STUDY CLUB EKSISTENSI KPK DI DAERAH INDONESIA
Narasumber : Dr. Budiyono, S.H.,M.Hum
SEKILAS TENTANG KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (bisa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanah dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan amanah tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang diberi kewenangan yudisial seperti, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara, khususnya perkara korupsi. 
WEWENANG KPK Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : a) Melibatkan aparat pengak hukum, penyelengara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pengak hukum dan penyelengara negara; b) Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 
Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luara biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki instititusi lain yaitu:
Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri; Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
ďƒ˜
ďƒ˜
ďƒ˜
ďƒ˜
Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait; Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri; Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
FAKTOR – FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH INDONESIA Otonomi Daerah Otonomi daerah disinyalir menjadi faktor timbulnya potensi korupsi. Otonomi daerah adalah bagian dari demokratisasi di Indonesia yang digulirkan paska reformasi dua dekade lalu. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada kepala daerah sebagai penentu kebijakan di daerahnya.
Munculnya Politik Transaksional Munculnya politik transaksional akibat dari mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan kepala daerah dan sikap apatis masyarakat yang menggunakan hak pilihnya jika sudah diberi uang memaksa kepala daerah mengembalikannya dengan cara-cara ilegal.
Hubungan Spesial antara Kepala Daerah dan Pengusaha Tingkah laku kepala daerah yang seperti raja-raja kecil membuat pengusaha kerapkali tak nyaman bila tidak punya hubungan “spesial”.
DAMPAK TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH INDONESIA
Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah, Mengganggu stabilitas perekonomian dan politik daerah, Menghambat pembangunan daerah, Hukum tidak lagi dihormati.
BAGAIMANA EKSISTENSI KPK DI DAERAH INDONESIA? Wacana pembentukan KPK di daerah telah dikumandangkan jauh-jauh hari. Banyaknya kasus korupsi yang terungkap yang melibatkan kepala daerah dan semakin besarnya anggaran yang dikelola kabupaten/kota, membuat pemerintah harus bekerja lebih keras menata ulang pengawasan atas pelimpahan kewenangannya, agar pemerintah tidak kehilangan legitimasinya di daerah. Dalam segi yuridis, sudah ada peraturan mengenai pembentukan KPK pada daerah di Indonesia. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 19 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi : “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi”
Ide membentuk KPK di daerah tiada lain dimaksudkan sebagai upaya stimulan untuk mempercepat strategi pencegahan, edukasi, dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah menerat Kepala Daerah, Pejabat Daerah dan Pengusaha baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam konteks pembentukan kelembagaan KPK di daerah bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga – lembaga yang sebelumnya baik di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan. Kerjasama antar penegak hukum sangat penting agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga – lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi efektif dan efisien. Sempat ada wacana untuk pembentukan Kantor Perwakilan KPK di Daerah seperti Makassar, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Namun pada kenyataannya, setelah 16 tahun berlalu KPK belum juga merealisasikan bunyi pasal 19 ayat (2) UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.