HOW TO MAKE LEGAL MEMORANDUM / OPINION Bayu A Wicaksono1
A. Pengantar Legal memorandum2 dari konteksnya bermakna catatan hukum. Sebuah catatan hukum selalu berkaitan dengan suatu kondisi atau peristiwa yang mengandung aspek hukum. Karena itu legal memorandum akan dibicarakan dalam satu nafas dengan legal opinion (LO)3. LO atau pendapat hukum lazim di kalangan praktisi hukum. Biasanya LO diberikan oleh penasehat hukum terhadap suatu kasus yang sedang dihadapi oleh klien dalam rangka mengatur langkah atau strategi membangun solusi kasus. Sebuah LO dirumuskan setelah dilakukan legal audit (LA)4. LA dilakukan dengan cara meneliti berkas, wawancara dan jika sangat perlu observasi singkat. Sebuah LA biasanya memuat hasil analisis tentang suatu kasus. Karena itu materinya memuat berbagai hal: legal posisi (duduk perkara), dasar hukum/norma hukum yang berkaitan, pihak terkait, daftar berkas/naskah hukum, alat bukti tersedia, dan lain-lain yang dianggap perlu (kondisional). Berat ringannya suatu LA tergantung kasus. Kasus hukum privat terutama bisnis yang melibatkan perusahaan besar dan pihak terkaitnya juga perusahaan besar, misalnya dalam hal akan mengadakan merger akan sangat rumit LA yang perlu dilakukan.
B. Masalah Hukum Masalah hukum konkrit pada umumnya berbasis pada pelanggaran hukum baik oleh individu maupun negara. Pelanggaran hukum oleh individu terhadap hak individu dalam bidang hukum privat mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum antar pribadi (KUHP, UU PT, UUP dll). Pelanggaran hukum oleh warga terhadap hak warga lainnya mengacu kepada hukum publik karena fungsi negara wajib melindungi untuk kertertiban umum (KUHP, UU lainnya yang mengandung ketentuan ancaman pidana, dll). Pelanggaran hak warga oleh badan hukum
1
di ubah dari paper Zen Zanibar M.Z di presentsikan ulang dalam ALSA LC Unsoed Study club 24 maret 2016 Black‟s Law Dictionary, 7th Edt, An informal written note or record outlining the terms of a transaction or contract; a party’s written statement of its legal arguments presented to the court, usu. In the form of a brief <memorandum of law> 3 Ibid. A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. 4 Ibid. Dalam kamus Blak, tidak ditemukan istilah Legal Audit. Tetapi audit diartikan “an audit examination of individual’s or organization’s accounting records, finacial situation, or compliance with some others set of standards”. 2
administrasi
mengacu
kepada
hukum
administrasi
(KUHAP,
Pelanggaran
hak
warga/individu/manusia oleh badan hukum publik mengacu kepada ketentuan hukum yang berbasis HAM). Masing-masing pelanggaran tersebut akan diidentifikasi kepada ketentuan mana yang menjadi dasar hubungan hukum. Hubungan hukum bersumber peristiwa hukum yang terjadi antara kedua subyek hukum.
C. Studi Kasus (Case study) Dalam penelitian pada umumnya dan hukum khususnya studi kasus salah satu metode yang kerap digunakan. Studi kasus dilakukan dengan cara mengobsevasi suatu kasus yang sedang terjadi dalam waktu tertentu. Guna memperoleh gambaran yang jelas sejak awal sampai akhir. Bisa jadi suatu kasus yang diobservasi sudah berlangsung beberapa waktu ketika peneliti memulai obervasi. Karena itu dimungkinkan menghimpun data tentang perkembangan kasus tersebut melalui berbagai cara misalnya wawancara, dokumentasi [surat, agenda, kliping, surat dan catatan administrasi kantor], arsip [peta, chart, daftar nama, catatan pribadi, kalender, catatan layanan, data sensus dll], pengamatan langsung, dan pengamatan terlibat).5 Studi kasus untuk suatu masalah hukum atau perkara tidak berbeda dengan studi kasus untuk bidang lain. Kalaupun berbeda mungkin hanya soal intensitas obervasi yang dilakukan. Studi kasus hukum acapkali mengandalkan wawancara, dokumen dan telaah peraturan perundangundangan yang berkaitan. Kegiatan semacam itu di kalangan praktisi hukum disebut legal audit. Dari LA tersebut diperoleh setidaknya 4 hal: pertama, duduk perkara/ legal posisi/legal standing; kedua, dasar hukum (peraturan perundangundangan)/ alasan pihak atau para pihak; ketiga, alat bukti yang tersedia atau dimiliki pihak atau para pihak (disusun secara kronologis jika mungkin, dikalsifikasikan bukti kuat dan bukti lemah); keempat, kesimpulan.6
D. Legal Opinion (LO) 1. Judicial Review/Pengujian Undang-Undang 5
Robert K. Yin, Case Study Research Design and Methods, 5th, Printed, Sage Publications, Inc, London-New Delhi, 1987, h. 79-87 6
Kesimpulan LA belum merupakan LO, LO sudah memuat strategi solusi
Hal-hal penting untuk menyusun LO: a. Filosofi: Judicial revieu filosofinya karena UU dibuat oleh parlemen. Sementara parlemen sendiri lebih merupakan perwakilan parpol (political representative) ketimbang wakil rakyat. Karena itu UU yang dibuat oleh parlemen lebih mewakili kepetingan politik (political interest) kelompok mayoritas yang terwakili di parlemen. Sementara kepentingan minoritas terabaikan. Hal ini terjadi karena logika politik dalam parlemen adalah siapa memperjuangkan kepentingan siapa. Celakanya kepentingan politik selalu bersinergi dengan kepentingan ekonomi di luar pagar parlemen. Dalam banyak kasus produk parlemen acapkali menonjolkan kepentingan pasar, atau pihak tertentu, sehingga warna pasar atau kepentingan pihak tertentu tercermin. Dalam kajian hukum politik pengakomodasian kepentingan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak orang lain atau hak kelompok tertentu yang posisi perwakilannya lemah di dalam parlemen. Karena itu mungkin saja suatu UU (Pasal atau pasal-pasal, ayat atau bagian tertentu) melanggar atau bertentangan dengan konstitusi.
Analisis: Legal standing: Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: a. perorangan warga Negara Indonesia; Hak konstitusional (constitusional right): Menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU no. 24 tahun 2003 „yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional dalam UUD Negara Republik Indonesia tertera dalam Pasal 27, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I dan 28 J tidak memuat 4 hak konstitusional yang dimaksud pemohon (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945);
Ronald Dworkin, 1978 h. 191 : “…constitutional rights that we call fundamental like the right of free speech, are supposed to represent rights against the Government in the strong sense; that is the point of the boast that our legal system respects the fundamental rights of citizen.” Ronald Dworkin, 1985: h. 300 “Every citizen has a constitutional right that he not suffer disadvantage, at least in the competition for any public benefit, because the race or religion or sect or region or other natural artificial group to which he belongs is the object of prejudice or contempt.” h. 395 “The constitution, as a whole, defines as well as commands the conditions under that each citizen be able to vote and participate in politics as the equal of any other. Free speech is essential to equal participation, but so is the right of each citizen that others, whose access to information may be superior to his, not be prevented from speaking to him”
Dari uraian di atas bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dirinya mengalami kerugian dengan diberlakukannya Pasal 30 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 22 tahun 2003; Bahwa Pemohon memposisikan diri selaku warga Negara Indonesia; Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya oleh diberlakukannya ketentuan Pasal 30 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 22 tahun 2003;