URGENSI DAN LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERPRES NOMOR 21 TAHUN 2016 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN REPUBLIK INDONESIA
SEMINAR DAN WORKSHOP NASIONAL 2017 (SEMWORKNAS) ALSA INDONESIA UNIVERSITAS JEMBER OLEH
PROF. DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LATAR BELAKANG DAN URGENSI PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
• Meningkatkan hubungan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain;
• Meningkatkan perekonomian negara; • Meningkatkan jumlah wisatawan negara asing yang masuk ke Wilayah Indonesia.
DASAR HUKUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
• Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; • Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995 tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian;
• Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan; • Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.
PEMBEBASAN VISA DILIHAT DARI ASPEK KEAMANAN NEGARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
• Dengan berlakunya Bebas Visa Kunjungan dapat meningkatkan resiko keamanan negara, khususnya terhadap orang-orang berpaham radikal dari negara-negara dengan potensi jaringan terorisme tinggi masuk ke dalam negeri. Hal ini membutuhkan pengawasan ekstra ketat karena tindak pidana terorisme sudah semakin masif dan global.
• Negara dalam hal ini apabila dalam keadaan yang berbahaya khususnya terkait keamanan negara dapat memberhentikan pemberian Bebas Visa Kunjungan terhadap negara yang berpotensi besar warganya diduga membawa paham radikal yang bertentangan dengan kedaulatan bangsa dan negara. (Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan)
PEMBEBASAN VISA SESUAI KETENTUAN PASAL 43 AYAT (3) UU 6/2011 TENTANG KEIMIGRASIAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
• Pembebasan visa dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU 6/2011 tentang keimigrasian dapat diberikan kepada:
a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;
c. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut; d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
ASAS TIMBAL BALIK DALAM PEMBEBASAN BEBAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA VISA • Negara lain memberikan Bebas Visa Kunjungan berdasarkan asas resiprokal atau timbal balik, dalam ketentuan Pasal 2 Perpres No.21 Tahun 2016 tentang tentang Bebas Visa Kunjungan mengatur hal demikian. Dalam perkembangannya ada beberapa negara yang telah diberikan ketentuan Bebas Visa Kunjungan oleh Indonesia tidak menerapkan hal yang sama kepada WNI yang masuk ke wilayah pemerintahannya.
PEMBEBASAN VISA DILIHAT DARI ASPEK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PENERIMAAN NEGARA • Salah satu penerimaan negara di luar pajak adalah visa yang dibebankan kepada Orang Asing.
• Adanya ketentuan mengenai Bebas Visa Kunjungan dapat mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari biaya Visa masuk, namun hal ini dapat di atasi apabila kunjungan wisatawan asing yang membelanjakan uangnya cukup banyak sehingga menggerakan ekonomi negara.
PENGERTIAN DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Pengertian
• hal
ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. (UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian )
Fungsi
• memberikan
pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
• (UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian )
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
JENIS IZIN KEIMIGRASIAN
• Izin Singgah; • Izin Kunjungan; • Izin Tinggal Terbatas Terbatas; dan • Izin Tinggal Tetap. (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995 tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian)
ASAS PEMBERIAN BEBAS VISA KUNJUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
•ASAS TIMBAL BALIK; dan •ASAS MANFAAT. (Pasal 2 Perpres No.21 Tahun 2016)
BATASAN PEMBERIAN BEBAS VISA KUNJUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
• Penerima Bebas Visa Kunjungan (PBVK) diberikan izin tinggal kunjungan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya;
• Hanya terbatas pada 169 negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;
• Terbatas pada kegiatan dalam rangka wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan meneruskan perjalanan ke nagara lain;
• Dalam hal keadaan yang menimbulkan bahaya negara dan kesehatan masyarakat pemberian Bebas Visa Kunjungan dapat ditangguhkan sementara.
PENGERTIAN DAN PERSYARATAN BEBAS VISA KUNJUNGAN PENGERTIAN Orang Asing Adalah orang yang bukan warga negara Indonesia Penerima Bebas Visa Kunjungan Orang Asing warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara dan entitas tertetu Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tempat pemeriksaan di pelabuhan lait, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia Visa Republik Indonesia Keterangan tertluis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin (Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016)
PERSYARATAN
a. Paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; b. Memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negera lain; dan c. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan. (Pasal 2 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016)
PERMASALAHAN YANG AKAN DIHADAPI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
• Penyalahgunaan izin tinggal kunjungan oleh Orang Asing menjadi izin tinggal lainnya, c/o: menggunakan fasilitas BVK untuk bekerja, masuknya jaringan teroris internasional;
• Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya pemasukan dari Visa; • Meningkatnya pelanggaran keimigrasian oleh Orang Asing c/o: melebihi jangka waktu maksimal BVK;
• Pemberian BVK untuk WNI belum tentu dilakukan terhadap seluruh negara yang diberikan BVK sebagaimana Lampiran Perpres Nomor 21 Tahun 2016.
PENANGGULANGAN PERMASALAHAN BEBAS VISA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
• Memperkuat koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing dengan Lembaga Penegak Hukum maupun Kementerian terkait;
• Memperkuat pengawasan terhadap Orang Asing khususnya dari negaranegara dengan indikasi tinggi tindak pidana terorisme;
• Menambah SDM serta sarana dan prasarana penunjang pengawasan keimigrasian;
• Membuat TIMPORA disetiap Kawil Kemenkumham (daerah).