ASPEK INTERNASIONAL DARI PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN
Martamba Tobing, S.H. Kabag Humas dan Pengelolaan Naskah HPI
Dasar Hukum Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri ď śPasal 6 Ayat 1 UU Hubungan Luar Negeri No. 37/1999 Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ď śPasal 6 Ayat 2: Presiden dapat melimpahkan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud
Dasar Hukum Kebijakan Bebas Visa Kunjungan 1.Undang-Undang Nomor 6 tentang 2011 tentang Keimigrasian; 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; 4.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan; 5.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu,
Definisi Perjanjian Bebas Visa ď śPerjanjian Internasional (menurut UU 24/2000) adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public ď śPerjanjian Bebas Visa adalah perjanjian internasional bilateral yang diselenggarakan antar negara yang mengatur bebas visa kunjungan singkat
SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN 2017
1.Pangan. 2.Energi. 3.Maritim.
4.Pariwisata. 5.Kawasan Industri & KEK.
KONTRIBUSI PARIWISATA BAGI DEVISA A. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 1. Menyumbangkan 10% PDB nasional, tertinggi di ASEAN. 2. Pertumbuhan PDB pariwisata di atas rata-rata industri. 3. Spending US$ 1 Juta -> PDB 170%, tertinggi di industri. B. DEVISA 1. Peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional, sebesar 9,3%. 2. Pertumbuhan penerimaan devisa tertinggi, yaitu 13%. 3. Biaya marketing hanya 2% dari proyeksi devisa. C. TENAGA KERJA 4. Penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan, atau 8,4%. 5. Lapangan kerja tumbuh 30% dalam 5 tahun. 6. Pencipta lapangan kerja termurah US$ 5.000/satu pekerjaan.
PARIWISATA DI DUNIA 2014
9,5%
Dari PDB – Dampak Langsung, Dampak Tidak Langsung, dan Dampak Ikutan
1 dari 11 US$
1,5
Lapangan Kerja
Triliun Ekspor
2015
10%
Dari PDB – Dampak Langsung, Dampak Tidak Langsung, dan Dampak Ikutan
1 dari 11 US$
1,4
Lapangan Kerja
Triliun Ekspor
5,7%
Dari Ekspor Dunia 2015
7%
Dari Ekspor Dunia 2015
25
Juta Wisatawan pada tahun 1950
25
Juta Wisatawan pada tahun 1950
1,14
Milyar Wisatawan pada tahun 2014
5 s.d. 6
Miliar Wisatawan Domestik
1,18 5 s.d. 6
Milyar Wisatawan pada tahun 2015
Miliar Wisatawan Domestik
PARIWISATA ADALAH KUNCI PEMBANGUNAN, KESEJAHTERAAN DAN KEBAHAGIAAN PARIWISATA ADALAH SEKTOR UNGGULAN (TOURISM IS A LEADING SECTOR) Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan Pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur; Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia; Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif 25 juta (1950) 278 juta (1980) 528 Juta (1995) 1,14 Miliar (2014) 1,18 Miliar (2015) Dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang fluktuatif, dalam skala global sektor Pariwisata mampu mempertahankan pertumbuhan, di Sumber: UNWTO Tourism Annual Report, 2015 edition UNWTO adalah World Tourism pertumbuhan Barometer, Jan. 2016 antaranya dampak
BEBAS VISA KUNJUNGAN Pembebasan Visa Kunjungan adalah kebijakan domestik Republik Indonesia yang diberlakukan sesuai dengan asas resiprokal terhadap negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia Bebas Visa diberlakukan terhadap 169 negara dimulai dari 10 Maret 2016 (Perpres 21/2016) Sebagai timbal baliknya, ada 57 negara yang memberlakukan bebas visa kunjungan bagi Indonesia Tujuan pemberian bebas visa kunjungan adalah memfasilitasi kunjungan wisatawan dari negara lain dengan membebaskan calon wisatawan dari visa kunjungan khusus dari negara-negara bebas visa kunjungan Pembebasan visa kunjungan akan meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung, yang berujung pada peningkatan devisa dari sektor pariwisata
Kajian United Nations World Tourism Organization (UNWTO ) - World Travel & Tourism Council (WTTC) tentang Pengaruh Kebijakan BVK DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN VISA DI NEGARA LAIN
Negara Pemberi BVK
Negara Penerima BVK
Dampak BVK
Peningkatan Kunjungan (%)
Korea
Tiongkok
Juli 2006, wisatawan China mendapatkan fasilitas bebas visa untuk mengunjungi Jeju Island, Korea Selatan. Periode 2005-2009, tercatat pertumbuhan angka kunjungan sebesar 64,5%, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 18,9% per tahun
64,5% (4 tahun)
Hongkong, China
Rusia
Juli 2009, Hongkong dan Rusia bekerjasama saling memberlakukan bebas visa untuk leisure dan business short trip. Periode 2008-2010, China mencatat peningkatan angka wisman dari Rusia sebesar 133 %.
