TUGAS POKOK DAN WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENUNTUTAN ANTON SUTRISNO, SH., MH. JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO
Isi 1
Pengantar
2
Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penuntutan
3
4
Pra Penuntutan (Tahap 1) Penuntutan (Tahap 2) Eksekusi
6
Kesimpulan
[I] PENGANTAR
LANDASAN HUKUM : UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
Diselenggarakan oleh Kejaksaan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;
Agung,
PENGERTIAN JAKSA : ADALAH PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERI WEWENANG OLEH UNDANGUNDANG UNTUK BERTINDAK SEBAGAI : 1) PENUNTUT UMUM; 2) PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP; 3) WEWENANG LAIN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG (Contoh. JAKSA SEBAGAI PENYIDIK PERKARA T.P. KORUPSI, PENYIDIK PERKARA PENCUCIAN UANG, HAM BERAT, JAKSA PENGACARA NEGARA, DLL.);
PENGERTIAN PENUNTUT UMUM : ADALAH JAKSA YANG DIBERI WEWENANG OLEH UNDANG - UNDANG UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN DAN MELAKSANAKAN PENETAPAN HAKIM
PENGERTIAN PENUNTUTAN : ADALAH TINDAKAN PENUNTUT UMUM UNTUK MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG DALAM HAL DAN MENURUT CARA YANG DIATUR DALAM HUKUM ACARA PIDANA DENGAN PERMINTAAN SUPAYA DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH HAKIM DI SIDANG PENGADILAN;
[II] TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PIDANA (Pasal 30 Ayat (1) : a) MELAKUKAN PENUNTUTAN; b) MELAKSANAKAN PENETAPAN HAKIM DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP; c) MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN, DAN KEPUTUSAN LEPAS BERSYARAT; d) MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG; e) MELENGKAPI BERKAS PERKARA TERTENTU DAN UNTUK ITU DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN SEBELUM DILIMPAHKAN KE PENGADILAN YANG DALAM PELAKSANAANNYA DIKOORDINASIKAN DENGAN PENYIDIK.
BIDANG PERDATA DAN NEGARA Pasal 30 Ayat (2) :
TATA
USAHA
KEJAKSAAN DENGAN KUASA KHUSUS DAPAT BERTINDAK BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN UNTUK DAN ATAS NAMA NEGARA ATAU PEMERINTAH.
BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN UMUM Pasal 30 Ayat (3) : KEJAKSAAN TURUT MENYELENGGARAKAN KEGIATAN : a) PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT; b) PENGAMANAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM; c) PENGAWASAN PEREDARAN BARANG CETAKAN; d) PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN NEGARA; e) PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA; f) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM SERTA STATISTIK KRIMINAL.
TUGAS DAN WEWENANG PENUNTUTAN (BIDANG PIDANA) : 1. PRA PENUNTUTAN (TAHAP-1); 2. PENUNTUTAN (TAHAP-2); 3. EKSEKUSI
PENUNTUT UMUM MEMPUNYAI WEWENANG : (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) :
a) MENERIMA DAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA PENYIDIKAN DARI PENYIDIK ATAU PENYIDIK PEMBANTU; b) MENGADAKAN PRAPENUNTUTAN APABILA ADA KEKURANGAN PADA PENYIDIKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 110 AYAT (3) DAN AYAT (4), DENGAN MEMBERI PETUNJUK DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN PENYIDIKAN DARI PENYIDIK; c) MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENAHANAN, MELAKUKAN PENAHANAN ATAU PENAHANAN LANJUTAN DAN ATAU MENGUBAH STATUS TAHANAN SETELAH PERKARANYA DILIMPAHKAN OLEH PENYIDIK;
d) MEMBUAT SURAT DAKWAAN; e) MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN;
f) MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERDAKWA TENTANG KETENTUAN HARI DAN WAKTU PERKARA DISIDANGKAN YANG DISERTAI SURAT PANGGILAN, BAIK KEPADA TERDAKWA MAUPUN KEPADA SAKSI, UNTUK DATANG PADA SIDANG YANG TELAH DITENTUKAN; g) MELAKUKAN PENUNTUTAN; h) MENUTUP PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM; i) MENGADAKAN TINDAKAN LAIN DALAM LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PENUNTUT UMUM MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG INI; j) MELAKSANAKAN PENETAPAN HAKIM.
