17 minute read
Barra & Co, Limited Dengan Pt. Berlayar Shipping
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PELANGGARAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT ANTARA BARRA & CO, LIMITED DENGAN PT. BERLAYAR SHIPPING
Advertisement
Legal Opinion
I. PENDAHULUAN
Kepada Yth.
Barra & Co, Limited
145 Kriyasoan Road, 208511, Singapore
Melalui Direksi Barra & Co, Limited
Perihal : Pendapat Hukum Dalam Rangka Menyelesaikan Permasalahan Pelanggaran hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Joint Venture Agreement yang telah ditandatangani oleh PT Berlayar Shipping dan Barra & Co, Limited pada tanggal 5 September 2015.
Dengan Hormat,
Kami, Balqis Azizi Nazar, Miftah Mardhatillah Mukammil dan Niva Adillah adalah Konsultan Hukum mewakili Legal Yustisi Law Firm dan Partner yang
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
ditunjuk Barra & Co, Limited untuk memberikan pendapat hukum dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Joint Venture Agreement yang telah ditandatangani oleh PT Berlayar Shipping dan Barra & Co, Limited pada tanggal 5 September 2015.
A. ASUMSI, KUALIFIKASI, DAN PEMBATASAN
Pendapat hukum diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:
1. Kami mewakili kualifikasi dan memberi pendapat hukum dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan Barra & Co, Limited dengan PT Berlayar Shipping berdasarkan integritas kami sebagai Advokat/Konsultan Hukum.
2. Pendapat hukum ini didasarkan atas dokumen dan keterangan yang diberikan Barra & Co, Limited yang kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pendapat hukum diberikan dengan pembatasan sebagai berikut :
1. Pendapat hukum ini disusun dan ditujukan semata-mata untuk mengikuti Kompetisi
ALSA Legal Opinion Universitas Sriwijaya tahun 2021. Apabila terjadi pengungkapan pendapat hukum ini terhadap pihak ketiga, kami tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga tersebut.
2. Pendapat hukum meliputi hal yang disebut secara tegas di dalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.
B. PARA PIHAK
1. PT Berlayar Shipping selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama 2. Barra & Co, Limited selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua 3. PT Barra Berlayar Shipping selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
C. DASAR HUKUM
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif,Penyelesaian Sengketa 4. Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: Per-03/BANl/09/2016 tentang Peraturan dan Acara Mediasi dan Med-ARB
II. KASUS POSISI
1. Bahwa pada 5 September 2015, Barra & Co, Limited dengan PT Berlayar
Shipping sepakat untuk mendirikan Perusahaan Patungan bernama PT Barra
Berlayar Shipping dengan dibuat serta ditandatanganinya Perjanjian Usaha
Patungan ( Joint Venture Agreement ) dan mendapatkan Surat Persetujuan
Penanaman Modal Asing Nomor 2020/I/PMA/2015 pada tanggal 25 Oktober 2015 yang mana dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang selanjutnya dijadikan landasan hukum PT Barra Berlayar
Shipping.
2. Barra & Co, Limited bertanggung jawab atas penyediaan sarana operasional yang diperlukan dalam pembentukan PT Barra Berlayar Shipping seperti 10 unit Mobil Colt Diesel Double yang tercantum dalam lampiran Surat
Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 2020/I/PMA/2015
3. PT Berlayar Shipping bertanggung jawab atas pemenuhan lzin Usaha, lzin
Operasional, Penyediaan kantor sebagai tempat kegiatan operasional dari PT
Barra Berlayar Shipping serta relasi-relasi bisnis
4. Bahwa hingga 4 tahun, PT Berlayar Shipping belum memenuhi kewajibannya dalam menunjang operasional perusahaan yaitu menyediakan lzin Usaha, lzin
Operasional serta tidak menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kantor sejak PT
Barra Berlayar Shipping didirikan
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, terjadi perpindahan dana dari Rekening
Bank BMO milik PT Barra Berlayar Shipping $5.000.000 USO dari Bank BMO cabang Sudirman ke Rekening Bank BMO milik PT Berlayar Shipping
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
III. PERMASALAHAN HUKUM
1. Bagaimana kedudukan Joint Venture Agreement yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang apabila ternyata ditemukan salah satu pihak telah melanggar ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam perjanjian tersebut?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT Barra Berlayar
Shipping terkait dana yang berpindah ke PT Berlayar Shipping? Dan apabila masalah ini ingin diselesaikan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maka hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Barra & Co, Limited?
3. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh Barra & Co, Limited agar PT
Berlayar Shipping dapat memenuhi kewajiban-kewajiban mereka yang terdapat dalam Joint Venture Agreement?
IV. ANALISIS HUKUM
Berdasarkan Fakta dan permasalahan hukum yang timbul, maka Kami sebagai Konsultan Hukum, akan menganalisis permasalahan hukum tersebut. sehingga dapat memberikan solusi untuk Barra & Co Limited menyelesaikan permasalahannya.
1. Kedudukan dari Joint Venture Agreement yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang apabila ternyata ditemukan salah satu pihak telah melanggar ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam perjanjian tersebut?
Joint Venture Agreement adalah kontrak yang menjadi dasar bagi pembentukan atau pendirian Joint Venture Company, dimana pemegang sahamnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha patungan, yang diatur sesuai dengan hukum perjanjian 30. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa suatu perjanjian
30 Maulana Hasanudin, 'Perusahaan Joint Venture dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia', (2010), Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berjanji (Pacta Sun Servanda).
Dalam kasus posisi, Barra & Co, Limited dan PT Berlayar Shipping telah sepakat untuk mendirikan Perusahaan Patungan dengan nama PT Barra Berlayar Shipping yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Perusahaan Patungan (Joint Venture Agreement) pada tanggal 5 September 2015. Dengan demikian, perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang menyetujuinya31 sebagaimana diatur pada Pasal 1339 KUHPerdata32 , dalam hal ini adalah Barra & Co, Limited dan PT Berlayar Shipping. Berdasarkan kasus posisi, Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 2020/I/PMA/2015 menjadi landasan hukum pembentukan PT Barra Berlayar Shipping.
Hal ini sesuai dengan klausula yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Joint Venture Agreement antara Barra & Co, Limited dengan PT Berlayar Shipping yang menyebutkan bahwa Barra & Co, Limited bertanggung jawab atas penyediaan sarana operasional yang diperlukan dalam pembentukan PT Barra Berlayar dan PT Berlayar Shipping bertanggung jawab atas pemenuhan lzin Usaha, lzin Operasional, dan Penyediaan kantor sebagai tempat kegiatan operasional dari PT Barra Berlayar serta relasi-relasi bisnis. Namun, hingga tahun 2019, belum ada surat lzin Usaha yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terkait pendirian PT Barra Berlayar Shipping dan tidak terpenuhinya fasilitas-fasilitas kantor sejak Perusahaan tersebut didirikan. Maka dari itu, PT Berlayar Shipping dinyatakan wanprestasi karena telah melalaikan kewajibannya untuk melengkapi seluruh Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dan untuk menyediakan kantor sebagai tempat kegiatan operasional PT Barra Berlayar Shipping sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf a dan e Joint Venture Agreement antara Barra & Co, Limited dengan PT Berlayar Shipping. Dalam hal ini, PT Berlayar Shipping tidak memberikan keterangan yang jelas terkait mengapa kewajiban tersebut belum dipenuhi. Di sisi lain, Barra & Co, Limited tetap konsisten memenuhi kewajibannya
31 Vide, Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata: "Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak" 32 Vide Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang"
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
untuk menyediakan dan membayar biaya perawatan sarana operasional PT Barra Berlayar Shipping selama 4 tahun berturut-turut.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Barra & Co, Limited merupakan pihak yang dirugikan atas permasalahan ini.
Sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan PT Berlayar Shipping, kedudukan Joint Venture Agreement adalah dapat dibatalkan (voidable) sebagaimana diatur dalam Pasal 1265 KUH Perdata33 Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, kelalaian satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dapat menimbulkan syarat batal atas perjanjian tersebut. Ketentuan mengenai hal ini juga telah diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Joint Venture Agreement yang menyatakan bahwa "Apabila para pihak melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik sebagian maupun seluruhnya atas isi perjanjian ini, maka pihak yang melanggar tersebut akan dikenakan denda dan harus bertanggung jawab serta menanggung segala kerugian dan risiko pihak yang dirugikan, juga dianggap mengundurkan diri dari perjanjian ini". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Joint Venture Agreement antara Barra & Co, Limited dengan PT Berlayar Shipping adalah berlaku syarat batal.
2. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT. BARRA
BERLAVAR SHIPPING terkait dana yang berpindah ke PT.
BERLAVAR SHIPPING dan apabila masalah ingin diselesaikan ke
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maka hal-hal apa yang harus dilakukan oleh BARRA & CO, LIMITED?
Berdasarkan kasus posisi, pada tanggal 13 Maret 2018, terjadi perpindahan dana dari Rekening Bank BMO milik PT Barra Berlayar Shipping $5.000.000 USO dari Bank BMO cabang Sudirman ke Rekening Bank BMO milik PT Berlayar Shipping yang dilakukan oleh Maria Anwar dan Chalista Lubis selaku Direksi PT Barra Berlayar Shipping dan merupakan perwakilan dari PT Berlayar Shipping. Melihat adanya kejanggalan tersebut, Xian Tiao selaku Direktur Utama menanyakan sebab perpindahan dana perusahaan kepada Maria Anwar dan Chalista Lubis
33 Vide, Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
melalui alamat Email pribadinya. Akan tetapi, Xian Tiao menemukan dua jawaban yang berbeda dari keduanya, dimana Maria beralasan uang tersebut dipindahkan untuk keperluan penerbitan Surat lzin usaha dan Chalista beralasan bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor. Namun, pada tahun 2019, belum ada Surat lzin Usaha yang dikeluarkan pihak berwenang untuk PT Barra Berlayar Shipping dan tidak adanya pembenahan fasilitas kantor sejak PT Barra Berlayar Shipping didirikan.
Tindakan Maria Anwar dan Chalista Lubis telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mendefinisikan Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Berdasarkan ketentuan ini, Direktur utama, dalam hal ini Xian Tiao berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan perseroan salah satunya di bidang administrasi keuangan, sehingga memiliki hak untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Maria Anwar dan Chalista Lubis selaku Direksi Perseroan PT Barra Berlayar Shipping. Tidak hanya itu, perbedaan alasan antara Maria Anwar dan Chalista Lu bis terhadap perpindahan dana tersebut menandakan adanya itikad buruk dan sikap tidak bertanggungjawab dari keduanya. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa, "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab."
Sebagai konsultan hukum, kami menyarankan agar Dewan Komisaris PT Barra Berlayar Shipping melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Apabila telah terbukti adanya itikad buruk dan sikap tidak bertanggung jawab yang dilakukan direksi dalam masa jabatannya, maka Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) UUPT. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk membela diri. Selanjutnya, RUPS akan mengeluarkan keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
Sebagai konsultan hukum, kami menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu secara internal. Namun, apabila para pihak
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
tidak mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu 60 hari kerja, maka permasalahan ini dapat diserahkan kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) untuk diselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Joint Venture Agreement5. Upaya penyelesaian sengketa melalui BANI merupakan upaya terbaik yang dapat dilakukan karena proses penyelesaiannya cepat dan sederhana, kerahasian sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution) serta menjaga hubungan bisnis para pihak.34
Terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh Barra & Co, Limited dalam proses penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase adalah melakukan pendaftaran ke BANI dengan melengkapi syarat-syarat administrasi, memberikan uraian lengkap perkara dan tuntutan dengan melampirkan akta perjanjian serta menunjuk seorang Arbiter untuk mengambil keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
Putusan ini juga selalu diberi tenggang waktu untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Apabila putusan Arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela terutama oleh pihak yang dinyatakan kalah dalam perkaranya, Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 memberikan suatu bentuk pemaksaan kepada pihak yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan Arbitrase tersebut, yaitu berupa eksekusi. Dalam hal ini putusan lembaga Arbitrase akan dilaksanakan oleh badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri, sehingga menjadi putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak.
3. Bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh BARRA & CO,
LIMITED agar PT. BERLAVAR SHIPPING dapat memenuhi kewajiban-kewajiban mereka yang terdapat dalam Joint Venture
Agreement?
