ND A IL TO A H T NG I D RD AN O IA CC S A E ON DE E” D A IN : TR TIV N C N EE MES GA PE TW CRI OR ERS E B Y AL MAN W P T A ION U LA E H TR NAT OF AL N S E IN O I M N IT RA RIM RI D A DT YC LC R A XT AR ALL ON E " W CI TI TO PE NA ES TER IN
". Regarding the use of the term "special criminal", we follow the opinion of Dr. Andi Hamzah in the book "Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar", page 5. In the book Andi Hamzah writes among others that he tends to use criteria instead of general and special criminal law, but general and special criminal legislation. So, Andi Hamzah emphasized the law. Regarding the basic use of this criterion, he referred to Article 284 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which refers to "special criminal legislation which has its own event
According to the division of Andi Hamzah, general criminal legislation is the Criminal Code and all laws that change, adding to the Penal Code such as Law no. 1 of 1946, Law no. 73 of 1958, the Law (No. 18 In 1960 and others. Meanwhile, special criminal legislation is criminal legislation outside the Criminal Code and relating to the Criminal Code. Â
The ban on the sale of human organs is not regulated in the Criminal Code, but in Law no. 36 of 2009 on Health ("Law 36/2009"). This is affirmed in Article 64 paragraph (3) of Law 36/2009, which states that organs and / or body tissues are prohibited to be traded under any pretext. Performer of sale of organ and / or body tissue is threatened with criminal as regulated in Article 192 of Law 36/2009.
It states that any person who intentionally trades an organ or tissue under any pretext as referred to in Article 64 paragraph (3) shall be subject to a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp 1 billion. Â Thus, if following the division of general and special crime according to Andi Hamzah, then the sale of human organs including special crime. The reason, because the Criminal Code does not have rules about the crime of the sale of human organs.
Upaya hukum suatu negara dalam jual/beli organ tubuh manusia jika ditinjau dari hukum pidana nasional masing-masing negara maka akan menggunakan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan masingmasing negara. Jual/beli organ tubuh manusia yang sudah melintasi batas wilayah negara yang melibatkan dua negara atau lebih, maka persoalan dalam penanganannya juga bisa melibatkan negara negara lain. Peristiwa pidana yang melibatkan negara-negara lain akan ditinjau berdasarkan negara yang memiliki yurisdiksi yang berwenang atau ditinjau dari asas asas hukum yang berlaku dari peristiwa tersebut. Kerjasama dengan negara-negara lain dalam upaya untuk mencegah dan memberantas adanya praktek jual/beli organ tubuh manusia sebagai upaya hukum preventif dapat dilakukan dengan pembuatan perjanjian bilateral salah satunya perjanjian ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang melakukan tindak pidana oleh suatu negara ke negara lain.
The legal efforts of a state in the sale / purchase of human organs in terms of national criminal law of each country will use the principles in the legislation of each country. Sell / buy human organs that have crossed the border of the country that involves two or more countries, then the problem in handling can also involve other countries. Criminal incidents involving other States will be reviewed on the basis of a country having an authoritative jurisdiction or review of the applicable legal principles of the event. Cooperation with other countries in efforts to prevent and eradicate the practice of selling / buying human organs as preventive law efforts can be done by making bilateral agreements one of them extradition treaty. Extradition is the surrender of a person who commits a crime by a country to another country.
Ketentuan umum pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (yang selanjutnya disebut UU Ekstradisi) menjelaskan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Indonesia telah membuat undang-undang ekstradisi dan membuat perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negaranegara lain, khususnya negara-negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, Thailand dan Australia. 16 Perjanjian ekstradisi dengan empat negara anggota ASEAN juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Prosedur dan tata cara Penahanan yang dapat diajukan oleh negara peminta kepada negara Indonesia sebagai negara yang dimintakan ekstradisi dan syarat-syarat pengajuan permintaan ekstradisi diatur dalam ketentuan pasal 18-pasal 24 UU Ekstradisi. Prosedur selanjutnya setelah syarat-syarat untuk mengajukan permintaan ekstradisi telah terpenuhi adalah adanya pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi. Pemeriksaan ini dilakukan oleh negara Indonesia sebagai negara yang diminta.
General provision of article 1 of Law Number 1 Year 1979 on Extradition (hereinafter referred to as the Extradition Law) explains that extradition is the surrender by a country to a country requesting the surrender of a suspected or criminal for committing a crime outside the territory of the country submitting and within the territorial jurisdiction the state requesting such submission, as it is authorized to hear and punish him. Indonesia has made extradition laws and made extradition treaties with other countries, especially ASEAN member countries, namely Malaysia, Philippines, Thailand and Australia. 16 Extradition treaties with four ASEAN member countries have also been ratified by the Government of Indonesia. Procedures and procedures of Detention which may be filed by the requesting State to the state of Indonesia as a state requested for extradition and the conditions for filing an extradition request are provided in the provisions of article 18-of Article 24 of the Extradition Law. The subsequent procedure after the requirement to request an extradition has been fulfilled is the examination of the person to whom extradition is requested. This check is conducted by the state of Indonesia as the requested country.
