Alsa Study Book

2

3

4

Pengantar Hukum Indonesia A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia Pengantar Hukum Indonesia adalah pengetahuan dasar yang berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut dengan hukum yang berlaku sekarang ini di Indonesia (hukum positif).

Pengantar Hukum Indonesia memuat dan memberi pengetahuan dasar kepada kita tentang berbagai hal dan aspek yang menyangkut hukum positif Indonesia. Fungsi PHI yaitu sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan mengenai dasar-dasar hukum di Indonesia bagi para calon sarjana hukum. Tujuan hukum positif yaitu untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan di Indonesia sebagaimana yang berakar pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jenis hukum positif Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Secara historis sebagian hukum tertulis yang berlaku di Indonesia masih bersumber dari produk hukum kolonial Belanda dahulu.

Dalam mencapai tujuan maka ilmu hukum positif menggunakan hasil penyelidikan beberapa cabang lain dari ilmu hukum pada umumnya (algemene rechtswetenschap). Cabangcabang tersebut boleh dianggap sebagai ilmu pembantu (hulpwetenschap) bagi ilmu hukum positif sebagai cabang ilmu hukum umum. Cabang-cabang itu antara lain : 1. Sejarah hukum (rechtsgeschiedenis) 2. Sosiologi hukum (rechtssociologie) 3. Perbandingan hukum (rechtsvergelijking) 4. Pelajaran hukum umum (algemene rechtsleer)

B. Hubungan, Persamaan dan Perbedaan PHI dan PIH Hubungan : PIH mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia (Tata Hukum Indonesia).PIH menjadi dasar dari PHI, yang berarti bahwa, untuk mempelajari PHI (Tata Hukum Indonesia) harus belajar PIH dahulu karena pengertianpengertian dasar yang berhubungan dengan hukum diberikan di dalam PIH. Sebaliknya pokok-pokok bahasan PHI merupakan contoh kongkrit apa yang dibahas di dalam PIH.

5

Persamaan : 1. PHI dan PIH sama-sama merupakan mata kuliah prasyarat dan pengantar atau sebagai mata kuliah dasar (basis leervakken) bagi mata kuliah atau studi lanjut tentang “Hukum� (cabang-cabang hukum positif). Oleh karena itu, PIH dan PHI bukan mata kuliah jurusan atau pilihan.

2. PIH dan PHI merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas.

3. Objek studi PIH dan PHI adalah “hukum�. PIH dan PHI memperkenalkan konsepkonsep dasar, pengertian-pengertian hukum, dan generalisasi-generalisasi tentang hukum dan teori hukum positif (dogmatik hukum)yang secara umum dapat diaplikasikan.

4. PIH dan PHI memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh, yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, sehingga orang dapat memperoleh suatu overzicht atau suatu pemahaman yang umum dan lengkap tentang hukum. PIH dan PHI menyajikan satu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhan.

Perbedaan : PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar dan teoriteori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertianpengertian dasar dan sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum, aturanaturan hukum serta teori hukum positif Indonesia.

C. Sejarah Hukum Indonesia Alur dan sistematika perjalanan sejarah hukum Indonesia terdiri atas tiga fase, yaitu : 1. Sebelum kedatangan bangsa asing

6

Pada fase ini sistem hukum yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat adalah sistem hukum adat yang sifatnya tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, hukum adat ini tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat serta dilaksanakan/dipertahankan oleh pemangku adat. Dengan demikian pada fase ini hanya ada satu sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum adat.

2. Kedatangan bangsa asing -

Kedatangan bangsa Arab Sekitar abad pertengahan mulailah datang pertama kali bangsa Arab dari jazirah Persia dengan maksud untuk berdagang. Mereka pertama kali mendarat di wilayah Aceh (sekarang) dengan maksud berdagang dan membawa barang-barang dari negeri Arab untuk dijual. Mereka menukar/membeli barang hasil bumi dari Indonesia terutama rempah-rempah yang harganya sangat mahal di negeri Arab.

Disamping mereka berdagang, juga menyebarkan agama Islam kepada penduduk yang pada waktu itu masih menganut sistem animisme.

-

Kedatangan bangsa Eropa (Belanda) Pada awalnya bangsa Eropa mengunjungi Indonesia hanya untuk berdagang, namun karena tergiur oleh kekayaan alam Indonesia dan masyarakat pribumi yang polos, lugu dan mudah diperdaya, maka belanda memanfaatkannya dengan menerapkan sistem hukumnya dengan menerbitkan suatu ketentuan dasar yang diberi nama Indische Staatsregeling (IS) yang saat ini kurang lebih sama dengan UUD. Jadi sistem hukum Indonesia tidak lepas dari dominan, corak dan warna sistem hukum Barat (Belanda).

3) Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia Hal yang penting dicatat dan diutarakan menyangkut sejarah hukum Indonesia pasca kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, ialah perihal keberlakuan beberapa UUD hingga saat ini. Hal ini penting karena keberlakuan UUD sekaligus membawa pengauh dan perubahan terhadap arah politik hukum nasional Indonesia. Keberlakuan UUD pasca kemerdekaan akan diutarakan secara sistematis sebagai berikut : -

UUD 1945 untuk pertama kalinya berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 7

-

27 Desember 1949 -17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

-

17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Konstitusi RIS digantikan oleh UUDS

- 5 Juli 1959 melalui Dekrit presiden yang menyatakan kembalinya UUD 1945.

D. OBJEK PHI •

Hukum Positif

•

Hukum yang pernah berlaku di Indonesia

•

Hukum yang akan datang dan masih merupakan cita-cita (ius constituendu )

E. POLITIK HUKUM Pernyataan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum akan dikembangkan dan merupakan tujuan dan alasan dibentuknya peraturan per-UU-an.

F. SISTEM HUKUM INDONESIA Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belandasebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan hindu-budha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain.

Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa.

Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilainilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia.

Sistem hukum Eropa Kontinental Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan 8

lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Sistem hukum umum adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh undangundang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.

Sistem hukum Anglo-Saxon Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman.Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

Sistem hukum adat/kebiasaan Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.

Sistem hukum islam Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang ke neagara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual atau kelompok. Sedangkan untuk beberapa negara di Afrika dan Asia perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara itu yang berasaskan ajaran 9

Islam. Bagi negara Indonesia walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara karena pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam.

G. KONFLIK HUKUM

Macam-macam Konflik : 1. Konflik diantara sesama peraturan perundang-undangan 2. Konflik antara peraturan perundangan dengan putusan pengadilan 3. Konflik antara peraturan perundangan dengan hukum adat dan hukum kebiasaan 4.

Konflik antara putusan pengadilan dan hukum adat

Asas-asas umum dalam menghadapi konflik hukum : 1. Asas Lex Superiori derogat legi Inferiori Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan.

2. Asas Lex Specialis derogat legi Generalis Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan.

3. Asas Lex Posteriori derogat legi Priori Peraturan perundang-undangan yang kemudian (baru) mengenyampingkan berlakunya

peraturan perundang-undangan yang terdahulu (lama), apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan (konflik).

10

H. PEMBIDANGAN HUKUM 1. Hukum Perdata •

Pengertian Hukum Perdata Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara

individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata.

Dalam sistem Anglo-Saxon (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini. •

Sejarah Hukum Perdata Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun

berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813). Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab UndangUndang Hukum Perdata 11

(Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu : - BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).

- WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang] Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa

Asas Hukum Perdata

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdata yang sangat penting dalam Hukum Perdata yaitu: 1.

Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undangundang (lihat Pasal 1338 KUHPdt). Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.�

2.

Asas Konsesualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua

12

belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3.

Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari

2. HUKUM PIDANA •

Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan

perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk : 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.[3]

13

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan

•

Sumber-Sumber Hukum Pidana Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum

yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda.

•

Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP) 2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.[4] 3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).

4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).

5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).

14

•

Macam-Macam Pidana Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah

melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut: Hukuman-Hukuman Pokok 1. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.

2. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

3. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda.[butuh

rujukan]

Bedanya

hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

4. Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.

5. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukuman Tambahan Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain: 15

1. Pencabutan hak-hak tertentu.

2. Penyitaan barang-barang tertentu.

3. Pengumuman keputusan hakim.

3. HUKUM ADAT Pengertian Hukum Adat Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Contohnya sejak jaman dulu, Suku Sasak di Pulau Lombok dikenal dengan konsep Gumi Paer atau Paer. Paer adalah satu kesatuan sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, kemanan dan kepemilikan yang melekat kuat dalam masyarakat .

Dalam perkembangannya, hukum adat mengandung dua arti yaitu : 1. Hukum kebiasaan yang bersifat tradisional disebut juga hukum adat. Yaitu hukum yang dipertahankan dan berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu. Contoh : hukum adat Batak, hukum adat Jawa, dll.

2. Hukum kebiasaan. Yaitu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam hubungan pergaulan antara yang satu dan yang lain, dalam lembaga-lembaga masyarakat dan dalam lembaga-lembaga kenegaraan, kesemuanya yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan.

Ciri-ciri hukum adat adalah : 1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.

2. Tidak tersusun secara sistematis.

3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.

4. Tidak tertatur.

16

5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).

6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Pengakuan Adat oleh Hukum Formal

Mengenai persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupkan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kasus sala satu adat suku Nuaulu yang terletak di daerah Maluku Tengah, ini butuh kajian adat yang sangat mendetail lagi, persoalan kemudian adalah pada saat ritual adat suku tersebut, dimana proses adat itu membutuhkan kepala manusia sebagai alat atau prangkat proses ritual adat suku Nuaulu tersebut. Dalam penjatuhan pidana oleh sala satu Hakim pada Perngadilan Negeri Masohi di Maluku Tengah, ini pada penjatuhan hukuman mati, sementara dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004. dalam Pasal 28 hakim harus melihat atau mempelajari kebiasaan atau adat setempat dalam menjatuhan putusan pidana terhadap kasus yang berkaitan dengan adat setempat.

Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi : 1. Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1) 2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).

3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4)

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskritif)

17

sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.

Di tinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaaanya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No.5 / 1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.

18

19

Ilmu Negara

Pengertian

a) Menurut George Jellinek : Ilmu tentang organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

b) Menurut Hegel : Ilmu tentang organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan universal.

c) Menurut Kranenburg : Ilmu tentang organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

•

Teori dalam Ilmu Negara

a) Teori Dua Segi (menurut Jellinek), Ilmu Negara dipandang sebagai alat hukum dan masyarakat. b) Teori Tiga Segi (menurut Nawiasky), Ilmu negara dipandang sebagai Idea (der staat als idee), Kenyataan Sosial (soziale staat sache), dan Hukum (rechtsbegriff).

•

Sifat Negara Dalam Ilmu Negara, dikenal 3 sifat negara yaitu :1

1

Soetomo, Ilmu Negara, 1993, Usaha Nasional, halaman 24

20

1. Sifat Memaksa, Negara dapat dibenarkan menggunakan kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara sah, sarana untuk itu dengan alat-alat perlengkapan negara yang ada, seperti menghukum mati diputus oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara lainnya.

2. Sifat Monopoli, Dalam suatu negara yang telah menentukan tujuan negaranya berkaitan dengan ideologi, maka ideologi negara yang sudah ada harus menjadi dasar sesuai dengan keinginan negara yang bersangkutan, di luar ideologi tersebut jelas dilarang. Negara memegang monopoli atas hukum dan ideologi negara.

3. Sifat Mencakup Semua, Semua hukum dan peraturan perundang-undangan negara berlaku bagi seluruh warga negara tersebut, tanpa terkecuali sehingga tidak ada perlakuan diskriminasi atau tebang pilih.

•

Unsur dan tujuan negara

a) Unsur negara Unsur negara adalah elemen dari suatu organisasi negara. Pada dasarnya, secara klasik unsur negara terdiri dari wilayah, rakyat atau bangsa dan pemerintahan yang berdaulat 2 . Wilayah adalah syarat mutlak dari sebuah negara. Sebab bangsa yang nomadis tidak mungkin membangun negara. Secara modern, menurut Oppenheimer, unsur negara ditambahkan dengan unsur pengakuan kedaulatan dari negara luar. Jadi unsur negara dianggap ada 4 (empat) yaitu wilayah, rakyat atau bangsa, pemerintah berdaulat dan pengakuan dari negara lain.3

b) Tujuan Negara

1. Teori kekuasaan negara

2

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 1983, Gramedia, halaman 41-45. 3 Budiyanto, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, 2000, Erlangga, halaman 19.

21

Versi Lord Shang

Versi Niccolo

Yang

Machiavelli

Menurut buku “A

Versi Nietzsche “Il Berdasarkan buku

Berdasarkan buku

Classic of the Chinese

Principe” tahun 1513.

“Also Sprach

School of Law” tahun 1928.

Latar belakang:

Zarathustra” Latar Belakang:

Latar belakang:

internal Pemberontakan dan Kekacauan Kekacauan negara.

Perang Saudara di China Italia, akibat perebutan melatarbelakangi teori kekuasaan negara bagian ini. dan intervensi negara asing di Italia.

Ajaran:

Ajaran:

a. Jika rakyat lemah berarti

negara

kuat dan negara kuat

berarti

rakyat lemah.

a. pemerintah selalu

harus

berada

a. manusia adalah

di

atas segala aliran. b. Dengan kekuasaan

dalam kerusakan dan kemunduran karena

maka kemakmuran

b. Kebudayaan merugikan

Ajaran:

akan tercapai. bagi

negara. c. Tujuan utamanya adalah pemerintah harus berkuasa penuh atas rakyatnya.

berpegang pada nilai

c. Pemerintah kadang harus bersikap sebagai singa agar rakyat takut, kadang harus seperti kancil yang cerdik untuk menguasai rakyatnya

yang sesat, b. Hidup adalah perjuangan, hasrat untuk berkuasa, itulah rahasia. c. Hidup adalah serba memenangka n

dan

menaklukan

22

2. Teori Kebebasan Tokoh : Immanuel Kant Konsep : Negara mengecam perbedaan dalam masyarakat dan Negara bertugas melindungi kebebasan dan hak pokok manusia secara pasif saja.

3. Teori Keadilan Tokoh

: Thomas Aquinas, Aristoteles dan Ibnu Sina.

Ajaran

: Kekuasaan dan hukum negara hanya berlaku selama ia

mewujudkan keadilan untuk kebaikan bersama, Negara menjamin kebaikan hidup warganya dengan keadilan, Perwujudan keadilan adalah dengan undang-undang yang didasarkan kemauan dan kehendak warganya.

•

Fungsi Negara a. Menurut John Locke : Legislatif, Eksekutif dan Federatif. b. Menurut Montesquieu : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. c. Menurut Van Vollenhoven : Regelling (Membuat hukum), Bestuur (Fungsi eksekutif), Rechtspraak (Fungsi mengadili), Politie (Fungsi pengawasan)

•

Bentuk Negara

a. Negara Kesatuan  Kedaulatan negara ke dalam dan ke luar ditangan Pemerintah Pusat.  Hanya memiliki satu konstitusi.  Kepala negara dan Kepala pemerintahan hanya satu, umumnya tidak memiliki hak veto.

b. Negara Federal o Tidak berdaulat penuh karena kekuasaan asli berada di negara bagian, Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara bagian untuk beberapa urusan luar dan dalam.

23

o Tiap negara bagian berwenang untuk membuat konstitusi masing masing selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. o Kepala negara ada satu, memiliki hak veto pembatalan putusan parlemen karena tiap negara bagian punya senat/parlemen sendiri.

•

Sistem Pemerintahan

1. Sistem Parlementer ď ś Kepala Negara bukanlah kepala pemerintahan sebuah negara. ď ś Kepala Negara hanya merupakan simbol nasional. ď ś Pemerintahan bertanggung jawab secara langsung pada Parlemen. ď ś Kedudukan Eksekutif lebih rendah dibandingkan legislatif.

2. Sistem Presidensil o Kepala negara secara otomatis adalah kepala pemerintahan. o Kepala Negara juga merupakan kepala pemerintahan. o Pemerintah tidak memiliki tanggung jawab kepada Parlemen. o Kedudukan Eksekutif dan Legislatif sejajar.

Kedaulatan

1. Pengertian Kedaulatan Kedaulatan berasal dari bahasa arab (daulah), bahasa inggris (sovereignity), dan bahasa perancis (souvereiniteit) yang berarti

24

“kedaulatan tertinggi�. Menurut pakar Jean Bodin3, Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi sekaligus atribut dalam suatu negara. Kedaulatan dimiliki oleh negara dan tidak dibatasi oleh hukum dari penguasa atas warga negara dan orang lain dalam wilayahnya.

2. Ciri Ciri Kedaulatan

Menurut William Blackstone, kedaulatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut4:

1. Adanya Kekuasaan tertinggi (supreme).

2. Adanya kekuasaan yang tidak dapat disanggah (irresistable).

3. Adanya kekuasaan yang mutlak (absolut).

4. Kekuasaan tersebut tidak diawasi (uncontrolled).

Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kedaulatan berdasarkan arahnya dan kedaulatan menurut perkembangan negaranya.

Berdasarkan arahnya, kedaulatan dibagi menjadi5: 1. Kedaulatan ke dalam, negara memiliki kekuasaan atas rakyatnya untuk memaksa rakyat tunduk dan taat pada undang-undang dan peraturan negara.

2. Kedaulatan

ke

luar,

negara

memiliki

kekuasaan

untuk

mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari negara lain.

Kategori kedua adalah berdasarkan perkembangan negara. Secara umum, teori kedaulatan terbagi 5 (lima) macam. Yaitu6:

3

Encyclopedia of Social Sciences, halaman 267 Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, 1982, Liberty, halaman 21 5 Hassan Suryono, Ilmu Negara, 2005, Buku Teks, halaman 53-54 6 Budiyono, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, 2000, Erlangga, halaman 26-27 4

25

1. Kedaulatan Tuhan (Thomas Aquinas, Augustinus, FJ Stahl) yang menyatakan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan. Penguasa adalah utusan Tuhan dan peraturannya berasal dari peraturan Tuhan.

2. Kedaulatan Raja (Nicolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Hegel) yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan seorang raja yang berkuasa secara mutlak dan tak terbatas.

3. Kedaulatan negara (George Jellinek dan Paul Laband) dimana negara memiliki kekuasan yang tak terbatas, karena negara bersifat abstrak maka kekuasaan diberikan pada raja atas nama negara, dan negara tampil sebagai pencipta hukum.

4. Kedaulatan Hukum (Krabbe, Imannuel Kant dan Kranenburg) yang menyatakan bahwa kekuasaan hukum adalah kekuasaan tertinggi sebuag negara. Pemerintah bertugas sebagai penjaga malam yang melindungi HAM dan seluruh tindakan negara harus berdasarkan hukum.

5. Kedaulatan Rakyat (John Locke, Montesquieu dan JJ Rouseau) menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang mana rakyat memberi hak nya kepada penguasa untuk kepentingan bersama dan pemimpinnya dipilih oleh rakyat.

•

Timbul dan berakhirnya sebuah negara

a. Timbulnya/terbentuknya suatu negara ď ś Teori Ketuhanan Negara terjadi karena kehendak Tuhan. Raja dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di dunia dan sumber yang digunakan adalah Hukum Tuhan.

ď ś Teori Perjanjian 26

Negara terjadi karena adanya kontrak atau perjanjian masyarakat. Hugo De Groot menyatakan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai sifat mau berbuat baik pada manusia lain dan bersedia untuk mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan orang lain, golongan dan masyarakat. Dan hukum yang berlaku ada dua, yaitu Ius naturale (hukum yang dihasilkan akal manusia) dan ius voluntarium (hukum yang dipositifkan oleh negara). Teori ini didukung oleh Hugo De Groot, John Locke dan JJ Rouseau.

