Karya Tulis 2014-2015

Karya Tulis Bulan November 1. Core Of Board

Bagaimana Manajemen Waktu yang Ideal Bagi Mahasiswa Dunia perkuliahan merupakan transisi dari seorang pelajar menjadi mahasiswa.

Dengan menjadi mahasiswa maka seseorang dituntut agar dapat lebih mandiri baik dalam menuntut ilmu, memilih kegiatan yang akan diikuti maupun dalam mengatur waktu. Dalam dunia perkuliahan, mahasiswa selain dituntut untuk mencari ilmu juga dituntut untuk dapat aktif dan berkembang dalam organisasi atau unit kegiatan mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Agar terjadinya keseimbangan antara menuntut ilmu dan melakukan berbagai macam kegiatan maka dibutuhkan manajemen waktu yang baik.

Pentingnya manajemen waktu yang baik yaitu karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki dalam satu hari yaitu hanya 24 jam sedangkan waktu tersebut harus dibagi antara kuliah, melakukan kegiatan di organisasi, ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, tidur dan sebagainya. Sehingga apabila seorang mahasiswa tidak dapat memanajemen waktu yang baik maka akan ada kegiatan yang tersisihkan atau tidak sesuai dengan rencana. Manajamen waktu yang ideal bagi mahasiswa yaitu apabila dapat membagi waktu antara belajar dan dengan kegiatan-kegiatan lainnya Beberapa cara untuk memanajemen waktu yaitu : 1. Menulis jadwal mata kuliah dan menempelkan di dalam kamar. Tujuannya adalah agar dapat mudah mengetahui waktu yang dipakai untuk kuliah agar kegiatan lain yang akan direncanakan tidak berbenturan dengan waktu kuliah.

[1]

2. Membuat jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu bulan. Kemudian kegiatan itu lebih dirincikan lagi dengan menuliskan waktu kapan kegiatan itu akan dilaksanakan.

3. Apabila terjadi perbenturan kegiatan antara yang satu dengan yang lain, buatlah pilihan berdasarkan prioritas kebutuhan pada saat itu, dan setelah menentukan pilihan akan mengikuti kegiatan A, harus tetap aktif menanyakan apa yang telah dibicarakan atau dilakukan di kegiatan B agar tidak ketinggalan informasi.

4. Apabila pada waktu perkuliahan diberikan tugas makalah atau tugas dalam bentuk lain yang jangka waktunya cukup lama sebaiknya jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas tersebut karena semakin ditunda maka akan semakin banyak tugas yang menumpuk dan apabila hal tersebut terjadi maka dalam pengerjaannya akan menjadi terburu-buru sehingga hasilnya dapat menjadi tidak maksimal.

Kunci utama dari manajemen waktu yang baik dan ideal sebenarnya adalah berasal dari diri sendiri. Seorang mahasiswa harus belajar berpikir cerdas dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilakukan dan untuk melaksanakan manajemen waktu diperlukan kesadaran yang tinggi agar jadwal-jadwal yang sudah direncakanan terlaksana dengan baik.

Apabila tidak ada kesadaran untuk melakukan hal tersebut maka manajemen waktu tidak akan terlaksana dengan baik. Makadari itu jadilah mahasiswa cerdas yang dapat memanajemen waktu dengan baik karena banyak sekali hal-hal positif atau keuntungan yang akan didapatkan dari hal tersebut.

[2]

2. Law Division

Bagaimana Management Waktu Yang Ideal Bagi Mahasiswa Momen pertama melihat judul dari karya tulis, yang terbesit dalam pemikiran adalah pemilihan kata “Bagaimana” dalam susunan judul. Hal ini berarti menunjukkan bahwa judul ini berbentuk pertanyaan, yang juga secara tidak langsung menuntut siapapun yang memutuskan untuk menuliskan idenya terkait judul ini harus membentuk tulisannya dalam bentuk jawaban dari pertanyaan tersebut.

“Ketika kau ingin berhasil dalam menjawab suatu soal atau pertanyaan dengan baik, kau harus memahami dahulu soal itu dengan baik” itulah ungkapan hebat dari orang yang hebat pula. Menilik pada ungkapan itu, ada baiknya bila terlebih dahulu memahami apa makna sebenarnya dari pertanyaan tersebut. Sekilas, dari judul “Bagaimana management waktu yang ideal untuk mahasiswa” terdapat 3 kata yang harus dimaknai dengan khusus, yaitu: management, ideal dan mahasiswa.

Memang bila mencari makna dari ketiga kata yang dikhususkan tadi, maka akan banyaknya tafsiran yang akan muncul. Layak memang, karena pasti banyak sarjana, akademisi atau bahkan orang biasa bebas menuangkan apa makna terkait 3 kata tersebut sesuai pengetahuan dan pemikiran mereka masing-masing. Namun bila kita mencari makna [3]

sebenarnya yang konkrit dan memang diakui kebenarannya ada baiknya kita berpacuan pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang mana ketiga kata tersebut memang ada pemaknaannya di KBBI. Management, sebenarnya management merupakan kata dari bahasa Inggris, yang bermakana manajemen dalam Bahasa Indonesia, dimana makna dari manajemen di KBBI adalah “penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran�. Kata kedua adalah ideal, ideal menurut KBBI adalah “sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki�. Lanjut ke kata ketiga, yaitu mahasiswa, mahasiswa menurut KBBI adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.

Bila menyatukan makna dari ketiga kata khusus tadi dan digabungkan dengan katakata lain yang melengkapi judul yang tertera diatas, makna sebenarnya yang harfiah dari pertanyaan tersebut adalah bagaimana penggunaan waktu secara efektif dan sesuai bagi orang yang belajar di perguruan tinggi? Setelah berhasil memaknai dengan bijak pertanyaan yang tertera diatas, maka bukan hal yang sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Jawaban pribadi terhadap pertanyaan tersebut adalah ada berbagai tahapan untuk menyelesaikan bagaimana manajemen waktu yang ideal bagi mahasiswa, yaitu: 1. Buatlah list kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Tidak dapat dipungkiri, permasalahan manajemen waktu akan timbul ketika banyak kegiatan yang harus dijalankan sedangkan waktu yang ada tidak dapat ditambahkan, sehingga banyak kegiatan yang bertumpuk. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah, list kegiatankegiatan apa yang mungkin akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bisa dalam 1 hari, 1 minggu atau bahkan 1 bulan.

2. Buatlah skala prioritas dari kegiatan yang sudah di list.

Setelah mendapatkan list apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu tertentu, maka langkah bijak selanjutnya adalah urutkan kegiatan-kegiatan tersebut menurut urgensi harus dilaksanakannya kegiatan tersebut.

3. Bagilah waktu yang ada dengan list kegiatan yang sudah diurut berdasarkan skala prioritas.

List-list skala prioritas kegiatan yang telah dibuat tadi akan berguna dalam tahap ini, karena dalam tahap ini adalah tahap yang krusial dalam manajemen waktu ini. Kenapa?

Karena dalam tahap ini dilakukan pengalokasian waktu yang ada terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi berdasarkan skala prioritas yang sudah diurutkan.

[4]

4. Evaluasi.

Setelah menjalankan 3 tahap diatas, maka tahap terakhir yang cukup penting adalah evaluasi. Kenapa evaluasi diperlukan? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam menjalankan ketiga tahapan diatas, timbul kesalahan yang mengakibatkan tidak efektifnya program atau rancangan manajemen waktu yang sudah disiapkan. Ketika memang dirasa tidak efektif, berarti perlunya ada yang diubah atau direvisi dari urutan atau list-list diatas.

Hal ini bisa dilakukan terus menerus sampai dirasa sudah mencapai manajemen waktu yang ideal.

[5]

3. Dwimo Gogy Prabowo

Bagaimana Management Waktu Yang Ideal Bagi Mahasiswa Banyak mahasiswa, terutama mahasiswa baru, merasa bahwa kebiasaan belajar yang dilakukannya sudah memadai. Manajemen waktu yang dilakukan sudah efisien. Terbukti di SMA dulu mereka adalah murid terpandai atau setidaknya tidak pernah merasa kesulitan mendapatkan nilai yang baik. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, beberapa diantara mahasiswa ini menyadari bahwa nilai yang diperoleh tidaklah secermelang seperti ketika di SMA. Memang tidak ada satu cara yang ampuh yang berlaku bagi semua orang dalam manajemen waktu, tetapi dengan mengenali diri sendiri dengan lebih baik anda dapat menentukan bagaimana anda akan mempergunakan waktu anda dengan lebih efektif. Patut pula diingat bahwa inti dari manajemen waktu adalah konsentrasi pada hasil dan bukan sekedar menyibukkan diri. Banyak orang menghabiskan hari-harinya dengan berbagai kegiatan yang seakan tiada habisnya tetapi tidak mendapat capaian apapun karena kurang konsentrasi pada hal yang benar.

Langkah untuk Meningkatkan Manajemen Waktu : 1. Membuat Jadwal Semester

[6]

a. Catat tugas mata kuliah yang telah diketahui: paper, proyek penelitian, kuis, dan sejenisnya.

Mencatat tugas pada setiap awal semester membuat anda mengetahui kapan anda membutuhkan waktu lebih banyak untuk kegiatan akademik dan kapan anda punya waktu lebih longgar untuk aktivitas lainnya b. Catat aktivitas ko-kurikuler termasuk hari kerja (jika bekerja), pertemuan atau rapat organisasi, aktivitas sosial, jadwal keluar kota (pulang kampung di akhir pekan atau liburan), dan sejenisnya. Mencatat aktivitas ko-kurikuler memungkinkan anda mendapat gambaran yang lebih akurat tentang seberapa penuh atau seberapa luang jadwal anda selama satu semester. Aktivitas non akademik ini penting untuk menciptakan keseimbangan pada jadwal.

Penting untuk diingat bahwa setelah anda mempunyai jadwal kegiatan semesteran ini, anda perlu memperbaharui jadwal semester ini secara berkala. Perubahan tenggat waktu pengumpulan tugas, misalnya, atau tugas matakuliah yang baru dan aktivitas lain yang perlu direncanakan, menyebabkan jadwal harus dikoreksi dan diperbaharui. Mempunyai jadwal semester yang akurat penting untuk tahap berikutnya dari proses ini, yaitu merencanakan beban kerja mingguan.

2. Menilai dan Merencanakan Jadwal Mingguan a. Buat daftar apa yang harus dikerjakan dalam minggu depan, termasuk tugas kuliah, praktikum, kuis. Buatlah daftar ini inklusif, karena segala sesuatu membutuhkan waktu, apakah itu membaca satu bab, mengerjakan soal latihan, atau menulis outline untuk makalah penelitian b. Masukkan dalam daftar apa yang harus dikerjakan minggu itu: aktivitas ko-kurikuler, jam kerja, olah raga, makan, dan kumpul dengan teman. Aktivitas sehari-hari dan aktivitas kokurikuler penting dan menciptakan keseimbangan hidup, walaupun itu berarti mengambil waktu belajar. Mempersiapkan makan dan mandi, misalnya, atau menghadiri rapat organisasi bisa menghabiskan waktu sebanyak waktu untuk membaca satu bab buku ajar c. Estimasikan berapa lama setiap tugas dapat diselesaikan. Setiap aktivitas membutuhkan waktu yang berbeda, sehingga penting sekali untuk mengestimasikan berapa lama setiap tugas dapat diselesaikan dan menyediakan waktu untuk tugas tersebut. Bila anda tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, lebih baik mengestimasikan waktu secara konservatif. Jika anda dapat menyelesaikan waktu 30 menit lebih cepat dari yang anda perhitungkan, anda dapat menggunakan waktu sisanya untuk mengerjakan apapun yang anda suka, tetapi jika anda tidak dapat menyelesaikan dalam waktu yang telah direncanakan maka anda harus mengambil waktu dari kegiatan lain untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan.

[7]

d. Identifikasi pada hari apa setiap tugas akan diselesaikan, selalu ingat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas itu dan hal-hal lain yang juga harus dikerjakan pada hari itu. Dengan melihat jadwal minggu itu dan menyadari apa saja yang harus dikerjakan setiap harinya, tenggat tidak akan terlewati. Anda dapat membuat penyesuaian pada minggu tersebut, misalnya, jika anda melihat ada tugas yang membutuhkan waktu 6 jam untuk menyelesaikannya padahal hanya ada waktu tiga jam sebelum tenggat. Membuat jadwal minggu berikutnya setiap jumat petang atau jumat malam adalah suatu kebiasaan yang baik.

Karena jika minggu berikutnya jadwal sangat padat, maka akan sangat membantu jika menyelesaikan sebagian tugas pada akhir pekan itu agar tekanan pada minggu yang akan datang berkurang.

