsarakan rakyat karena tindakan mereka yang merugikan rakyat Indonesia, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Wakil rakyat yang baik adalah wakil rakyat yang tidak hanya memiliki popularitas semata, akan tetapi ia juga harus memiliki elektabilitas yang tinggi.

Karena, di dalam prakteknya, rakyat Indonesia membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya terkenal dari ďŹ gurnya saja, tapi juga dia yang mempunyai kemampuan tinggi serta berintelektual dan berakhlak baik karena dia tidak hanya menjadi representasi dari rakyat, tetapi dia juga harus mampu untuk mensejahterakan dan memajukan rakyat serta mampu untuk menampung aspirasi rakyat agar masa depan rakyat Indonesia terjamin.

Selain itu, rakyat juga harus pintar untuk memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat nantinya. Karena siapa yang nantinya akan menjadi wakil rakyat itu bergantung pada pilihan yang dipilih oleh masyarakat Indonesia pada Pemilu ini. Rakyat Indonesia harus berpartisipasi penuh di dalam pemilu, jangan malas untuk memilih karena pilihan ini yang akan mempimpin rakyat Indonesia dan menentukan nasib rakyat Indonesia kedepannya. Oleh karena itu kebebasan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia ini yang akan menjadi tombak masa depan rakyat Indonesia.

Jadi, rakyat Indonesia harus memilih wakil rakyat yang menurut mereka memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, yang mampu untuk membawa masa depan rakyat Indonesia menjadi lebih baik.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN APRIL 2014

FUNDING DIVISION ALSA LC UNSOED 2013-2014 Wakil Rakyat Harapan Bangsa Wakil rakyat yang jujur akan sangat dicintai oleh rakyatnya, karena sikap jujur akan menjadikan kehidupan berpolitik lebih terbuka dan sangat demokratis. Sikap jujur akan menumbuhkan rasa kepercayaan rakyat kepada wakilnya, sehingga rakyat pun bisa berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Sangatlah berbanding terbalik dengan keadaan rakyat saat ini yang mulai acuh tak acuh, dan menganggap politik adalah busuk.

Memang semua jabatan adalah amanah bagi yang menjabat, begitu pula anggota dewan perwakilan rakyat yang telah dipercaya guna menyampaikan aspirasi rakyat. Amanah adalah adalah kunci kita agar sukses dalam satu jabatan apapun, tidak terkecuali para wakil rakyat yang memang telah diberi kepercayaan. Harusnya mereka menjalankan tugasnya dengan baik, karena jika tidak, mereka akan digolongkan orang munaďŹ k yaitu ketika mendapat amanah dia berkhianat.

Dalam agama islam menepati janji hukumnya wajib, karena janji adalah hutang dan harus dipenuhi. Jika para wakil rakyat tidak menepati segala apa yang telah mereka janjikan sewaktu kampanye, maka wakil rakyat tersebut adalah orang munaďŹ k karena diantara ciri orang munaďŹ k adalah ketika dia berjanji maka dia akan mengingkari.

Wakil rakyat harus memiliki komitmen, yaitu komitmen untuk melayani rakyatnya, komitmen untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan suara rakyatnya dan komitmen untuk tidak sekalipun mendekati korupsi kolusi dan nepotisme. Komitmen ini yang rakyat harapkan akan muncul pada diri seorang wakil rakyat. Karena dengan komitmen ini maka wakil rakyat akan bekerja sesuai dengan tugas mereka, yaitu melayani rakyat dan berusaha menyampaikan aspirasi yang mewakili rakyatnya, sehingga akan terbentuk kebijakan yang memihak pada rakyat.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN MEI 2014

LAW DIVISION ALSA LC UNSOED 2013-2014 HAK BURUH DIPERJUANGKAN OLEH MARSINAH Kasus Marsinah menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru. Mersinah merupakan ikon buruh perempuan yang menjadi korban kekerasan aparat militer dalam catatan sejarah perburuhan di Indonesia. Ia ditemukan mati secara mengenaskan pada 8 Mei 1993 dalam usia 24 tahun setelah “hilang� selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk. Hasil otopsi yang dilakukan RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, menyebutkan bahwa penyebab kematiannya diakibatkan penganiayaan berat terhadap dirinya.

Marsinah bekerja sejak tamat SM dan tuntutan hidup menyebabkannya melepas cita-cita melanjutkan studi di Fakultas Hukum. Sebagai buruh, Marsinah harus beberapa kali pindah tempat kerja dari satu pabrik ke pabrik satunya. Pada 1990 ia bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS) Rungkut, Surabaya. Di tempat inilah kepeduliannya terhadap hak buruh dan nalar kritik Marsinah mulai muncul. Ia tidak pernah menjadi anggota aktivis buruh.