ď ś Teori Kekuasaan Negara terbentuk karena penaklukan dan pendudukan dari kelompok yang lebih kuat pada kelompok yang lebih lemah.

Kekuasaan dipahami sebagai pengatur mereka yang dikuasai.

Kekuasaan dianggap membuat hukum dan pembenaran negara.

Teori ini dikemukakan oleh Leon Duguit. ď ś Teori Historis Negara timbul akibat pertumbuhan sosial dalam masyarakat.

Dalam teori ini, banyak sebab sebab terbentuknya negara muncul. Seperti karena Occupatie (pendudukan wilayah tak bertuan oleh sebuah kelompok), Annexatie (Penguasaan bangsa lain pada beberapa wilayah untuk dibentuk negara), Proclamatie (Pernyataan kemerdekaan), Separation (negara hasil pemisahan diri dari negara induk).

•

Teori Hapus (Berakhir)nya Negara ď ś Teori Organis Negara memiliki anggota dan badan perlengkapan sesuai tupoksi nya masing-masing. Warga negara diibaratkan sebagai sel hidup yang berperan atas penentuan hidup mati nya 27

organisme negara tersebut. Jika sel-sel kokoh dan kuat, maka organisme akan kuat. Tetapi sebaliknya, disini warga negara yang menjadi pilar penopang kekuatan negara. Tiap organisme tidak lepas dari hukum perkembangan hidup, lahir berkembang, mengalami masa kecil, dewasa, tua dan akhirnya meninggal.

Demikian juga negara apabila tidak kuat mempertahankan eksistensi nya sebagai negara maka ia akan lenyap.

ď ś Teori Anarkis Negara akan lenyap pada suatu saat nanti dan akan muncul masyarakat yang penuh akan kebebasan dan kemerdekaan tanpa paksaan dan pemerintahan dan negara. Merupakan keyakinan dan kewajiban penganut paham ini untuk menghilangkan tata paksa negara tersebut agar dapat terwujud masyarakat yang bebas.

ď ś Teori Historis Dalam teori ini, runtuhnya negara akibat dua hal. Pertama, Faktor alam (Gunung meletus atau tertelan air laut yang menghilangkan suatu wilayah) dan Faktor Sosial, seperti adanya penaklukan, revolusi, perjanjian dan penggabungan.

28

UJIAN FINAL SEMESTER AKHIR 2013-2014 (Selasa 9 Desember 2014)

1. Sebutkan apa yang dimaksud Negara !

2. Uraikan semua unsur Negara yang anda ketahui !

3. Bagaimana membedakan Bentuk Negara dengan Bentuk Pemerintahan ?

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Sistem Sentralisasi dan Negara Kesatuan Sistem Desentralisasi ?

5. Bagaimana latar belakang dan tujuan terbentuknya PBB ?

6. Sebutkan dan Jelaskan 4 cara mengubah konstitusi !

7. Jelaskan 2 sistem yang berkembang untuk sistem pembaharuan konstitusi di berbagai Negara !

8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Teori Kedaulatan Negara dan Teori Kedaulatan Rakyat !

29

UJIAN MID SEMESTER AWAL 2014-2015

1. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan : a. Hakikat Negara b. Unsur Negara c. Klasifikasi Negara 2. Sebutkan semua teori-teori kedaulatan yang anda ketahui !

3. Jelaskan yang anda ketahui mengenai : a. Bentuk Negara b. Bentuk Pemerintah 4. Sebutkan semua teori Pembenaran Kekuasaan Negara yang anda ketahui !

5. Jelaskan yang anda ketahui mengenai : a. Pengertian Konstitusi b. Fungsi Konstitusi c. Materi Muatan Konstitusi d. Cara Mengubah Konstitusi

30

UJIAN TENGAH SEMESTER 2016 (12 Oktober 2016)

1. Bagaimana anda mendefinisikan “Negara” sehingga dapat dipahami hakikat dan sifat Negara.

Jelaskan dengan singkat jawaban anda !

2. Terbentuknya Negara dapat dilihat dari sisi yuridis dan dari sisi sosiologis.

Jelaskan dengan singkat kedua proses tersebut !

3. Negara dalam penjelmaan sosialnya adalah Organisasi.

Bagaimana anda mengkontruksikan Negara sebagai organisasi jika merujuk ke pendapat Kranenburg dan Logeman ?

4. Terdapat pelbagai teori yang menjelaskan dasar legitimasi kekuasaan Negara, salah satunya Teori Perjanjian.

Apakah ‘sumpah pemuda’ dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perwujudan Teori Perjanjian ? Jelaskan dengan singkat berdasarkan pandangan dasar Teori Perjanjian !

5. Tiga tokoh teori perjanjian masyarakat Hobbes, Locke, dan Rousseau.

Bandingkan pendapat ketiga tokoh ini dalam mengkonstruksikan Teori Perjanjian !

6. Pemahaman tentang unsur-unsur Negara terkait dengan soal nasionalisme.

Apakah yang anda pahami tentang nasionalisme, misalnya ‘Nasionalisme Indonesia’ ?

7. Menurut Jellink, pertumbuhan Negara dapat dicermati dari dua sisi,, yaitu Primaire Staaswarding dan Secundaire Staaswarding.

Jelaskan dengan singkat keuda jenis pertumbuhan Negara tersebut !

8. Essensi dan urgensi tujuan fungsi Negara adaah dalam rangka pembatasan kekuasaan Negara.

Kemukakan tujuan Negara yang sejatinya dapat dipandang sebagai pembatasan keuasaan Negara dan kemukakan pula hal yang sama terkait fungsi Negara !

31

32

33

BAB 1 ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM

A. ISTILAH LAW DALAM LITERATUR Beberapa literatur yang sering digunakan beserta maknanya antara lain : a. Perkataan “a law” digunakan untuk menunjukkan suatu peraturan khusus ataupun undang-undang lainnya. Contoh, The Theft Act 1978 adalah undang-undang dalam arti a law yang berhubungan dengan perbuatan curang. b. Perkataan “the law” digunakan untuk menunjukkan pada “the law of the land” (hukum tanah), yaitu tubuh dari undang-undang, peraturan-peraturan lain, putusanputusan pengadilan, dan lain-lain, plus asas-asas hukum, plus filsafat umum tentang masyarakat di dalam hubungannya dengan persoalan-persoalan hukum. Contoh “Semua orang sama di hadapan hukum” (all men are equalbefore the law). c. Perkataan “law” digunakan tanpa suatu “article” (kata depan) adalah juga digunakan sebagai suatu abstrak, istilah konseptual di dalam konteks yang menunjukkan pada filsadat hukum. Contoh: “Hukum adalah ekspresi dari keinginan rakyat” (law is the expression of people’s will). d. Perkataan “laws” digunakan untuk menujukkan udang-undang dan peraturanperaturan sejenis sera aturan-aturan. Contoh: The laws relating include the Bankcrupty Act, 1974 (peraturan tentang keadaan pailit, 1974). e. Beberapa bahasa kontinental menggunakan kata-kata yang berbedauntuk “law” dan “a law”. Contoh: jus, lex, recht, gestz, droit, loi, diritto, legge. f. Perkataan “droit” lebih menimbulkan keraguan daripada istilah “law”. Dalam arti yang lebih luas dan objektif, le droit berarti aturan-aturan hukum secara total. Kita juga sering menjumpai istilah droit objectif (atau hukum alam) sebagai lawan dari aturanaturan hukum positif yang khusus. g. Sebagai tambahan, penggunaan-penggunaan ini memiliki arti yang murni sujektif.

Jadi, “le droit d’auteur” berarti hak seorang penulis, sehingga kita harus sangat berhatihati dalam menerjemahkan setip ungkapan dan perkataan yang terdapat pada kata droit. h. Kata “law” kemungkinan besar berasal dari kata “lagu” dalam bahasa inggris kuno, yang juga berasal dari kata “lag” berarti sesuatu yang pasti.

34

i. Kata sifat “legalâ€? merupakan akar kata yang lansng dari bahasa latin yang didasarkan pada kata lex, berarti hukum. Legal juga sering diartikan: menurut undang-undang. j. Lex, dari bahasa latin, berarti hukum, undang-undang, juga untuk menunjukkan perubahan dari suatu undang-undang. Dalam beberapa abstrak disebut juga lege, artinya hukum. Lex juga digunakan untuk istilah-istilah tertentu seperti berikut. •

Lex commisiora: syarat batal suatu perjanjian; jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka dipandang batal demi hukum.

•

Lex fori: hukum yang berlaku adalah hukum ditempat gugatan dimasukkan dan diterima.

k. Jure, berarti menurut hukum. Contoh: Jure Humano, artinya dugaan hukum. l. Juris, berarti hukum. Contoh: Presumptio Juris, artinya dugaan hukum. m. Jus atau Ius, juga berarti hukum, tetapi sering juga berarti hak. Contoh: Jus avocandi, artinya hak untuk memanggil kembali. 7

B. PENGERTIAN HUKUM Hukum pada hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Sampai saat ini belum ada definisi hukum yang disepakati oleh para pakar hukum. Dengan kata lain, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Kesulitan dalam mendefinisikaan hukum bukan berarti memberikan kesimpulan bahwa hukum tidak dapat di definisikan, maka dari itu beberapa pakar memberikan definisi terhadap apa itu hukum berdasarkan sudut pandang masing-masing. Antara lain : 1. Pakar yang Berpaham Sosiologis a. Jhering Hukum adalah sejumlah kondisi kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui cara paksaan yang bersifat eksternal.