3. Jadwal Setiap Hari a. Tulis jadwal harian pada setiap pagi. Termasuk tugas-tugas yang belum selesai dari hari sebelumnya. Pembuatan jadwal harian ini hanya membutuhkan beberapa menit saja karena anda sudah mempunyai jadwal mingguan sebagai pedoman. Gunakan kartu indeks atau buku kecil atau notes untuk mencatat jadwal harian ini agar anda dapat membawanya kemanamana dan memeriksanya setiap saat untuk

menandai tugas mana saja yang sudah

diselesaikan. b. Berikan skala prioritas untuk setiap tugas harian yang telah ditulis. Beberapa aktivitas harus dikerjakan hari itu dan sebagian lagi mungkin merupakan opsional untuk diselesaikan hari itu. Anda dapat menggunakan sistem A,B, C untuk memberi prioritas pada setiap tugas. A diberikan pada tugas yang harus diselesaikan pada hari itu dan C adalah opsional, sedangkan B penting tetapi tidak sepenting A. Cobalah untuk menyelesaikan semua tugas A sebelum mulai mengerjakan tugas B, dan akhirnya yang C. Cara ini dapat mengurangi tingkat stress karena beban tugas yang cukup banyak.

4. Evaluasi Setiap Jadwal a. Evaluasi jadwal setiap pagi. Tanyakan pada diri sendiri apakah jadwal hari itu cukup realistis.

Tuliskan berapa jam setiap tugas akan diselesaikan. Jika dirasa tidak mungkin diselesaikan, buang beberapa tugas dengan prioritas B dan C dari jadwal b. Evaluasi jadwal setiap malam.

[8]

Karya Tulis Bulan Desember 1. Internal Division

Perlukah 2 Kubu Dalam Tubuh DPR Menjelang Pilpres 2014 digelar ada segerombolan anggota DPR yang entah karena apa alasannya merubah Tata Tertib yang ada. Beberapa tata tertib dihapus dan dirubah. Partai Pemenang pemilu tidak harus menjadi Pemimpin di Parlemen. Ketua DPR harus dipilih oleh minimal 5 Fraksi dan dilakukan secara paket. Tata tertib ini dicantumkan dalam UU yang dikenal dengan nama UU MD3. Peraturan tersebut secara sepintas sudah tidak masuk akal.

Pemenang Pemilu tidak mendapatkan “hadiahnya� yang berupa kedudukan yang lebih tinggi dari peserta pemilu yang lain. Logika anak SD pun menilai, untuk apa menjadi pemenang kalau hasilnya toh sama dengan yang tidak menang. Itu adalah logika anak SD. Sedangkan kalau logika Keterwakilan Aspirasi Rakyat juga sangat tidak sinkron.

Dimana-mana di belahan dunia manapun yang namanya Demokrasi yang berlaku: Suara terbanyak adalah yang aspirasi yang harus dijadikan prioritas. Partai pemenang pemilu adalah partai yang memiliki legitimasi tertinggi dari rakyat. Tidak ada alasan yang logis untuk tidak menempatkan Pemenang Pemilu Legislatif sebagai Pemimpin Parlemen.

Kenyataannya kemudian, akibat adanya UU MD3 yang baru PDIP sebagai Pemenang Pemilu Legislatif 2014 tidak menjadi Ketua DPR/Parlemen. Bahkan menjadi Wakil Ketua DPR pun tidak. Logika apa yang membenarkan Pemenang Pemilu tidak bisa menjadi salah satu Pemimpin Parlemen?

[9]

Sungguh tidak masuk akal sebenarnya bila dalam sebuah Negara yang menganut sistim Demokrasi tetapi pemenang pemilu (Partai dengan legitimasi rakyat tertinggi) tidak mendapatkan posisi pimpinan di Parlemen. Tapi di Indonesia hal itu bisa terjadi, Tanya Kenapa. Bahkan MK sendiri ketika ada Judicial Review untuk UU MD3 langsung menolaknya. Kelihatannya Logika yang berada di Mahkamah Konstitusi sama identik dengan logika para pimpinan KMP. Kita tahu semua bahwa 2 dari Hakim Konstitusi di MK berasal dari partai-partai yang ada di KMP. Mungkinkah itu ada hubungannya? Selanjutnya kemudian, mereka yang tergabung dalam KMP kembali ingin menguasai Alat Kelengkapan DPR. Berdalih terlalu lama menunggu kubu KIH mengirimkan nama-nama anggota komisi, KMP langsung memutuskan dan mensahkan semua Komisi yang ada dipimpin oleh fraksifraksi yang berasal dari KMP. KMP ini tidak perduli dengan Keterwakilan Rakyat. Mereka tidak perduli dengan apa penilaian rakyat. Yang penting bagi mereka adalah kelompok mereka yang menguasai Parlemen seluruhnya. Tidak ada yang boleh protes untuk itu. Kalau ada yang protes, itu Inskontitusional! Keputusan KMP untuk mengesahkan Ketua-Ketua Komisi yang ada di Alat Kelengkapan DPR sudah sesuai dengan UU MD3! Jadi kalau ada yang memprotes itu mereka adalah Ilegal.

Dan akhirnya semua sepak terjang ini diprotes oleh kubu KIH. Bahkan mereka pun membentuk Kepengurusan DPR sendiri. Mereka merasa terkecoh karena sebelumnya KMP berjanji akan bermusyawarah untuk bermufakat untuk memilih Ketua-ketua Alat Kelengkapan DPR. Tetapi faktanya mereka tidak diakomodir dan langsung ditinggal begitu saja oleh KMP. Akhirnya mereka pun melayangkan Mosi Tidak Percaya dan langsung membentuk Kepengurusan sendiri. Cilaka Dua Belas! Rakyat bingung melihatnya. Presiden Jokowi juga menyesalkan dibentuknya Kepengurusan DPR yang baru. Para pakar hukum pun menyalahkan KIH yang membentuk kepengurusan baru. Para pakar politik menyalahkan KIH yang tidak mampu bernegoisasi dengan KMP. Kondisi itu semakin diperuncing oleh pernyataan-pernyataan dari Dua Jagoan KMP yaitu Fahri dan Fadli. Mereka bilang itu Ilegal, mereka bilang itu tidak Konstitusional, mereka bilang itu menghianati rakyat. (rakyat yang mana ya?). Begitu juga dengan pasukanpasukan nasi bungkus bentukan PKS dan Gerindra di berbagai media-media online mengompor-ngompori masalah dan mengatakan bahwa KIH Rakus Kekuasaan! Ckckck..

Logikanya dibalik-balik. Biasalah yang seperti itu siapa sih biangnya? Semua orang juga [10]

tahu. Hehehee. Sudah seminggu lebih terjadi Dualisme Kepemimpinan di DPR. Dan kelihatannya KIH yang dalam posisi disalahkan. Bagaimanapun juga Ketua DPR dan wakilwakilnya dari KMP sudah disahkan Mahkamah Agung. Secara hukum kepengurusan yang sah dari DPR adalah yang sudah dilantik oleh MA. Sudah sebulan lebih DPR dilantik tetapi mereka belum bekerja juga. Lewat satu bulan artinya Gaji Mereka sudah siap dibayarkan oleh Negara meskipun mereka belum bekerja sama sekali. Sebaliknya Presiden Jokowi dan Menteri-menterinya, baru seminggu dilantik sudah bergerak kesana-kemari. Apa nggak malu itu para anggota DPR? Apa nggak punya harga diri itu anggota DPR? STRATEGI CERDAS KIH Kubu KIH beberapa hari yang lalu dalam situasi yang salah. Salah berdasarkan Tata Tertib saja karena membuat DPR “Tandingan�. Karena sebenarnya PDIP sebagai pimpinan kubu KIH tidak pernah memprotes Kepengurusan Pimpinan DPR yang sudah disahkan MA. Meskipun tidak masuk akal, PDIP tidak memprotes bahwa kader mereka tidak masuk sama sekali dalam jajaran Pimpinan DPR. PDIP dan KIH hanya memprotes bahwa KMP tidak mengakomodir keterwakilan partai-partai yang ada di KIH khususnya untuk menempati posisi pimpinan di Alat Kelengkapan DPR. Bahkan pada Rapat Paripurna terakhir dengan KMP, pimpinan sidang Paripurna dari kubu KMP tidak memberi kesempatan sama sekali untuk KIH berbicara.

Bahkan sampai terjadi Insiden Meja Ditendang karena Pimpinan sidang dari KMP tidak mengakomodir aspirasi PPP. Hal itulah yang membuat KIH melayangkan Mosi Tidak Percaya.

Dan sekarang KIH sudah membentuk kepengurusan DPR sendiri. Dan mereka sudah membuat konsep Kepengurusan Alat Kelengkapan DPR. Dan salutnya adalah mereka membagi rata komisi-komisi yang ada berdasarkan Proporsi Jumlah Anggota DPR beserta Keterwakilan seluruh Partai termasuk KMP. Ini adalah yang paling benar. Kalau KMP tetap ngotot ingin menguasai Alat Kelengkapan DPR sementara mereka sudah menguasai seluruh Pimpinan DPR dan MPR maka bisa dibilang KMP menggali kuburnya sendiri. Dan kalau mereka berdalih ingin menjadikan Parlemen sebagai penyeimbang Pemerintah sehingga harus dikuasai KMP, sesungguhnya akan semakin jelas Kerakusan dari kubu KMP ini.

[11]

Bagaimanapun juga seluruh rakyat juga tahu bahwa yang ada di KMP adalah mayoritas berasal dari Setgab pemerintahan SBY. Bahkan pada pemeritahan SBY, mereka selain menguasai Pemerintahan mereka juga memiliki mayoritas suara di Parlemen. Dan semua mata pernah melihat bagaimana mereka melakukan tarik ulur dengan pemerintah yang ada. Sangat lucu sekali kalau mereka mengingkari hal terebut. Sekarang ini antara KIH dan KMP masih alot dalam mencari solusi untuk memecahkan Dualisme Kepemimpinan DPR. Dari media televise disebut-sebut minggu depan baru akan cair ketegangan antara dua koalisi ini.

Kalau saran ane sih, mending KMP tidak memaksakan diri lagi untuk menangmenangan. Tidak usah lagi KMP ingin menguasai Alat Kelengkapan DPR, Tidak usah lagi ikut campur urusan PPP dan berusaha menarik PPP ke kubu KMP agar dapat menjadikan DPR sebagai Dewan Perwakilan KMP. Percuma saja. Sia-sia saja. Rakyat akan semakin muak melihat KMP sementara Jokowi dan para menterinya sudah berjalan sangat jauh. KMP sudah menguasai jajaran Pimpinan DPR dan MPR. Itu saja sudah tidak masuk akal, masa masih mau rakus ingin menguasai seluruh komisi yang ada?

Dan terakhir saran ane untuk KIH. Kalau KIH mau menang telak dari KMP, mudah saja. Yang penting berani untuk berkorban. Seluruh anggota legislative dari KIH sebaiknya tidak mengambil penuh gaji satu bulan yang berjalan. Separuh dari gaji seluruh anggota KIH langsung sumbangkan ke Panti Asuhan atau Rumah Sakit atau Sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan. Tunjukkan bahwa kalian memang merupakan wakil dari rakyat.

Biarkan saja KMP adalah wakil partai sementara KIH adalah wakil rakyat. Toh nanti semuanya rakyat yang akan menilai dan memberi apresiasi atau hukuman di tahun 2019 mendatang.

[12]

2. Funding Division

Perlukah 2 Kubu Dalam Tubuh DPR Pada masa pemerintahan yang di pimpin oleh Presiden Joko Widodo, di dalam tubuh DPR terdiri dari 2 kubu yaitu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Yang dimana Koalisi Merah Putih tersebut terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB yang nonparlemen. Partai-partai itulah yang mengusung pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa pada pilpres lalu. Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari dua partai besar, PDIP dan PKB, dan partai lainnya yaitu Nasdem dan Hanura, koalisi ini yang mengusung pasangan Jokowi-JK. Permasalahan muncul ketika diterbitkannya UU MD3(MPR, DPD, DPR, DPRD) yang berisi Undang-undang ini dianggap sangat mengistimewakan anggota dewan dari jerat hukum. Permasalahan terletak pada Pasal 245 UU MD3. Pasal ini berbunyi, “Pemanggilan dan Pemeriksaan Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus atas persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).�

Pada titik inilah terdapat kejanggalan. Seorang anggota DPR dapat diasumsikan tidak akan tersentuh hukum pidana selama tidak ada surat persetujuan MKD. Ini membuat seolaholah anggota dewan yang seharusnya mengayomi rakyat seolah-olah steril dan tidak bersalah.

