PRA-PENUNTUTAN
ANTON SUTRISNO, SH., MH. JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO
PENGERTIAN PENUNTUTAN (Pasal 1 Ayat (7) KUHAP : ADALAH TINDAKAN PENUNTUT UMUM UNTUK MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG DALAM HAL DAN MENURUT CARA YANG DIATUR DALAM HUKUM ACARA PIDANA DENGAN PERMINTAAN SUPAYA DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH HAKIM DI SIDANG PENGADILAN;
PENUNTUTAN : 1. PRA PENUNTUTAN (TAHAP-1); 2. PENUNTUTAN (TAHAP-2); 3. EKSEKUSI;
PENGERTIAN JAKSA (Pasal 1 Ayat (6) Butir a KUHAP : ADALAH PEJABAT FUNGSIONAL YANG WEWENANG OLEH UNDANG-UNDANG BERTINDAK SEBAGAI :
DIBERI UNTUK
1)PENUNTUT UMUM; 2)PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP; 3)WEWENANG LAIN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG (Contoh. JAKSA SEBAGAI PENYIDIK PERKARA T.P. KORUPSI, PENYIDIK PERKARA PENCUCIAN UANG, HAM BERAT, JAKSA PENGACARA NEGARA, DLL.);
PENGERTIAN PENUNTUT UMUM (Pasal 1 Ayat (6) Butir a KUHAP : ADALAH JAKSA YANG DIBERI WEWENANG OLEH UNDANG UNDANG UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN DAN MELAKSANAKAN PENETAPAN HAKIM
PENUNTUT UMUM MEMPUNYAI WEWENANG : (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) :
a)MENERIMA DAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA PENYIDIKAN DARI PENYIDIK ATAU PENYIDIK PEMBANTU; b)MENGADAKAN PRAPENUNTUTAN APABILA ADA KEKURANGAN PADA PENYIDIKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 110 AYAT (3) DAN AYAT (4), DENGAN MEMBERI PETUNJUK DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN PENYIDIKAN DARI PENYIDIK; c)MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENAHANAN, MELAKUKAN PENAHANAN ATAU PENAHANAN LANJUTAN DAN ATAU MENGUBAH STATUS TAHANAN SETELAH PERKARANYA DILIMPAHKAN OLEH PENYIDIK;
d) MEMBUAT SURAT DAKWAAN; e) MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN; f) MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERDAKWA TENTANG KETENTUAN HARI DAN WAKTU PERKARA DISIDANGKAN YANG DISERTAI SURAT PANGGILAN, BAIK KEPADA TERDAKWA MAUPUN KEPADA SAKSI, UNTUK DATANG PADA SIDANG YANG TELAH DITENTUKAN; g) MELAKUKAN PENUNTUTAN; h) MENUTUP PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM; i) MENGADAKAN TINDAKAN LAIN DALAM LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PENUNTUT UMUM MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG INI; j) MELAKSANAKAN PENETAPAN HAKIM.
PRA PENUNTUTAN TINDAKAN JAKSA UNTUK MEMANTAU PERKEMBANGAN PENYIDIKAN SETELAH MENERIMA SPDP OLEH PENYIDIK, MEMPELAJARI ATAU MENELITI KELENGKAAN BERKAS PERKARA HASIL PENYIDIKAN YANG DITERIMA DARI PENYIDIK SERTA MEMBERIKAN PETUNJUK GUNA DILENGKAPI OLEH ENYIDIK UNTUK DAPAT MENENTUKAN APAKAH BERKAS PERKARA TERSEBUT DAPAT DILIMPAHKAN ATAU TIDAK KE TAHAP PENUNTUTAN
KEGIATAN PRA - PENUNTUTAN 1)Pemantauan perkembangan penyidikan (setelah menerima SPDP) - P-16 2)Penelitian berkas tahap I - Cek List 3)Pemberian petunjuk untuk melengkapi berkas - P-18, P-19 (14 hari) 4)Penelitian ulang berkas yang sudah diperbaiki 5)Penelitian tersangka 6)Penelitian barang bukti 7)Penelitian tambahan Pembuatan rencana dakwaan/ P-29, Berita Acara Pendapat/ P-24, Matrik/ P-7 berkas dinyatakan lengkap dan layak untuk disidangkan P-21
Penelitian Berkas Perkara difokuskan : > Kelengkapan Formal : segala sesuatu yg berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yg hrs dilengkapi dgn surat perintah, berita acara, izin/ persetujuan ketua pengadilan > Kelengkapan Materiil : - Apa yang terjadi (tindakan pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
- Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi, ahli); - Bagaimana perbuatan dilakukan (Modus operandi); - Dimana perbuatan dilakukan/ Tempat (Locus delicti); - Bilamana perbuatan dilakukan/ Waktu (Tempus delicti); - Akibat apa yang ditimbulkan (ditinjau secara victimologis); - Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yg mendorong pelaku);
Tugas penuntutan perkara pidana merupakan tugas pokok dari Jaksa selaku aparat penegak hukum, yaitu dimulai sejak penyusunan surat dakwaan sampai dengan pengajuan surat tuntutan pidana (Requisitoir) Keberhasilan/ kegagalan penuntutan (Tahap 2) perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari kegiatan pra penuntutan (Tahap 1), apabila pra penuntutan dilakukan dengan cermat, teliti dan lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka penuntutan akan berhasil dengan baik dan sukses;
TERIMA KASIH
SEMOGA SUKSES !!!