2. Pakar yang Berpaham Realis (Curzon, 1979: 27)

7

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Volume 1, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 25-27, lihat juga L.B. Curzon,Jurisprudence, M & E: Handbook, 1979, hlm. 23-24.

35

a. Holmes “The propheeies of what the court will do... are what I mean by the law.”

(Apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum).”

3. Pakar yang Berpaham Antropologis a. Schapera “Law is any rule of conduct likely to be enforced by the courts.”

(Hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mugkin diselenggarakan oleh pengadilan).

4. Pakar yang Berpaham Historis a. Karl Von Savigny (keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoprasian kekuasaan secara diam-diam.

Hukum berakar pada sejarah manusia, diaman akarnya dihidupkan oleh oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan masyarakat).

5. Pakar yang Berpaham Marxist Sebagai perbandingan, kaum Marxist pum memiliki pandagan sendiri tentang hukum. Menurut mereka: (hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan ekonomis dalam masyarakat pada suatu perkembangan tertentu).

6. Pakar yang Berpaham Hukum Alam a. Aristoteles (4 Abad Masehi) “Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan serta untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.”

7. Pakar yang Berpaham Positivis dan Dogmatik a. Hans Kelsen “Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.”

8. Beberapa Definisi Hukum dari Kamus

36

a. Cassell’s Dictionary “Hukum adalah aturan tingkah laku yang dipaksakan melalui otoritas atau diterima oleh masyarakat sebagai suatu yang mengikat.”8 BAB 2 HUKUM SEBAGAI KAIDAH A. PENGERTIAN KAIDAH Hans Kelsen mengemukakan bahwa kaidah adalah “That something ought to happen, especially tha a human being ought be have in a specific way.”9 Jadi, secara sederhana kaidah atau norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Kaidah berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan di dalam masyarakat.10 B. JENIS-JENIS KAIDAH

Gustave Radbruch membedakan kaidah atas: 1. Kaidah alam Kaidah alam merupakan kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjadi.

Contoh, semua manusia pasti meninggal.

2. Kaidah kesusilaan Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang seharusnya terjadi. Contoh, manusia seharusnya tidak membunuh.11 Achmad Ali menamakan kaidah kesusilaan Radbruch sebagai kaidah sosial, yang didalamnya tercakup antara lain. 1. Kaidah Kesusilaan atau Moral Menurut Sudikno Mertokusumo

8

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 26-41.

Ibid., hlm. 50, lihat juga pada Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1982, hlm. 31.

10 Achmad Ali, loc.cit.

11 Ibid., hlm. 50-51, lihat juga pada Gustave Radbruch, Einfuhrung in die Rechtswissenchaft, Stutgart: K.F. Kohler, 1961, hlm. 12.

9

37

“kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai indiidu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia.”1213 2. Kaidah Agama Kaidah agama adalah aturan tingkah laku yang diyakini oleh penganutnya berasal dari Tuhan. Contoh, pemeluk agama Islam meyakini bahwa kewajiban menjalakan shalat lima waktu bersumber dari perintah Allah SWT.14 3. Kaidah Kesopanan Kaidah kesopanan menurut Sudikno Mertokusumo, adalah: “...didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.”15 C. HUKUM SEBAGAI KAIDAH SOSIAL Kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial mempunyai dua sifat alternatif, yaitu sebagai berikut.

1. Ada kemungkinan besar bersifat imperatif, yaitu secara apriori wajib ditaati.

2. Ada kemungkinan bersifat fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib ditaati.16 D. PROSES LAHIRNYA KAIDAH HUKUM Asal-usul kaidah hukum, pada intinya dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: 1. Kaidah hukum yang berasaln dari kaidah-kaidah sosial lain di dalam masyarakat, yang dalam istilah Paul Bohannan dinamakan: “kaidah hukum yang berasal dari proses double legitimacy atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial nonhukum (moral, agama, kesopanan) menjadi suatu kaidah hukum.”

12

Achmad Ali, loc.cit, lihat juga pada Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. .

14 Ibid., hlm 52.

15 Ibid., hlm 53, lihat juga pada Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 7.

16 Ibid., hlm 55.

17 Ibid., hlm 58.

13

38

2. Kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnpada saat itu, dan lansung terwujud dalam wujud kaidah hukum, serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial lain sebelumnya.17 E. UNSUR SANKSI DALAM KAIDAH HUKUM Sudikno Mertokusumo menyatakan “Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial�17

17

Ibid., hlm 63, lihat juga pada Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 9.

39

Dari definisi di atas , dapat kita lihat bahwa setidaknya sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (bagi kaidah hukum maupun kaidah nonhukum).

2. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.

3. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas: a. Sanksi privat; dan b. Sanksi pubik.

Dengan demikian, kaidah hukum sebagai salah satu jenis kaidah sosial, jelas membutuhkan sanksi sebagai unsur esensialnya.18

BAB 3 PENDEKATAN HUKUM KLASIK, MODERN, DAN GLOBALISASI

A. TIGA PENDEKATAN HUKUM KLASIK Ada tiga pendekata yang digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, yaitu: 1.

Pendekatan moralitas, yang focal concern-nya landasan moral hukum, dan validitas hukumnya adalah konsistensi hukum denganetika eksternal atau nilai-nilai moral;

2.

Pendekatan yurisprudensi (ilmu hukum normatif), yang focal concern-nya independensi hukum, dan validitas hukumnya adalah konsistensi internal hukum dengan aturan-aturan, norma-norma, dan asas-asas yag dimiliki hukum sendiri; dan

3.

Pendekatan sosiologi, yang focal concern-nya hukum dan tindakan sosial, diaman validitas hukumnya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakat.

Sedangkan Achmad Ali cenderung menggunakan istilah lain untuk makna yang sama

dengan tiga jenis pendekatan diatas yaitu: 1.

18

Pendekatan filsufis untuk pendekatan nilai-nilai, termasuk nilai moralitas;

., hlm. 63-64.

Ibid

40

2.

Pendekatan normatif untuk pendekatan yurisprudensi (ilmu hukum normatif); dan

3.

Pendekatan empiris untuk pendekatan sosiologis.20 19

B. PENDEKATAN HUKUM MODERN DARI GUSTAVE RADBRUCH Gustave Radbruch memahami hukum sebagai “ilmu kultur empiris dan normatif”.

Dengan kata lain dalam pendekatan hukum modern Gustave Radbruch mengombinasikan antara pendekatan empiris dengan pendekatan normatif. Bagi Radbruch, ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun tuhan. Ilmu tentang apa saja yag adil dan tidak adil.21 C. PENDEKATAN HUKUM GLOBAL: TRIANGULAR CONCEPT OF LEGAL PLURALISM” DI DUNIA GLOBALISASI Saat ini teori yang paling baik untuk menjawab realitas dunia globalisasi saat ini yaitu Triangular concept of legal pluralism (konsep segitiga pluralisme hukum). Teori ini diperkenalkan oleh sejak tahun 2000 kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Warner Menski. 20 Dalam teori ini menski menjelaskan bahwa pluralisme hukum yang ada saat ini sehingga harus menggunakan pendekatan tiga tipe utama hukum yaitu: 1. Hukum yang diciptakan oleh masyarakat; 2. Hukum yang diciptakan oleh negara; dan 3. Hukum yang timbul melalui nilai serta etika.21 BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM

19

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Volume 1, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 175-176 21 Achmad Ali, loc.cit.

20 Ibid., hlm. 184.

21 Ibid., hlm. 188-189.

Ibid Ibid

41

Menurut Zevenbergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Namun lebih tepat jika dikatakan bahwa sumber hukum itu adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum.22 B. SUMBER HUKUM FORMAL Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang secara lansung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya.23 Yang termasuk sumber hukum formal antara lain.

1. Undang-Undang Undang-undang dapat dibedakan sebagai berikut. a. Undang-Undang dalam arti formal, yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang dalam arti formal merupakan ketetapanyang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembetukannya. b. Undang-undang dalam arti materiel, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya dinamai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.

Demikian menurut Sudikno Mertokusumo.24 Adapun hal-hal yang terkait dengan Undang-undang. a. Bagian-bagian dari Undang-Undang i.

Konsiderans, yaitu berisikan pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat.

ii.

Diktum atau amar, yaitu memuat isi atau pasal-pasal dalam undangundang.25

b. Hierarki Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (pasal 7 ayat 1), hierarki ialah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden

22

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 121.

Ibid., hlm 124.

24 ., hlm. 125, lihat juga pada Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 65.

25 ., hlm 129.

23

42

5. Peraturan Daerah c. Kekuatan berlakunya Undang-undang Sudikno Mertokusumo membedakan tiga jenis kekuatan berlaku dari undang-undang, yaitu.

Ibid Ibid

43

1. Kekuata berlaku yurudis (juritische geltung) 2. Kekuatan berlaku sosiologis (seziologische geltung) 3. Kekuatan berlaku filosofis (anerkennungstheorie)26 2. Kebiasaan Secara umum kebiasaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara berulang-ulang; perbuatan yang dianggap sebagai patut dilakukan; seyogianya dilakukan. Menurut Hanintyo Soemitro dan satjipto rahardjo membagi tiga unsur atau syarat agar kebiasaan bisa diterima dalam masyarakat. a. Syarat kelayakan atau masuk akal atau pantas. b. Pengakuan akan kebenarannya. c. Mempunyai latar belakang sejarah yang tak dapat dikenali lagi mulainya.27 Akan tetapi Achmad Ali tidak sependapat dengan butir ke-3 di atas, karena menurut Achmad Ali. 28 Kelebihan hukum kebiasaan adalah mudah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada sedangkan kekurangannya adalah kurang menjami dalam segi kepastian hukum.

