PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH MARITIM INDONESIA DAN KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982 FINNA MARETTA PUTRI ( DELEGASI KOMISI C SEMUNAS XXVI) RIANDITA NUR OCTAVIANI ( DELEGASI KOMISI A SEMUNAS XXVII)
PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN HUKUM HUKUM LAUT LAUT DI DI INDONESIA INDONESIA Deklarasi Juanda (13 Desember 1957)
UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (18 Januari 1960)
UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonsia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973
UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia
PERKEMBANGAN PERKEMBANGANHUKUM HUKUMLAUT LAUTDI DIPBB PBB Komisi Hukum Internasional menyiapkan draft hukum laut untuk dibahas dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang pertama di Jenewa pada tahun 1958. Konvensi ini berhasil merumuskan 4 (empat) konvensi yaitu : 1. Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan 2. Konvensi tentang laut bebas 3. Konvensi tentang Perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut bebas 4. Konvensi tentang landas kontinenÂ
Dua tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1960 konferensi kedua kembali dilaksanakan di Jenewa, dengan agenda menyelesaikan permasalahan yang belum sempat terselesaikan pada konferensi pertama, khususnya tentang lebar laut teritorial. Namun pada konferensi ini masih belum juga disepakati lebar laut teritorial. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang memungkinkan penambangan di dasar laut, serta ketergantungan penyediaan bahan bakar minyak lewat laut
Untuk mengurangi rasa kekecewaan masyarakat internasional yang disebabkan kegagalan UNCLOS II maka pada tahun1973 diadakan konfrensi ketiga. Dimana konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi yang dilaksanakan di Montego Bay, Jamaica 10 Desember 1982oleh 118 negara.
PRINSIP PENEGAKAN HUKUM DI LAUT
penegakan hukum di laut wajib memperhatikan zonai laut berdasarkian UNCLOS 1982 Penting guna menentukan kewenangan/ yurisdiksi : tertiotial sea, contiguous zone, exclusive economi zone, high seas Memperhatikan hak lintas damai Memperhatikan status kapal Kerjasama dengan aparat lainnya
PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH MARITIM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH MARITIM INDONESIA INDONESIA Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Bakamla 1.
Pasal 61 UU 32/2014 Pasal 61 UU 32/2014 TUGAS: TUGAS: Melakukan patroli Melakukan patroli keamanan dan keamanan dan keselamatan di keselamatan di wilayah perairan wilayah perairan Indonesia dan Indonesia dan wilayah yurisdiksi wilayah yurisdiksi Indonesia Indonesia
2. 3.
4. 5. 6. 7.
Pasal 62 UU 32/2014 FUNGSI : Menyusun kebijakan nasional dibidang keamanan dan keselamtan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia Menyelenggaraka sistem peringatan dini kemanan dan keselamatan diwilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaean hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia Menyinegrikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh intansi terkait Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional
Pasal 63 UU 32/2014 WEWENAG : 1. Melakukan pengejaran seketika 2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut 3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan wilayah yurisdiksi Indonesia
KONVENSI KONVENSIHUKUM HUKUMLAUT LAUTPBB PBB1982 1982 United Nations Cnference On The Law Of The Sea United Nations Cnference On The Law Of The Sea ( (UNCLOS UNCLOSIII III) )
Berdasarkan hasil konfrensi yang ke tiga , yang ditandatangani oleh 119 negara dan resmi menjadi konvensi PBB tentang hukum laut (United Nations Conventions on the law of the Sea/UNCLOS) 1982 yang terdiri dari 17 bab dan 320 pasal. Mencakup hal-hal yaitu : Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan di laut lepas Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi maksimum 12 mil laut Penciptaan aturan-aturan baru, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan penambangan di dasar laut internasional.
Bab IX : Laut Tertutup atau setengah Tertutup Bab IX : Laut Tertutup atau setengah Tertutup Bab X : Hak Negara tak Berpantai untuk Masuk ke Bab Xdan : Hak Negara Berpantai untuk Masuk ke dalam ke luar lauttak serta kebebasan melakukan dalam dan ke luar laut serta kebebasan melakukan transit transit Bab XI : Kawasan Bab XI : Kawasan Bab XII : Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Bab XII : Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Laut Bab XIII : Reset Ilmiah Kelautan Bab XIII : Reset Ilmiah Kelautan Bab XIV : Pengembangan dan Alih Teknologi Kelautan Bab XIV : Pengembangan dan Alih Teknologi Kelautan Bab XV : Penyelesaian Sengketa Bab XV : Penyelesaian Sengketa Bab XVI Ketentuan Umum Bab XVI Ketentuan Umum Bab XVII : Ketentuan Penutup. Konvensi ini Bab XVII bahwa : Ketentuan Konvensi 12ini menetapkan lebar lautPenutup. teritorial maksimal menetapkan bahwa lebar laut teritorial mil laut dan diakuinya konsepsi negara maksimal kepulauan,12 mil laut dan diakuinya konsepsi negara kepulauan, dimana pada sidang pertama dan sidang kedua belum dimana pada sidang pertama dan sidang kedua belum bisa disepakati. bisa disepakati.