Disebutkan, pasal 245 dalam UU MD3 ini bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, yang meliputi pasal 24 ayat (1), 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) Undang-undang Dasar [13]

1945. Berkas gugatan terhadap UU MD3 sudah didaftarkan kepada MK disertai dengan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan.

Sejak bergulirnya roda reformasi, inilah kali pertama pendulum politik mengelompok kepada dua arus besar, yang kekuatannya nyaris berimbang. Pertama, Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri atas PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKPI yang nonparlemen. Dengan segala dinamikanya, Joko Widodo-H M. Jusuf Kalla yang mereka usung, memenangi Pilpres 2014. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia Hebat akan menguasai eksekutif dan KMP di legislatif.

Kami meyakini sekaligus berharap, koalisi partai politik yang segera menguasai eksekutif dan kelompok yang akan merajai legislatif dapat meletakkan kesadaran akan pentingnya masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, demokratis, dan berkeadilan di atas segala kepentingan. Berpolitik dengan baik itu penting, tetapi bernegara dengan benar juga penting. Maka, biarkan Koalisi Indonesia Hebat menjalankan kebijakan dan programnya dan berilah kesempatan Koalisi Merah Putih menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang.

Setelah pilpres digelar, kini saatnya kita bersyukur.

[14]

Karya Tulis Bulan Januari 1. External Division

Perbaikan Regulasi dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 Sejauh ini sebagian besar SDM Indonesia masih disibukkan pada persoalan (hiruk pikuk politik), dan belum banyak yang memahami bahwa 2015 (Indonesia) akan masuk pada pasar bebas, yakni economic border less country yang disebut Asean Economic Community (AEC) atau lebih akrab disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Setidaknya terdapat 4 hal penting terkait pelaksanaan AEC 2015, diantaranya : 1.

Asean sebagai pasar dan produksi tunggal, 2. Pembangunan ekonomi bersama (Asean economic development), 3. Pemerataan ekonomi, 4. Perkuatan daya saing (di sini pentingnya SDM Kompeten). Kesepakatan pelaksanaan AEC ini diikuti oleh 10 negara anggota Asean yang memiliki total penduduk 600 juta jiwa.

Sekitar 43% jumlah penduduk Asean itu berada di Indonesia. Artinya, pelaksanaan AEC ini sebenarnya akan menempatkan Indonesia sebagai pasar utama yang besar, baik untuk arus barang maupun arus investasi. Dalam kontek arus barang, sudahkan barangbarang lokal nasional mampu bersaing melawan produk-produk unggulan dari Thailand,

[15]

Vietnam, Filiphina, Brunei darussakam, dan Malaysia, baik dari sisi harga maupun kualitas.

Bisakah Indonesia pada AEC 2015 nanti menguasai pasarnya sendiri di dalam negeri?

Memang, secara konsepsi AEC sangat makro dan tidak mudah darimana akan mengawali persiapannya. Penulis juga meyakini bahwa Komite Persiapan AEC bentukan pemerintah akan kesulitan menyusun draft persiapan menghadapi AEC 2015. Jika demikian kondisinya, bisa dipastikan defisit neraca perdagangan dengan negara-negara disebut di atas akan semakin besar nilainya. Lantas untuk apa ber-AEC jika keberadaannya justru semakin melemahkan Indonesia.

Sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam kontek persiapan AEC hendaknya tidak semata mengenai cara-cara menembus pasar Asean, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengusaha kita bisa bertahan di pasar lokal di tengah besarnya arus barang dari Asean. Pola-pola seperti MEE, misalnya penyatuan mata uang, harus dihindarkan dalam AEC. Tidak perlu ada mata uang Asean Dolar, atau bursa tunggal Asean Stock Market (Asean Stock Exchange). Tidak perlu juga dibentuk Asian Interbank Spot Dollar Rate (Aisdor). Arahkan konsep AEC sebagai sebuah komunitas ekonomi yang kuat saat menghadapi Jepang, Korea dan India, misalnya.

Jika menilik kepada 4 poin penting terkait pelaksanaan AEC, yakni : 1. Asean sebagai Pasar dan Produksi Tunggal, 2. Pembangunan ekonomi bersama (Asean economic development), 3. Pemerataan ekonomi, 4. Perkuatan daya saing, maka sebenarnya di sini adalah mengandung unsur regulasi, infrastruktur dan sistem. Tiga hal penting ini (regulasi, infrastruktur dan sistem) yang harus benar-benar dipersiapkan oleh pemerintah agar ekonomi – bisnis nasional masih bisa terjaga, bahkan bisa ekspansi secara masif ke negara lain anggota Asean.

Penguatan barang lokal di pasar lokal harus menjadi ideologi yang perlu dikembangkan bersama melalui gerakan kampanye menghadapi pelaksanaan AEC 2015.

Masyarakat dan khalayak pengusaha nasional tidak perlu terlalu khawatir memasuki AEC 2015 jika dari sekarang ideologi “Penguatan Barang Lokal di Pasar Lokal” mulai ditanamkan sedalam mungkin di hati. Sehingga nanti pada saatnya (2015) – tanpa kita sadari—kita sudah bisa bertahan dan bersaing, setidaknya di halaman sendiri. Bukan hanya menghadapi arus barang dari Brunei, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia, tapi juga arus barang dari Laos, Myanmar, Filiphina dan Kamboja.

[16]

Kita tidak perlu terlalu sibuk memikirkan seperti apa konsep pelaksanaan AEC 2015, karena terlalu makro dan sebenarnya sudah ada Sekjen Asean yang menyusun dan mengkajinya secara seksama melalui arahan Asean High Level Task Force. Sudah ada sebagian kesepakatan yang bisa dijadikan tolok ukur untuk berlatih dan bertahan terkait AEC, misalnya/diantaranya AFTA (Asean Free Trade Area), AIA (Asean Investment Area), AFAS (Asean Framework Agreement on Service), dan ADSM (Asean Dispute Settlement Mecanism).

Maka itu, kuatkan saja idoelogi dari sekarang mengenai “Penguatan Produk Lokal untuk Pasar Lokal� yang diiukuti oleh kerja keras dan penguatan teknis secara terus-menerus, menguatkan aspek SDM Kompeten, sehingga nanti pada saatnya tanpa terasa kita sebenarnya sudah mampu bersaing.

[17]

2. Media Division

Perbaikan Regulasi dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 Negara-negara

ASEAN

memproklamirkan

pembentukan

komunitas

ASEAN

(ASEAN Community) yang terdiri atas tiga pilar yaitu: Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Tiga pilar pendukung tersebut akan menjadi paradigma baru yang akan menggerakkan kerjasama ASEAN ke arah sebuah komunitas dan identitas baru yang lebih mengikat. Dari ketiga pilar tersebut, Indonesia saat ini mengedepankan pembangunan komunitas ekonomi ASEAN/masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (ASEAN Economic Community/AEC).

Asean Economic Community 2015 adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama dari Asean Economic Community 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.

[18]

Asean Economic Community 2015 akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Implementasi Asean Economic Community 2015 akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas tujuh sektor barang (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan lima sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau e-ASEAN). Untuk dapat memainkan peranan dalam Asean Economic Community 2015, diperlukan persiapan yang matang dengan memperhatikan peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi serta langkah strategi yang harus disiapkan.

Pembentukan Asean Economic Community 2015 akan memberikan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, serta memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Di samping itu, pembentukan Asean Economic Community 2015 juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi standardisasi domestik.

dan mempercepat

penyesuaian peraturan-peraturan dan

1

Di Indonesia, terdapat peluang dan tantangan terhadap Asean Economic Community 2015. Peluang Indonesia terhadap Asean Economic Community 2015 adalah Indonesia merupakan negara berkembang dengan luas wilayah yang besar dan banyak penduduk di dalamnya, sehingga Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial dan hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi.

Sehingga Indonesia bisa menjadi negara tujuan dari investor-investor ASEAN. Sedangkan untuk tantangan terhadap Asean Economic Community 2015, Indonesia masih lemah didalam infrastrukturnya, Indonesia sendiri masih kurang di dalam pengembangan infrastrukturnya karena terhambat oleh sedikitnya anggaran dari pemerintah dan adanya konflik kepentingan. Selain terhadap infrastrukturnya, Indonesia juga terkendala di dalam sumber daya masyarakatnya dimana dengan sumber daya masyarakat yang banyak 1

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911

[19]

seharusnya kita mampu untuk menunjukkan keeksisan kita, akan tetapi pada kenyataannya masih belum berimbangnya pendidikan di Indonesia antara kelas atas, menengah dan bawah sehingga Indonesia masih kurang di dalam pendidikan terhadap sumber daya masyarakatnya dibandingkan dengan negara lainnya yang kuat di dalam pendidikan terhadap sumber daya masyarakatnya.

Sehingga Indonesia untuk mencapai Asean Economic Community 2015 diperlukan adanya perbaikan regulasi terhadap regulasi yang telah ada, dalam hal penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi) karena apabila tidak terdapat regulasi yang memadai maka impian Indonesia untuk menjadi pasar yang potensial dan negara tujuan dari investor-investor ASEAN tidak akan tercapai.

Perbaikan regulasi disini bisa berupa penggantian maupun perubahan sama sekali terhadap peraturan perundang-undangan untuk memajukan infrastruktur, sumber daya manusia dan sebagainya yang mencakup kesiapan Indonesia serta adil untuk masyarakat yang merupakan tantangan Indonesia terhadap Asean Economic Community 2015 karena untuk menghadapi Asean Economic Community 2015 Indonesia harus siap agar di dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan.

[20]

3. Elisa Sugito

Perbaikan Regulasi dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 “Sistem Ekonomi Indonesia adalah jalan lurus atau jalan khas, Gidden menyebutnya jalan ketiga, bukan jalan tengah antara kiri-kanan” Sri Edi Swasono.

Undang-Undang Dasar 1945

dalam Pasal 33 menegaskan ekonomi kita adalah

‘ekonomi jalan ketiga’. Yang dalam Istilah kita, sistem ‘Demokrasi Ekonomi’ atau ‘jalan khas’, jalan lurus yg hanya menempatkan kepentingan masyarakat/rakyat sebagai primus.

Konsep ini dipikirkan oleh M. Hatta sejak tahun 1930 yang kemudian dirumuskan dalam konstitusi pada tahun 1945. Namun, demokrasi ekonomi belum sepenuhnya terimplementasi dalam sistem perekonomian Indonesia hingga saat ini.

Inggris Apa yang terjadi pada tahun 1800-an di Inggris merupakan satu langkah terbaik yang dilakukan seorang manusia pada zamannya. Robert Owen (1771) seorang pendiri [21]

Cooperative memangkas waktu kerja buruh dari 18 jam/hari menjadi 8 jam/hari, menolak mempekerjakan anak-anak dibawah umur 10 tahun, lalu membagikan hartanya untuk kesejahteraan para pegawai-nya. Owen memilih untuk bekerjasama dalam suasana kolektif dan membagikan keuntungan serta saham-nya kepada para buruh pabriknya. Ia membentuk komunitas bersama dalam penyediaan kebutuhan masyarakat. Owen mempelopori sosialisme Inggris dan pemikirannya yang moderat ini dituangkan dalam sebuah tulisan “A New View of Society, an Essay on the Formation of Human Character” (1813). Setengah abad setelah gerakan yang diciptakan oleh Owen barulah Co-operative menjamur diberbagai negaranegara.

Skotlandia H. L. Mencken seorang wartawan dan kritikus budaya AS pernah berkata, “Tak ada lagi buku yang lebih memikat dalam bahasa inggris”. Arnold Toynbee selaku sejarawan dunia menyambut perkataan tersebut dengan, “The Wealth of Nations dan mesin uap telah meghancurkan dunia lama dan menciptakan dunia baru”. Kekaguman kedua orang ternama tersebut hanyalah penggalan petikan dari jutaan umat manusia. Buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang biasa disingkat The Wealth of Nations buah karya John Adam Smith (1723) merupakan buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan Industri dan perdagangan di Eropa yang menjadi dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan Kapitalisme Laissez-Faire. Smith mengangkat paham individualisme (kebebasan alamiah)

dalam kerangka pemikirannya. Bahwa setiap orang berhak untuk

mengejar kepentingan masing-masing, adanya persaingan bebas akan menjamin bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit. Dalam doktrin perekonomian liberal harmoni sosial justru bisa timbul dari konflik individu-individu. Setelah abad 18-19, mekanisme

pasar bebas dan persaingan sempurna, dari individualisme, liberalisme,

kapitalisme hingga masuk ke neo-liberalisme saat ini menjadi sistem ekonomi yang digunakan oleh banyak negara di dunia yang dimotori oleh negara-negara barat.

