KARYA TULIS PEMENANG BULAN JANUARI Odiana Nur K. E1A113017
Tinjauan Undang-Undang No 9 tahun 2013 dengan tragedi Terorisme di Sarinah
Penjelasan Tragedi Sarinah Kejadian serangan bom di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat terjadi lebih kurang pada pukul 10.50-10.55 WIB. Peristiwa terjadi diawali dengan serangan di Starbucks Cafe yaitu masuknya satu orang pelaku dan diawali dengan ledakan bom bunuh diri. Aksi itu mengakibatkan adanya korban luka-luka dan kepanikan, kemudian pengunjung cafe yang saat itu ada, keluar berhamburan. Ternyata di luar kafe sudah ada dua orang lagi teroris yang menunggu, dan melakukan penembakan kepada dua orang, salah satunya WNA warga Kanada yang meninggal dunia. pada saat yang sama, ada dua orang yang menyerang Pospol Lalu Lintas di Simpang Sarinah. Saat itu ada satu orang anggota polsek yang sedang bertugas di sana. Pospol diserang dengan bom bunuh diri sehingga anggota polisi terluka, sementara pelakunya meninggal dunia. ada satu warga masyarakat juga yang terkena pecahan ledakan dan juga meninggal dunia. Pada saat itu juga ada tim dari personel Polda Metro Jaya yang akan melaksanakan pengamanan demonstrasi di Monas dipimpin oleh Kabiro Operasi. Kemudian terjadi kontak tembak, anggota Polsek yang ada di sekitar Sarinah dan di jalan yang ada di sekitar Sarinah membantu sehingga ada empat orang anggota kepolisian Polres Jakarta Pusat yang terkena tembakan pada bagian kaki dan perut. Pelaku berhasil dilumpuhkan dalam kontak tembak lebih kurang 15 menit. Dua pelaku berhasil ditembak, kemudian situasi sudah berhasil dikuasai dalam waktu kurang lebih 20-25 menit," katanya Setelah menguasai lokasi, polisi kemudian melaksanakan penyisiran di TKP, di Starbucks maupun Pospol Lalu Lintas Jalan MH Thamrin
KAJIAN MENURUT UU NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Dalam setiap peristiwa terorisme tentu memerlukan alat sebagai sarana dalam menjalankan misinya. Alat yang digunakan biasanya senjata, kendaraan dan lain sebaliknya. Maka dari kemudian ini memerlukan dana yang harus dikeluarkan apabila akan melakukan suatu tindakan teror. Kita ketahui bahwa tindakan terorisme itu pastilah menggunakan senjata api ataupun bom, hal ini kemudian menjadi masalah sebab senjata api dan bom ialah ilegal di Indonesia dan hanya digunakan untuk TNI polri, maka dari itu bahwa senjata dan bom yang akan digunakan maka harus membeli ke pasar gelap atau merakit sendiri, tentunya dengan biaya yang mahal. Dengan demikian bahwa mustahil bagi terorisme sekelas ikan teri untuk melakukan aksi teror, pastinya memerlukan dana yang besar dalam menjalankan teror. Dalam kejadian sarinah ini bahwa peneror tersebut mengatasnamakan Negara Islam Irak dan Suriah, atau ISIS. Dan secara otomatis didalangi dan dibiayai oleh ISIS tersebut. Pendanaan itu tentunya harus dicegah oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan Undang-Undang ini.
Menurut pasal 1 ayat (1) Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
Ayat (6) Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah: a. transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau b. transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
Ayat (7) Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun,
termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang. Pencegahan dari UU ini terhadap pendanaan Pencegahan dilakukan bukan hanya oleh aparat penegak hukum melainkan dengan lembaga lain di antaranya lembaga keuangan dan bea cukai serta imigrasi.