Pemeriksaan ini dalam UU Ekstradisi diatur dalam pasal 25-pasal 33 jo pasal 36 dan pasal 38 UU Ekstradisi. Pasal 40-pasal 41 UU Ekstradisi menjelaskan ketentuan mengenai penyerahan seseorang yang dimintakan ekstradisi yang telah mendapatkan keputusan ekstradisi. Selanjutnya kedudukan negara Indonesia sebagai negara peminta dalam mengajukan ekstradisi ketentuannya diatur dalam pasal 44 UU Ekstradisi yang menjelaskan apabila seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan atau harus menjalani masa pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisi dalam yurisdiksi negara republik Indonesia dan/atau diduga sedang berada di negara lain, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepolisisn Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik. UNTOC sebagai suatu perjanjian multilateral juga mengatur prosedur dan tata cara ekstradisi bagi para pihak yang terlibat dalam konvensi ini dan dapat menjadi acuan bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi untuk dapat menggunakan ketentuan prosedur ekstradisi dari UNTOC. Ekstradisi dalam UNTOC diatur dalam pasal 16 UNTOC
This examination in the Extradition Law is provided for in articles 25-articles 33 to 36 and 38 of the Extradition Law. Article 40 of Article 41 of the Extradition Law specifies the provision concerning the surrender of an extradition requested person who has received an extradition decision. Furthermore, the position of the Indonesian state as a requesting State in proposing the extradition of its provisions is provided in article 44 of the Extradition Law which explains if a person suspected of committing a crime or having to undergo a criminal offense for committing an extraditable crime in the jurisdiction of the Indonesian republic and / or suspected to be in other countries, at the request of the Attorney General of the Republic of Indonesia or Kepolisisn of the Republic of Indonesia, the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia on behalf of the President of the Republic of Indonesia may request the extradition of the person he submits through diplomatic channels. UNTOC as a multilateral treaty also regulates the procedures and procedures of extradition for the parties to this Convention and may serve as a reference for states that do not yet have an extradition treaty to be able to use the provisions of the extradition procedure of UNTOC. The extradition in UNTOC is governed in Article 16 of UNTOC
Kerjasama dalam melakukan upaya hukum untuk memberantas kejahatan transnasional dalam hal ini jual/beli organ tubuh manusia selain dengan adanya perjanjian ekstradisi juga dengan menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (atau yang biasa disebut Mutual Legal Assistence in Criminal Matters/UU MLA). Undang-undang ekstradisi dan UU MLA ini harus saling melengkapi sebagai instrumen hukum nasional dalam menghadapi kejahatan transnasional karena permintaan ekstradisi tidak serta merta mengembalikan aset hasil kejahatan yang dibawa pelaku kejahatan tersebut. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana selanjutnya disebut bantuan dalam pasal 3 ayat (1) UU MLA dapat berupa:
Cooperation in conducting legal remedies to combat transnational crime in this case the sale / purchase of human organs other than with the existence of extradition treaty also by using Law Number 1 Year 2006 concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Problem (or commonly called Mutual Legal Assistence in Criminal Matters / MLA Act). These extradition laws and MLA laws must complement each other as national legal instruments in the face of transnational crime because the demand for extradition does not automatically restore the offending assets of the offender. The mutual assistance in criminal matters hereinafter referred to as assistance in Article 3 paragraph (1) of the MLA Law may be:
a) Mengidentifikasi dan mencari orang b) Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya c) Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya d) Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; e) Menyampaikan surat f)
Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan
g) Perampasan hasil tindak pidana
a) Identify and search for people b) Get statements or other forms c) Shows documents or other forms d) Seeking the presence of people to provide information or assist in the investigation e) Delivering a letter f)
Carry out search and seizure requests
g) Deprivation of proceeds of crime
a) Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana b) Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; c) Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana d) Bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang ini.
h. Acquisition with criminal penalty i.
Prohibit the transactions of property, freeze assets that may be disposed of or confiscated, or which may be required to comply with criminal penalties, clause with a crime;
j.
Seeking disposable property, or which may be required to comply with the penalty of imposed fines, with criminal penalties
k. Other assistance in accordance with this law.
Pencegahan trafficking melalui pembuatan instrumen hukum, penyebarluasan informasi, peningkatan pengawasan, peningkatan pendidikan, pembetukan badan khusus dan penindakan oleh aparat penegak hukum sampai dengan perlindungan bagi para korban. Upaya kerja sama pemerintah dengan organisasi internasional dan local ataupun Negara lain, kuhusnya dengan Negara tetangga dalam pemberantasan perdagangan orang, tampak masih belum berhasil optimal. Kompleknya permasalahan traffickingperempuan dan anak menuntut upaya ekstra dari pemerintah, lebih-lebih bila dicermati bahwa pelaku trafficking perempuan dan anak itu terorganisasi dengan rapi baik dalamjaringan nasional maupun internasional. Keseriusan melalui tindakan ektra dari pihak pemerintah dalam menangani kasus trafficking, maka dapat dipastikan akan dapat meminimalisasikan terjadinya trafficking dalam tingkat nasional maupun internasional.
Prevention of trafficking through the creation of legal instruments, dissemination of information, improvement of supervision, improvement of education, the establishment of special agencies and the enforcement by law enforcement officers up to the protection of the victims. The efforts of government cooperation with international and local organizations or other countries, kuhusnya with neighboring countries in the eradication of trafficking in persons, seems still not working optimally. The complexity of women and child trafficking issues demands extra efforts from the government, especially when it is observed that trafficking of women and children is well organized in both national and international networks. Seriousness through the government's extra actions in handling cases of trafficking, it will certainly be able to minimize the occurrence of trafficking in national and international levels.
Syarat-syarat untuk mengajukan bantuan harus memuat beberapa hal yang disebutkan dalam pasal 10 UU MLA yaitu: a. Identitas diri dari institusi yang meminta bantuan b. Pokok permasalahan dan tujuan dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan bantuan dan nama serta fungsi dari institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan c. Ringkasan fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis d. Ketentuan perundang-undangan yang terkait, isi pasal, dan sanksi pidananya
Requirements for filing a petition must contain some of the things mentioned in article 10 of the MLA Law, that is: a. The identity of the institution that asks for help b. The subject matter and purpose of the investigation, prosecution or examination at the trial court relating to the request for assistance and the name and function of the institution conducting the investigation, prosecution and examination in the Court