ASEAN dan Indonesia Negara-negara di Asia Tenggara memiliki karakteristik yang khas baik dari kondisi sosialkultur, sejarah, politik dan ekonomi. Berawal dari negara-negara jajahan Inggris, Spanyol, Portugis, dan Belanda (kecuali Thailand) negara-negara kawasan Asia Tenggara mendeklarasikan diri pada tahun 1967 di Bandung sebagai Asia South East of Association [22]

Nations. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Indonesia sebagai salah satu dari lima negara pelopor memiliki peran strategis dalam mengelola IGO. Tahun 1992 Indonesia dan negara ASEAN lainnya bersepakat membuat perdagangan bebas di kawasan. Baru pada Bali Concord II menyatakan dengan tegas bahwa 2015 ASEAN Economic Community harus terlaksana di kawasan. Mengadopsi framework Masayarakat Ekonomi Eropa memacu negara kawasan meningkatkan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat kawasan.

Indonesia pada tahun 80-90an dikenal sebagai Macan baru Asia langsung tertunduk lesu karena krisis ekonomi yang menghatam wilayah kawasan di tahun 1997-1998 yang masih terasa hingga saat ini akibat penyerahan sistem pada mekanisme pasar. Tahun 2014, Angka disparitas ekonomi 0,41 merupakan kesenjangan terbesar dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Hanya 0,2 persen penduduk Indonesia yang menikmati angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,2 % sementara 28 juta penduduk Indonesia dalam katagori penduduk miskin dengan pendapatan dibawah US 2 dollar/hari. Ketimpangan distribusi pendapatan menghadirkan permasalahan ekonomi yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah dalam menyambut ASEAN Economy Community 2015.

Demokrasi Ekonomi Mengingat visi-misi dan janji kampanye Jokowi-Jk yang secara jelas ingin mewujudkan demokrasi ekonomi disamping demokrasi politik, maka menjalankan demokrasi ekonomi berarti adalah menggeser paradigma pembangunan, kembali kepada perintah konstitusi. Demokrasi ekonomi merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang ingin meletakkan dasar bahwa rakyatlah yang menjadi subyek dari seluruh pembangunan ekonomi. Melaksanakan perintah konstitusi yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945 bak menegakkan benang basah bila pemerintah dan masyarakat serta praktisi belum memahami jiwa sistem ekonomi Indonesia. Negara ini harus tegak berdasarkan konstitusi. Andaikata konstitusi dibiarkan, terabaikan, maka itu sama dengan

melakukan likuidasi terhadap

keberadaan negara itu sendiri. Pemahaman akan Sistem Ekonomi Pancasila adalah alat pendorong untuk membendung paham-paham yang bertentangan dengan sistem ekonomi kita. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang khas. Pada Pasal 33 ayat (1) disebutkan,

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan

atas asas

kekeluargaan�. Prof. Sri Edi Swasono yang merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi UI memaknai kata

“disusun� sebagai

tidak dibiarkan tersusun sendiri. Dalam pemikiran [23]

ekonomi, apa yang dikatakan disusun adalah ditata, tidak dibiarkan tertata sendiri oleh mekanisme pasar, tidak dibiarkan tertata oleh selera pasar. Yang disebut selera pasar adalah selera the have, selera dari mereka yang berpunya yang mempunyai tenaga beli. Inilah selera pasar dan selera pasar telah mempurukkan bangsa ini (bisa kita lihat krisis moneter).

Dengan selera pasar, maka daulat pasar telah menggusur daulat rakyat. Bila kita melihat perdebatan Mr. Wilopo dengan Widjojo Nitisastro (1955) maka dapat dikatakan bahwa Pasal 33 kita sesungguhnya anti-pasar. Untuk itu, bila hari ini ASEAN Economy Community yang identik dengan perdagangan bebas dimana kendali ada di Pasar (invisible hand) maka pemerintah harus turun tangan dan pemerintah mengendalikan pasar, tetapi juga Pemerintah harus berinisiatif untuk mengatur pasar pada kondisi apa pun bukan hanya pada saat ada masalah, namun setiap waktu pemerintah harus terjun langsung mengatur mekanisme pasar.

Suroto P.H. mengatakan membangun Kedaulatan Ekonomi Untuk membangun kerangka dasar dari sistem demokrasi ekonomi tersebut, maka kita harus mampu membangun imajinasi baru tentang Republik ini. Persoalan ekonomi tidaklah hanya berkutat pada analisa statistikal dan rekomendasi rinci dari kebijakan fiskal dan moneter, tapi bagaimana membangun konstruksi pembangunan secara fundamental. Indonesia harus ikut mendesain globalisasi bukan saja ikut arus globalisasi. Ratifikasi ASEAN Charter harus menjadi langkah strategis untuk menjadi The Leader of Region not The Follower. Regulasi Pemerintah pasca ASEAN Economy Community harus memperkuat dan mem-protect Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perusahan dan Pabrik-Pabrik Nasional dari gempuran spekulan nakal.

Penciptaan

lapangan kerja, peningkatan Sumber Daya Manusia,

pembagian kue-kue

ekonomi secara adil, menyejahsterakan rakyat dan penjaminan akan penghidupan yang layak harus tertuang dalam peraturan perundangundangan dan terimplementasi ke setiap sektor pemerintahan. Terutama, free trade agreement harus selaras dengan Pasal 33 bila tidak selaras maka kita bisa

Reservation, Suspension, Denunciation, Amendment, or Modification

(Vienna Convention 1969).

Penting bagi sebuah bangsa back to basic. Demokrasi Ekonomi. Mengakar dan memprovokasi kembali arah kebijakan negara pada konstitusi. Kita memang bukan Inggris yang memiliki Robert Owen dimana pemikirannya didukung oleh Lasalle dan Proudhon, atau Skotlandia yang memiliki Adam Smith dengan pendukung-pendukung fanatiknya Jean Baptis Say, F. Hayek hingga George Soros. Tetapi, kita punya Bung Hatta yang memiliki landasan [24]

yang jelas dalam sistem ekonomi, dimana titik tolak nya ada pada melindungi segenap akyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia. We have to begin!

[25]

4. English Division

Perbaikan Regulasi dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Dengan demikian, para pemimpin sepakat untuk mentransformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas.

Dengan memasuki 2015, maka Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community). MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) merupakan suatu integrasi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk memperkecil

kesenjangan

antara

negara-negara

ASEAN

dalam

hal

pertumbuhan

perekonomian. Beberapa hal menjadi fokus dari MEA di tahun 2015, salah satunya adalah MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi karena akan banyak barang dan jasa yang berasal dari negara-negara anggota Asean masuk ke Indonesia. Dengan begitu pada tahun 2015 ini kita sebagai konsumen akan sangat mudah mendapatkan produk dari Vietnam, Thailand, dan negara-negara Asean lainnya.

[26]

Bayangkan ketika anda membeli produk dari perusahaan yang berasal Vietnam dan mendapatkan barang yang dibawah standar dan kualitas yang jelek yang tidak sesuai dengan keinginan anda. Tentu anda akan merasa sangat dirugikan, namun dalam hal ini kepada siapa anda akan melapor? dari pertanyaan tersebut maka regulasi yang sangat penting untuk diperbaiki untuk menghadapi MEA adalah perlindungan kepada konsumen. Konsumen perlu mendapatkan sebuah bentuk perlindungan atas suatu produk. Beberapa kasus yang telah terjadi menunjukan bahwa terdapat prilaku eksploitasi kepada konsumen berupa menyediakan barang pada kualitas dibawah standar dengan harga yang cukup tinggi, pemalsuan, black market, dan hal-hal lain yang membuat konsumen tidak mendapatkan manfaat dari uang yang dia gunakan bahkan terdapat produk-produk dibawah standar yang dapat mencelakakan penggunanya. Hal tersebut dapat membuat perusahaan mengalami kegagalan dalam bersaing akibat dari penurunan loyalitas konsumen atas produk yang dihasilkan selain merugikan konsumen juga.

Menurut

Widijanto, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY),

Dengan

memasuki MEA, maka akan banyak beredar produk barang dan jasa yang berasal dari negara-negara ASEAN, jika kontrol terhadap produk-produk itu lemah maka konsumen Indonesia yang akan sangat dirugikan. Implementasi penegakan Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 harus maksimal direalisasikan. Perlindungan terhadap konsumen dimulai dari diadakannya pengawasan terhadap produksi barang sampai barang tersebut didistribusikan di Indonesia. Pengawasan pertama adalah saat masih dalam pabrik. Dalam hal ini adalah tugas dari Menteri Perindustrian dan jajarannya. Kedua adalah pengawasan barang-barang dari luar negeri pada saat datang ke pelabuhan ini adalah tugas dari petugas Bea dan Cukai. Pengawasan terakhir, menurutnya adalah saat barang-barang sudah masuk ke dalam pasar. Untuk hal ini merupakan tanggung jawabnya yang merupakan perwakilan dari Menteri Perdagangan.

Selanjutnya demi melindungi konsumen dalam menghadapi MEA, Direktur Jenderal (Dirjen) Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Widodo, membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu dari MEA sendiri membentuk ACCP (ASEAN Comittee on Consumer Protection) untuk menyediakan saluran atau fasilitas bagi konsumen di kawasan ASEAN untuk komplain atau klaim atas kerugian yang timbul (sehubungan dengan barang atau jasa yang dibeli atau diperoleh) secara lebih mudah, cepat, dan dengan biaya minimal. ACCP sebagai organisasi [27]

yang memiliki wewenang dalam memonitor akan menghadapi beberapa tantangan diantaranya cakupan kawasan yang menjadi tanggung jawab organisasi sangat luas. Bantuan secara teknis dan keuangan yang cukup besar sangat diperlukan dalam proses pengembangan dan pengenalan terhadap kebijakan dalam lingkup nasional yang disertai hukum dan pengaturan kelembagaan tentang perlindungan konsumen.

Dengan demikian, konsumen Indonesia harus menjadi konsumen yang cerdas, mandiri dan mencintai produk dalam negeri. Cerdas dan teliti dalam hal memilih kualitas barang yang benar-benar baik sehingga tidak mudah tertipu dengan iming-iming harga murah. Disisi pemerintah juga harus meningkatkan implementasi dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta lebih gencar mensosialisasikan adanya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan ACCP (ASEAN Comittee on Consumer Protection) kepada masyarakat.

[28]

Karya Tulis Bulan Februari 1. Core Of Board

Perlukah Pendidikan Formal Bagi Seorang Menteri Ilmu pengetahuan merupakan hal penting yang harus dimiliki manusia. Dari lahir hingga ajal menjemput, manusia dituntut untuk selalu mencari ilmu. Pendidikan merupakan salah satu wadah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pasal 31 UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945 dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Latar belakang pendidikan seseorang juga merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan pekerjaan, tidak jarang dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar dan tinggi peluang pekerjaan yang akan ia dapatkan. Namun ternyata pernyataan tersebut tidak selamanya benar.

Seperti yang kita ketahui pada tanggal 27 Oktober 2014 yang lalu, Presiden RI Jokowi telah melantik Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019. Dalam Menteri Kabinet Kerja tersebut terdapat salah seorang Menteri yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang tidak terlalu tinggi. Menteri tersebut yaitu Ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari hal tersebut timbul banyak pertanyaan di benak masyarakat dan menjadi topik perbincangan yaitu apakah pendidikan formal diperlukan oleh seorang Menteri. Harus disadari bahwa menjadi seorang Menteri bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan kredibilitas dan profesionalitas yang tinggi untuk menjadi seorang Menteri karena

[29]

notabenenya Menteri merupakan pembantu presiden yang memimpin kementerian. Di Indonesia, syarat menjadi seorang Menteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 22 ayat (2). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa untuk menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yakni : a) WNI; b) Bertakwa kepada Tuhan YME; c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; d) Sehat jasmani dan rohani; e) Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; f) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada persyaratan bahwa Menteri harus menempuh pendidikan formal. Akan tetapi, untuk bisa memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, idealnya seorang Menteri mempunyai pendidikan yang tinggi serta wawasan yang luas dan hal tersebut didapat melalui salah satunya dengan menempuh pendidikan formal.