[III] PRA PENUNTUTAN (TAHAP 1)
PRA PENUNTUTAN TINDAKAN JAKSA UNTUK MEMANTAU PERKEMBANGAN PENYIDIKAN SETELAH MENERIMA SPDP OLEH PENYIDIK, MEMPELAJARI ATAU MENELITI KELENGKAAN BERKAS PERKARA HASIL PENYIDIKAN YANG DITERIMA DARI PENYIDIK SERTA MEMBERIKAN PETUNJUK GUNA DILENGKAPI OLEH ENYIDIK UNTUK DAPAT MENENTUKAN APAKAH BERKAS PERKARA TERSEBUT DAPAT DILIMPAHKAN ATAU TIDAK KE TAHAP PENUNTUTAN
KEGIATAN PRA PENUNTUTAN 1) Pemantauan perkembangan penyidikan (setelah menerima SPDP) - P-16 2) Penelitian berkas tahap I - Cek List 3) Pemberian petunjuk untuk melengkapi berkas - P-18, P-19 (14 hari) 4) Penelitian ulang berkas yang sudah diperbaiki 5) Penelitian tersangka 6) Penelitian barang bukti 7) Penelitian tambahan Pembuatan rencana dakwaan/ P-29, Berita Acara Pendapat/ P-24, Matrik/ P-7 berkas dinyatakan lengkap dan layak untuk disidangkan P-21
Penelitian Berkas Perkara difokuskan : > Kelengkapan Formal : segala sesuatu yg berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yg hrs dilengkapi dgn surat perintah, berita acara, izin/ persetujuan ketua pengadilan > Kelengkapan Materiil : - Apa yang terjadi (tindakan pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
- Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi, ahli); - Bagaimana perbuatan dilakukan (Modus operandi); - Dimana perbuatan dilakukan (Locus delicti); - Bilamana perbuatan dilakukan (Tempus delicti); - Akibat apa yang ditimbulkan (ditinjau secara victimologis); - Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yg mendorong pelaku);
[IV] PENUNTUTAN (TAHAP 2 )
PENGERTIAN
PENUNTUTAN
:
ADALAH TINDAKAN PENUNTUT UMUM UNTUK MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG DALAM HAL DAN MENURUT CARA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI DENGAN PERMINTAAN SUPAYA DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH HAKIM DI SIDANG PENGADILAN
SURAT DAKWAAN :
Surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (P-29)
FUNGSI DAN HAKEKAT SURAT DAKWAAN : BAGI PENUNTUT UMUM : - Sebagai dasar melakukan penuntutan - Sebagai dasar pembahasan yuridis dalam requisitor - Sebagai dasar melakukan upaya hukum BAGI TERDAKWA/ PENASEHAT HUKUM : - Sebagai dasar melakukan pembelaan dalam pledooi - Sebagai dasar mengajukan bukti meringankan - Sebagai dasar mengajukan upaya hukum BAGI HAKIM : - Sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan - Sebagai dasar mengambil/ menjatuhkan putusan
SYARAT SAH SURAT DAKWAAN : ď ś Syarat Formal : > Diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum; > Mencantumkan identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan ď ś Syarat Materiil : > Memuat uraian secara : - cermat, - jelas dan - lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan > Menyebutkan waktu tindak pdana dilakukan > Menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan
MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P-21), maka Penyidik segera menyerahkan tersangka berikut barang bukti kepada Penuntut Umum (Tahap 2); Penunjukkan Penuntut Umum untuk menyidangkan perkara di Pengadilan (P-16A) Penuntut Umum kemudian melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dan barang buktinya dengan cara mewawancarai serta mengecek kondisi barang bukti (BA-15 dan BA-18), kemudian jika tersangka dilakukan penahahan maka masa penahanan bisa diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk selama 20 hari (T-7); Penuntut Umum mengirimkan Berkas Perkara berikut barang bukti kepada Pengadilan Negeri setempat untuk segera disidangkan (P-33 dan P-34);
ďƒ˜ Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara, kemudian dengan surat penetapan menentukan hari sidang dan memperpanjang masa penahanan (BA-15), selanjutnya memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa, barang bukti dan saksi-saksi, ahli di persidangan; ďƒ˜ Penuntut Umum dalam waktu minimal 3 hari segera memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (P-37 dan P-38 Terdakwa), kemudian memanggil saksi-saksi untuk dihadirkan dipersidangan (P-37 dan P-38 Saksi);
MELAKUKAN PENUNTUTAN Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum; Eksepsi/ keberatan dari terdakwa/ Penasehat Hukumnya terhadap Surat Dakwaan; Jawaban Eksepsi oleh Penuntut Umum; Putusan Sela oleh Majelis Hakim; Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, surat, terdakwa dan memperlihatkan barang bukti di muka persidangan (Pembuktian); Pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum (P-42); Pembelaan/ Pledooi dari terdakwa/ Penasehat Hukumnya; Replik/ jawaban Penuntut Umum atas pembelaan; Duplik/ jawaban terdakwa/ Penasehat Hukumnya; Pembacaan Keputusan/ vonis hakim;
[V) EKSEKUSI
ďƒ˜ Setelah pembacaan putusan/ vonis Hakim, maka surat putusan segera diberikan kepada Penuntut Umum untuk segera di eksekusi (jika tidak ada upaya hukum baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa); ďƒ˜ Penuntut Umum setelah mendapatkan Surat Perintah (P-48) kemudian mengeksekusi terdakwa dengan cara memasukkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan/ tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Hakim dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim (BA17);
[VI] KESIMPULAN
Tugas penuntutan perkara pidana merupakan tugas pokok dari Jaksa selaku aparat penegak hukum, yaitu dimulai sejak penyusunan surat dakwaan sampai dengan pengajuan surat tuntutan pidana (Requisitoir) Keberhasilan/ kegagalan penuntutan (Tahap 2) perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari kegiatan pra penuntutan (Tahap 1), apabila pra penuntutan dilakukan dengan cermat, teliti dan lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka penuntutan akan berhasil dengan baik dan sukses;
TERIMA KASIH
SEMOGA SUKSES !!!