DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM
MODUS-MODUS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Premium Remidium
Ultimum Remidium
TINDAK PIDANA DAN SANKSINYA
KEGIATAN INTELIJEN/ PENGAMATAN LK
PENGEMBANGAN DAN ANALISIS IDLP
PEMERIKSAAN IDLP
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PENYIDIKAN
Pasal 38
• Pidana Alpa • Bukan Pertama Kali
Pasal 39
• Sengaja • Pengulangan • Percobaan
Pasal 39A Pasal 43
• Sengaja • menerbitkan,menggunakan FP, bukti pot/put pajak, bukti SSP yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; • menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP
• Penyertaan Tindak Pidana • Psl. 39 dan Psl. 39A UU KUP
Pasal 38
Tindak Pidana (Alpa) bukan yang pertama kali
Pasal 39
Tindak Pidana (Sengaja) Pengulangan Percoban
Pasal 39 A
Menggunakan/menerbitkan faktur, bukti potput, SSP tidak sesuai transaksi sebenarnya
NON PKP menerbitkan faktur
Pasal 43
Penyertaan Tipid Ps 38, Ps 39 dan Ps 39A Penyertaan Tipid Ps 41A dan Ps 41B
Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A
Tipid Rahasia Jabatan
Pasal 41B
Tipid Menghalangi/Mempersulit DIK
Pasal 41C
Daluwarsa Penyidikan
Alpa
Sengaja Delik Aduan
Tipid Tidak Melaksanakan Pasal 35 (pemberian keterangan
Tipid tdk melaksanakan Pasal 35 A(pemberian data kpd DJP)
Tipid penyalahgunaan data dan Informasi perpajakan
PASAL 38
ALPA • •
PASAL 39 (1)
Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
SENGAJA Tidak mendaftarkan diri Menyalahgunakan NPWP/NPPKP Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap Menolak untuk dilakukan pemeriksaan Memperlihatkan pembukuan palsu/dipalsukan Tidak menyelenggarakan/memperlihatkan/meminjamkan pembukuan Tidak menyimpan buku, catatan, dokumen cfm psl 28 ayat (11) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut
PASAL 39 A
SENGAJA Menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak, Bukti Potput, dan atau SSP yg tdk berdasarkan transaksi sebenarnya Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP
Pasal 44 UU KUP dan KEP. Dirjen No. 272/PJ./2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
MINDIK
PENINDAKAN
PEMERIKSAAN
Lap. Kejadian
Pencegahan
Rik Saksi
Usul Sidik
Penggeledahan
Rik Ahli
Instruksi Sidik
Penyitaan
Rik Tsk.
Sprindik
Penangkapan
SPDP
Penahanan
PEMBERKASAN
PENYERAHAN BERKAS PERKARA
PERADILAN
KEJAKSAAN
PENGADILAN
Penuntutan
Vonis
Koordinasi dengan POLRI dan Kejaksaan UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 38
Kealfaan Setiap orang yang karena kealpaannya: • •
tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan alpa pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A
Pasal 39
Kesengajaan Setiap orang yang dengan sengaja: • • • • • • • •
•
tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP tidak menyampaikan SPT menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; menolak untuk dilakukan pemeriksaan memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
PASAL 39A UU KUP SENGAJA
 menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti potput pajak, dan/atau SSP yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau  menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP SANKSI PIDANA
penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti potput pajak, dan/atau SSP
Pasal 43 ayat (1) UU KUP Penyertaan KUHP Pasal 55 Dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana : -Yang Melakukan -Yang Menyuruh Melakukan -Yang Turut Serta Melakukan -Yang Menganjurkan
Pasal 56 Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan : - Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan - Yang sengaja memberi kesempatan atau sarana atau keterangan utk melakukan kejahatan
KUP
PASAL 43 : 1.
2.
Ketentuan sebagaimana pasal 39 dan 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
Pasal 43A
Bukti Permulaan (1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penjelasan: Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.
(4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Direktorat Penegakan Hukum