Menurut hemat penulis, pendidikan formal memang diperlukan karena melalui pendidikan seseorang dapat memiliki pengetahuan yang luas, namun terdapat hal yang lebih penting untuk menjadi seorang Menteri yaitu orang tersebut harus mempunyai kredibilitas, profesionalitas loyalitas yang tinggi terhadap negara dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut karena, seseorang yang menempuh pendidikan formal yang tinggi tidak menjadi jaminan bahwa orang tersebut akan loyal terhadap negara dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Semakin tinggi pengetahuan dan kekuasaan seseorang maka akan semakin tinggi pula kecenderungan dan keinginan orang tersebut melakukan perbuatan curang atau tidak sesuai dengan apa yang semestinya dikerjakan. Maka dari itu, penulis sepakat dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa untuk menjadi seorang Menteri tidak perlu dicantumkan syarat bahwa orang tersebut harus menempuh pendidikan formal, karena dengan begitu maka akan membawa kesetaran dan kesempatan yang sama bagi seluruh WNI yang mempunyai impian untuk menjadi seorang Menteri.

Kesimpulannya adalah secara ideal, memang pendidikan formal diperlukan seseorang untuk menjadi Menteri, akan tetapi hal tersebut bukan faktor utama karena yang terpenting adalah kepribadian, intergritas, prfesionalitas dan loyalitas terhadap negara. Selain itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas juga bisa didapat bukan hanya dari

[30]

pendidikan formal, namun bisa saja dari pendidikan non formal atau pengalaman hidup yang dapat memberikan kita semua pembelajaran.

[31]

2. English Division

Perlukah Pendidikan Formal Bagi Seorang Menteri Pemimpin adalah seseorang yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin adalah sosok manusia yang mempunyai kemampuan atau skills untuk mengarahkan, mengatur, menggerakkan dan mengantar orang atau masyarakat yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan bersama. Atau bisa juga dikatakan bahwa pemimpin adalah individu yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya atau sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai tujuan bersama.

Lahirnya seorang pemimpin dipengaruhi oleh perkembangan peradaban manusia. Pada masa awal peradaban, sosok pemimpin dilahirkan atau dibutuhkan sebagai pelindung dari bahaya fisik. Dalam hal ini “otot� yang berupa kekuatan dan kesaktian. Makin sakti dan kuat seseorang pada zaman itu, makin besar pula peluang dia untuk menjadi pemimpin ketika itu.

Namun pada zaman modern saat ini, “otot� tidak semata – mata menjadi faktor penentu seseorang untuk bisa menjadi pemimpin. Namun faktor non fisik dari pemimpin itu pun juga jadi pertimbangan, seperti pendidikan dan kualifikasi yang diperlukan dan tidak lupa bagaimana pemimpin itu mampu menciptakan suasana nyaman bagi masyarakat yang dipimpinnya dan bagaimana sang pemimpin mampu menjaga keharmonisan serta menjaga kehormatannya sebagai seorang pemimpin.

Pemimpin dengan kepemimpinannya memegang peran yang strategis dan menentukan dalam menjalankan roda organisasi, menentukan kinerja suatu lembaga dan bahkan [32]

menentukan hidup mati atau pasang surutnya kehidupan suatu bangsa dan negara. Ia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dibuang atau diabaikan dalam kehidupan suatu organisasi atau suatu bangsa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik atau buruknya kondisi suatu organisasi, bangsa dan negara, banyak ditentukan oleh kualitas pemimpinnya dan kepemimpinan yang dijalankannya,satuan kualitas dapat di lihat dari berbagai macam aspek namun yang paling disoroti pada saat ini adalah apakah pemimpinpemimpin tersebut mempunya latar belakang pendidikan baik atau setidaknya layak untuk dilihat menjadi seorang pemimpin.

Pro kontra merebak terkait penunjukan Susi Pudjiastuti yang hanya tamatan SMP sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. terlepas dari pendidikannya yang cuma tamatan SMP. Bagi yang kontra, juga sangat banyak alasan yang dikemukakan mulai dari pendidikannya yang dianggap tidak qualified hingga hal-hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan tugas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasti ada hal-hal penting dari sosok Susi Pudjiastuti, yang sangat menyentuh sisi manajerial sang Presiden sehingga terpikat pada kemampuannya dan merasa Susi adalah sosok yang tepat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. ijazah dan pendidikan tinggi yang dimiliki belum tentu menjamin kompetensi dan menjadi garansi akan kemampuan seseorang.

Ijazah tak lebih sekadar kertas berisi keterangan pendidikan, gelar pendidikan tak lebih hanya sekadar penghias dan pemanjang nama seseorang, bila tidak disertai dengan bukti nyata terkait kemampuan dan kompetensi dalam suatu bidang atau pekerjaan. bahwa memiliki ijazah dan gelar pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan jikalau tidak diiringi dengan kemampuan/kompetensi yang seharusnya melekat pada orang yang memiliki ijazah/gelar tersebut. Sebaliknya, tidak memiliki ijazah/gelar pendidikan tinggi bukanlah akhir, karena kemampuan/kompetensi bisa didapatkan dengan berbagai cara baik melalui banyak membaca, pengalaman dan pelatihan yang terus menerus dilakukan dengan ulet dan penuh semangat. Namun bukan berarti upaya untuk mendapatkan ijazah/gelar pendidikan tinggi hingga ke tingkat yang paling tinggi tidaklah perlu atau tidak berguna, asalkan diraih dengan proses yang jujur dan berkualitas. Hal ini tentu saja tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan kemampuan/kompetensi. Dengan demikian, juga akan terjadi peningkatan kinerja, produktivitas dan juga prestasi. Manfaat dan kontribusi yang diberikan pun akan semakin banyak dan semakin tinggi dibandingkan sebelumnya.

[33]

Tidak apalah kualifikasi diatas yang tadinya di anggap penting untuk menjadi pemimpin dikesampingkan oleh suatu kualitas lain sehingga menjadi penting untuk keberhasilan apapun. karena hal yang terburuk kadang bisa jadi yang terbaik, dan yang terbaik dapat di ambil bukan hanya dari tumpukan buku atau tulisan yang digaris bawahi tapi yang terbaik di ambil dari kepercayaan di tengah-tengah perubahan dan ketidakpastian, kepercayaan menjadi landasan bagi kukuhnya kepemimpinan. Pemimpin yang mampu membangun kepercayaan akan lebih mudah mengarahkan para pengikutnya tanpa resistensi yang berarti. Tingkat kepercayaan yang tinggi juga berkorelasi positif dengan keterlibatan pribadi, komitmen, dan keberhasilan dalam sebuah organ yang di pimpin nya. Dalam masyarakat yang selalu berubah ini, produk yang paling kuat dan abadi tidak hanya lagi di bangun oleh kontruksi-kontruksi didik mendidik yang kaku, tetapi dibangun modal humanis manusia seperti keuletan,ketekunan, dan kemuan untuk menjadi lebih besar dari apapun yang ada di depannya.

[34]

3. Argon Khadrani Ardianto

Perlukah Pendidikan Formal Bagi Seorang Menteri Berbicara mengenai pendidikan (ilmu) memang menjadi keharusan atau wajib bagi Warga Negara Indonesia yang pastinya akan berpengaruh besar untuk dunia ini entah itu pendidikan informal (dalam hal ini pengetahuan umum) dan pendidikan formal, karena perubahan-perubahan dunia ini dan segala isinya berdasarkan ilmu yang didapat dan mampu termanfaatkan dengan baik oleh para Ilmuwan dulu yang juga bisa dipelajari dan kita manfaatkan di jaman modern ini.

Adanya pertimbangan tersebut bisa menjadi dasar dalam perspektif kita, bahwa memang benar pentingnya ilmu untuk kita semua dalam segala hal maupun untuk segala profesi yang kita jalani termasuk pula untuk para Menteri di Indonesia yang menjadi landasan dalam berbagai pembuatan kebijakan, supaya dalam kebijakan tersebut akan sesuai dengan sasaran atau tujuan apa yang memang kita semua inginkan tanpa adanya intervensi dari pihak lain dan tidak menimbulkan permasalahan nantinya, karena para Menteri akan menjadi seseorang yang selalu dipandang dan jadi pusat perhatian dalam kinerjanya bahkan dalam urusan pribadinya juga tingkat pendidikan yang pernah mereka tempuh, maka dari itu sangat penting ketika para Menteri menempuh pendidikan formal yang tinggi seperti halnya strata 1, 2, maupun 3 karena tanpa adanya hal tersebut maka kepercayaan masyarakat pada Menteri

[35]

yang tidak menempuh pendidikan yang tinggi akan hilang karena anggapan mereka kebanyakan pemimpin harus memiliki ilmu yang lebih dari rakyatnya.

Bahkan dari beberapa sumber yang didapat bahwa manfaat dan Fungsi pendidikan formal dalam hal ini belajar di sekolah maupun di Perguruan Tinggi, yaitu: 1. Melatih Kemampuan Kemampuan Akademis Anak (Biar Pintar); 2. Menggembleng dan Memperkuat Mental, Fisik dan Disiplin; 3. Memperkenalkan Tanggung Jawab; 4. Membangun Jiwa Sosial dan Jaringan Pertemanan; 5. Sebagai Identitas Diri; 6. Sarana Mengembangkan Diri dan Berkreativitas.2 Dari beberapa hal yang sudah dibahas dapat dikerucutkan bahwa memang sangat penting pendidikan formal dalam hal ini untuk para Menteri di Negeri ini sebagai dasar jalan perspektif mereka untuk mendapat kepercayaan diri mereka dalam bertugas maupun kepercayaan dari masyarakat mengenai hasil tugas mereka.

2

Lihatt “http://www.organisasi.org/1970/01/kegunaan-manfaat-fungsi-sekolah-dan-kuliah-pendidikan-formaldi-indonesia.html�

[36]

Karya Tulis Bulan Maret 1. Media Division

Kontroversi Cicak vs Buaya Jilid 3 Terlepas dari proses hukum yang sedang berlangsung, perseteruan terbaru antara KPK dan Polri berawal dari penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi.

Sejak

menetapkan

Komjen

Budi

Gunawan

sebagai

tersangka,

Komisi

Pemberantasan Korupsi menuai badai politik. PDI-P yang secara keras kepala menempatkan Gunawan sebagai orang nomor satu di Trunojoyo, bergabung dengan Mabes Polri untuk menyerang KPK. Dari sembilan nama yang diajukan, Presiden Joko Widodo memilih Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai calon kepala kepolisian RI yang baru untuk menggantikan Komjen Sutarman. Dugaan menguat bahwa pilihan tersebut dibuat atas desakan Partai PDI-P dan ketua umumnya Megawati Sukarnoputri. Gunawan dulu dikenal dekat dengan Istana Negara saat Megawati menjadi Presiden.Tiga hari kemudian, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Karena penetapan yang dikeluarkan oleh KPK terhadap Budi Gunawan, Markas Besar Kepolisian mengajukan gugatan. Gugatan tersebut dilayangkan oleh divisi hukum Polri [37]

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Budi Gunawan, Egi Sudjana, melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung lantaran dinilai menyalahi prosedur saat menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Surat penetapan KPK dikatakan cuma ditandatangani oleh empat pemimpin, dari yang seharusnya lima. Sidang gugatan terhadap penetapan KPK terhadap Budi Gunawan dipimpin oleh hakim

tunggal. Dalam waktu

berdekatan, Wakil Ketua KPK juga ditangkap oleh polisi. Proses penangkapan Wakil Ketua KPK dihadapan anaknya tersebut menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, terutama masyarakat yang mendukung KPK. Predsiden Joko Widodo membentuk tim tujuh untuk mengurai kericuhan antara Polri dan KPK. Tim tersebut beranggotakan antara lain bekas Wakapolri, Oegroseno, Jimly Asshidique, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Ma’arif, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas.

Sidang praperadilan yang berlangsung selama empat jam ini ditutup dengan putusan Hakim Ketua yang memberikan waktu dua hari masa sidang. Waktu tersebut digunakan untuk kedua belah pihak baik KPK maupun BG membuktikan dalil mereka. Hingga akhirnya putusannya memenangkan BG, KPK dinyatakan tidak sah menentapkan BG sebagai tersangka.

Menurut banyak pakar hukum, baik dosen hukum dan lainnya, putusan peradilan ini dapat menimbulkan banyak dampak, salah satunya adalah dikhawatirkan akan ada tersangka KPK yang ikut mengajukan gugatan praperadilan terhadap putusan KPK yang menetapkan mereka menjadi tersangka karena kasus ini.

Padahal kita tahu bahwa untuk substansi dari praperadilan itu sendiri yang terdapat di dalam Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa : “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.�

[38]

Jadi, secara substansi hasil dari keputusan praperadilan BG yang menyatakan KPK dinyatakan tidak sah menentapkan BG sebagai tersangka sudah keliru menurut Pasal 77 KUHAP, hukum di negeri ini sudah tumpul keatas tapi tajam kebawah. Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi karena negara kita merupakan negara hukum, sudah sewajarnya bahwa Hakim yang memutuskan perkara ini mengetahui substansi dari Pasal 77 KUHAP dan hati nurani rakyat.