Sejak ditandatanganinya Joint Venture Agreement pada tanggal 5 September 2015, Barra & Co, Limited telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan 10 unit Mobil Colt Diesel Double dan bekerjasama dengan PT
34 Vide, Pasal 12 Joint Venture Agreement: Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari Perjanjian ini, dalam waktu 60 hari kerja, maka salah satu Pihak dapat menyerahkan sengketa tersebut kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Indonesia di Jakarta.
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Hardiplane untuk memudahkan kegiatan operasional PT Barra Berlayar Shipping. Akan tetapi, hingga 4 tahun PT Barra Berlayar Shipping didirikan, PT Berlayar Shipping belum kunjung memenuhi kewajibannya untuk melengkapi persyaratan yang menunjang kegiatan operasional perusahaan, seperti lzin Usaha dan lzin Operasional PT Barra Berlayar Shipping serta penyediaan fasilitas-fasilitas kantor operasional PT Barra Berlayar Shipping sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 Joint Venture Agreement. PT Berlayar Shipping juga tidak memberikan keterangan yang jelas terkait belum terpenuhinya kewajiban tersebut. Permasalahan ini jelas merugikan Barra & Co, Limited yang secara konsisten per bulannya membayar biaya perawatan dari kendaraan serta biaya-biaya yang berkenaan dengan angkutan operasional lainnya.
Sebagai upaya yang dapat dilakukan agar PT Berlayar Shipping memenuhi kewajibannya, kami menyarankan agar pihak Barra & Co, Limited mengirimkan surat somasi atau surat peringatan tertulis resmi sebanyak 3 kali dalam jangka waktu tertentu kepada pihak PT Berlayar Shipping. Dalam hal ini, somasi berperan sebagai teguran agar PT Berlayar Shipping memenuhi prestasinya. lsi yang dimuat dalam Somasi tersebut ialah apa yang dituntut, dasar tuntutan, dan Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi35. Apabila somasi diabaikan atau PT Berlayar Shipping belum juga memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tanpa disertai alasan yang jelas, PT Berlayar Shipping dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya, dalam hal ini disebut wanprestasi
Pada dasarnya, terdapat 4 (empat) akibat yang akan muncul setelah terjadinya wanprestasi, yaitu36 : pembatalan kontrak, pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan kontrak, dan pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Apabila PT Berlayar Shipping dinyatakan wanprestasi, kami menyarankan agar Barra & Co, Limited mengajukan pembatalan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata9 disertai dengan tuntutan ganti rugi. Sebagai konsultan hukum, kami menilai upaya ini merupakan hal terbaik yang dapat ditempuh Barra & Co, Limited, mengingat PT Berlayar Shipping telah
35 Stefanus Tatawi, 'Tuntutan Ganti Rugi terhadap Debitur Wanprestasi', (2015), Vol. 11I/No.02 Lex Privatum 36 Nisa Nur Qomariyah Daulay, 'Analisis Yuridis Perjanjian Usaha Patungan Pembangunan Terminal Curah Cair Antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) TBK dan PT Waskita Karya', (2020), Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, [80].
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
melalaikan kewajibannya selama 4 tahun tanpa disertai alasan yang jelas. Pernyataan wanprestasi inilah yang kemudian menjadi landasan diwajibkannya pembayaran ganti rugi oleh PT Berlayar Shipping. Ketentuan mengenai hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1079 K/Sip/1973 tanggal 08 Maret 197910.
