Tata Cara Beracara Dalam Peradilan Tata Usaha Negara
Hello
I am Abyan Kurniawan You can find me at @abyankurniawan5
Big concept 1
2
3
Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Sumber Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara “Hukum yang mengatur tata cara beracara di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara�
“
PERADILAN TATA USAHA NEGARA Salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam Kekuasaan Kehakiman. PENGADILAN TATA USAHA Lembaga Peradilan/Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA Lembaga Peradilan/Pengadilan Tingkat Kedua dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA Hukum yang menegakan hukum materiil (Hukum Administrasi Negara) yang dilakukan di dalam lingkungan Eksekutif.
2. Sumber Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
“
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN Tahun 1986 Nomor 77 dan TLN Nomor 3344) 1. Peraturan perundang-undangan pertama yang spesifik mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Mulai diundangkan pada tahun 1986, namun berlaku mulai tahun 1991. 3. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ada pada Peradilan Umum.
“
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (LN Tahun 2004 Nomor 35 dan TLN Nomor 4380) 1. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka. Pasal 7 dan Pasal 13 UU Peradilan Tata Usaha Negara 2. Alasan Gugatan. Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara
“
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (LN Tahun 2009 Nomor 160 dan TLN Nomor 5079) 1. Persyaratan Menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 14 UU Peradilan Tata Usaha Negara 2. Usulan Pemberhentian Hakim. Pasal 16 UU Peradilan Tata Usaha Negara 3. Jaminan Keamanan Hakim Pasal 25 UU Peradilan Tata Usaha Negara
3. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Asas Praduga Rechtmatig Asas Pembuktian Bebas Asas Hakim Aktif Asas Putusan Pengadilan Mengikat
“ ASAS PRADUGA RECHTMATIG “Setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar sampai ada pembatalan melalui putusan yang inkracht” Asas ini termuat dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 “Gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN”
“
ASAS PEMBUKTIAN BEBAS “Hakim bebas dalam menentukan beban pembuktian” Asas ini termuat dalam Pasal 107 ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Ketentuan di atas dibatasi oleh Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 “Macam Alat Bukti, berupa Surat atau Tulisan; Keterangan Ahli; Keterangan Saksi; Pengakuan Para Pihak; Pengetahun Hakim”
“
ASAS HAKIM AKTIF “Dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak” Asas ini termuat dalam (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986): a. Pasal 58 b. Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) c. Pasal 80 d. Pasal 83 e. Pasal 85
“ ASAS PUTUSAN PENGADILAN MENGIKAT “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, bukan hanya bagi para pihak yang bersengketa” Hal ini dikarenakan sengketa tata usaha negara merupakan sengketa hukum publik
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Prosedur Beracara Serba-Serbi Hukum Acara Peratun
“ PROSEDUR BERACARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA 1. 2. 3. 4. 5.
Pengajuan Gugatan Dismisal Procedure oleh Ketua Pengadilan Rapat Permusyawaratan Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim Pemeriksaan Pokok Perkara di Persidangan
“
PEMERIKSAAN POKOK PERKARA DI PERSIDANGAN Pembacaan Gugatan
Jawaban Gugatan
Replik
Duplik
Upaya Hukum*
Putusan
Kesimpulan
Pembuktian
“
SERBA-SERBI HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA 1.
Para Pihak - Pasal 53 ayat (1) Penguggat : Orang/Badan Hukum Perdata Tergugat : Pejabat/Badan Tata Usaha Negara 2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara – Pasal 47 Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara 3. Objek Gugatan – Pasal 1 angka 10 Keputusan Tata Usaha Negara
“
SERBA-SERBI HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA 4. Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara – Pasal 53 ayat (2) a. Peraturan Perundang-Undangan Aspek Kewenangan Aspek Prosedural Aspek Substansi b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
“
SERBA-SERBI HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA 5.
6. Upaya Hukum Upaya Administrasi a. Upaya Hukum Biasa Penyelesaian sengketa melalui Banding jalur (non-litigasi). Kasasi Penyelesaiannya dilakukan di Perlawanan dalam lingkungan instansi yang bersangkutan. b. Upaya Hukum Luar Biasa Banding Administrasi Peninjauan Kembali Keberatan
Thanks ALSA! Always Be One!