Semoga di dalam kasus kontroversi cicak vs buaya ini segera mendapatkan titik terang karena hal ini sudah menunjukkan rusaknya hukum di negara Indonesia serta meresahkan masyarakat karena mereka yang seharusnya menjadi panutan akan tetapi malah bertindak seperti itu. Fiat Justitia Ruat Caelum (hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)!

[39]

2. Funding Division

Kontroversi Cicak vs Buaya Jilid 3 Kontroversi antara buaya dan cicak maksud nya adalah kontroversi yang terjadi antara POLRI VS KPK. Antara KPK dan Polri sebenarnya punya fungsi yang sama sebagai penegak hukum, tapi KPK lebih fokus ke bidang korupsi. Namun yang disayangkan adalah tidak sejalan nya lembaga ini, padahal KPK itu diisi oleh orang-orang dari Kepolisian dan Kejaksaan juga. Menanggapi permasalahan yang terjadi mengenai KPK Vs POLRI terdapat banyak opini publik mengenai kedua lembaga ini, pro dan kontra terjadi. Ketidakjelasan dalam penyelesaian kasus ini juga mengakibatkan beberapa opini publik yang beraneka ragam.

Opini negatif banyak muncul terhadap POLRI karena POLRI terkesan menutupnutupi dan tidak transparan dalam mengusut kasus yang terjadi, terdapat penutupan informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Hal ini mengakibatkan opini publik yang beragam.

Publik melihat ketidak wajaran cara penanganan kedua kasus, yang melibatkan POLRI dan KPK. Hal ini tampak dari aksi kilat penahanan, sampai tuduhan yg berubah-ubah, hal ini juga menimbulkan publik berpendapat adanya sebuah permasalahan dan ketakutan dari POLRI. Apalagi sebelumnya POLRI sudah mendeklarasikan perang antara buaya dan cicak. Ini semakin memperkuat dugaan bagi publik terdapat sesuatu dibalik permasalahan yang terjadi.

[40]

Padahal publik hanya berharap penyidik kepolisian mau mengungkapkan secara transparan, apa yang terjadi dengan hasil penyelidikan & penyidikan terhadap Bibit Samad Rianto (Bibit) dan Chandra M Hamzah (Chandra) setelah keduanya dinonaktifkan dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh POLRI. Opini publik sudah terbentuk, sebenarnya ini merupakan sesuatu yang tidak perlu terjadi apabila POLRI mau mengungkapkan secara transparan permasalahan yang terjadi. Cukup garis besarnya saja apa yang terjadi dalam kasus Bibit dan Hamzah akan mengurangi opini tidak jelas yang beredar di masyarakat.

Simpati publik pun datang kepada Bibit Samad Rianto (Bibit) dan Chandra M Hamzah (Chandra) yang terkesan menjadi korban dalam kasus ini, banyak publik yang mendukung mereka. Banyak pula publik yang beranggapan bahwa mereka tidak bersalah.

Opini publik yang paling hangat untuk diperbincangkan adalah terdapat upaya-upaya dalam pelemahan KPK. Hal ini bukanlah tidak ditunjang fakta-fakta yang ada, berikut ini adalah berbagai upaya yang dilakukan dalam pelemahan KPK. Selain itu, terdapat berbagai “tigabelas jurus� lain yang pernah terjadi untuk melumpuhkan KPK, diantaranya: 1. Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi 2. Proses Seleksi Pimpinan KPK 3. Ancaman Bom 4. Ide Pembubaran KPK. 5. Penolakan Pengajuan Anggaran KPK 6. Serangan Legislasi (legislation attack) 7. Pengkerdilan kewenangan Penyadapan 8. Menghilangkan/mengaburkan kewenangan Penuntutan KPK 9. Penarikan personal Penyidik dan Auditor 10. Membekukan fungsi penyidikan dan penuntutan KPK

[41]

11. Rencana Audit BPKP terhadap KPK 12. Ancaman terhadap investigasi kasus Century 13. Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap dua pimpinan KPK Namun tentu sangat diharapkan kontroversi antara buaya vs cicak ini dapat segera terselelesaikan karena 2 organ penting dalam negara yaitu KPK dan POLRI adalah sebagai pelindung masyarakat. Sehingga proses hukum yang menjunjung keadilan harus cepat ditegakkan.

[42]

Karya Tulis Bulan April 1. Internal Division

Tepatkah Langkah Gubernur DKI Jakarta dalam Memberantas Dana Siluman APBD Polemik antara Ahok dan DPRD DKI terkait APBD DKI 2015 dan “anggaran dana siluman� makin memanas. Mereka saling tuding dan serang. Kemudian publik meresponnya melalui gerakan #SaveAhok. Sayangnya, tujuan dan kegiatan gerakan tersebut malah jauh dari substansi masalah. Bahkan ada yang melebarkan sampai ke ranah SARA. Penggunaan hak angket yang berawal dari kebuntuan komunikasi eksekutif-legislatif dalam penyusunan APBD ini sebenarnya hanya persoalan ketatanegaraan biasa. Hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak interpelasi adalah hak-hak yang memang menjadi kewenangan DPRD. Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan APBD merupakan kewajiban, karena itu merupakan tugas DPRD yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Urusan internal ketatanegaraan yang menurut saya biasa saja ini bisa sampai melibatkan kegaduhan publik akibat opini-opini sesat yang berkembang di media. Sehingga di media sosial muncul meme-meme yang gak nyambung dengan inti masalahnya. Oleh karena itu, agar jernih meilhat persoalan ini, mari kita belajar dulu bagaimana proses penerbitan APBD sampai disetujui dan disahkan Mendagri, yang dijelaskan oleh Bapak Ir.

[43]

Triwisaksana, MSc. Beliau Waka DPRD DKI Jakarta, dari Fraksi PKS. Kemudian kita bedah bersama-sama apa sebenarnya substansi atas polemik tersebut Masalah Pertama: Gubernur Ahok jelas terbukti mengajukan draft APBD yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD ke Mendagri. Ini jelas melanggar prosedur (hukum formil). Kalau Ahok jujur maka seharusnya ia memasukkan APBD dengan taat asas dan taat hukum.

Masalah Kedua: Gubernur Ahok telah memaksakan diri menggunakan e-Budgeting, padahal ada PP dan Permedagri tentang tata cara pengajuan APBD. Masalahnya adalah tidak adanya paraf dari Ketua DPRD sebagai tanda adanya persetujuan bersama.

Jadi, dua hal itulah substansi permasalahannya. Mungkin maunya Ahok bersih-bersih, tapi dengan cara kotor, menabrak aturan. Apakah itu namanya bukan paradoks dan memperkosa hukum?

Dasar hukum untuk menyatakan bahwa itu kesalahan prosedural ada dalam UU No 23/2014, PP No 58/2005, dan Permendagri No 13/2006. Pada intinya menyatakan bahwa pembahasan APBD diwajibkan adanya persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Persetujuan bersama ini tidak otomatis APBD menjadi sah, karena pihak yang mengesahkan APBD adalah Mendagri. Kesalahan Ahok adalah menyerahkan draft APBD 2015 ke Kemendagri tanpa ada paraf dari Ketua DPRD selaku pimpinan Pangar DPRD. Pada pasal 312 ayat 1 UU 23/2014 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama. Artinya tindakan persetujuan bersama adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan baik oleh kepala daerah dan DPRD. Pelanggaran atas kewajiban ini dikenakan sanksi Pasal 312 ayat 2, berupa sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan. Suatu perbuatan bisa dianggap salah, bila ada ancaman hukuman berupa sanksi yang dijatuhkan. Itu artinya, Ahok tidak akan menerima gaji dan tunjangan selama 6 bulan ke depan karena pelanggaran administratif.

[44]

Yang menentukan bersalah atau tidaknya Ahok adalah putusan Mahkamah Agung (MA). Bisa jadi Ahok kuatir kalau putusan MA tersebut dijadikan landasan usulan pemberhentiannya sebagai kepala daerah ke Presiden.

Bila akhir dari perseteruan ini adalah tidak adanya titik temu persetujuan bersama, apa solusinya?

UU telah mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi ketegangan antara kepala daerah dan DPRD yang tidak tercapai persetujuan dalam penyusunan APBD, yaitu segala pembiayaan menggunakan APBD tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan melalui Perkada. Perkada tidak membutuhkan persetujuan DPRD, hanya membutuhkan pengesahan dari Mendagri.

Ahok dapat menerbitkan Perkada untuk menggunakan APBD tahun 2014 sebagai rencana pembiayaan. Dengan begitu, bisa menyelamatkan nasib para PNS yang terancam tidak mendapatkan gaji bulanan, ASAL anggarannya masih ada dalam Perkada yang menggunakan APBD 2014. Namun demikian, sanksi administratif pada Ahok tetap dijalankan.

Ada pengamat yang mengatakan bahwa Ahok mengawali polemik ini bukan tanpa alasan, karena ada latar belakangnya, yaitu ditemukan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh DPRD dalam proses pembahasan. Dimana DPRD melakukan pembahasan secara terperinci sampai satuan tiga. Proses ini bertambah runyam ketika anggota DPRD memberi usulan mata anggaran tertentu dan nilai anggaran pada beberapa jenis kegiatan. Diantaranya honor bagi guru honorer dan anggaran pembangunan yang berujung pada pemotongan anggaran sebesar 10-15%. Pemotongan anggaran tersebut kemudian dipindahkan pada mata anggaran pengadaan UPS yang oleh Ahok disebut “anggaran siluman�. Namun, indikasi ini dibantah oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman, bahwa untuk APBD 2015 tidak ada, justru clean. Di APBD 2015 yang disetujui DPRD tidak ada pengadaan UPS ataupun titipan lain. [Merdeka, 27/2/2015].

Pengadaan UPS itu adanya pada APBD 2014, dan sudah berjalan. Kalau Ahok mengaku sudah mengetahui dari dulu, mengapa baru mempermasalahkan sekarang? Kalau Ahok mau mempermasalahkan anggaran siluman, ya permasalahkan saja APBD Tahun 2014, bukan APBD 2015. Ahok menuding sana-sini tanpa ada landasan yang kuat adalah bukti [45]

bahwa dirinya sedang panik oleh hak angket itu. [Merdeka, 27/2/2015]. Apalagi, belakangan diketahui bahwa pengusul pengadaan UPS itu justru datang dari anak buah Ahok sendiri [TribunNews], lantas mengapa sibuk menuding DPRD bukannya evaluasi diri?

Justru tindakan mendiamkan kejahatan pada APBD tahun 2014 itu berpotensi melanggar UU KUHP pasal 164, bahwa barang siapa mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan kejahatan bersadarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Memang kelihatannya menjadi masalah atas tindakan anggota DPRD yang memberi usulan mata anggaran hingga satuan tiga. Namun demikian, tidak ada ketentuan sanksi hukuman apapun atas perbuatan yang dilakukan oleh DPRD. Namanya juga usulan dan pembahasan, bukan ranah persetujuan.

Kalau publik memiliki nalar yang sehat, seharusnya mendukung angket DPRD, yaitu kenapa APBD DKI 2015 dibajak Ahok sendirian padahal sudah dibahas di DPRD. Padahal saat itu Ahok mengucapkan terimakasih saat APBD disahkan. [Kompas, 27/1/2015].

Angket itu adalah hak penyelidikan atas dugaan pelanggaran atas kebijakan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan..

Negeri ini benar-benar sudah darurat rusak nalarnya. APBD versi Ahok yang ditolak Mendagri karena tidak taat asas dan hukum, tapi malah sibuk ke KPK. Bukannya diperbaiki?

Sekali lagi, ini hanya masalah internal komunikasi yang bisa mereka selesaikan bersama tanpa harus di-ekspos ke publik. Jangan mudah terkecoh opini oleh mulut besar Ahok, yang nyatanya tindakannya adalah inkonstitusional. Perbedaan pandangan dalam proses penyusunan APBD itu adalah hal yang biasa terjadi dimana-mana. Yang jelas hasil akhir pembahasan dan persetujuan APBD jangan sampai mencederai publik sebagai pembayar pajak.

[46]

2. External Division

Tepatkah Langkah Gubernur DKI Jakarta dalam Memberantas Dana Siluman APBD Kisruh APBD DKI masih berlarut hingga saat ini. DPRD DKI dan Pemprov DKI saling tuding terkait munculnya anggaran siluman yang angkanya lebih dari Rp 12 triliun.