133% (2 tahun)
Rusia
Hongkong, China
Wisman China ke Rusia melonjak menjadi 184%.
184% (2 tahun)
USA
Taiwan, China
Oktober 2012, USA memberlakukan bebas visa 90 hari untuk Taiwan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan Taiwan ke USA sebesar 10% di akhir tahun 2012, dan peningkatan 20% di awal tahun 2013.
Sumber: The Impact of Visa Facilitation in APEC Economies, UNWTO, 2013
20% (<1 tahun)
Kajian UNWTO-WTTC tentang Pengaruh Kebijakan BVK
DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN VISA DI NEGARA LAIN (2) Negara Pemberi BVK China
Negara Penerima BVK Singapura
Dampak BVK
Peningkatan Kunjungan (%)
Tahun 2003, China memberlakukan kebijakan BVK kepada Brunei Darusallam, Singapura, dan Jepang selama tidak lebih dari 15 hari. Share outbound Singapura terhadap China sebesar 4% pada tahun 2002. Setelah diberikan fasilitas BVK, terjadi peningkatan share kunjungan wisman Singapura ke China meningkat menjadi 5,5%.
5,5% (1 tahun)
China
Jepang
Pada tahun 2002, share Jepang ke China sebesar 14,1% dan meningkat menjadi 18,4% pada tahun 2007.
18,4% (5 tahun)
USA
Rep. Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Slovakia, dan Rep. Korea
November 2008, USA memperluas kebijakan visa ke negara tersebut. Secara kolektif, kedatangan dari negara tersebut tumbuh sebesar 46% dalam kurun waktu 3 tahun.
46% (3 tahun)
Canada
Rep. Ceko
Oktober 2007, Kanada memberikan kebijakan visa untuk penduduk Rep. Ceko. Hal ini menyebabkan pengunjung Rep. Ceko ke Kanada mengalami kenaikan sebesar 36,5% selama kurun waktu 2 tahun dimana 20% diestimasi sebagai dampak pemberian kebijakan Visa.
Sumber: The Impact of Visa Facilitation in APEC Economies, UNWTO, 2013
20% (2 tahun)
Evaluasi Pemberlakuan BVK bagi Indonesia
Sumber: Kemenpar
(Berdasarkan Rata-Rata Pertumbuhan)
PASAR BAHRAIN INGGRIS JERMAN BELANDA PERANCIS TIONGKOK AMERIKA SERIKAT RUSIA ARAB SAUDI MESIR INDIA
AUSTRALIA
ALTERNATIF 2 Growth % = Periode BVK Efektif M M-1 (1)-(2)/ (1) (2) (2)*100% 905 639 41.63% 147,121 115,337 27.56% 92,979 76,003 22.34% 6 BULAN : 79,671 68,630 16.09% DES 2014 - MEI 2015/ 97,692 82,651 18.20% DES 2015 - MEI 650,398 533,652 21.88% 2016 141,716 121,181 16.95% 6 BULAN : MAR 2015 - AUG 2015/ MAR 2016 - AUG 2016 6 BULAN : SEP 2015 - FEB 2016 SEP 2016 - FEB 2017
40,206
33,733
19.19%
112,326 7,103
88,507 4,632
26.91% 53.35%
186,418
144,752
28.78%
598,680
534,878
11.93%
2,155,21
19.43% atau
Dampak BVK terhadap peningkatan kunjungan wisman adalah
19.43% atau berkisar
11.93% 53.35%
Keterangan: Sebagai contoh: Pasar Bahrain M = Jumlah wisman Bahrain (Des 2014 – Mei 201 M-1 = Jumlah Wisman Bahrain (Des 2015 – Mei 201
ASPEK INTERNASIONAL ď śPemberian bebas visa kunjungan (BVK) dilakukan atas dasar asas resiprokal ď śPemberlakuan asas resiprokal tidak mewajibkan negara mitra untuk memberlakukan bebas visa kepada Republik Indonesia
KESIMPULAN Pembuatan perjanjian bebas visa bilateral adalah salah satu cara yang memungkinkan asas resiprokal bisa diberlakukan secara optimal antar kedua belah negara Asas resiprokal adalah salah satu unsur utama kerjasama internasional, namun pada praktiknya kerjasama internasional masih menggunakan “tawar-menawar” baik dalam negosiasi antarnegara dan pembuatan perjanjian internasional Beberapa aspek dari hukum internasional seperti hak asasi manusia bersifat universal dan wajib diinkorporasikan dalam hukum nasional setiap negara, namun pemberian BVK bukanlah bagian dari HAM sehingga implementasinya tidak dapat dipaksakan
TERIMA KASIH