3. Traktat atau Perjanjian Internasional Dasar hukum yang tertinggi dari treaty itu dapat dilihat dalam pasal 11 UUD 1945 yang berisi: Presiden dengan persetujuan DPR meyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Secara umum kita dapat membedakan perjajian internasional atas dua jenis yaitu: a. Treaty yang merupakan perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuannya sebelum diratifikasi/disahkan oleh presiden. b. Agreement yang merupakan perjanjian yang akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh presiden.29 4. Yurisprudensi 26

Ibid., hlm. 130-131, lihat juga pada Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 72-74.

27 Ibid., hlm. 134, lihat juga pada Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembaharuan Hukum Nasional, Bandung: Sinar Baru, 1985, hlm. 96.

28 ., hlm. 135.

29 ., hlm. 141.

Ibid Ibid

44

Yurisprudensi memiliki makna yang berbeda antara negara yang menganut sistem hukum common law dan sistem hukum civil law. Negara yang menganut sistem hukum Common law pada negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris memaknai yurisprudensi sebagai ilmu hukum, sedangkan negara yang menganut sistem hukum Civil law pada negara-negara Eropa kontinental seperti Indonesia dan belanda memaknai Yurisprudensi sebagai putusan pengadilan sebelumnya yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan dalam perkara yang sejenis.30 5. Doktrin Doktrin adalah pendapat para pakar senior yang biasanya sudah diakui kebenarannya dan dijadikan sebagai rujukan dan sumber oleh hakim dalam mengambil sebuah putusan.31

C. SUMBER HUKUM MATERIEL Sumber hukum materiel adalah sumber hukum yang mengedepankan dari segi isi dari hukum itu sendiri. Sumber hukum materiel yang terpenting adalah kesadaran hukum warga masyarakat dari mana dan dimana hukum itu berlaku dan diberlakukan.32 BAB 5 TUJUAN HUKUM

Pendapat Achmad Ali tentang tujuan hukum: a. Dari sudut pandang ilmu hukum postif-normatif, atau yuridis-dogmatik, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya; b. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.33

30

Ibid., hlm. 142.

Ibid., hlm. 143 32 ., hlm. 144.

33 ., hlm. 87.

Ibid Ibid 31

45

Dari keseuluruhan beberapa pendapat tentang tujuan hukum, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok teori.

1. Ajaran Konvensional a. Ajaran Etis: menyatakan bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. b. Ajaran Utilistis: menyatakan bahwa pada asasnya, tujuan hukum adalah sematamata untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. c. Ajaran normatif-dogmatik: menyatakan bahwa pada asasnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kepastian hukum.34 2. Ajaran Modern a. Ajaran Prioritas Baku: diperkenalkan oleh Gustave radbruch, menekankan bahwa dalam menentukan tujuan hukum, kita harus menggunakan prioritas. Prioritas pertama adalah •

Keadilan;

•

Kemanfaatan; Kepastian.

b. Ajaran Prioritas yang Kasuistis Ajaran ini adalah ajaran yang paling dianggap maju dan sesuai dengan kehidupan manusia. Ajaran ini menghendaki untuk prioritas tujuan hukum sesuai dengan kasus dang kondisinya.

Adapun tujuan hukum timur berbeda dengan tujuan hukum barat dan yang dianut oleh Indonesia. Tujuan hukum bangsa-bangsa timur yang mempertahankan hukum aslinya seperti jepang . jepang tidaklah panjang lebar untuk menentukan tujuan hukum keadilan, kemanaatan dan kepastian, melainkan tujuan hukumnya hanya kedamaian (peace).35

34 35

., hlm. 88. ., hlm. 98-100.

Ibid Ibid

46

BAB 6 FUNGSI HUKUM Untuk mencapai tujuan hukum yang dihenddaki, maka fungsi dari hukum harus dijalankan dengan baik. Adapun fungsi hukum adalah sebagai berikut.

1. Hukum sebagai a Tool of Social Control a. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial tidaklah berjalan sendirian di dalam masyarakat, melainkan bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya. b. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial merupakan fungsi pasif, artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat. c. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial juga dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang dewasa ini berwujud kekuasaan negara.

Ibid Ibid

47

d. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, dapat juga dijalankan dari bawah oleh msyarakat sendiri. Bentuknya dapat berupa hukum kebiasaan.

2. Fungsi Hukum sebagai a Tool of Social Engineering A tool of Social Engineering atau social engineering by law, dikemukakan oleh soerjono soekanto: �... hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti hukum digunakan sebagai alat atau oleh agent of change. agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.36 3. Fungsi Hukum sebagai simbol Adalah mencakup proses menerjemahkan atau penggambaran atau mengartikan suatu istilah yang sederhana tentang hubungan sosial serta fenomena-fenomena lainnya yang timbul interaksinya dengan orang lain.39 4. Fungsi Hukum sebagai a political Instrument Hukum tidak dapat dipisahka dari politik, bukan hanya dari pandangan yuris yang beraliran sosiologis tetapi bahkan pencipta “the pure theory of law�; Hans Kelsen mengemukakan (dikutip dari Purnadi dan soerjono,) bahwa “(pemisahan politik secara tegas sebagaimana dituntut oleh ajaran murni tentang hukum, hanya berkaitan dengan ilmu hukum, buka dengan objeknya, yaitu hukum.37 5. Fungsi Hukum sebagai Intergrator Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi dengan dua jenis penerapan, yaitu. a. Peranan hukum dalam hal tidak ada konflik (mencegah). b. Peranan hukum dalam hal terjadi konflik.38

36

Ibid., hlm. 105.

Ibid., hlm. 113.

37 Ibid., hlm. 114, lihat juga pada Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 12.

38 ., hlm 116.

Ibid Ibid 39

48

BAB 7 SISTEM HUKUM Beberapa sistem hukum yang ada di dunia saat ini 1. Civil law atau yang juga dikenal dengan Eropa Kontinental, adalah sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa dan jajahannya seperti Indonesia. Sistem hukum ini lebih menekankan kepada hukum yang tertulis.

2. Comon law atau yang biasa dikenal dengan Anglo Saxon, adalah sistem hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat dan Inggris. Sistem hukum ini mengedepankan peranan hakim dalam peradilan dan tidak menggunakan sistem hukum tertulis sebagai sumber huku utama. Hakim juga berperan sebagai juri di pegadilan.

3. Customary law, berlaku dibeberapa negara Afrika, China, dan India.

4. Muslim law, berlaku di negara-negara muslim, terutama di Timur Tengah.

5. Mixed system, berlaku di Indonesia, dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum islam.39 BAB 8 KESADARAN HUKUM dan KETAATAN HUKUM A. KESADARAN HUKUM Kesadaran hukum bagi krabbe merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. 40 Pendapat ini sangat sejalan dengan apa yang Prof. Achmad Ali simpulkan dari pendapat Paul Scholten bahwa, kesadaran hukum (rechtsbewustzijn, legal consciousness) yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.41 B. KETAATAN HUKUM Ketaatan hukum menurut konsep H.C. Kelman dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu.

39

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Volume 1, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 203.

40 ., hlm. 299.

41 ., hlm. 300.

Ibid

49

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi.

2. Ketaaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

3. Ketaatan yang bersifat internalitation, yaitu jika seseorang menaati sebuah aturan karena benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dengan kata lain kesadaran ini muncul dari dalam diri untuk menaati sebuah aturan.42 BAB 9 PENGERTIAN DASAR DALAM HUKUM A. SUBJEK HUKUM Subjek hukum adala segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Subjek hukum adalah orang, tetapi penjelasanya tidak berhenti sampai orang saja. Muncul sebuah pertanyaan bahwa apakah pengertian orang menurut hukum ?

Menurut hukum, bahwa yang dimaksud orang adalah manusia dan badan hukum.

Walaupun manusia dan badan hukum adalah subjek hukum..43 B. MANUSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM Setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, bahkan manusia jika kepentinganya menghendaki, sejak masih didalam kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal saat dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada. Beberapa golongan manusia yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum: 1. Manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin; 2. Manusia dewasa yang berada dalam pengampuan (kratele); dan 3. Istri yang tunduk pada BW.44 C. BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM Badan hukun dianggap subjek hukum setelah memenuhi 4 syarat yaitu: 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah; 42

Ibid., hlm. 348.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 245-246.

44 Ibid., hlm. 247-248.

48 ., hlm. 252.

Ibid Ibid 43

50

2. Mempunyai kepentigan sendiri; 3. Mempunyai tujuan tertentu; 4. Mempunyai organisasi yang teratur.

Badan hukum juga dapat digolongkan ke dua jenis yaitu: 1. Badan hukum publik, seperti negara, provinsi, kotamadya; dan 2. Badan hukum privat, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan sebagainya. 48 Adapun teori-teori badan hukum yaitu.

1. Teori fiksi Teori ini dikemukakan oleh Frederich Carl Von Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja.

2. Teori Harta Kekayaan yang Bertujuan Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz, yang menyatakan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Teori Organ atau Teori Realis Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke dan Maitland, yang menyatakan bahwa badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada, seperti halnya manusia yang mempunyai pula alat perlengkapan yang selaras dengan anggota badan manusia.

4. Teori Pemilikan Bersama Teori ini dikemukakan oleh Marcel Planiol, yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan perkumpulan manusia

yang mempunyai hak dan kewajiban

masingmasing. 45 D. HAK Hak menurut Satjipto Rahardjo adalah sebagaia kekuasaaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. 46 Adapun jenis-jenis hak di golongkan oleh Achmad Ali sebagai berikut. a. Hak kebendaan dan hak perorangan

45 46

., hlm. 253-354. ., hlm. 255, lihat juga pada Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 4.

Ibid

51

Hak kebendaan adalah hak yang diberikan kepada seseorang yang memberikan kekuasaan lansung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1) Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan.

2) Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. b. Hak mutlak dan hak relatif Hak mutlak adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak orang lain juga. Hak mutlak dapat dibagi atas: 1) Hak asasi, yaitu hak yang dianggap telah ada bersama lahirnya manusia;

Ibid Ibid

52

2) Hak publik mutlak, seperti hak negara untuk memungut pajak dari warganya; 3) Hak dibidang keperdataan (hak privat), antara lain hak material, hak pengampuan, dan sebagainya.