Bila dilihat dari sejarahnya, isu anggaran siluman ini awalnya muncul dari mulut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada pertengahan Januari 2014 lalu. Namun saat itu pria yang akrab disapa Ahok itu hanya mengungkapkan bila dana siluman yang ia temukan hanya berkisar di angka Rp 8.8 triliun. Ahok bahkan mengaku menuliskan kalimat kasar dalam susunan RAPBD yang diajukan oleh anggota dewan.Gubernur DKI Jakarta, Selang berapa lama kemudian, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mengadakan konferensi pers di Kebon Sirih untuk menjawab tudingnan Ahok. Anggota dewan justru menuding bila Pemprov DKI mencoba sogok DPRD DKI sebesar Rp 12 triliun.

Setelah anggota dewan berkicau ada dana siluman sebesar Rp 12 triliun, Ahok pun ikutikutan. Dana siluman sebesar Rp 8 triliun itu seolah dilupakan begitu saja oleh Ahok. Sejak saat itu, Ahok mengambil alih isu dana siluman tersebut.

Melalui media massa, mantan Bupati Belitung Timur itu sukses mengubah dana Rp12,1 triliun menjadi dana siluman yang diajukan DPRD dalam APBD 2015. Selang satu bulan berlalu, pernyataan Ahok mulai membuat gerah anggota dewan di Kebon Sirih. Dana siluman versi legislatif dan eksekutif ternyata jauh berbeda. Selama ini, Ahok kerap [47]

menyampaikan pernyaatan bila dana siluman itu diselipkan oleh DPRD melalui sejumlah program pengadaan. Diantaranya pengadaan unniterruptible power system (UPS), pengadaan buku dan sejenisnya.

Tudingan Ahok ini dijawab oleh anggota dewan. Melalui Ketua Panitia Hak Pansus Ongen Sangadji diketahui bila eksekutif justru mencoba memberi suap kepada DPRD melalui pengadaan alat berat, pembelian alat kesehatan, pembelian alat pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi dan yang paling mengejutkan adalah untuk membiayai pembebasan tanah disejumlah suku dinas (sudin) di SKPD. Basuki Tjahaja Purnama telah melaporkan ke KPK terkait adanya dana siluman Rp 12 triliun lebih di RAPBN DKI tahun 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama benar bahwa ada penyusupan "dana siluman" dalam APBD DKI Jakarta, Basuki tak bisa dijatuhkan oleh DPRD DKI yang saat ini menggulirkan hak angket, penyelidikan. Atas dasar itu, Jusuf Kalla juga mendukung langkah Gubernur DKI yang membawa laporan dan dokumen dugaan dana siluman dalam APBD DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Gubernur Basuki juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut menginvestigasi dugaan anggaran siluman dalam APBD DKI Jakarta tahun 2014. Ia menengarai, kemunculan dana tidak jelas itu tak hanya berasal dari oknum di DPRD DKI Jakarta, tetapi juga jajaran di bawahnya.

Menurut Basuki, anggaran tidak jelas untuk UPS pada APBD DKI Jakarta 2014 kembali muncul dalam Rancangan APBD 2015 dengan nilai mencapai Rp 12,1 triliun. Di antara berbagai anggaran tak jelas itu, pengadaan UPS paling mencolok karena memakan biaya cukup besar. Indikasi korupsi pada pengadaan UPS tahun 2014 telah tercium oleh KPK. Berdasarkan data yang Basuki miliki, ada modus yang sama dalam pengadaan UPS, yakni tender senilai Rp 6 miliar, tetapi pagunya Rp 5,8 miliar. "Saya memperkirakan pihak yang memasok alat ini satu orang, hanya dia menggunakan nama perusahaan yang berbedabeda," ujarnya.

Selain membidik oknum di DPRD, Basuki juga membidik jajaran di bawahnya, salah satunya dinas pendidikan. Menurut dia, masih ada orang-orang di kalangan suku dinas pendidikan yang nakal. Sehingga langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta dalam memberantas dana siluman APBD dapat dibenarkan untuk dilaporkan ke KPK.

[48]

3. Febri Sianipar

Tepatkah Langkah Gubernur DKI Jakarta dalam Memberantas Dana Siluman APBD APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun. APBD terdiri atas: anggaran pendapatan (pendapatan asli daerah, bagian dana perimbangan, dan hibah atau dana darurat), anggaran belanja, dan pembiayaan.

APBD digunakan dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan di daerahdaerah, kucuran dana untuk APBD sendiri berasal dari APBN. APBD setiap daerah berbedabeda sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. APBD DKI Jakarta merupakan APBD terbesar di Indonesia. DKI Jakarta sebagai ibukota negara memerlukan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur. APBD DKI Jakarta 2015 yang telah disahkan dalam rapat sidang paripurna sebesar Rp 73,08 triliun. Besaran APBD DKI Jakarta meningkat 0, 24 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.

Pemerintah DKI Jakarta telah memiliki beberapa program dalam penggunaan APBD yaitu peningkatan fasilitas RSUD, pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), pengembangan

[49]

sistem transportasi terpadu, penataan kampung kumuh, program penanganan banjir, dll.

Gubernur DKI telah melakukan transparansi pendapatan daerah melalui e-budgeting. Dengan e-budgeting masyarakat DKI Jakarta akan tahu besarnya jumlah pendapatan daerah yang diterima.

Dalam APBD DKI Jakarta untuk tahun 2015 yang telah disahkan atas persetujuan DPRD, Gubernur DKI Jakarta menemukan adanya anggaran siluman yang berasal dari usulan proyek oleh DPRD. Anggaran pengadaan proyek tersebut pengadaan perangkat suplay daya listrik (uninterruptible power supply/UPS). Harga per UPS yang dianggarkan oleh DPRD per unitnya sebesar Rp 5,8 miliar. Total untuk anggaran pengadaan UPS sebesar Rp 12,1 triliun.

Anggaran pengadaan UPS ditujukan kepada sekolah-sekolah.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama yang mencurigai adanya mark up (penggelembungan) pengadaan proyek UPS dalam APBD untuk tahun 2015 kemudian mencoret anggaran-anggaran siluman tersebut. APBD DKI Jakarta yang telah bersih dari anggaran-anggaran siluman kemudian diganti oleh APBD yang dibuat sendiri oleh Gubernur DKI Jakarta tanpa persetujuan DPRD. Gubernur DKI Jakarta mencurigai permainan anggaran yang dilakukan oleh DPRD. Berdasarkan harga pasaran UPS dengan kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) yang digunakan di kantor per unitnya seharga Rp 163 juta.

Media-media seperti Tempo, Kompas, Detik menjadikan headline terkait harga UPS yang dinilai tidak masuk akal dalam anggaran APBD DKI Jakarta. CNN Indonesia tidak hanya melakukan penelusuran mengenai harga UPS tetapi juga menelusuri perusahaanperusahaan pemenang tender pengadaan UPS yang ada dalam APBD DKI Jakarta. Dari semua penelusuran terhadap perusahaan itu diketahui bahwa perusahaan-perusahaan itu fiktif, misalnya tempat fotokopi yang dicantumkan sebagai pemenang tender pengadaan UPS. Beberapa sekolah di DKI Jakarta juga memberikan keterangan tidak pernah meminta UPS seperti yang dianggarkan dalam APBD. Mengacu pada data yang dimiliki Ahok, pemenang tender pengadaan UPS di SMKN 13 adalah PT Hamparan Anugerah Sentosa dengan nilai tender Rp 5, 831 miliar.

Indonesia Budget Center menemukan fakta adanya usulan proyek oleh DPRD saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta tahun 2014. "Sebanyak 4.399 kegiatan bernilai Rp 10,64 triliun merupakan program kegiatan usulan baru yang muncul saat pembahasan dengan DPRD�. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun [50]

2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai fungsinya, keberadaan DPRD dalam anggaran hanya bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan. "Tidak ada kata DPRD boleh mengajukan anggaran". Permainan angaran dengan pihak ketiga sudah dilakukan sejak penganggaran dalam tahap pembahasan DPRD. Bancakan anggaran pada APBD tidak hanya terjadi di APBD DKI Jakarta untuk tahun 2015 tetapi sudah semakin masif dan terstruktur pada pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya.

Bancakan anggaran paling masif dilakukan pada masa pemerintahan Fauzi Bowo, gelagat kecurigaan permainan anggaran juga sudah tercium di era Joko Widodo namun karena belum diterapkannya sistem e-budgeting, pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan adanya penyimpangan anggaran dalam pembahasan APBD. Dengan ebudgeting pemerintah DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama tidak hanya meminimalisir bancakan anggaran tetapi menetralisir bancakan anggaran. Gubernur DKI Jakarta telah melakukan langkah yang tepat untuk menyelamatkan uang negara dari perampok-perampok uang rakyat dengan meneliti sedemikian rupa terhadap anggaran-anggaran proyek pengadaan yang diajukan oleh DPRD dengan menerapkan sistem e-budgeting dan melaporkan adanya potensi korupsi yang akan berulang-ulang dalam pengadaan proyek oleh DPRD DKI Jakarta dalam APBD ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

[51]

Karya Tulis Bulan Mei 1. Law Division

Problematika Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Gembong Narkotika Dilihat Dari Prespektif Hukum Acara Pidana Dan HAM Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam peraturan yang ada, NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) tidak dapat digunakan secara ilegal untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum nasional cukup jelas mengatur bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat digunakan secara legal dalam hal pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah [52]

Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “Pengguna” dan atau “Pengedar”.

Menurut penulis, sanksi pidana mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.

Terdapat dua undang- undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (disingkat UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika). Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat 2. Dalam putusan Makamah Konstitusi dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

Menurut pendapat penulis, penjatuhan hukuman pidana mati bagi gembong narkotika dalam prespektif hukum acara pidana telah diatur jelas dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan ICCPR. Dalam membaca dan menafsirkan UUD 1945 tidak bisa sepotong-potong, “hak setiap orang untuk hidup” sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, [53]

hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Sedangkan menurut pendapat penulis, penjatuhan hukuman pidana mati bagi gembong narkotika dalam prespektif hak asasi manusia adalah kendati Indonesia mengkategorikan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa, namun Indonesia diharapkan menghapus ketentuan pidana mati dalam perkara narkotika. Menurut Cornelis dalam konferensi pers mati tapi penjara seumur hidup yang mengatakan menganjurkan pemerintah Indonesia untuk mereview kembali peraturan yang ada sehingga narkotika tidak dijatuhi hukuman mati tapi penjara seumur hidup. Kejahatan narkotika tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius maka tidak bisa dilaksanakan hukuman mati meskipun begitu penulis mengakui pemerintah Indonesia punya pandangan yang berbeda tentang narkotika yang dianggap kejahatan serius dan masalah serius.

Anggota Komite HAM PBB lainnya yakni, Victor Rodriguez menilai, kejahatan yang tergolong serius bukanlah narkotika melainkan terorisme dan pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematis oleh negara terhadap warganya. Artinya, penjatuhan hukuman mati dalam perkara narkotika tidak memberikan efek jera. Menurut Victor dengan hukuman mati narkotika masih terus berada, tidak memberikan efek jera bagi pengedar lainnya.

[54]

2. English Division

Problematika Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Gembong Narkotika Dilihat Dari Prespektif Hukum Acara Pidana Dan HAM Mungkin bagi sebagaian orang, eksekusi mati ini terlalu sadis dan melangar hak asasi manusia. tapi, coba kita renungkan, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dan gembong narkotika lainnya yang telah berhasil meracuni bibit masadepan indonesia dengan barang hina yang kita tahu bernama narkoba.

Saat orang tua mereka berharap dan berdoa agar anak mereka kelak menjadi orang yang sukses dan berguna baik bagi agama maupun nusa dan bangsa, berharap anak mereka kelak jadi orang yang bisa membanggakan orang tua, tapi itu semua hanya tinggal mimpi. anak mereka yang di sayang di racuni oleh kedua orang itu dengan narkoba. bayangkan jika anak itu anak anda.

Seperti yang kita tahu, saat ini negara kita darurat narkoba. bahkan, menurut riset di perkirakan setiap hari ada setidaknya 45 orang mati setiap harinya karena narkoba. jika pengedar tidak di hukum, pasti akan lebih banyak orang yang akan mati karena narkoba setiap harinya. Namun sayang, ketegasan Indonesia yang menurut saya patut di acungi jempol ini tidak di respons baik oleh sebagian pihak. dengan mengatasnamakan Hak Asasi Manusia, mereka dengan seenaknya coba mengintervensi.

[55]

Hal yang menurut saya sangat memalukan. dimana kata mereka ingin memberantas narkoba, malah coba melindungi pengedar. ancaman datang dari berbagai penjuru, mulai dari pejabat Auatralia Julie Bishop dan Perdana Menteri (PM) Australia Tonny Abbott melakukan intervensi. Bahkan Bishop sampai coba memanaskan urat pemerintah Indonesia dengan mengancam akan memboikot rakyatnya untuk mengunjungi indonesia, mereka mungkin lupa jika bulu kuduk Australia serasa berdiri saat pemerintah kita mengancam akan membiarkan imigran gelap karena australia ketahuan memata-matai pejabat tinggi kita.

