KARYA TULIS PEMENANG BULAN MARET MEDIA DIVISION
Kontroversi Pemberian Deponering oleh Jaksa Agung terhadap Kasus Samad dan BW Isu hukum akhir – akhir ini menjadi isu yang “seksi”, maksudnya adalah menarik perhatian banyak orang bukan hanya orang yang bergelut dibidang hukum saja. Salah satu isu yang menarik dan sempat menjadi pembicaraan yaitu pemberian deponering terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebelum masuk ke topik tersebut, Saya ingin sedikit membahas mengenai apa arti sebenarnya dari deponering itu sendiri. Karena pada kenyataannya, masyarakat awam dan bahkan oang yang menekuni bidang hukum itu sendiri masih salah mengenai arti sebenarnya deponering. Para ahli, para praktisi hukum dan media di Indonesia menyebutkan deponering untuk arti “penghentian penuntutan perkara”. Secara singkatnya saya akan menjelaskan terkait arti deponering yang bersumber dari tulisan di kolom news.detik.com. Menurut kitab het Nederlands Strafprocesrecht (Hukum Acara Pidana Belanda) karya Prof. mr. G.J.M Cosrstens, yang
dimaksud dengan „menyampingkan atau penghentian penuntutan perkara' itu dalam bahasa Belanda adalah bukan deponering, melainkan seponering atau sepot. Kata seponeren Artinya: dikesampingkan, sebuah perkara tidak ditangani lebih lanjut. Padanannya adalah sepot, seponeren. Contoh penggunaannya : Voorwaardelijk sepot, het onder bepaalde voorwaarden niet vervolgen van een strafbaar (Sepot bersyarat, tidak menuntut atas suatu pelanggaran hukum di bawah syarat-syarat tertentu). Sedangkan deponering itu artinya sangat berbeda jauh dari apa yang dimaksud selama ini. Setidaknya deponering atau padananya deponeren mempunyai tiga arti : (1) neerleggen (meletakkan), afgeven (menyerahkan), in bewaring geven (memberikan untuk disimpan atau dijaga). Contoh penggunaannya: Een koffer in een hotel deponeren (Menyerahkan sebuah koper di hotel). ter zijde leggen (menyisihkan). Geld op een spaarrekening deponeren (Menyisihkan uang dalam rekening tabungan). Mungkin memang kesalahan arti tersebut tidak terlalu penting untuk dibahas jika tujuan dan maksud dari dua kata tersebut sama. Tetapi alangkah baiknya jika kita menghindari kesalahan yang
jelas dan berulang – ulang. Namun agar tidak terjadi kebingungan atas
penulisan, Saya akan menggunakan kata deponering agar dapat mudah diterima oleh umum. Kasus yang melibatkan dua pimpinan KPK saat itu adalah Abraham Samad ditetapkan menjadi tersangka kasus perkara dugaan pemalsuan dokumen. Dia diduga membantu memalsukan kartu tanda penduduk Feriyani Lim, warga Pontianak, Kalimantan Barat, pada 2007. Feriyani juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan BW adalah tuduhan mendorong para saksi untuk memberi keterangan palsu dalam sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat pada 2010 yang saat itu Ia menjadi kuasa hukum salah satu calon. Pemberian deponering untuk keduanya menimbulkan pro kontra. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan yang berwenang untuk memberikan deponering adalah Jaksa Agung dengan syarat – syarat yaitu demi kepentingan umum dan memperhatikan saran dan pendapat dari badan – badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Namun syarat tersebut sangatlah abstrak dan mempunyai banyak penafsiran.
Syarat pertama yaitu kepentingan umum, di dalam penjelasan kedua UU Kejaksaan tersebut, hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Arti yang sangat luas ini menimbulkan kebingungan atas batas – batas apa saja yang dapat dikategorikan kepentingan umum. Jika seperti itu maka memungkinkan adanya analogi yang berkaitan dengan kepentingan umum, sebagai contohnya DPR dan Presiden merupakan representasikan masyarakat luas karena dipilih langsung lewat pemilihan umum oleh masyarakat. Maka secara ideal dapat dikatakan DPR dan presiden memangkul kepentingan umum masyarakat. Syarat kedua yaitu memperhatikan saran dan pendapat dari badan – badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “saran” berarti: “pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan”. Sedangkan kata “pendapat” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna: “pikiran; anggapan”. Melihat dari sifat kata tersebut, jelas dapat disimpulkan bahwa saran dan pendapat badan – badan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan untuk dipatuhi. Sehingga kewenangan mutlak ada pada Jaksa Agung untuk memberikan deponering atau tidak. Perlu kita cermati bahwa keluarnya deponering oleh Jaksa Agung H.M Prasetyo merupakan
bagian
dari
dinamika
kehidupan
bernegara.
Kasus
tersebut
setidaknya
memperlihatkan keadaan lembaga – lembaga negara yang terkesan saling menjatuhkan dan jauh sekali dengan kata bersinergi. Istilah “kriminalisasi KPK” merebak kepermukaan bumi Indonesia. Kasus tersebut menjadi pembelajaran yang berharga, bahwasanya banyak kepentingan – kepentingan orang/kelompok yang menggunakan lembaga negara dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan pastinya rakyat akan menjadi korban pada ujungnya.