Hak relatif adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada orang-orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. c. Hak utama dan hak tambahan Hak utama adalah hak yang diperluas oleh hak lain. Adapun hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama.

Selain itu, ada bebrapa unsur-unsur yang terdapat pada hak yaitu.

1. Unsur perlindungan.

2. Unsur pengakuan.

3. Unsur kehendak.47 E. KEWAJIBAN Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Hak senantiasa mencerminkan kewajiban dan kewajiban senantiasa mencerminkan hak. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua pihak, yaitu pada satu pihak ia merupakan hak dan pada pihak lain merupakan kewajiban.48 F. OBJEK HUKUM Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum serta yang dapat menjadi objek dalam suatu perhubungan hukum. Objek hukum juga sering diseut benda, yaitu segala barang dan hak yang dimiliki orang.

Benda dapat dibedakan antara lain. a. Benda berwujud dan tidak berwujud 1) Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh pancaindra.

2) Benda tidak berwujud adalah segala macam hak. b. Benda bergerak dan tidak bergerak 1) Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan. •

Menurut sifatnya dapat bergerak sendiri. (hewan, , dan lain-lain).

47

Ibid., hlm. 259-260.

Ibid., hlm. 263, lihat juga pada Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Noordhoff Kolff NV, 1957, hlm. 45.

48

53

•

Dapat dipindahkan (buku, meja, arloji, dan lain-lain)

•

Karena ditetapkan benda bergerak oleh undang-undang.

2) Benda tak bergerak adalah benda yang pada asasnya tidak mudah atau tidak dapat dipindahkan.

•

Menurut sifatnya (tanah, dan semua yang didirikan diatasnya).

•

Menurut tjuannya,seperti alat-alat percetekan;

•

Karena penetapan undang-undang, seperti kapal yang besarnya 20 meter persegi oleh undang-undang digolongkan benda tak bergerak, meskipun dalam keadaanya bergerak dan berlayar.49

G. AKIBAT HUKUM Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Adapun akibat hukum dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: 1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyaapnya suatu kaidah hukum tertentu.

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi bidang hukum keperdataan.50 Bab 10 ASAS-ASAS HUKUM 1.

Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali (Asas Legalitas): Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum didahului oleh suatu peraturan.

2.

Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen: Setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang diundangkan, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh masyarakat.

49 50

., hlm. 265-266. ., hlm. 276.

Ibid Ibid

54

3.

Lex Superior Derogat Legi Inferiori: Hukum yang tinggi lebih diutamaka dari pada hukum yang lebih rendah. Misalnya, UU lebih didahulukan dari Perpu.

4.

Lex Specialist Derogat Legi Generale: Hukum yang khusus didahulukan dari hukum yang lebih umum.

5.

Lex Posteriori Derogat Legi Priori: Hukum yang baru didahulukan dari pada hukum yang lama.

6.

Summum Ius Summa Iniuria: Kepastian hukum yang tertinggi adalah ketidak adilan yang tertinggi.

7.

Ius Curia Novit: Hakim daianggap mengatahui hukum.

8.

Presumption of innosence (Praduga tak bersalah): Seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

9.

Res Judicata Proveri Tate Habetur: Setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

10. Unus Testis Nullus Testis: Satu saksi bukanlah saksi.

11. Audit et Atteram partem: Hakim haruslah mendengar para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya.

12. The Rule of Law: Semua manusia sama kedudukannya di depan hukum, atau persamaan memperoleh perlindungan hakim.51 BAB 11 ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ILMU HUKUM A. HUKUM ALAM

51

Tgk Alizar Usman, “Asas-Asas Hukum Umum (Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum di STAI Tapaktuan(pertemuan VI), http://kitab-kuneng.blogspot.com/2012/11/asas-asas-hukum-umummatakuliah.html?m=1, pada tanggal 09 November 2012 pukul 18.21.

55

1. Hukum alam dan Pemikiran Yunani Pemikiran yunani lebih bersifat teoritis dan filosofis. Sebagai contoh pemikiran tokoh yunani tentang hukum alam . a. Plato Plato berpendapat bahwa hukum alam harus tunduk pada hukum positif otoritas (negara). Bagi Plato, keadilan adalah pencerminan antara masyarakat individu.52 2. Hukum Alam dan Pemikiran Romawi a. Cicero Cicero mengajarkan konsepnya tentang “a true law” (hukum yang benar) yang disesuaikannya dengan “right person” (penalaran yang benar) dan sesuai dengan alam; serta yang meyebar diantara kemanusiaan dan sifatnya “immutable” dan “eternal”. Hukum apapun harus bersumber dai “true law” itu.53 B. POSITIVISME Penganut aliran positivis yang terpenting adalah john austin (1790-1859). Inti ajarannya dapat diikhtisarkan sebagai berikut. a. Hukum adalah perintah pihak yang berdaulat. b. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuanlain yang secara tegas dapat doisebut demi kian, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. c. Kosep tentang kedaulatan negara mewarnai hampir keseluruhan dari ajaran austin.

1) Kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjukkan pada suatu atribut negara yang bersifat internal maupun eksternal.

2) Sifat eksternal dari kedaulatan negara tercermin pada hukum internasional, sedangkan sifat internal kedaulatan negara tercermin pada hukum positif.

3) Pelaksanaan kedaulatan membutuhkan ketaatan.

52

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 282. ., hlm. 284-285. 58 ., hlm. 291292.

53

Ibid Ibid

56

4) Ada perbedaan antara ketaatan terhadap kedaulatan negara dengan ketaatan terhadap ancaman golongan. Yaitu bedasarkan legitimasi. Kedaulatan terhadap negara berdasarkanlegitimasi (undang-undang).58 C. ALIRAN UTILISTIS 1.

Ajaran Jeremy Bentham a. Tujuan hukum dan wujud hukum adalah untuk mewujudkan kebahagaiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. b. Dua tipe studi ilmu hukum menurut Bentham, yaitu: 1) Expository Jurisprudence Objek studi ini adalah menemukan dasar-dasar dari asas-asas hukum melalui penganalisisan sistem hukum sebagaimana ia ada.

2) Censorial Jurisprudence Ilmu hukum sensorial ini merupakan studi kritis tentang hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam pengoprasiaannya.59

2.

Ajaran Rudolf von Jherin (1818-1892)60

3.

Ajaran John Stuart Mill D. AJARAN HUKUM MURNI Achmad Ali meggolongkan Hans Kelsen sebagai penganut aliran hukum murni

meskipun berbagai pakar hukum lain menuliska bahwa Hans Kelsen sebagai penganut aliran Positivisme. Inti ajaran Hans Kelsen sebagai berikut: 1.

Ajaran Hukum Murni Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Hans Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir nonhukum.

2.

Ajaran tentang Grundnorm Grundnorm merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu.

3.

Ajaran tentang Stuffenbautheory.

Peraturan tentang keseluruhannya diturunkan dari noema dasar yang berada di puncak piramid, kemudian semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar.54

54

Ibid., hlm. 297-298.

57

E. ALIRAN HISTORIS Frederich Carl Von Savigny menyatakan Inti ajaran historisme adalah hukum itu merupakan pencerminan dari jiwa rakyat. Oleh murid Savigny yaitu G. Puchta dinamainya Volkgeist, artinya hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat.

Jadi, penganut historisme menolak pandangan bahwa hukum itu dibuat. Bagi mereka hukum itu tidak dibuat melainkan ditemukan dalam masyarakat.55 F. ALIRAN ANTROPOLOGI Salah satu objek kajian utama dari antropologi adalah kultur. Dari kacamata antropologi, tempat hukum di dalam kultur masyarakat sangatlah luas. Hukum meliputi suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhan nya untuk “survival�, yang mengatur produksi dan distribusi kekayaan dan metodenya untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.63 Penganut aliran antropologi adalah sebagai berikut.

1. Ajaran Malinowski 2. Ajaran Hoebel 3. Ajaran Gluckman 4. Ajaran Bohannan 5. Ajaran Leopold Pospisil56 G. ALIRAN SOSIOLOGIS Aliran Sosiologis memandang hukum sebagai “kenyataan sosial, bukan sebagai kaidah.

Oleh karena itu, persamaan antara positivisme dan sosiologisme adalah keduanya memusatkan perhatiannya pada hukum tertulis atau perundang-undangan. Perbedaanhya ialah sebagai berikut.

1. Positivisme memandang hukum sebagai kaidah-kaidah yang tercantum dalam perundangundangan, sedangkan sosiologisme memandang hukum sebagai kenyataan sosial

55

Ibid., hlm. 300.

Ibid., hlm. 301.

56 ., hlm. 302-304. 65 ., hlm. 305306.

63

Ibid Ibid

58

mempelajari mengapa dan bagaimana terbentuknya tingkah laku sosial yang berhubungan dengan hukum dan pranata-pranata hukum sebagaimana kita lihat.

2. Positivisme memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri, sedang sosiologisme hukum memandang hukum bukan sesuatu yang otonom, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor nonhukum yang ada dalam masyarakatnya, seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial.

3. Positivisme hanya mempersoalkan hukum sebagai “das sollen” (apa yang seharusnya) sedangkan sosiologisme hukum memandang hukum sebagai “das sein” (dalam kenyataan).