Saat terpaan dari pemerintah Australia belum reda, intervensi juga datang dari sekjen PBB, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menyurati Indonesia dan menelepon Menlu Indonesia untuk menghentikan eksekusi mati gembong narkotika. padahal menurut artikel yang saya baca, penjatuhan hukuman mati di indonesia adalah berdasarkan ketaatan indonesia pada pasal yang di cetuskan dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika tahun 1998.

Konvensi itu intinya bagi negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan pidana narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan yang dimaksud. perlu di ingat kalo indonesia sekarang sedang darurat markoba. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia� (pengalan pembukaan UUD 1945) saya mengambil pengalan ini karena hukum indonesia sudah sejalan dengan UUD. rakyat harus di lindungi dari narkoba. jika generasi muda kita menggunakan narkoba, tidak akan ada kesejahteraan umum, tidak ada orang cerdas dengan narkoba karena narkoba merusak otak. Dan yang terakhir, dengan memberantas narkoba indonesia ikut menjaga ketertiban dunia. tapi mengapa kita seolah-olah menutup mata permasalahan ini hanya dengan intervensi dari segelintir orang yang megatas namakan “Hak Asasi Manusia�.

Penerapan hukuman mati telah ada di dalam sistem hukum nasional untuk kejahatan tertentu, yang kiranya berdampak pada masa depan bangsa dan ketertiban umum. Penerapan hukuman mati memang telah ada dalam Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2010 tentang pelaksanaa pidana mati. Namun penerapan tersebut harus dijalankan secara konsisten dan [56]

dijatuhkan pada terdakwa yang benar-benar menjadi aktor utama kasus yang berdampak pada masa depan bangsa.

Persoalan penjatuhan hukuman mati jangan sampai dijadikan sebuah shock therapy saja, apalagi demi pembentukan sebuah citra politik. Artinya penerapan penjatuhan pidana mati ini benar-benar menyentuh pada aspek hukum yang ingin dicapai dengan maksud dan tujuan dari undang-undang yang telah berlaku.

Kalau dia sudah membunuh seseorang, dia sudah mengedarkan narkotika, dan itu berakibat yang lebih banyak kepada orang lain, apakah dia layak di dalam negara yang sesuai dengan Pancasila? Jadi, batasan itu tetap, walaupun di sini hak untuk tidak disiksa dan sebagainya. Tapi, hak ini bisa dibatasi kalau itu (diatur) dalam undang-undang.

Padahal sebagian kalangan yang menyatakan menolak hukuman mati telah mengutip dan menafsirkan Pasal 28I UUD 1945 secara terpenggal-penggal. Dalam mengutip Pasal 28I UUD 1945, kelompok tersebut hanya berkutat pada ayat (1). Ayat tersebut masih terkait erat dengan ayat selanjutnya yakni ayat (5). Hal demikian dikenal sebagai penafsiran sistematis terhadap UU. Misalnya Pasal 28I ayat (1), hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, bergama, hak untuk tidak diperbudak, hak-hak ini tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Tapi, kemudian di sini dalam Pasal 28I ayat (5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ia tidak melihat adanya pertentangan antara Pasal 28I dan Pasal 28J UUD 1945. Pasal 28J menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di sinikan berarti haknya itu bukan haknya orang yang dihukum mati saja, tapi haknya orang lain yang juga takut hal itu akan terjadi kembali.

[57]

Karya Tulis Bulan April

1. Internal Division

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Bisnis Online di Indonesia Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara para pelaku bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan para pelaku bisnis melakukan hubungan hubungan bisnis melalui internet baik itu kegiatan penawaran maupun pembelian. Ruang lingkup e-commerce meliputi 3 sisi yakni :3 1. Business to Business (B2B) Merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas e-commerce dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri. Karakteristik yang umum dalam lingkup B2B adalah

a. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran

3

Abdul Halim Barkatullah, Bisnis E-Commerce (studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 18.

[58]

informasi berlangsung diantara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan; b. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala format data yang telah telah disepakati. Jadi service yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula; c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partners mereka lainnya untuk mengirimkan data;

2. Business to Consumer (B2C) Business to Consumer dalam e-commerce merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu contohnya “internet mall�. Konsumen pada lingkup ini merupakan konsumen akhir yang merupakan pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Permasalahan perlindungan konsumen terdapat dalam lingkup ini, karena produk yang diperjualbelikan adalah produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk dikonsumsi. Perkembangan lingkup B2C ini membawa keuntungan tidak saja pada pelaku usaha namun juga kepada pihak konsumen. Karakteristik dari lingkup B2C ini adalah: a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum pula; Universitas Sumatera Utara b. Service yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang; c. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan konsumen;

3. Consumer to Consumer (C2C) Consumer to Consumer merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memnuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, lingkup C2C ini bersifat lebih mengkhusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanan. Selain itu customer juga dapat membentuk komunitas pengguna/penggemar produk tersebut. Ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau pelayanan, dengan cepat dapat tersebar kepada konsumen lain melalui komunitas yang dibentuk, hal ini membawa dampak positip bagi konsumen karena

[59]

dapat menaikkan posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi konsumennya.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008 merupakan dasar hukum utama bagi e-commerce di Indonesia. UU ITE ini disahkan pada tanggal 21 april 2008 dan mulai berlaku pada saat diundangkan (Pasal 54 ayat 1). Arti penting dari UU ITE ini bagi transaksi ecommerce adalah : a. Pengakuan transaksi, informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. b. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. c. UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia. Sehingga jangkauan UU ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional.

Selain UU ITE, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang perlindungan konsumen dalam e-commerce, peraturan tersebut adalah: 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang hak cipta, 3. Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten, 4. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, 6. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992.

E-commerce pada dasarnya adalah kegiatan perdagangan yang menggunakan media elektronik. Kedudukan e-commerce dalam hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum perdata sebagai subsistem dari hukum perjanjian, maka e-commerce memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian pada umumnya seperti : - Asas kebebasan berkontrak - Asas

[60]

konsensual - Asas itikad baik - Asas keseimbangan - Asas kepatutan - Asas kebiasaan - Asas ganti rugi - Asas keadaan memaksa - Asas kepastian hukum, dll.4 Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan di atas yang telah menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara lansung, namun dapat juga hanya melalui media Internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Pasal 15 UU ITE menjelaskan bahwa sistem penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan secara aman, andal dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem yang diselenggarakannya.

Pasal 16 UUITE menjelaskan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggaraan system elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik secara minimum, yang harus dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik adalah: 

Dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah berlangsung;



Dapat melindungi otentifikasi, integritas, rahasia, ketersediaan, dan akses dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut;



Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;



Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan



Memiliki fitur untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk tersebut secara berkelanjutan; Dalam Pasal 9 UUITE dijelaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elekronik harus menyediakan informasi yang dilengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

4

Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000, hal.70-71.

[61]

Dalam Pasal 10 ayat (1) UUITE dijelaskan bahwa “setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi keandalan”.

Dalam Pasal 10 ayat (2) UUITE menyebutkan “ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah”. Terkait dengan tanggung jawab seseorang mengenai tanda tangan elektronik maka dalam Pasal 12 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa “setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya”.

Dalam Pasal 12 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa “pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi 

Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak



Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik ;



Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik jika ;



Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah di bobol; atau



Keadaan yang diketahui oleh penada tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembentukan tanda tangan elektronik.



Dalam hal sertifikasi digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikasi elektronik tersebut.

Pasal 12 ayat (3) UUITE juga menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan atas tanda tangan elektronik tersebut UUPK dan UU ITE telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang beregrak melalui e-commerce, [62]

perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuanketentuan UUPK dan UU ITE dimana kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi ecommerce, penggunaan CA (Certification Authority), permasalahan klausula baku dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi obyek dalam transaksi e-commerce. Walaupun UUPK memiliki kelemahan yaitu hanya menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia saja, namun kelemahan ini sudah ditutupi oleh UU ITE dan berbagai ketentuan internasional.

Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi ecommerce adalah sebagai berikut : a) Upaya hukum preventif Upaya hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kerugian yakni dengan cara pengawasan oleh pihak-pihak terkait baik itu pemerintah maupun maupun masyarakat dan melakukan pembinaan konsumen. b) Upaya hukum represif Upaya hukum ini terdiri dari dua, yakni upaya hukum dalam hal transaksi ecommerce bersifat internasional yang penyelesaiannya menggunakan mekanisme ADR, dan upaya hukum dalam hal transaksi eUniversitas Sumatera Utara commerce yang terjadi di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur non-litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha. Kemudian jalur kedua adalah melalui jalur litigasi/ pengadilan.

[63]

2. English Division

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Bisnis Online di Indonesia Kali ini saya akan berbagi informasi tentang kasus penipuan pada perdagangan online.

Sekarang banyak sekali penjualan secara online atau bisa di sebut dengan perdagangan online (e-commerce) tapi tidak semua produsen itu jujur dengan hasil dagangnya, ada pula yang berbohong

atau

menipu.

Penulis

sendiri

juga

pernah

tertipu

oleh

penipuan

secara online. Penipuan ini pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara onlinedapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP�).

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

[64]

Sedangkan, jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE).

Untuk pembuktiannya, APH bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bunyi Pasal 5 UU ITE: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia Sebagai catatan, beberapa negara maju mengkategorikan secara terpisah delik penipuan yang dilakukan secara online (computer related fraud) dalam ketentuan khusus cyber crime.

Sedangkan di Indonesia, UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut. Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Disini ada UU untuk perlindungan konsumen yaitu, Di indonesia undang-undang perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 tahun 1999.

[65]

Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999. Hak-hak yang dimaksud adalah: 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-undang Ini belum berjalan lancar karena masih ada produk-produk di Indonesia yang dapat di jual bebas padahal mereka menggunakan bahan berbahaya untuk para konsumennya (penipuan).

Selain konsumen memiliki hak-haknya, konsumen juga memiliki kewajibannya yang diatur dalam pasal 5 UU No 8 Tahun 1988 tentang Perlindungan Konsumen : 1.

Membaca,mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian.

2.

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

3.

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4.

Mengikuti upaya penyesuaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut Isi dari pasal 28 ayat (1) Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah

unsur “menguntungkan diri sendiri� dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

[66]

Delik khusus “penipuan� dalam UU ITE, baru akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Revisi UU ITE yang saat ini dalam tahap pembahasan antarkementerian. Di sini juga ada TRICK untuk menghindari PENIPUAN secara ONLINE 1. Jangan pernah berbelanja pada Toko Online dengan Website/Blog Gratisan, logika saja mereka menjual barang yang katanya bernilai ratusan juta, kenapa untuk memiliki website resmi yang modalnya hanya sekian ratus ribu (yang jutaan juga banyak) kok tidak bisa? disini sudah tergambar ketidakprofessionalan mereka. Ciri Website/Blog gratisan dengan domain blogspot, wordpress, co.cc, tk, dll.

2. Jangan pernah berbelanja langsung lewat facebook, meskipun beriklan lewat Facebook akan tetapi sebuah Toko Online yang benar akan selalu mengarahkan Calon konsumen ke Website Resmi mereka. Facebook sebagai Ajang portal social network telah banyak dijadikan sebagai wadah Penipuan.

3. Pelajari Status Toko, yakni bisa dicek langsung ke lokasi, atau bertanya pada keluarga atau teman yang kebetulan sama kota dengan si pedagang.

4. Jangan pernah berbelanja dengan Toko Online yang menutup diri mereka dengan dalih ini dan itu, Hal yang demikian hanyalah tipu daya untuk lempar batu lalu sembunyi. Anda sebagai korban akan sangat susah mendapatkan si Penipu.

5. Selalu browsing di google tentang status toko tsb, mulai dari Nama, Nomor HP, Rekening dll, sebab di Internet biasanya telah ada Data Record Penipuan.

Menurut saya harusnya perdagangan secara online itu sebenarnya bagus tapi kita juga harus teliti untuk membelinya, sebagaimana yang saya ketik di atas trick untuk menghindari dari penipuan perdagangan online. Dan bagi penipu seharusnya di penjara dan didenda sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Semoga bisa kapok bagi penipu itu. Balik lagi, dekatkan diri pada yang diatas yaa supaya penipu-penipu itu takut dengan cara curang seperti ini (menipu) yang bisa merugikan bagi konsumen dan kita terhindar dari penipuan. hehehe

[67]