PENUNTUTAN (TAHAP 2 )
PENGERTIAN PENUNTUTAN: ADALAH TINDAKAN PENUNTUT UMUM UNTUK MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG DALAM HAL DAN MENURUT CARA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI DENGAN PERMINTAAN SUPAYA DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH HAKIM DI SIDANG PENGADILAN
SURAT DAKWAAN : Surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (P-29)
FUNGSI DAN HAKEKAT SURAT DAKWAAN : BAGI PENUNTUT UMUM : - Sebagai dasar melakukan penuntutan - Sebagai dasar pembahasan yuridis dalam requisitor - Sebagai dasar melakukan upaya hukum BAGI TERDAKWA/ PENASEHAT HUKUM : - Sebagai dasar melakukan pembelaan dalam pledooi - Sebagai dasar mengajukan bukti meringankan - Sebagai dasar mengajukan upaya hukum BAGI HAKIM : - Sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan - Sebagai dasar mengambil/ menjatuhkan putusan
SYARAT SAH SURAT DAKWAAN : ď śSyarat Formal : > Diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum; > Mencantumkan identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan ď śSyarat Materiil : > Memuat uraian secara : - cermat, - jelas dan - lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan > Menyebutkan waktu tindak pdana dilakukan > Menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan
MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P-21), maka Penyidik segera menyerahkan tersangka berikut barang bukti kepada Penuntut Umum; Penunjukkan Penuntut Umum untuk menyidangkan perkara di Pengadilan; Penuntut Umum kemudian melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dan barang buktinya dengan cara mewawancarai serta mengecek kondisi barang bukti, kemudian jika tersangka dilakukan penahahan maka masa penahanan bisa diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk selama 20 hari; Penuntut Umum mengirimkan Berkas Perkara berikut barang bukti kepada Pengadilan Negeri setempat untuk segera disidangkan;
ďƒ˜Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara, kemudian dengan surat penetapan menentukan hari sidang dan memperpanjang masa penahanan, selanjutnya memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa, barang bukti dan saksisaksi, ahli di persidangan; ďƒ˜Penuntut Umum dalam waktu minimal 3 hari segera memberitahukan hari sidang kepada terdakwa, kemudian memanggil saksi-saksi untuk dihadirkan dipersidangan;
MELAKUKAN PENUNTUTAN : Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum; Eksepsi/ keberatan dari terdakwa/ Penasehat Hukumnya terhadap Surat Dakwaan; Jawaban Eksepsi oleh Penuntut Umum; Putusan Sela oleh Majelis Hakim; Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, surat, terdakwa dan memperlihatkan barang bukti di muka persidangan Pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum; Pembelaan/ Pledooi dari terdakwa/ Penasehat Hukumnya; Replik/ jawaban Penuntut Umum atas pembelaan; Duplik/ jawaban terdakwa/ Penasehat Hukumnya; Pembacaan Keputusan/ vonis hakim;
Pasal 183 KUHAP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya“
Pasal 184 Ayat (1) KUHAP : Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.
Keterangan saksi : ďƒ˜ Pasal 1 butir 27 KUHAP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu; ďƒ˜ Pasal 185 KUHAP ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf a, b, c, d dan ayat 7;
Keterangan Ahli : ďƒ˜ Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 28 KUHAP); ďƒ˜ Apa yang seorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP); Mis : dokter pembuat visum et repertum, psikolog, dari Lembaga Pemerintah seperti BPN, BPK, BPKP, BPOM, BNN;
SURAT (Pasal 187 KUHAP) : dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu : • Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; • surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. • surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; • surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
PETUNJUK (Pasal 188 KUHAP) : ďƒ˜ Ayat (1) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; ďƒ˜ Ayat (2) hanya dapat diperoleh dari : 1. Keterangan saksi; 2. Surat; 3. Keterangan terdakwa;
Keterangan Terdakwa : ďƒ˜ Pasal 189 ayat (1) KUHAP, adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri; ďƒ˜ Hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri (ayat 3);
TERIMA KASIH
SEMOGA SUKSES !!!