ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STUDY CLUB PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA KAWASAN EKOSISTEM LEUSER SERTA PEMANFAATAN HUTAN LEUSER SEBAGAI PARU-PARU DUNIA BY: TRISYA LIVY ASTARI
KAWASAN EKOSISTEM LEUSER Kawasan ekosistem leuser terletak di dua provinsi paling utara Sumatera (Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara), dengan luas 2,6 juta hektar serta menjulang tinggi dengan ketinggian 3404 meter diatas permukaan laut di Aceh. Topografis yang dramatis membuat fungsi ekosistem kawasan ini sebagai system pendukung kehidupan lebih dari empat juta orang yang tinggal disekitarnya. Kawasan ini meliputi ekosistem asli dari pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis. Hutan hujan yang alami menyimpan pesona alama yang tak tergantikan.
2
MASALAH YANG TERJADI DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER 1. 2. 3. 4.
Kehilangan luasan hutan (forest lost) Kehilangan dan kepunahan (biodeversity lost) Krisis air Konflik lahan
5. Konflik satwa dan manusia 6. Krisis pangan 7. Bencana (banjir, longsor)
3
DASAR HUKUM
1. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 3. UU RI No. 06 tahun 2007 tentang Tata Ruang 4. UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 5. UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 6. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 7. PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang ilayah nasional 8. Pergub No 52 Tahun 2006 tanggal 28 November 2006 tentang Pembentukan KEL
4
PERAN LSM
1. Menjadi lembaga pengawas yang secara kritik menyuarakan perlunya perlindungan kawasan ekosistem leuser 2. Melakukan advokasi 3. Memporomosikan etika pelestarian yang kuat , kesadaran serta aksi konservasi dikalangan masyarakat 4. Melakukan kolaborasi dan bekerja sama secara strategis bersama dengan masyarakat untuk mempromosikan pengelolaan terbaik di kawasan ekosistem leuser 5. Mengembangkan praktek-praktek terbaik yang berbasis pada perlindungan atau pelestarian lingkungan
5
TUPOKSI POLRI
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Penegakan hukum 3. Memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat
6
PENANGANAN KASUS DALAM KEL DAN KENDALA DALAM PENANGANANNYA PENANGANAN KASUS
KENDALA
Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kab. Aceh Tamiang yang saat ini telah dikembalikan kepada pemerintahan daerah dan telah di restorasi oleh pihak KEL Aceh dengan penanaman tanaman jenis durian, jengkol, mahoni, kau merbau, seumanthok yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat (kasus ini di vonis dengan menggunakan UU No 18 tahun 2013
7
Belum adanya payung hukum yang tetap sebagai pedoman penyidik dalam menangani kasus KEL melainkan masih mengacu pada peraturan lain,, seperti UU tata ruang dan UU kehutanan
Masiha walnya masyarakat tentang KEL hanya diektahui segelintir orang
Tidak diketahui oleh masyarakat tentang perubahan aturan
Ditemukan banyak kawasan KEL yang telat berubah fungsi menjajdi perkampungan
HAL YANG DIHARAPKAN KEDEPAN
Hal utama yang menjadi titik pembicaraan pada permasalahan KEL ini adalah adanya UU yang khusus mengatur menangani Kawasan Ekosistem Leuser. Hal ini penting karena permadsalah ini membutuhkan payung hukum sebagai acuan dalam menangani permasalahan KEL ini. KEL menjadi penting karena merupakan wilayah yang secara alami terintegrasikan oleh faktor-faktor bentangan alam dan kekayaan keanekaragaman hayati leuser adalah satu-satunya dari bentang lahan yang luas yang paling kaya dari hutan hujan tropis di dunia. Lebih dari setengah penduduk di Provinsi Aceh menggantungkan hidupnya pada Kawasan Ekosistem Leuser,, seperti penyediaan air bersih, kegiatan pertanian dan lain sebagainya.
8
9
“ 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27