Bersama teman-temannya, Marsinah menuntut pembentukan unit serikat pekerja formal (SPSI). Keterlibatannya dalam aksi itu menjadikan alasan pemindahannya ke pabrik PT CPS di Porong, Sidoarjo pada 1992. Di Sidoarjo ia aktif membela hak buruh yang terlibat pemogokan. Ia mengirim surat ke pihak perusahaan atas pemanggilan oleh pihak Kodim yang berujung pemecatan secara paksa terhadap 11 orang buruh.

Ia berencana mengadukan kasus itu kepada pamannya yang berprofesi sebagai Jaksa di Surabaya. Tetapi rencananya tidak sempat terwujud karena pembunuhan terhadap dirinya. Kematian Marsinah meninggalkan misteri.

Yudi Susanto sebagai pemilik perusahaan tempat Marsinah bekerja dan beberapa orang staf yang dituduh membunuhnya, divonis bebas murni dari hukuman oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung. Hasil penyidikan menyebutkan bahwa tiga hari sebelum dinyatakan tewas, Marsinah sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekanrekannya yang ditahan pihak Kodim. Sekitar pukul 10 malam tanggal 6 Mei 1993, Marsinah “hilang� sampai kemudian ditemukan dalam keadaan tewas.

Hingga kini belum ada upaya serius untuk membongkar kematian Marsinah.

Kasusnya telah dicatat dalam Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Sudah sepantasnya oleh pemerintah, Marsinah mendapatkan gelar Pahlawan Buruh Nasional, karena dalam perjuangannya yang membela terhadap hak-hak kaum buruh dimasanya hingga Ia tewas ditemukan dengan tanda-tanda penyiksaan berat yang menimpanya.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN MEI 2014

Marsinah yang merupakan aktivis pemogokan buruh PT. Catur Surya ditemukan tewas pada 9 Mei 1993 setelah diketahui menghilang selama 4 hari dan kemudian diketemukan meninggal dunia di gubug pinggir sawah, Nganjuk, Jawa Timur. Ia diduga meninggal akibat kekerasan pihak militer pada masa orde baru.Aksi Marsinah sebagai aktivis buruh dimulai saat Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK I Jawa Timur mengeluarkan surat edaran No. 50/Th. 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahannya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, Karyawan PT. Catur Putera Surya (PT. CPS) Porong membahas Surat Edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT. CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari Rp 1700 menjadi Rp 2250.

Marsinah yang aktif di berbagai aksi unjuk rasa buruh, menjadi seorang pemimpin setiap gerakan atau orasi perjuangan buruh. Dewasa ini, pada setiap hari buruh yang diadakan pada tanggal 1 Mei kini menjadi tanggal merah, hari yang biasa disebut dengan Labor Day atau May Day ini diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia, dimana kebanyakan pada hari ini adalah unjuk rasa atau orasi yang dilakukan oleh buruh ataupun pekerja lainnya. Menuntut tarif hidup yang lebih tinggi atau asuransi kesehatan.

Namun, semangat Marsinah yang dahulu sebagai aktivisi buruh kini berubah menjadi aksi yang anarkis, bukan lagi membela kepentingan sesama buruh. Semangat Marsinah haruslah dihidupkan

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN JUNI 2014

LAW DIVISION ALSA LC UNSOED 2013-2014 Strategi Indonesia dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015 Pada tahun 2015 merupakan tahun yang menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia, karena ASEAN mengumumkan bahwa Asean Economic Community akan diberlakukan tahun 2015.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) adalah salah satu keputusan Bali Concord II, yang mensyaratkan sebelum 2015 Asia Tenggara akan menjadi satu pasar tunggal dan basis produksi.

Artinya, sebelum 2015 semua rintangan perdagangan akan diliberalisasi dan deregulasi. Semua arus perdagangan akan dibebaskan dari biaya tarif yang selama ini menjadi penghalang perdagangan.ematiannya diakibatkan penganiayaan berat terhadap dirinya.

AEC (Asean Economic Community) keberadaannya mampu membuka luas pasar arus eksport-import barang dan jasa ataupun investasi antarnegara ASEAN dimana permasalahan tarif dan non tarif tidak diberlakukan kembali. Diberikannya kemudahan untuk bertransaksi antar negara di Asia Tenggara, dapat dijadikan peluang atau tantangan bagi perekonomian Indonesia. Berbagai tantangan dan peluang banyak ditemukan bagi Indonesia, hanya saja hal tersebut perlu disusun dengan strategi agar Indonesia bisa menanggulangi tantangan yang akan dihadapi nanti dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga dalam kepentingan perekonomian Indonesia bisa meningkat dengan adanya AEC yang akan diselenggarakan tahun 2015. Memang hal tersebut sangat menuntut pemerintah Indonesia dalam untuk melakukan langkah-langkah strategis agar tidak menjadi negara pemasaran bagi produk-produk luar negeri, sedangkan negara lain lebih memilih untuk investasi di negara yang pelaksanaan usahanya sudah meningkat diantaranya Thailand, Malaysia, Vietnam dan Brunei Darussalam. Hal ini menjadi tantangan yang menarik bagi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam hal peningkatan perekonomian masing-masing negaranya melalui perdagangan bebas.