4. Positivisme cenderung berpandangan yuridis-dogmatik, sedangkan sosiologisme hukum berpandangan empiris.

5. Metode yang digunakan kaum positivistis adalah preskriptif, yaitu menerima hukum positif dan penerapannya, sedangkan metode yang digunakan oleh penganut sosiologisme hukum adalah deskriptif.65 H. ALIRAN REALIS Para yuris yang beraliran realis pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya dibangun dari suatu studi tentang hukum dalam pelaksanaannya:law is as “law does”.karasteristik dari pendekatan yang digunaan oleh kaum realis yuridis terhadap masalahmasalah hukum adalah: 1. Suatu invetigasi ke dalam unsur-unsur khas yang terdapat dalam kasus-kasus hukum;

2. Satu kesadaran tentang faktor-faktor irasional dan tidak logis di dalam proses lahirnya putusan pengadilan; 3. Suatu penilaian terhadap aturan-aturan hukum melalui evaluasi terhadap konsekuensi penerapan aturan hukum itu; 4. Memperlihatkan hukum dalam kaitannya dengan faktor politik, ekonomi, dan lain-lain.57 Adapun realisme dalam pandangan para pakar dengan pembagian dua kelompok:

57 67

Ibid., hlm. 321-322.

Ibid., hlm. 322-329.

59

1. Realisme Amerika Serikat Tokoh-tokohnya adalah: 1) Ajaran Oliver Wendel Holmes (1841-1935); 2) Ajaran Karl Nickerson Liwellyn (1893-1962).

3) Ajaran Jerome Frank (1889-1957); 4) Ajaran Schubert; 5) Ajaran Benjamin N. Cardoso (1870-1938); 6) Ajaran Arthur Henderson; 7) Ajaran Arthur L.corbin.

2. Realisme Skandinavia Realisme Skandinavia adalah suatu penolakan dai konsep “kejiwaan�; fenomena mental, demikian mereka sebutkan, yang tidak lebih daripada reaksi-reaksi otak.67 BAB 12 PEMBIDANGAN HUKUM A. HUKUM TERTULIS dan TIDAK TERTULIS Hukum tertulis memiliki beberapa kelebihan dari hukum tidak tertulis, antara lain: 1. Apa yang diatur dengan mudah diketahui orang; 2. Setiap orang, kecuali yang tidak bisa membaca mendapatkan jalan masuk yang sama ke dalam hukum; 3. Pengetahuan orang mengenai hukum senantiasa bisa dicocokkan kembali dengan yang telah dituliskan, sehingga mengurangi ketidakpastian; 4. Untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, untuk membuat yang baru, maka hukum tertulisjuga menyediakan banyak kemudahan. 58

58

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 72.

Ibid Ibid

60

B. HUKUM PERDATA DAN HUKUM PUBLIK Hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara seseama warga negara seperti perkawinan, kewarisan dan perjanjian. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh R. Soebekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok dari Hukum Perdata menyatakan bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.59 Hukum publik mengatur tentang kepentingan umum seperti hubungan antar negara dan warga negara. Adapun pemisahan secara jelas tentang ruang pengkajian antara hukum perdata dan hukum publik adalah sebagai berikut.

Hukum perdata : hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perjanjian, hukum

dagang,

hukum internasional perdata. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan kedelapan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 72.

Hukum publik

: hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi. 60

C. HUKUM DOMESTIK DAN INTERNASIONAL Hukum domestik berada dan berlaku di dalam wilayah suatu negara dan dengan demikian mengatur hubungan dan kejadian di dalam wilayah negara tersebut. Sedangkan hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Suatu karasteristik yang sangat menonjol pada hukum internasional adalah tidak dijumpainya satu ototritas tertinggi, berbeda halnya dengan hukum domestik.61 D. HUKUM SUBTANTIF DAN PROSEDURAL Pembuat hukum pertama-tama mengeluarkan peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan yang demikian itulah yang disebut dengan subtantif. Sesudah dikeluarkan peraturannya maka dikeluarkan juga peraturan yang isinya tentang tata cara dan tata tertib untuk mlaksanakan peraturan subtantif tersebut, yaitu yang bersifat prosedural.62

59

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Bandung, Alumni, 2013, hlm. 1.

60 Satjipto Rahardjo, op.cit. hlm. 73-75.

61 ., hlm. 75.

62 ., hlm. 75-76.

Ibid Ibid

61

BAB 13 PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM A. KAPAN PENEMUAN HUKUM DIBUTUHKAN? 1. Penganut Doktrin Sens-Clair (la doctrine du sensclair) Penganut aliran ini berpendapat bahwa “penemuan hukum oleh hakim” hanya dibutuhkan jika: a. Peraturannya belum ada untuk suatu kasus inconcreto; atau b. Peraturannya sudah ada, tetapi belum jelas menurut penganut pandangan ini; diluar dari keadaan dua hal di atas, penemuan hukum oleh hakim tidak ada.

2. Penganut Penemuan Hukum Selalu Harus Dilakukan Achmad Ali menyimpulkan dari beberapa pandangan para ahli di atas bahwa pembuat undang-undang sendiri tidak dapat secara tepat menguraikan bidang penerapan undangundang yang dibuatnya, untuk suatu teks yang dianggap paling jelas pun masih membutuhkan penemuan hukum untuk mencocokkan antara teks dengan fakta konkret, dengan metode subsumtif salah satu metode penafsiran yang paling sederhana. pula oleh Van De Kerckhove bahwa: “... ketika membuat undang-undang, tentu saja pembuat undang-undang memang memikirkan sejumlah situasi dan ia yang ingin mengaturnya dengan suatu cara tertentu. Namun tidak mungkin ia dapat menduga segala peristiwa dan keadaan yang tdak terduga yang mungkin terjadi...”63 B. TAHAPAN TUGAS HAKIM DAN SAAT PENEMUAN HUKUM DILAKUKAN Pertama kali yang memperkenalkan adanya tiga tahap tugas hakim adalah Prof. Dr. Sudikno Merokusumo, S.H. (1993: 91-92) adalah sebagai berikut: 1. Tahap konstatir Tahap ini hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan 2. Tahap kualifikasi Tahap ini hakim mengkualifikasi.

3. Tahap konstituir Tahap ini hakim menetapkan hukumnya terhadap yang.74

63 74

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 164-172. ., hlm. 183.

Ibid

62

C. JENIS-JENIS METODE PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM Menurut Achmad Ali, metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: 1. Metode Interpretasi; dan 2. Metode konstruksi.

Perbedaan antara interpretasi dan konstruksi sebagai berikut.

1. Pada interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.

2. Pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.64 a. Jenis-Jenis Penemuan Hukum oleh hakim di indonesia dengan cara interpretasi anatara lain.

1) Metode Subsumtif.

2) Interpretasi Gramatikal.

3) Interpretasi Historis.

4) Interpretasi Sistematis.

5) Interpretasi Sosiologis atau Teleologis.

6) Interpretasi Komparatif.

7) Interpretasi Futuristis.

8) Interpretasi Restriktif.

9) Interpretasi Ekstensif.65 b. Jenis-Jenis Metode Konstruksi 1. Metode Argumentum Per Analogiam (Analogi) 2. Metode Argumentum A’contrario 3. Rechtservijnings (Pengkonkretan Hukum) 4. Fiksi Hukum66

64

Ibid., hlm 175-176.

Achmad Ali, loc.cit.

66 ., hlm. 203-210, lihat juga pada Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 136.

Ibid 65

63

BAB 14 ALIRAN PEMIKIRAN TENTANG HUBUNGAN TUGAS HAKIM DAN UNDANG- UNDANG Tugas utama hakim adalah menghubungkan aturan abstrak dalam undang-undang dengan fakta konkret dari perkara yang diperiksanya.78

Ibid

64

1. Aliran Legis Inti pandangan dari aliran legisme adalah hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas.67 2. Aliran Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam pendapatnya Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kogkret.�68 Aliran penemuan hukum oleh hakim pun masih memiliki pembagian antara lain.

1.

Aliran Begriffsjurisprudenz Aliran ini mengajarkan bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, tetapi undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri karena undang-undang memiliki daya meluas.69

2.

Aliran Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule) Sebagai kritik dari aliran Begriffsjurisprudenz, muncul aliran Interessenjurisprudenz atau Freirechtsschule. Menurut aliran ini, undang-undang jelas tidak lengkap.

Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Dalam arti kata, bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim boleh menyimpang dari undang-undang demin kemanfaatan penganut utilitarianisme. Dikaitkan dengan teori tujuan hukum, maka jelas aliran penganut utilitarianisme. Hakim mempunyai “freies ermessen�.70

3.

Aliran Soziologische Rechtsschule Reaksi terhadap aliran Freirechtsschule memunculkan aliran Soziologische Rechtsschule, yang pada pokoknya hendak menahan kemungkinan munculnya kesewenang-wenangan hakim, berkaitan dengan diberikannya hakim freies ermessen.

67

Ibid., hlm 151. ., hlm 153-154.

69 ., hlm 155.

70 ., hlm 157.

Ibid Ibid Ibid 68

65

Aliran ini tidak setuju jika hakim diberi kewenangan freies ermessen. Namun demikian aliran ini tetap mengakui bahwa hakim tidak hanya sekedar “terompet undang-undang�, melainkan hakim juga harus memperhatikan kenyataankenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat.71 4.

Ajaran Paul Scholten Aliran sebelumnya dianggap berat sebelah oleh Paul Scholten sehingga dia berpendapat bahwa, hukum merupakan satu sistem yang berarti semua aturan saling berkaitan, dapat disusun secara mantik, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umummnya sehingga tiba pada asas-asasnya. Namun tidak berarti bahwa hakim hanya bekeja secara mantik semata. Hakim juga harus bekerja atas dasar penilaian, diamana hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru.72

5.

Penemuan Hukum Heteronom dan Otonom Adalah jika dalam penemuan hukum, hakim sepenuhnya tunduk pada undangundang.

Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan diluar dari hakim.

Pembentuk undang-undang membuat peraturan pada umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peritiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian penemuan hukum yang heteronom ini merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis dan terpaksa sabagai silogisme, sedangkan yang dimaksud dengan penemuan hukum yang otonom, menurut sudikno adalah jika hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri.73 BAB 15 BIDANG-BIDANG STUDI HUKUM

A. SOSIOLOGI HUKUM

71

., hlm 158. ., hlm 160.