menyarankan agar Barra & Co, Limited mengajukan pembatalan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata37 disertai dengan tuntutan ganti rugi. Sebagai konsultan hukum, kami menilai upaya ini merupakan hal terbaik yang dapat ditempuh Barra & Co, Limited, mengingat PT Berlayar Shipping telah melalaikan kewajibannya selama 4 tahun tanpa disertai alasan yang jelas. Pernyataan wanprestasi inilah yang kemudian menjadi landasan diwajibkannya pembayaran ganti rugi oleh PT Berlayar Shipping. Ketentuan mengenai hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1079 K/Sip/1973 tanggal 08 Maret 197938
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Joint Venture Agreement yang menyatakan bahwa, "Apabila Pihak Pertama melakukan pelanggaran hukum atau norma --norma yang berlaku maupun kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua berhak melakukan dan mengajukan klaim dan meminta ganti rugi serta pertanggungjawaban dari Pihak Pertama" dan Pasal 13 ayat (3) Joint Venture Agreement yang menyatakan bahwa, "Apabila Para Pihak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan atau tidak memenuhi kewajiban• kewajibannya, baik sebagian maupun seluruhnya atas isi Perjanjian ini, maka Pihak yang melanggar tersebut akan dikenakan denda dan harus bertanggung jawab serta menanggung segala kerugian dan risiko Pihak yang
37 Vide, Pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." 38 Vide, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1079 K/Sip/1973 tanggal 08 Maret 1979: "Karena Tergugat telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya sesuai dengan isi perjanjian dengan penggugat, berdasarkan Pasal 1263 KUHPerdata Tergugat wajib memberi ganti rugi kepada Penggugat. Akan tetapi, karena dalam hal ini Penggugat hanya mohon agar Tergugat dihukum untuk memenuhi isi Perjanjian, dengan tidak mohon agar Pengadilan membatalkan Perjanjian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya, maka gugatan penggugat tidaklah diterima."
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
dirugikan, juga dianggap mengundurkan diri dalam Perjanjian ini. Maka dari itu, kami menyarankan agar Barra & Co, limited mengajukan pembatalan perjanjian dan klaim serta menuntut ganti rugi kepada PT Berlayar Shipping.
V. KESIMPULAN
1. Sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan PT Berlayar Shipping, kedudukan Joint Venture Agreement adalah dapat dibatalkan (voidable) sebagaimana diatur dalam Pasal 1265 KUHPerdata dan Pasal 13 Joint
Venture Agreement antara Barra & Co, Limited dengan PT Berlayar Shipping.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Barra Berlayar Shipping terkait dana yang berpindah ke PT. Berlayar Shipping adalah memberhentikan sementara direksi yang melakukan pemindahan dana tersebut lalu mendiskusikannya melalui RUPS. Apabila permasalahan tersebut juga tidak dapat terselesaikan, maka sengketa ini dapat diselesaikan ke BANI sesuai dengan ketentuan pada Joint Venture
Agreement
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Barra & Co, Limited agar PT
Berlayar Shipping memenuhi kewajibannya ialah mengeluarkan surat somasi sebanyak tiga kali. Apabila surat somasi tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka PT Berlayar Shipping akan dinyatakan wanprestasi. Untuk itu, Barra & Co, Limited dapat membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi.
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
VI. REKOMENDASI
1. Dalam perjanjian perusahaan patungan, pihak yang melakukan perjanjian tersebut harus memperhatikan objek dari suatu perjanjian tersebut, agar tidak akan terjadi permasalahan dikemudian hari seperti halnya Wanprestasi.
2. Dalam melakukan perjanjian, sudah seharusnya kedua belah pihak memenuhi kewajibannya. Apabila salah satu pihak memiliki kendala dalam pemenuhan kewajibannya, maka sudah seharusnya hal tersebut didiskusikan atau diselesaikan bersama.
3. Pelaksanaan perjanjian perusahaan patungan harus dibuat dengan pergantian kerugian dan denda yang harus dipenuhi apabila salah satu pihak wanprestasi.
4. Sudah seharusnya direksi utama sebuah perseroan mengetahui pergerakan perseroan tersebut dan wakil direksi lainnya berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada direksi utama
VII. REFERENSI
Buku
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase lnternasional, (Sinar Grafika 2013)
Jurnal
Stefanus Tatawi, 'Tuntutan Ganti Rugi terhadap Debitur Wanprestasi', (2015), Vol. III/No.02 Lex Privatum Maulana Hasanudin, 'Perusahaan Joint Venture dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia', (2010), Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nisa Nur Qomariyah Daulay, 'Analisis Yuridis Perjanjian Usaha Patungan Pembangunan Terminal Curah Cair Antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) TBK dan PT Waskita Karya', (2020), Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Peraturan Perundang-undangan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1079 K/Sip/1973 tanggal 08 Maret 1979. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: Per-03/BANl/09/2016 tentang Peraturan dan Acara Mediasi dan Med-ARB.