Berbagai strategi yang harus dijalankan Indonesia dalam menghadapi Asean Economic Community 2015 antara lain: 1.

Bersosialisasi besar-besaran mengenai adanya AEC 2015 kepada masyarakat Indonesia khususnya terhadap pengusaha besar maupun pengusaha kecil.

2.

Pemberdayaan Usaha Makro, Mikro, dan Menengah 3.

Penyediaan Modal 4.

Peningkatan kualitas Sumber Dya Manusia (SDM) 5.

Perbaikan Infrastruksur di Indonesia 6.

Reformasi kelembagaan dan pemerintah 7.

Reformasi Iklim Informasi Hal tersebut diatas, merupakan sebagian kecil strategi yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi persaingan antar negara Asia Tenggara di AEC 2015 nanti. Persaingan yang terlalu kompetitf memicu kesenjangan ekonomi antarnegara.

Singapura misalnya, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN ini tentunya tidak bisa dibandingkan bahkan disamaratakan dengan negara-neara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang harus teliti dalam “kebebasan� ini. Peluang dan tantangan harus dianalisis, ditanggapi, dan diimplementasikan secara konseptual sehingga nantinya Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi para investor luar saja, melainkan mampu mengendalikan pasar internasional serta dapat mewujudkan perubahan bagi masyarakat Indonesia.

LAW DIVISION

KARYA TULIS BULAN JUNI 2014

CORE OF BOARD ALSA LC UNSOED 2013-2014 “ ECONOMIC ASEAN COMMUNITY “ Dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan regional ASEAN , meningkatan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia , dan mendorong pertumbuhan ekonommi , mengurangi kemiskinan serta mengingkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN , seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk segara mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan meaningful yaitu ASEAN Economic Community (AEC) . AEC adalah bentuk integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AAEC tersebut , para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan November 2007 , di singapura , menyepakati AEC Blueprint, sebagai acuan seluruh negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen AEC.

Jika kita lihat pada sisi ketenaga kerjaan kita memiliki 110 juta tenaga kerja (data BPS, tahun 2007) , namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas dan ketrampilan dengan tenaga kerja itu. Skema AEC 2015 tentang ketenagakerjaan, misalnya, memberlakukan liberalisasi tenaga kerja profesional papan atas, seperti dokter, insinyur, akuntan dsb. Celakanya tenaga kerja kasar yang merupakan “kekuatan� Indonesia tidak termasuk dalam program liberalisasi ini. Justru tenaga kerja informal yang selama ini merupakan sumber devisa non-migas yang cukup potensional bagi Indonesia, cenderung dibatasi pergerakannya di era AEC 2015. Faktor stabilitas ekonomi Indonesia yang kondusif ini merupakan sebuah opportunity dimana Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri, apalagi dengan sumber daya alam yang begitu besar, maka akan sangat tidak masuk akal apabila kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan hal tersebut.

Melihat kondisi ekonomi Indonesia yang stabil dan mengalami peningkatan yang signiďŹ kan dalam beberapa tahun belakangan ini, Kami menyimpulkan bahwa mengenai Kesiapan Indonesia dalam menyongsong ASEAN Economic Community, bisa dikatakan siap, Namun di dalam negeri perlu diupayakan mengurangi kesenjangan ekonomi Kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan daerah lalu mengurangi kesenjangan antara pengusaha besar dengan UKM dan peningkatan dalam beberapa sektor yang mungkin masih harus didorong untuk meningkatkan daya saing. Hal ini menyiratkan aspek persaingan yang menyodorkan peluang sekaligus tantangan bagi semua negara. Namun kekayaan sumber alam Indonesia yang tidak ada duanya di kawasan, merupakan local-advantage yang tetap menjadi daya tarik kuat, di samping jumlah penduduknya terbesar yang dapat menyediakan tenaga kerja murah.

Kita harus segera berbenah diri untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompetitif dan berkulitas global. Menuju tahun 2015 tidaklah lama, Sudah siapkah kita akan Tantangan dan peluang bagi kalangan profesional muda kita untuk tidak terbengong-bengong menyaksikan lalulalang tenaga asing di wilayah kita?.

Tantangan Indonesia kedepan adalah mewujudkan perubahan yang berarti bagi kehidupan keseharian masyarakatnya. Semoga seluruh masyarakat Indonesia kita ini bisa membantu untuk mewujudkan kehidupan ekonomi dan sosial yang layak agar kita bisa segera mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN.

LAW DIVISION TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA ALSA ALWAYS BE ONE