Bab I : Pendahuluan Bab I : Pendahuluan Bab II : Laut Teritorial dan Zona Tambahan Bab II : Laut Teritorial dan Zona Tambahan Bab III : Selat yang digunakan untuk Bab III Internasional : Selat yang digunakan untuk Pelayaran Pelayaran Internasional Bab IV : Negara Kepulauan Bab IV : Negara Kepulauan Bab V : Zona Ekonomi Eksklusif Bab V : Zona Ekonomi Eksklusif Bab VI : Landas Kontinen Bab VI : Landas Kontinen Bab VII : Laut Lepas Bab VII : Laut Lepas Bab VIII : Regim Pulau Bab VIII : Regim Pulau
Laut Teritorial diatur dalam UNCLOS 1982 disebutkan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya Laut Teritorial diatur UNCLOS disebutkan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yangdalam tidak melebihi 121982 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan. Di laut teritorial negara hingga suatu batas penuh yang tidak melebihi 12udara mil laut diukur garis pangkal yang ditentukan. laut teritorial negara memiliki kedaulatan meliputi ruang di atas lautdari teritorial serta dasar laut dan tanahDi dibawahnya. memiliki kedaulatan penuh meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya. Perairan Pedalaman diatur dalam Pasal 8 UNCLOS 1982, bahwa Perairan Pedalaman sebagai perairan pada sisi darat Perairan Pedalaman diatur dalam Pasal 8 UNCLOS 1982, bahwa Perairan Pedalaman sebagai perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Kedaulatan Indonesia di perairan ini adalah mutlak dan kapal-kapal asing pun tidak garis pangkal teritorial. Kedaulatan mempunyai haklaut lewat di perairan tersebut.Indonesia di perairan ini adalah mutlak dan kapal-kapal asing pun tidak mempunyai hak lewat di perairan tersebut. Perairan Kepulauan menurut Pasal 49 UNCLOS 1982 merupakan perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan Perairan Kepulauan menurut Pasal 49 UNCLOS 1982 merupakan perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari garis pantai. Negara kepulauan memiliki kedaulatan di perairan tanpa memperhatikan kedalaman jaraknya dari serta garis tanah pantai.diNegara kepulauan memiliki kedaulatan perairan kepulauan yang juga meliputi ruangatau udara, dasar laut bawahnya, serta sumberdaya alam yangditerkandung dikepulauan dalamnya.yang juga meliputi ruang udara, dasar laut serta tanah di bawahnya, serta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Zona Tambahan diatur dalam Pasal 33 UNCLOS 1982, bahwa zona tambahan adalah suatu zona yang berbatasan Zona Tambahan diatur dalam Pasal 33 UNCLOS 1982, bahwa zona tambahan adalah suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial dengan lautZona teritorialnya dannegara tidak dapat lebih 24 mil laut dari garis seperti pangkalmencegah darimanapelanggaran lebar laut teritorial diukur. Pada Tambahan, pantaimelebihi dapat melaksanakan pengawasan peraturan diukur. Pada Zona Tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan seperti mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya serta menghukum perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi ataudiatas. saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya serta menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut diatas. ZEE menurut Pasal 57 UNCLOS 82 adalah zona maritim yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayah yang ZEE menurut Pasal 57 UNCLOS 82 adalah zona maritim yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayah yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal. Di perairan ini, negara mempunyai hak-hak lebarnyauntuk tidak melakukan melebihi 200eksplorasi mil laut diukur dari garis-garis pangkal. perairan ini, negara mempunyai hak-hak berdaulat dan eksploitasi, konservasi dan Di pengelolaan sumberdaya alam hayati maupun berdaulat non hayati. untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Landas Kontinen menurut Pasal 76 UNCLOS 82 meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya (seabed dan subsoil) yang Landas Kontinen menurut Pasal 76 UNCLOS 82 meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya (seabed dan subsoil) yang terletak di luar laut teritorial di sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen terletak dimargin), luar lautatau teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hinggaluar pinggiran luar tepi kontinen (continental hinggadijarak 200 mil laut dari garis pangkal, apabila pinggiran tepi kontinen tidak melewati (continental margin), atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal, apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak melewati jarak tersebut. jarak tersebut. Laut Bebas menurut Pasal 86 UNCLOS 1982 adalah perairan yang tidak termasuk ke dalam ZEE, laut teritorial, perairan Laut Bebas menurut Pasal 86 UNCLOS 1982 adalah perairan yang tidak termasuk ke dalam ZEE, laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman dimana semua negara dapat menikmati segala kebebasan, kecuali hak-hak berdaulat kepulauan dan perairan pedalaman dimana semua negara dapat menikmati segala kebebasan, kecuali dan yurisdiksi yang dimiliki negara pantai. Laut bebas merupakan bagian wilayah laut yang tidak dapathak-hak dimiliki berdaulat oleh dan yurisdiksi yang dimiliki negara pantai. Laut bebas merupakan bagian wilayah laut yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun. negara manapun.