MEKANISME PEMBUATAN LEGAL REVIEW YANG BAIK DAN BENAR
Pengertian • Review : Pertimbangan ulang; pandangan kedua atau pemeriksaan; revisi; pertimbangan untuk tujuan koreksi. (thelawdictionary.org)
• Legal Review : Meninjau atau mengulas suatu dokumen atau kasus hukum yang berdasarkan undang-undang atau peraturan yang ada.
Perbedaan • Legal Memo : menganalisis suatu kasus hukum yang ada berdasarkan undang-undang
• Legal Opinion : memuat pendapat atas suatu kasus atau kejadian hukum yang seyogyanya dibuat oleh sarjana hukum
• Legal Review : mengulas atau meninjau suatu kasus hukum yang ada berdasarkan undang-undang
Tujuan • Secara umum, tujuan review adalah untuk memberikan sedikit informasi, gagasan, atau gambaran umum tentang suatu karya.
• Tujuan Legal Review sendiri menurut saya adalah memberikan informasi atau mengulas tentang suatu kasus hukum berdasarkan dengan undang-undang atau suatu peraturan yang ada.
Manfaat • Membantu memberikan referensi dari ulasan kasus hukum tersebut untuk menyelesaikan suatu kasus hukum dengan undang-undang yang ada.
• Menambah pengetahuan hukum dalam membuat legal review tersebut. • Melatih softskill penulis.
Menulis Pendapat Hukum Format penulisan pendapat hukum
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Heading Issues Brief Answer Statement of Facts Analysis or Discussion Conclusion
Metode Penulisan IFRAC IFRAC = Issues, Facts, Rules, Argument, Conclusion
• Issues: Generalisasi, Logika Berputar, Kesalahan Ad Hominem, Kesalahan Beranalogi. Penentuan pokok permasalahan ada didalam sini: Apakah yang dilakukan Ratna Sarumpaet dapat dibenarkan berdasarkan UU yang ada ?
• Facts: Pencantuman fakta yang terjadi Contoh: Kronologis terjadinya perbuatan hukum, dokumen yang ada.
• Rules: Bahan hukum yang relevan seperti UU atau yurisprudensi • Analisis: Penghubungan fakta yang ada dan bahan hukum yang relevan • Kesimpulan: Rangkuman seluruh bagian dari penulisan. Kesalahan yang sering terjadi adalah argumen yang tidak relevan dan logika yang salah
Contoh Kesimpulan • UU ITE semakin hari semakin memakan banyak korban dalam penerapannya, beberapa pasal karet yang punya intepretasi luas menjadikan UU ITE menjadi momok bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat secara luas. Sejatinya UU menjadi salah satu alat memperoleh keadilan dan kepastian hukum, kedepannya memang dibutuhkan kehati-hatian dalam penggunaan tiap pasal didalamnya.
• Perang dunia II menjadi titik mula Indonesia bangkit dari keterpurukan, pada saat itu adalah pemerintahan Presiden Soekarno dan Hatta. Perang ini yang menjadi titik balik bagi negara ini untuk menjadi negara merdeka namun terjadi konflik kepentingan, akan menjadi keributan ketika Presiden Soekarno memimpin lebih lama mungkin Indonesia menjadi negara yang terpuruk dalam konflik.