73 ., hlm 160-161.

Ibid Ibid Ibid 72

66

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang demikian itu. Berikut ini beberapa karasteristik studi hukum secara sosiologis.

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penejelasan terhadap praktek-praktek hukum.

2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum 3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.74 B. ANTHROPOLOGI HUKUM Anthropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum, oleh karena kedua-duanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang kongkret itu bagi mengarahkan tingkah laku manusia.75Adapun metode pendekatan yang dipakai oleh anthropologi, ditulis oleh Ember sebagai berikut. “Suatu segi ilmu anthropologi yang menonjol ialah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia; kaum ahli anthropologi mempelajari tidak hanya bermacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek daripada pengalaman-pengalaman manusia76 C. PERBANDINGAN HUKUM Perbandingan hukum adalah suatu cara untuk membandingkan antara sistem hukum positif suatu negara dengan sistem hukum positif negara lain. Adapun tujuan melakukan perbandingan sistem hukum anatara lain: 1. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidangbidang hukum yang dipelajari.

2. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya.

3. Memberikan penilaian terhadap masing-masingsistem yang digunakan.

4. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa ditarik kelanjutan dari hasilhasil studi perbandigan yang telah dilakukan.

74

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan kedelapan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 372-373. ., hlm. 379.

76 ., hlm. 380.

Ibid Ibid Ibid 75

67

5. Merumuskan kecendrungan-kecendrungan ang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.

6. Salah satu yang penting dari perbandigan ini adalah kemungkinan untuk menemukan asasasas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan caramembandingkan tersebut. 77 D. SEJARAH HUKUM Pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan mempelajari sejarah hukum yaitu.

77

., hlm. 394-395.

Ibid Ibid Ibid

68

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terbentuknya suau lembaga hukum tertentu dan bagaimana jalannya proes pembentukan itu?

2. Faktor apakah yang dominan pengaruhnya dalam proses pembentukan suatu lembaga hukum tertentu dan apa sebabnya?

3. Bagaimanakah interaksi antara pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dengan kekuatan perkembangan dari dalam masyarakat sendiri?

4. Bagaimanakah jalannya proses adaptasi terhadap lembaga-lembaga yang diambil dari sistem hukum asing?

5. Apakah suatu lembaga hukum tertentu selalu menjalankan fungsi yang sama? Apakah terjadi perubahan fungsi? Apa yang menyebabkannya? Apakah perubahan itu bersifat formal atau informal?

6. Faktor-faktor apakah ang menyebabkan hapusnya atau tidak digunakannya lagi suatu lembaga hukum tertentu?

7. Dapatkah dirumuskan suatu pola perkembangan yang umum yang dijalani leh lembagalembaga hukum dari suatu sistem hukum tertentu? 78 E. POLITIK HUKUM Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melankan berada pada kedudukan yang sanga kait-mengait dengan sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu karena diarahkan kepada ius constituendum, hukum yang seharusnya berlaku. Adapaun beberapa pertnyaan yang terjawab saat mempelajari studi pilitik hukum yaitu.

1. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yag ada?

2. Cara-cara apakah dan yang amanakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuantersebut?

3. Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan?

78

., hlm. 396-397. 91 ., hlm. 398399.

Ibid Ibid

69

4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk didalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien: dengan operubahan total?, denga perubahan bagian demi bagian? 91 F. PSIKOLOGI HUKUM Salah satu segi yang menonjol pada hukum, terutama sekali pada huku modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.

Dngan demikia sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia.79 G. FILSAFAT HUKUM Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyan yang bersifat dasar dari hukum.

Pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat hukum”, tentang “dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum”, merupakan contoh-contoh pertayan yang bersifat mendasar itu.atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukm positif.93 Lampiran-lampiran Soal-soal Ujian Tengah Semester dan Soal Ujian Akhir Semester tahun 2014-2015, dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Brawijaya.  Soal Ujian Akhir Semester tahun 2015 Universitas Hasanuddin.

Prof. Dr. Musakkir., S.H., M.H 1.

a. Jelaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pendefinisian hukum! b. Kemukakan masing-masing satu definisi hukum dan tokohnya yang paling anda setujui, dan yang paling anda tidak setujui serta apa alasannya, berikan komentar!

2.

a. Jelaskan apa dan siapa subjek hukum itu! b. Kemukakan 3 (tiga) golongan manusia yang termasukPersonae miscrabile (tidak cakap untuk bertindak sendiri/kwenangan untuk bertindak)!

3.

a. Jelaskan persamaan dan perbedaan kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya (kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan)! b. Jelaskan karasteristik yang membedakan antara hukum sebagai kaidah dengan hukum sebagai kenyataan! Berikan contohnya!

79

., hlm. 399-400. 93 ., hlm. 404.

70

4.

a. Jelaskan teori-teori tentang tujuan hukum baik yang konvensional maupun yang modern dan kemukakan masing-masing eksponen/tokoh utamanya dari teori tersebut! b. Kemukakan salah satu dari teori tujuan hukum tersebut yang menurut anda paling rasional dan realistis!

5.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan: a. Perbuatan hukum; b. Perbuatan melawan hukum; c. Kesadaran hukum; d. Ketaatan hukum.

6.

a. Jelaskan jenis-jenis Ketaatan hukum menurut H.C. Kelman! b. Jelaskan salah satu teori tentang hukum dan pembangunan!

7.

a. Jelaskan pandangan John Rawls tentang keadilan! b. Jelaskan jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles!

8.

a. Sebutkan dan jelaskan yang termasuk unsur-unsur dalam sistem hukum! b. Sebutkan jenis-jenis sistem hukum yang ada di Indonesia dan Indonesia menganut sistem yang mana!

Ibid Ibid

71

9.

a. Jelaskan mengapa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya! b. Jelaskan perbedaan antara konstruksi hukum dengan penafsiran hukum!

10. Bagaimanakah pendapat saudara tentang penegakan hukum di Indonesia dikaitkan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Black!

ďƒ˜ Soal Ujian Tengah Semester tahun 2015 Universitas Hasanuddin.

Prof. Dr. Musakkir., S.H., M.H 1.

a. Jelaskan mengapa sulit mendefinisikan hukum! b. Kemukakan salah satu definisi hukum dari salah satu pakar, dan komentar anda terhadap definisi tersebut!

2.

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kaidah! b. Jelaskan proses lahirnya suatu kadiah! c. Kemukakan jenis-jenis kaidah dan jelaskan ciri-ciri dari setiap kaidah!

3.

a. Jelaskan pandangan Leopold Pospisil tentang ciri-ciri hukum yang membedakan dengan kaidah sosial lainnya! b. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri hukum modern menurut Marc. Galanther!

4.

a. Jelaskan apa dan siapa yang dimaksud dengan subjek hukum! b. Jelaskan kapan manusia mulai dan berakhir menjadi subjek hukum! c. jelaskan golongan manusia yang termasuk dalam personae Miscrabile (tidak cakap untuk bertindak sendiri/kewenangan untuk bertindak)!

5.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, perbuatan melawan hukum, perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak atau lebih!

6.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat!

7.

a. Jelaskan bagaimana manusia dalam dimensi sosialnya dengan menjelaskan empat unsur! b. Jelaskan berkaitan antara hukum kultur dengan memberikan contoh!

8.

a. Jelaskan teori tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat! b. Jelaskan apa saja yang menjadi tujuan hukum!

72

ďƒ˜ Soal Ujian Tengah Semester tahun 2015 Universitas Hasanuddin.

Prof. Dr. Musakkir., S.H., M.H 1.

Apakah semua kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum? Jelaskan argumentasi anda disertai dengan contoh!

2.

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil yang utama dalam sistem hukum Civil Law yang keberlakuannya ditentukan oleh beberapa hal. Sebut dan jelaskan kekuatan berlakunya undang-undang!

3.

Jelaskan kualifikasi hukum berdasarkan daya ikatnya dan berikan contoh!

4.

Jelaskan bagaimana pandangan Aliran Legisme dan BeggriffJurisprudence dalam hubungan antara tugas hakim dengan undang-undang!

5.

Jelaskan apa kekurangan dan kelebihan aliran Legisme!

6.

Mengapa hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan metode Argumentasi dan penafsiran?

7.

Jelaskan metode penemuan hukum Analogi dan A Contrario dan berikan contoh!

8.

Hukum dibentuk oleh manusia sebagai instrument untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan ketertiban. Daya efektivitas norma hukum melebihi norma sosial yang lain.

Jelaskan maksud pernyataan ini!

9.

Ada dua sistem yang digunakan oleh mayoritas negara-negara di dunia yaitu Civil Law dan Common Law, sebutkan perbedaan dua sistem hukum ini, dilihat dari unsur lembaga yang

membentuk

hukum,

model

peradilan,

dan

perkembangan

peraturan

perundangundangannya.

10. Hukum dapat dipelajari sebagai ilmu dogmatik (hukum sebagai norma) maupun ilmu hukum dalam kenyataan (hukum dalam praktik di masyarakat), sehingga lahir beebagai ilmu baru yang memperlajari hukum dalam kenyataan. Jelaskan pengertian dan manfaat mempelajari ilmu dibawah ini: a. Sosiologi Hukum b. Psikologi Hukum c. Perbandingan Hukum

73

Daftar Pustaka 1.

Ali, Achmad, 2015, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana.

2.

Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Volume 1, Jakarta: Kencana.

3.

Rahardjo, Satjipto, 2014, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

4.

Syahrani, Riduan, 2013, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Bandung, Alumni.

5.

Usman, Tgk Alizar, 2012, “Asas-Asas Hukum Umum (Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum di STAI Tapaktuan(pertemuan VI), Diambil dari: http://kitab-kuneng.blogspot.com/2012/11/asasasashukum-umum-mata-kuliah.html?m=1, pada tanggal 09 November pukul 18.21.

74

75

76

77