PENYELESAIAN HUKUM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK
DWI DAROJATUN PATRA SUWITO
WAKIL KEPALA DIVISI LITIGASI PERDATA GANI DJEMAT & PARTNERS
SEJARAH PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK
Perpecahan Syarikat Islam (SI) menjadi SI Putih pimpinan HOS. Cokroaminoto dan SI merah pimpinan Semaun & Darsono. Perpecahan Masyumi, dimana NU keluar dari Masyumi. Perpecahan PNI, antara PNI pimpinan Mr. Ali Sastroamidjojo & Ir. Surachman dengan PNI pimpinan Osa Maliki & Usep Ranawidjaja. Perpecahan PDI, antara PDI pimpinan Megawati dengan PDI pimpinan Surjadi
KETENTUAN HUKUM YANG RELEVAN
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (“UU Partai Politik”).
Hukum Acara Mahkamah Partai Politik (di masing-masing Partai Politik).
Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement/HIR) (Staatblad 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. 44). Berlaku untuk Jawa dan Madura. Reglemen Untuk Daerah Seberang (Rechtsreglement Buitengewesten/Rbg) (Stbl. 1927 No. 227) berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
KETENTUAN HUKUM YANG RELEVAN
Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Angaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.
JENIS-JENIS PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; 2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; 4) penyalahgunaan kewenangan; 5) pertangungjawaban keuangan; 6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik)
APAKAH JENIS-JENIS PERSELISIHAN TERSEBUT BERSIFAT LIMITATIF? Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik mengandung 2 (dua) kata yang cukup penting dalam penentuan limitatif atau tidaknya jenisjenis perselisihan partai politik, yaitu:
Kata “meliputi”; dan
Kata “antara lain”.
Penafsiran Kata “Meliputi” Dan “Antara Lain”
Lampiran Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bagian A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan, angka 247 menyebutkan: “untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.”
Kaidah Yurisprudensi Tetap dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor03/Arb.Btl/2005, tanggal 17 Mei 2009 menyatakan: “bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam pasal 70 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon.”
LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK
Mahkamah Internal Partai Politik.
Pengadilan Negeri (tingkat pertama) Mahkamah Agung R.I. (tingkat kasasi).
Peradilan Tata Usaha Negara (termasuk tingkat banding & kasasi, atau lembaga fiktifpositif).
&
MAHKAMAH INTERNAL PARTAI POLITIK
Kewenangannya diberikan secara atributif dari UU Partai Politik; Susunan dan Kedudukannya diatur dalam AD & ART Partai Politik Tidak harus bernama “Mahkamah Partai”; Memiliki Hukum Acara sendiri, dapat diatur dalam AD & ART Partai Politik maupun Peraturan Mahkamah Partai Politik; Batas waktu penyelesaian 60 (enam puluh) hari; Putusan bersifat final dan mengikat dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
Makna Putusan bersifat “final dan mengikatâ€? ď ˝
Tidak ditemukan dalam UU Partai Politik;
ď ˝
Dalam Risalah Rapat Timsus & Timsin, Jumat 10 Desember 2010, ditemukan maknanya: 1.
Putusan mahkamah partai mengikat Pemerintah (Kemenkumham) dan dapat dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan pengesahan susunan kepengurusan;
2.
Masih terbuka diajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri, apabila hasilnya berbeda yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung R.I.
Makna Putusan bersifat “final dan mengikat”
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 42/Pdt.G/2013/PN.Pwt. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 30 K/Pdt.Susu-Parpol/2014, bagian pertimbangan hukum disebutkan: “….bahwa apabila perselisihan Partai Politik berkenaan dengan kepengurusan maka putusan Mahkamah Partai Politik adalah putusan terakhir dan tidak ada putusan lain dari lembaga apapun.”
Makna Putusan bersifat “final dan mengikat”
Hal ini akan berkaitan dengan keputusan (beschikking) pengesahan susunan kepengurusan dari Menteri Hukum & HAM R.I.;
Secara normatif Menteri Hukum & HAM R.I. terikat untuk mengeluarkan keputusan (beschikking) pengesahan susunan kepengurusan sesuai dengan putusan mahkamah internal partai politik;
Lebih lanjut, dalam pengujian benar atau tidaknya keputusan (beschikking) mengenai pengesahan susunan kepengurusan partai politik di PTUN, putusan mahkamah internal partai politik sangat menentukan.
PENGADILAN NEGERI ď ˝
Mensyaratkan adanya usaha (ikhtiar) penyelesaian di Mahkamah Internal Partai Politik sebelum masuk lembaga Pengadilan Negeri;
ď ˝
Berlaku hukum acara peradilan umum (perdata) sepanjang tidak bertentangan dengan UU Partai Politik;
ď ˝
Batas waktu penyelesaian 60 (enam puluh) hari sejak gugatan didaftarkan.
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Berlaku ketentuan hukum mengenai kasasi;
Batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung R.I.;
Dalam praktek dikenal pula upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Berlaku Hukum Acara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
Perselisihan antara salah satu kelompok/faksi dalam Partai Politik melawan Pejabat Tata Usaha Negara;
Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Partai Politik yang mengalami perselisihan internal, seperti: keputusan pengesahan perubahan kepengurusan, keputusan pengesahan perubahan AD/ART;
Kelompok/faksi lainnya dalam Partai Politik tersebut biasanya menjadi Pihak Intervensi.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA ď ˝
Terbuka pula kemungkinan terjadinya sengketa melalui lembaga fiktif-positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
ď ˝
Hal tersebut memungkinkan terjadi apabila ada sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara (Menteri Hukum & HAM R.I.) terhadap permohonan salah satu kelompok/faksi di Partai Politik yang sedang berselisih;
ď ˝
Mengingat lembaga fiktif-positif masih terbilang baru, maka masih terdapat banyak tafsir dalam pengunaan lembaga ini.
Selanjutnya dapat dibaca dalam buku kami, yang dapat diperoleh di toko buku Gramedia terdekat.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH