PRAPERADILAN

Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari Pengadilan Negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya pengadilan negeri)3 . Ada pun ciri dan eksistensinya sebagai berikut : berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri

Pra peradilan ini dipimpin oleh satu orang hakim dan satu orang panitera. Berbeda denga lembaga peradilan umum yang terdiri dari satu orang panitera dan dipimpin tiga orang hakim terdiri dari hakim ketua dan dua hakim anggota. Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya (tidak menyimpang dari kaidah hukum formil), sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena

Secara limitative, pra peradilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP. Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan pra peradilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP. Menurut pasal 77 KUHAP lembaga pra peradilan memiliki kewenagan sebagai berikut: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ( Pasal 1

Penetapan Tersangka dalam Proses Peradilan adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ia masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan, apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan. Sedangkan menurut pasal 1 butir 4 KUHAP yang berbunyi tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup yang dimaksutkan dalam pasal 1 butir 4 KUHAP dijelaskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP

Alat bukti yang dimaksut pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah. Asas tersebut telah dimuat dalam pasal 8 UndangUndang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa khususnya tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan.

Hak-hak tersangka atau terdakwa lebih jelasnya telah diatur dalam KUHAP antara lain meliputi : 1. Hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) 2. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan seta yang didakwakan. (Pasal 51) 3. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan.(Pasal 52) 4. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa atau penterjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli. (Pasal 177 dan Pasal 178) 5. Hak dapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 54) 6. Hak memilih sendiri penasihat hukumnya. (Pasal 55) 7. Hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Penetapan tersangka sebagai bentuk penafsiran hukum dalam kewenagan lemabaga pra peradilan Secara eksplisit kewenangan pra peradilan diatur dalam KUHAP pasal 77 KUHAP adalah sebagai berikut : “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan� .

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 10 KUHAP juga merumuskan pengertian “Praperadilan� adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ; Apabila kita melihat pasal 77 jo pasal 1 angka 10 KUHAP tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan kewenagan pra peradilan dalam memeriksa sah atau tidak sahnya penetapan status tersangka. Namun apabila kita merujuk pada berbagai putusan lembaga pra peradilan yang memutuskan penetapan tersangka sebagai kewenagannya, merupakan bentuk dari penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim.
BANTUAN HUKUM
BAB I. PENGERTIAN BANTUAN HUKUM : LEGAL AID, pemberian jasa bidanghukum kepada seseorang yangterlibat dalam suatu perkara Pemberian jasa bh dilakukan dng cuma-Cuma kpd yg tdk mampu. Motivasi utama dalam konsep Legal Aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak mampu dan buta hukum.
: Memberi bantuan hukum; Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi; Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cumacuma.
2.LEGAL ASSISTANCE
3. LEGAL SERVICE (pelayanan hukum) Memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif(ada sorga di l.p.) dalam penegakan hukum dan pemberian jasa bantuan hukum terhadap rakyat miskin
yang berpenghasilan kecil
4. Bantuan hukum dlm pengertian luas dpt diartikan sbg upaya untuk membantu golongan tdk mampu dlm bidang hukum. BH Mempunyai nilai strategis untuk melindungi fakir miskin yg sering menjadi sasaran penyiksaan,SPP menganut sistim akusatur tapi dlm praktek menganut sistim inkuisitur ( kasus ,kemat cs,gorontalo, dll. ) (F H.Winata)
.
5.UU No 18 th 2003 tentang Advokat Dalam Pasal 1 butir (9) Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa:
“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara
cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu�
6.UU NO16 TH 2011 TTG BH JASA HUKUM
YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI BANTUAN HUKUM SECARA CUMA- CUMA KEPADA PENERIMA BANTUAN
HUKUM
7.PENJELASAN PSL 56 UU NO48 TH 2009 TT KEK KEHAKIMAN
BH PEMBERIAN JASA HKM SECARA CUMA-CUMA YG MELIPUTI KONSULTASI MENJALANKAN KUASA,MEWAKILI,MENDAM PINGI,MEMBELA,MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM LAIN UNTUK KEPENTINGAN PENCARI KEADILAN YG TDK MAMPU.
8.PPRI NO 83 TH 2008 TT PERSYARATAN TATACARA PEMBERIAN BH SECARA CUMA-CUMA BH ;JASA HKM YG DIBERIKAN ADVOKAT TANPA MENERIMA PEMBAYARAN MELIPUTI KONSULTASI,KUASA,MEWAKII, MENDAMPINGI,MEMBELA,DAN MELAKUKAN TINDAKAN LAIN UNTUK KEPENTINGAN PENCARI KEADILAN YG TDK MAMPU.
9.SEMA NO 10 TH 2010 TT PEDOMAN PEMBERIAN BH DI PERADILAN UMUM SDA
BAB II ASAS ASAS BANTUAN HUKUM : PSL 2 UUBH NO 16/2011 1. KEADILAN ;(KEPASTIAN HKM,KEMANFAATAN) 2. PERSAMAAN KEDK DIHADAPAN HUKUM, 3. KETERBUKAAN; 4. EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS, 5.AKUNTABILITAS; DOKTRIN
1. DAPAT DI AKSES; 2.KESETERDIAAN DANA; 3. KEBERLANJUTAN; 4. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN; 5. NON DISKRIMINASI. 6 .PRADUGA TAK BERSALAH
BAB III TUJUAN BANTUAN HUKUM A.DOKTRINER a. Membantu mencari kebenaran materil; (idenfikasi korban sulit,apalagi tsknya,mencari nunun sulit ?) b. Melindungi hak hak tersangka/ terdakwa;
c. Sosial education(memberantas mafia peradilan,kasus jaksa nakal,urip,artalita,gayus, dll)
f. Perbaikan tertib Hukum;(jual beli pasal) g. Pembaharuan hukum;(dekriminalisasi
kriminalisasi) h. Membuka lapangan pekerjaan(posbakum) i. Practical Training;(posbakum) j. Penegakan hukum(Preventip represip) (Semua orang dianggap tahu uu,sosialisasi sebelum di undangkan)
B.TUJUAN BANTUAN HUKUM : 1. MEMPROMOSIKAN, MELINDUNGI,
MEMFASILITASI, DAN MENYEDIAKAN BH 2.MENJAMIN HAK-HAK PENERIMA BH; 3.MENJAMIN PENYENGLENGARAAN BH DILAKS 4.MENJAMIN MEMASTIKAN BH DILAK SANAKAN SECARA LUAS /MERATA.
C.TUJUAN BH PSL 3 UU BH 1.MENJAMIN HAK ORANG MISKIN UNTUK MENDAPATKAN AKSES KEADILAN
2.MEWUJUDKAN HAK KONSTITUSIONAL W.N SESUAI DNG PRINSIP PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM
3.MENJAMIN KEPASTIAN PENYELENGGARAAN BH DILAKSANAKAN DI SELURUH WIL RI 4.WEWUJUDKAN PERADILAN YG DPT DI
PERTANGGUNGJAWABKAN(KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME)
BAB IV RUANG LINGKUP BH PSL
4 UUBH
1.BH DIBERIKAN KEPADA ORANG MISKIN YANG MENGHADAPI MASALAH HUKUM,PDT,PIDNA,TUN ORANG MISKIN MELIPUTI SETIAP ORANG YG TIDAK BISA MEMENUHI HAK DASAR SECARA LAYAK DAN MANDIRI,HAK DASAR MELIPUTI
HAK ATAS PANGAN,SANDANG,KESEHATAN,PEN DIDIKAN,PEKERJAAN,PERUMAHAN.(ALAMIAH) 2.ORANG /KLOMPOK ORANG YG; TERMARJINAL KAN KRN KEBIJAKAN PUBLIK,HAK HAK SIPIL TERABAIKAN.(KEMISKINAN STRUKTURAL,LAPINDO, HPH DLL)
3.BH MELIPUTI MENJALANKAN KUASA,MENDAM PINGI,MEWAKILI, MEMBELA/MELAKUKAN TIN DAKAN HUKUM UNTUK KEPENTINGAN PENE RIMA BH PSL
5
1. PENERIMA BH MELIPUTI SETIAP ORANG ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN YG TDK DAPAT ME
2.
MENUHI HAK DASAR SECARA LAYAK MANDIRI, MELIPUTI HAK ATAS PANGAN,SANDANG LAYANAN KESEHATAN,PENDIDIKAN,PEKERJAAAN ,BERUSAHA, PERUMAHAN.
BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM PASAL 6
(1) B H DISELENGGARAKAN UNTUK MEMBANTU PENYELESAIAN PERMASALAHAN HKM YG DIHADAPI PENERIMA BH (2) PEMBERIAN BH KEPADA PENERIMA BH DISELENGGARAKAN OLEH MENTERI DAN DILAKSANAKAN OLEH PEMBERI BH ,
MENTERI BERTUGAS: A. MENYUSUN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; B. MENYUSUN DAN MENETAPKAN STANDAR BH BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMBERIAN BH C. MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BH D. MENGELOLA ANGGARAN BH SECARA EFEKTIF TRANPARAN,AKUNTABEL,EFISIEN,TRANPARAN E.MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPA DA DPR SETIAP AKHIR TH
BAB VI PEMBERI BH PEMBERI BH ADLH L.B.H./ORGANISASI KEMASYARA KATAN YG MEMBERI LAYANAN BH PSL 8 (1) PELAKSANAAN BH DILAKUKAN OLEH PEMBERI BH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN UU (2) SYARAT-SYARAT PEMBERI BH MELIPUTI: A. BERBADAN HUKUM; B. TERAKREDITASI BERDASARKAN UU C. MEMILIKI KANTOR / SEKRETARIAT TETAP D. MEMILIKI PENGURUS; DAN E. MEMILIKI PROGRAM BANTUAN HUKUM.
BAB VII HAK PEMBERI BH A. MELAKUKAN REKRUTMEN TERHADAP ADVOKAT, PARALEGAL, DOSEN, DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM; B. MELAKUKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM; C. MENYELENGGARAKAN PENYULUHAN HUKUM, KONSULTASI HKM D. MENERIMA ANGGARAN DARI NEGARA UNK MELAKSANAKAN BH E. MENGELUARKAN PENDAPAT ATAU PERNYATAAN DALAM MEMBELA PERKARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA DI DALAM SIDANG PENGADILAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UU F.MENDAPATKAN INFORMASI DAN DATA LAIN DARI PEMERINTAH ATAUPUN INSTANSI LAIN, UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAAN PERKARA; DAN G. MENDAPATKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN SELAMA MENJALANKAN BH
BAB VIII KEWAJIBAN PEMBERI BH PASAL 10 A. MELAPORKAN KEPADA MENTERI TENTANG PROGRAM BH B. MELAPORKAN SETIAP PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK PEMBERIAN BH BERDASARKAN UU C. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BH BAGI ADVOKAT, PARALEGAL, DOSEN, MAHASISWA FH YANG DIREKRUT D. MENJAGA KERAHASIAAN DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN YANG DIPEROLEH DARI PENERIMA BH BERKAITAN DENGAN PERKARA YANG SEDANG DITANGANI, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UUE. MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENERIMA BH BERDASARKAN SYARAT DAN TATA CARA YANG DITENTUKAN DALAM UU SAMPAI PERKARANYA SELESAI, KECUALI ADA ALASAN YANG SAH SECARA HKM
PSL 11 PEMBERI BH TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA PERDATA /PIDANA DALAM MEMBERIKAN B H YGMENJADI TANGGUNG JAWABNYA YG DILAKUKAN DENGAN IKTIKAD BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR
SIDANG PENGADILAN SESUAI STANDAR BH BERDA SARKAN PERAT PER UU /KODE ETIK ADVOKAT
BAB IX PENERIMA BH PENERIMA BH AD ORANG /KLOMPOK ORANG MISKN HAK PENERIMA BH PSL 12 UUBH 1.MENDAPAT BH HINGGA MASALAHNYA SELESAI,SELAMA PENERIMA BH TDK MENCABUT SRT KUASA 2. MENDAPAT BH SESUAI STANDAR BH 3.MENDAPATKAN INFORMASI DAN DOKUMEN YG BERKAITAN DNG BH KEWAJIBAN PENERIMA BH PSL 13 1.MENYAMPAIKAN BUKTI,INFORMASI ,DATA SECARA BENAR 2.MEMBANTU KELANCARAN PEMBERIAN BH
BAB X SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BH PSL 14 1.MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS YG BERISI IDENTITAS PEMO HON,URAIAN SINGKAT PERKARA YBS. 2.MENYERAHKAN DOKUMEN PERKRA 3.SK MISKIN DR LURAH/KADES/PEJABAT YG SETINGKAT DI TEMPAT TGL PEMOHON. 4.MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PEMBERI BH,JIKA DITERIMA BIKIN SURAT KUASA.
PASAL 15 (1) PEMOHON PEMBERI BH
BH MENGAJUKAN PERMOHONAN BH KEPADA
(2) PEMBERI BH DLM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA SETELAH PERMOHONAN BH DINYATAKAN LENGKAP HARUS MEMBERIKAN JAWABAN MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN BH
(3) DALAM HAL PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DITERIMA, PEMBERI BH MEMBERIKAN BH BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS DARI PENERIMA BH (4) DALAM HAL PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DITOLAK, PEMBERI BH MENCANTUMKAN ALASAN PENOLAKAN (5) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BH DIATUR DNG PP
BAB XI PENDANAAN PASAL 16 (1) PENDANAAN BH YG
DIPERLUKAN DAN
DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN BH DIBEBANKAN KEPADA APBN (2) SUMBER PENDANAAN BH DAPAT BERASAL DARI: A. HIBAH ATAU SUMBANGAN; DAN/ATAU B. SUMBER PENDANAAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT.
PSL17 (1)PEMERINTAH WAJIB MENGALOKASIKAN DANA PENYELENGGARAAN BH DLM APBN (2)PENDANAAN PENYELENGGARAAN BH DIALOKASIKAN PADA ANGGARAN KEMEN TRIAN YG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAM
BAB XII POS BANTUAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DIDIRIKAN PADA TAHUN 1970 ATAS GAGASAN DPC PERADIN JAKARTA DIBAWAH PIMPINAN YAN APUL. DALAM MENJALANKAN PROGRAM KERJANYA, POS BANTUAN HUKUM MENJALIN KERJASAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI DISELURUH JAKARTA. PENGADILAN NEGERI MERESPON KERJASAMA TERSEBUT DENGAN MEMBERIKAN SATU RUANGAN KHUSUS
DI SETIAP PENGADILAN NEGERI POSBAKUM.
JAKARTA SEBAGAI TEMPAT
PASAL 57 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 48 TH 2009 TTG KEKUASAAN KEHAKIMAN ; PADA SETIAP P.N. DIBENTUK POSBAKUM KEPADA PENCARI KEADILAN YANG TIDAK MAMPU DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM.
SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010,PSL 6 SETIAP PENGADILAN NEGERI SEGERA MEMBENTUK POS BANTUAN HUKUM YANG PEMBENTUKANNYA DILAKUKAN SECARA BETAHAP; KETUA PENGADILAN NEGERI MENYEDIAKAN RUANGAN DAN SARANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI POS BANTUAN HUKUM, BERDASARKAN KEMAMPUAN MASING-MASING;
BAB XIII INFORMASI BANTUAN HUKUM A. PN, P.T, M. A B. KEJAKSAAN NEGERI ATAU KEJAKSAAN TINGGI; C. RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN); D. LEMBAGA PEMASYARAKATAN; E. POLSEK/POLRES/POLDA; F. KANTOR PEMERINTAH DAERAH H. UNIT KERJA BANTUAN HUKUM I. LKBH DI PT
BAB XIV LARANGAN Pasal 20 Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
BAB XV KETENTUAN PIDANA PASAL 21 PEMBERI BH YANG TERBUKTI MENERIMA / MEMINTA PEMBAYARAN DARI PENERIMA BH DAN/ATAU PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PERKARA YANG
SEDANG DITANGANI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 20, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RP)
BABXVI PERKEMBANGAN BH DAN ORGANISASI BH SEBELUM DAB SESUDAH MERDEKA A.SEBELUM MEDEKA
B.
PERADIN IKADIN
SESUDAH MERDEKA APSI IPHI
AAI
AKHI SPI HAPI
HKHP
REFORMASI KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA(KKAI)
PERADI
KONGGRES ADVOKAT INDONESIA
TUJUAN K KA I
1. MEMPERSIAPKAN UU ADVOKAT
(UU NO.18 TAHUN 2003) 2. MENGADAKAN VERIVIKASI 3. MENGADAKANKOMISI ORGANISASI 4. MENGADAKANKOMISI SERTIFIKASI
BANTUAN HUKUM PREVENTIF
BAB. XVII JENIS BANTUAN HUKUM (SLOOT DLM SOEKANTO)
BANTUAN HUKUM DIAGNOSTIK BANTUAN HUKUM PENGENDALIAN KONFLIK BANTUAN HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM
BANTUAN HUKUM PEMBAHARUAN HUKUM
JENIS BANTUAN HUKUM UU BH
LITIGASI / LITIGATOR /LITIGATION NON LITIGASI / NON LITIGATION
1. KONCULTATION HKM 2. INFORMATION HKM 3. PENDAPAT HUKUM 4. MEDIASI./DIVERSI (RESTORASI JUSTICE) 5. LEGAL SOLUTION 6. PENDIDIKANPELATIHAN HKM 7. PEMBERDAYAAN MSY
BANTUAN HUKUM TRADISIONAL
BAB XVIII KONSEP BANTUAN HUKUM
BANTUAN HUKUM KONSTITUSIONAL BANTUAN HUKUM STRUKTURAL BANTUAN HUKUM RESPONSIF
1.KONSEP BANTUAN HUKUM TRADISIONAL/INDIVIDUAL : PEMBERIAN BH PD MASYARAKAT YG TDK MAMPU, BERUPA PENDAMPINGAN BAIK DIMUKA PENGADILAN MAUPUN MELALUI
ARBITRASE. YG DILAKUKAN SECARA INDIVIDUAL, PASIF, DAN PENDEKATANYA SECARA FORMAL LEGAL.
2.KONSEP BANTUAN HUKUM KONSTITUSIONAL. BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN DNG TUJUAN YG LBH LUAS; MENYADARKAN HAK MASYARAKAT MISKIN
,PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA,BERSIFAT LEBIH AKTIF,BUKAN SAJA SECARA INDIVIDUAL TAPI SECARA KOLEKTIF
3.KONSEP BH STRUKTURAL : SEGALA AKSI/ KEGIATAN YG DILAKUKAN TDK SEMATA MATA DITUJUKAN UTK MEMBELA KEPENTINGAN/HAK HUKUM MASYARAKAT YG TDK MAMPU PD PROSES PERADILAN,TAPI LBH LUAS LG ,BH STRUKTURAL BERTUJUAN UTK MENUMBUHKAN KESADARAN HKM DAN PENGERTIAN MSY THD PENTINGNYA HKM.
4.KONSEP BH RESPONSIF : DIBERIKAN PD FAKIR MISKIN SECARA CUMA-CUMA MELIPUTI SEMUA BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TANPA MEMBEDAKAN PEMBELAAN
KOLEKTIF/INDIVIDUAL.DAN MELIBATKAN PERANSERTA NEGARA DAN MASYARAKAT.
BAB XIX KETENTUAN YG MENGATUR BANTUAN HUKUM
1.UUD.45 2.UU N0 18 TH2003 TT ADVOKAT 3.UU NO 48/2009 KEKEH
4.UU NO 16/2011 UUBH 5.PP 83 TH 2008 ttPERSYARAT AN BH CUMCCUMA 6.SEMA NO 10 TT PEDOMAN BH
UUD 45 : PASAL
28 D :
“SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN,JAMINAN,PERLINDUNGAN
DAN
KEPASTIAN HUKUM YG ADIL SERTA PERLAKUAN YG SAMA DIHADAPAN HKM”
UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TTG KEKUASAAN KEHAKIMAN. PSL 56 SD PSL 57 (1) SETIAP ORANG YG TERSANGKUT PERKARA BERHAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM (2) NEGARA MENANGGUNG BIAYA PERKARA BG PENCARI KEADILAN YG TDK MAMPU
UNDANG-UNDANG NO. 8 TH 1981 PSL 54
PSL 56 KUHAP BAB VII BANTUAN HUKUM
PSL
69 SD PSL 74
UNDANG-UNDANG NO. 18 TH 2003 TENTANG ADVOKAT
PASAL
22
“ADVOKAT WAJIB MEMBERIKAN BH
SECARA
CUMA CUMA KEPADA
PENCARI KEADILAN YG TIDAK MAMPU”
UU NO. 18 TH 2003
PENGANGKATAN
HAK DAN KEWAJIBAN
PERSYARATAN
HONOR
SUMPAH PENDIDIKAN
BANTUAN HUKUM CUMA - CUMA ADVOKAT ASING
BAB XX BANTUAN HUKUM DALAM SISTIM PERADILAN PIDANA/ PROSES PERADILAN PIDANA 1.BH DALAM TINGKAT PENYIDIKAN; 2.BH DALAM PENUNTUTAN; 3.BH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI SI DANG PENGADILAN; A.EKSEPSI B.PEMERIKSAAN SAKSI/TERDAKWA C.PEMBELAAN/PLEIDOOI D.DUPLIK E.UPAYA HUKUM 4.BH DLM L.P.
BAB XXI . HAMBATAN – HAMBATAN BH CUMA- CUMA
1. KEMISKINAN ALAMIAH MAUPUN STRUKTURAL MAKIN BANYAK 2. SUMBER DAYA MANUSIA 3. SUMBER DANA 4. FAKTOR UU,PENEGAK HUKUM,SARANA FASILITAS,MASYARAKAT,KEBUDAYA AN(SOERJONO SOEKANTO)